Mitra Rakyat

MR.COM, PASBAR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Erianto menyerahkan satu ekor hewan Qurban kepada Ketua Panitia Kurban di Mushalla AL Muttaqin RT 5 Kampung I Mahakarya Nagari Mahakarya Kecamatan Luhak Nan Duo.

Penyerahan hewan kurban oleh Erianto itu berasal dari Ade Rezki Pratama Anggota DPR-RI atas pemberian sapi kurban diperuntukkan untuk Kakek Muhammad Nadis ayah dari H. Nelson Septiadi.

“Hewan kurban titipan dari anggota DPR RI Ade Rezki Pratama telah kita serahkan, semoga jadi amal ibadah bagi beliau,” kata Erianto.

Sementara itu, Ketua Panitia Kurban Slamet Harianto ucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Pasaman Barat bapak Erianto yang telah menyerahkan satu ekor sapi kepada masyarakat Kampung satu Mahakarya.

“Semoga dengan pemberian hewan kurban ini bermanfaat bagi warga Kampung Mahakarya serta masyarakat yang membutuhkan. Terutama berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M,” ujarnya. (DDR/*)

MR.COM, PASBAR – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) bersama Kepolisian Resor (Polres) Pasbar gelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) guna mengingatkan masyarakat setempat agar mewaspadai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui agen pencari kerja non prosedural atau ilegal di Audotorium Kantor Bupati, Selasa (27/06) pukul 09.30 Wib. 

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki yang hadir sebagai narasumber mengatakan, pihaknya bersama pemerintah setempat dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Sumbar telah mensosialisasikan pencegahan Pekerja Migran Non Prosedural.

"TPPO saat ini menjadi atensi Polri untuk menindak pelaku dan pencegahannya. Melalui sosialisasi ke para personel bhabinkamtibmas dan Wali Nagari atau Kepala Desa dapat menyampaikan ke masyarakat luas terakait agen penyaluran tenaga kerja non prosedural ini," kata Kapolres. 

Menurutnya khusus TPPO di Pasbar sudah ada dua perkara yang telah diungkap. Satu perkara ditangani di Polda Sumbar dan satu lagi di tangani Satreskrim Polres Pasbar.

Modus operandi dari agen pencari kerja itu terungkap, dengan menjanjikan korban bekerja ke Bulgaria dan Brunai Darussalam dengan meminta sejumlah uang serta menjanjikan pekerjaan yang layak. 

"Perkara yang kita tangani berkasnya sudah lengkap dan akan segera kita limpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Pasaman Barat," ujarnya.

Dengan adanya kasus yang berhasil diungkap, Kapolres Pasbar ia mengimbau masyarakat harus lebih hati-hati melihat dan memilih agen pencari kerja, jangan sampai kita menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. 

"Jangan mudah tergiur dengan agen pencari kerja migran. Cek ke Dinas Tenaga Kerja atau Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mana agen yang legal atau resmi mana yang ilegal," sebutnya. 

Kapolres mengingatkan ada sejumlah modus TPPO yang digunakan yakni penyalahgunaan dokumen perjalanan, magang palsu, penipuan lowongan kerja, pemanfaatan celah perbatasan dan eksploitasi seksual, serta pekerjaan yang tidak layak.  

Sementara itu Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengajak masyarakat untuk selalu selektif dalam memilih agen pencari kerja migran agar tidak tertipu. 

"Sesuai data sejak Januari-Juni 2023 ada dua kasus penempatan pekerja migran non prosedural dengan 14 orang tersangka yang ditangani Polda dan Polres Pasaman Barat," katanya. 

Menurutnya persoalan itu menjadi tanggung jawab bersama agar pencari kerja dapat perlindungan hukum serta dokumen yang sah dalam mencari pekerjaan ke luar negeri. 

"Mari bersinergi mengatasi persoalan ini. Masyarakat jangan mudah tergoda dengan agen ilegal," ajaknya. (DDR)

MR.COM, PASBAR - Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) milik instansi pemerintah atau plat merah yang dipegang oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Setri Yuliani pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) setempat, Senin (26/06).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki melalui Kasatreskrim AKP Fahrel Haris di Simpang Empat, Selasa (27/06) mengungkapkan kasus curanmor ini dilakukan oleh pelaku dengan inisial JA (24), warga Jorong Ophir Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo dan AD (28) warga Sekunder I Blok B Jorong Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo pada hari Jumat dini hari (16/06) sekitar pukul 01.30 Wib. 

