MR.com, Padang| Sepertinya, untuk pelaksanaan proyek negara yang sifatnya tanggap darurat diduga boleh dikerjakan tanpa mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku di negara tercinta ini.
Pasalnya, saat ini pelaksanaan proyek yang digawangi Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang terindikasi labrak aturan dan ketentuan untuk Speks dan teknisnya. Proyek yang sedang dikerjakan di aliran sungai berlokasi di Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ini masuk status tanggap darurat, pasca banjir besar melanda daerah itu beberapa waktu lalu.
Diduga kuat pelaksanaan proyek tersebut tidak transparan terhadap anggaran dan seluruh informasinya. Karena di sepanjang lokasi pekerjaan tidak ditemukan keberadaan papan informasi (plang proyek) sebagai media informasi publik, pada Selasa (19/9/2023).
Kemudian, pelaksana pekerjaan diduga dengan sengaja mengabaikan Keselamatan, Kesehatan para pekerjanya(K3) dalam melaksanakan pekerjaan, yang biasanya untuk K3 tertuang dalam dokumen kontrak kerjasama.
Dilokasi terlihat dua alat berat jenis excavator milik BWS Sumatera V Padang yang sedang melakukan pengerukan dasar sungai dan memindahkan material-material batu. Disamping itu, terlihat para pekerja yang yang sedang membuat bronjong.
Untuk pekerjaan bronjong diduga kuat dikerjakan asal jadi, tidak sesuai speks teknis. Material batu yang digunakkan untuk pembuatan bronjong tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi terhadap berat dan ukurannya.
Sementara, kekayaan sumber daya alam (batuan) yang ada dilokasi pekerjaan, sangat mendukung untuk pembuatan bronjong dikerjakan sesuai spesifikasi teknis. Hal ini terjadi, diduga pada proyek tersebut pihak pelaksana atau instansi tidak memakai jasa seorang Quantity Surveyor.
Selain itu semua, dikhawatirkan BBM yang digunakan untuk mengoperasikan dua alat berat tersebut yang dipakai bbm bersubsidi. Selain itu, kekhawatiran publik masih terhadap proyek tanggap darurat ini, dicurigai ada oknum atau kelompok tertentu yang bermain curang dengan memanfaatkan situasi kondisi darurat sungai ini dalam mencari keuntungan.
Terkait hal tersebut, Ida sebagai Kepala Satker OP SDA, serta Dian Almakruf selaku Kepala BWS Sumatera V Padang telah dikonfirmasi. Sementara Ida mengatakan tim darinya akan segera mengecek pekerjaan tersebut. Tetapi Kepala BWS Sumatera V Padang, Dian Almakruf sampai berita ini ditayangkan belum bisa memberikan tanggapannya.
Benarkah proyek tanggap darurat yang menggunakan uang negara boleh dikerjakan tidak mengacu pada aturan dan ketentuan..?
Hingga berita ditayangkan Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)
