MR.com,Pasaman| Diduga pelaksanaan pekerjaan pergantian jembatan Tarantang cs senilai Rp18.285.094.000 yang dikerjakan PT. Amar Permata Indonesia gunakan jasa premanisme dan kegiatan pungutan liar (pungli).
Pasalnya, ada oknum yang melarang awak media saat melakukan tugas jurnalistik untuk mengambil foto pekerjaan jembatan tersebut.
Disalah satu titik lokasi pekerjaan jembatan daerah kabupaten Pasaman, seorang jurnalis diduga dihadang oknum yang mengaku pihak dari kontraktor. Oknum yang tersebut melarang wartawan untuk mengambil foto terkait pekerjaan jembatan tersebut, pada Kamis(21/9).
Oknum yang mengaku Konsultan Pengawas diduga melarang wartawan mengambil foto dilokasi pekerjaan
"Dilarang bagi siapa saja untuk mengambil foto terkait pekerjaan jembatan ini bagi yang tidak berkepentingan, larangan oknum tersebut saat itu," demikian wartawan yang merasa diintimidasi itu mengatakan, pada Jum'at (22/9/2023).
Katanya, ada dua orang oknum yang melarang wartawan mengambil foto. Oknum satunya diduga warga setempat dan yang satu lagi mengaku dari pihak konsultan supervisi pada proyek yang digawangi PPK 1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar, jelas wartawan itu.
Bahkan di lokasi, ada kegiatan yang dicurigai berbau pungli dengan modus meminta sumbangan kepada pengguna jalan oleh sekelompok oknum masyarakat setempat. Namun, kegiatan tersebut diduga dibiarkan oleh pihak kontraktor ataupun pihak terkait lainnya.
Diduga oknum yang melarang wartawan merupakan warga atau pemuda di daerah pekerjaan jembatan
Terkait hal tersebut seorang penggiat hukum yang berprofesi sebagai Advokat di Padang Yatun, SH. menilai kegiatan yang dilakukan oknum-oknum tersebut diduga perbuatan melawan hukum.
"Profesi para Jurnalistik atau Wartawan secara hukum dilindungi Undang-undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999. Karena itu, upaya menghalangi kerja Jurnalistik bisa saja dipidanakan," ujar Yatun pada Jum'at (22/9) di kantornya.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi dari seluruh tindak kekerasan seperti, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun, tegasnya.
Pelanggar tindak pidana UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 18 ayat 1, terang Advokat yang terkenal tegas itu.
Yatun memaparkan, pasal tersebut mengatakan tindakan menghalangi kegiatan Jurnalistik jelas diatur yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Diduga Pungli berkedok minta sumbangan terjadi di proyek negara wilayah kerja PPK 1.1, Satker PJN Wil 1, BPJN Sumbar
"Wartawan adalah pilar utama kemerdekaan Pers, karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari Negara, masyarakat, dan Perusahaan Pers," tegas Direktur kantor hukum analisa itu lagi.
Namun fakta dilapangan masih saja ada pelanggaran UU Pers. Seperti yang di lakukan oleh oknum yang mengaku sebagai pengawas di proyek milik BPJN Sumbar itu, tandasnya.
Dicurigai pelaksanaan proyek negara yang berada di wilayah kerja PPK 1.1, Satker PJN Wil 1, BPJN Sumbar itu berjalan tidak baik-baik saja. Kalau amanah tentu tidak akan terjadi hal yang demikian, pungkasnya.
Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)