Kasat Reskrim menjelaskan kejadian curanmor itu berawal dari suami korban yang membawa kendaraan sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru Nomor Polisi BA 6040 SO kerumah temannya yang bernama David yang berada Plasma III Jorong Bukit Nilam Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman. 

Sekitar pukul 01.30 Wib suami korban melihat kendaraanya sudah tidak ada lagi di halaman rumah milik David.

"Dengan adanya kejadian itu, koban bersama suaminya mendatangi Polres Pasaman Barat untuk melaporkan kejadian yang menimpanya itu," jelas Kasat Reskrim.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/120/VI/2023/SPKT/RES PASBAR tanggal 26 Juni 2023, Kasat Reskrim langsung memerintahkan Kanit Opsnal Polres Pasaman Barat Ipda Andi Khaerani berserta anggota melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Setelah sepekan penyelidikan, kasus pencurian motor dinas milik pegawai Bapenda Pasaman Barat tersebut akhirnya terungkap, Senin (26/06) pagi sekitar pukul 07.00 WIB. 

Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelaku sedang tidur di rumahnya yang berada di blok G No. 217 Ophir Barat, Jorong Ophir, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Pasaman Barat dan juga menemukan barang bukti berupa kendaraan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru Bomor Polisi BA 6040 SO.

Selain itu juga menemukan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol Ba 6046 QH yang digunakan pelaku untuk melakukan aksinya.

"Kami membenarkan bahwa tim Opsnal kami telah mengamankan dua orang pelaku curanmor yang mencuri kendaraan dinas milik pegawai Bapenda Pasaman Barat di rumah pelaku sendiri serta juga menemukan kendaraan sepeda motor merk Suzuki Smash warna biru Nomor Polisi BA 6040 SO," ujarnya. 

Serta juga menemukan kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol Ba 6046 QH. 

Menurut keterangan pelaku JA, dia melancarkan aksinya dibantu seorang temannya yang berinisial AD. Pelaku mengaku mengambil kendaraan plat merah tersebut dengan cara mendorong kendaraannya kemudian mempreteli kabel-kabel kendaraan tersebut.

Kedua pelaku kini telah diamankan di Mapolres Pasaman Barat untuk kepentingan proses penyidikan. 

Atas perbuatan kedua pelaku, penyidik dari Sat Reskrim Polres Pasaman Barat menetapkan pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu mewaspadai pelaku curanmor, agar terhindar dari pelaku curanmor.

"Selalu menggunakan kunci ganda pada setiap kendaraan agar terhindar dari pelaku curanmor.(DDR)

Akibat dari aksi diam secara bersama-sama yang disinyalir mereka lakukan itu, lagi-lagi menuai kritikan pedas dari seorang penggiat hukum dan aktivis anti korupsi Yatun, SH.

"Bungkam mereka saat dikonfirmasi media terkait dugaan kecurangan yang diduga kuat dilakukan CV. Bangun Sarana Persada (BPS) menimbulkan kecurigaan di lingkungan masyarakat," demikian Yatun mengawali perkataannya pada Senin(26/6/2023) di Padang.

Berita terkait: Disinyalir "Bungkam" Thabrani Beserta Bawahan Lupa Sebagai Pejabat Publik Yang Melayani Masyarakat

Diam mereka menimbulkan kecurigaan publik, dicurigai kalau pihak BPJN Sumbar kuat dugaan telah terima suap(gratifikasi) dari rekanan, sehingga mereka semua tidak berani untuk menegur rekanan meskipun bekerja diluar spesifikasi, ujarnya.

Kalau memang tidak ada apa-apa, tentu mereka tidak akan bungkam saat dikonfirmasi media ini, ungkap Yatun.

Seharusnya, kata Yatun, mereka sadar kalau mereka adalah pejabat publik yang harus melayani publik. Salah satunya mereka harus bersedia memberikan penjelasan atau keterangan kepada masyarakat Indonesia menyangkut proyek negara yang mereka laksanakan.

Dijelaskannya, rekanan yang menjadi mitra kerja BPJN Sumbar dalam melaksanakan proyek negara ialah CV.BSP yang merupakan salah satu cabang atau anak dari perusahaan PT.Rimbo Paraduan yang di pimpin Suryadi Halim alias Tando.

Kemudian kata Yatun, sementara masyarakat se Indonesia sudah mendapatkan informasi, bahwa Tando pemilik dari PT.Rimbo Paraduan saat ini diduga menjadi tahanan KPK.

"Tando ditahan KPK karena terjerat dugaan kasus korupsi pada pelaksanaan jalan secara multiyear di daerah Bengkalis pada tahun 2013-2015. Dan Tando menjadi salah satu tersangka dugaan korupsi tersebut selain PPK dan PPTK, dan pihak lainnya" terang pengacara itu.

Sementara, menurut pengakuan dari Reno Naldi sendiri, pelaksana lapangan dari untuk proyek tersebut, CV.BSP adalah anak perusahaan atau cabang dari PT. Rimbo Paraduan.

Dengan demikian tentunya publik menjadi khawatir. Ditambah lagi aksi "bungkam" secara bersama-sama yang dilakukan pihak BPJN Sumbar ini, menambah kecurigaan publik semakin menjadi ada konspirasi jahat pada pelaksanaan proyek itu, tandasnya.

Apalagi untuk tahun ini, CV. BSP mendapatkan kontrak kerjasama dengan BPJN Sumbar yang diketahui dua paket. Dan kedua paket tersebut berada dibawah pengawasan satu PPK, M.Nasir, ungkap Yatun lagi.

Selain penanganan Blockspot, dijelaskan Yatun, CV.BSP sekarang ini juga mengerjakan proyek penanganan drainase senilai 6 miliar lebih.

Dan untuk paket itu pun, saat ini sesuai dengan keterangan dari Reno Naldi, pekerjaan drainase yang dikerjakannya mengalami keterlambatan sudah tiga bulan, pungkasnya.

Sebagai pejabat publik, bukankah seharusnya mereka memberikan haj publik. Yaitu, hak untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan proyek yang memakai uang negara..?

Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Mitrarakyat.com

Aliansi Pemuda Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat menyatakan sikap dengan mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum (Ketum) PKB Dr. (HC) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si sebagai calon presiden (capres) 2024. 

Pantauan mitrarakyat.com pada Senin (27/06/2023), deklarasi itu digelar di Cafe Embun Pasar Lama Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Para Aliansi Pemuda Lubuk Sikaping secara bersama-sama menyatakan dukungannya kepada Uda Muhaimin.

MR.COM, PASBAR - Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan untuk antisipasi gangguan Kamtibmas serta aksi balapan liar, Satuan Samapta Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) gelar Patroli Perintis Samapta Polri, Sabtu malam (24/06).

Kegiatan Patroli Patroli Perintis tersebut dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Pasbar AKP Asril, dengan rute dan sasaran Patroli disejumlah titik lokasi rawan aksi balap liar dan tindak pidana lainnya seperti, Kantor Pemerintahan dan Jalan Protokol di Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua dan Komplek Pertanian Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang.

Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki melalui Kasat Samapta AKP Asril mengatakan, Patroli Perintis Samapta Polri yang dilaksanakan oleh personel Sat Samapta Polres Pasbar sebagai bentuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta mengantisipasi gangguan kamtibmas dan aksi balapan liar.

"Seiring dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat Ketika Kapolres Pasaman Barat menggelar kegiatan Jumat Curhat terkait aksi balapan liar yang sering terjadi disepanjang jalur protokol 32 Pasaman Baru dan Komplek Pertanian Padang Tujuh, pihaknya akan terus melaksanakan Patroli rutin sebagai bentuk antisipasi gangguan kamtibmas ditengah masyarakat," ucapnya.

AKP Asril menerangkan, dalam kegiatan Patroli Perintis Samapta Polri ini, pihaknya menerjunkan sebanyak 20 orang personel dengan menggunakan kendaraan roda empat randis patroli D-Max Sat Samapta Polres Pasbar, roda dua Patroli sebanyak empat unit dan roda dua Raimas lima unit, yang disebar disejumlah titik rawan aksi balapan liar dan gangguan Kamtibmas lainnya.

Adapun rute Patroli Perintis yaitu, mulai dari Mako Polres Pasbar, Komplek Perumahan Pasaman Baru, Komplek Perumahan Yaptip, Bundaran Simpang Empat, Jalan Lintas Siti Manggopoh, Jalan KKN Simpang Kampung Cubadak, Jalan Tapalan, Simpang Padang Tujuh, Kantor DPRD Pasaman Barat dan sepanjang Jalur Protokol 32 Pasaman Baru.

"Patroli Perintis ini bertujuan untuk menampilkan kehadiran Polisi di tengah masyarakat, memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan kegiatan yang dilaksanakan, mencegah gangguan kamtibmas yang mengakibatkan intensitas tinggi tidak meluas, meningkatkan peran masyarakat memberikan informasi tentang gangguan kamtibmas di wilayahnya, guna sebagai problem solving antara Polri dan masyarakat, antisipasi pelaku 3C dan aksi balap liar," terangnya.

Dijelaskannya, hasil dari kegiatan Patroli Perintis yang dilaksanakan, pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 18 unit kendaraan roda dua yang tidak sesuai dengan kelengkapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan memakai knalpot brong, dan diduga akan melakukan aksi balapan liar. 

"Kami menghimbau kepada seluruh generasi muda untuk tidak melakukan aksi balapan liar yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta peran aktif seluruh elemen masyarakat dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap remaja agar tidak mudah terjerumus dalam hal- hal yg dapat merugikan diri dan keluarga. Selain itu, kegiatan Patroli Perintis ini akan terus dilakukan agar menciptakan situasi Kamtibmas aman dan kondusif," tegasnya. (DDR)

(Ibu Rumah Tangga dan Pegiat Dakwah)

MR.com| Konflik revitalisasi pasar Banjaran menuai demo para pedagang, karena ada yang setuju ada pula yang menolak revitalisasi tersebut. Pedagang yang menolak sedang melakukan proses pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), guna menghentikan kegiatan tersebut. 

Dari keseluruhan Tempat Penampungan Berdagang Sementara (TPBS) yang berjumlah 1.518 di pasar Banjaran Kabupaten Bandung, tinggal menyisakan kurang dari 500 TPBS. Sebagian mereka yang setuju menyiapkan diri untuk mulai berjualan dengan mengambil kunci tempat mereka berdagang.

Entah ada oknum yang bermain atau tidak, para pedagang hanya ingin menyampaikan aspirasi mereka dengan menggelar aksi demo. Dengan harapan apa yang dilakukan dapat diperhatikan dan mampu memberi solusi masalah mereka.

Revitalisasi pasar yang dilakukan bertujuan agar pasar lebih berkualitas, nyaman, bersih dan terlebih bisa bersaing dengan pasar-pasar modern, seperti yang diketahui bahwa pada umumnya kondisi pasar tradisional terkesan kotor, becek, bau, dan semua hal yang jauh dari kata bersih. 

Namun rencana revitalisasi ini ternyata meninggalkan kegundahan dari para pedagang, karena harus menyiapkan budget untuk menyewa kios yang cukup mahal.

Para pedagang yang mendapati kios-kiosnya bagus harus membayar sewa lebih di setiap tahun bahkan bulannya. Akhirnya pro kontra terjadi dimana para pedagang banyak yang keberatan dengan harga sewa tersebut. 

Harusnya pemerintah segera melakukan upaya apakah revitalisasi ini baik untuk para pedagang atau malah sebaliknya. Demo yang dilakukan oleh para pedagang sepertinya tidak membuat pemerintah berempati, justru pemerintah seolah mengabaikan perasaan dari rakyatnya dengan melakukan kerjasama dengan pihak korporasi dalam pembiayaan revitalisasi pasar. 

Padahal sebetulnya pemerintah mampu untuk mendanai fasilitas publik seperti pasar jika saja pengelolaan aset dan sumber daya alam dikelola secara mandiri oleh negara. 

Sayangnya sejak diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme kekayaan tersebut diserahkan kepada pihak pemodal termasuk dalam pengelolaan infrastruktur, sehingga wajar ketika pembangunan apapun akan memberatkan rakyat. 

Negara dalam sistem demokrasi kapitalisme telah memberi kebebasan pada para pengusaha atau kapital, untuk terlibat dalam setiap pembangunan infrastruktur ketika negara merasa tidak mampu mengelola sendiri, apalagi jika pembiayaannya sangat besar. 

Jika ini terus dibiarkan maka akan mengikis nilai-nilai kemanusiaan bahkan cenderung mengorbankan rakyatnya sendiri hanya demi kepuasan materi dan keuntungan tak seberapa. Tentunya hal ini semakin memperlihatkan buruknya pengayoman negara terhadap masyarakat. 

Padahal rakyat butuh pelayanan agar tenang dalam mencari nafkah dan memperoleh tempat berdagang yang nyaman dengan harga yang sesuai, bahkan semestinya gratis.

Itulah sistem kapitalisme yang lahir dari akal manusia yang serba terbatas. Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. 

Pemerintahan di bawah aturan Islam akan memperhatikan kebutuhan rakyat baik sandang, pangan, atau pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan publik.

Semuanya akan dipenuhi oleh negara secara maksimal dengan melibatkan para ahli yang amanah dengan bahan-bahan berkualitas, tanpa memberatkan  rakyat.

Ini adalah bukti bahwa negara dalam sistem Islam bertugas melayani rakyat karena syarak telah memerintahkannya. "Setiap dari kalian adalah pemimpin, di mana setiap dari pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya". (HR.Bukhari) 

Pasar yang merupakan tempat orang-orang bertransaksi, untuk memenuhi kebutuhan pokok akan senantiasa di perhatikan oleh negara dengan memperbaiki pembangunan tanpa harus merugikan pihak penjual dan pembeli. 

Jika pun para pedagang harus menyewa lapak dagangan, mereka tidak akan mendapatkan kesulitan karena dipermudah dengan harga yang murah tanpa harus memberatkan para pedagang. 

Dengan memahami tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, maka tidak akan membuat sulit rakyatnya. Pemimpin dalam Islam akan terus berupaya agar rakyat yang dipimpinnya memperoleh kesejahteraan, dan kenyamanan. 

Negara tidak akan menyerahkan  begitu saja kepada pihak asing ataupun investor untuk mengelola pembangunan karena itu termasuk khianat kepada amanah yang diembannya. 

Seorang pemimpin akan siap menerima kritikan dari rakyat, karena itu merupakan bentuk perhatian. Dan menjadi kehati-hatian dalam mengemban amanah menjadi seorang pemimpin. 

Seperti kisah seorang pemimpin dalam Islam Umar bin Khattab, yang kala itu naik ke mimbar untuk menyampaikan pidatonya. Beliau berkata agar tidak banyak memberi mahar, karena Rasulullah saw. dan para sahabat hanya memberi mahar 400 dirham atau di bawah itu. 

Rupanya pidato tersebut tidak disetujui dan mendapat kritik dari sebagian kaum perempuan, karena ada ayat Allah Swt. yang artinya:

"Dan bila engkau ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. 

Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata)?" (Q.S An-Nisa:20) 

Menyadari kekeliruannya, Umar kembali naik mimbar dan menyebut bahwa pernyataan para muslimah tersebutlah yang benar, bukan Umar. Pemimpin dalam Islam akan sangat memperhatikan pendapat dan keluhan dari rakyat, karena jika hal itu di abaikan maka merupakan suatu kezhaliman. 

Sebagaimana yang telah di sabdakan Rasulullah saw."Barang siapa yang mengurusi umat Rasulullah, kemudian dia membuat susah rakyat Rasulullah menyatakan untuk menyusahkan pemimpin tersebut.

Namun barang siapa yang mengurusi umat Rasulullah, lantas pemimpin itu mengasihi dan meriayah rakyat maka Rasulullah menyatakan kasihi pemimpin tersebut.". (HR.Muslim) 

Riayah/pengurusan umat secara optimal tersebut tidak akan dijumpai selain dalam sistem yang menerapkan segala aturan berasal dari Allah Swt. 

Untuk itu wajib bagi kaum muslim untuk mewujudkan aturan tersebut agar perekonomian makmur, keberkahan dari langit dan bumi akan tercurah sehingga membawa rahmat bagi seluruhnya. 

Hubungan pemimpin dan rakyat menjadi harmonis tanpa pertikaian, dan kezaliman di dalamnya. Wallahu a'lam bish shawwab. 

MR COM, PASBAR - Anggota DPRD Datangi Pendemo yang terdiri dari Ratusan Mahasiswa dan Masyarakat Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) yang menggelar demo atau aksi damai ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jum’at (23/06).

Dalam aksi damai itu, ada beberapa poin tuntutan pengunjuk rassa, salah satunya menolak tambang emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat.

Pantauan dilapangan, masa aksi sambil membawa sejumlah poster dan pengeras suara dengan mobil pikup. Mahasiswa bersama masyarakat yang jumlahnya ratusan orang itu awalnya berkumpul tepatnya di depan mesjid agung Pasaman Baru Pasaman Barat.

Setelah melaksanakan sholat Jum’at lalu mereka berjalan beriring-iringan pakai kendaraan menuju kantor DPRD dengan mambawa poster dan alat pengeras suara itu. Aksi damai mereka dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP.

Sesampai di depan kantor DPRD, Para pendemo disambut oleh Ketua DPRD Erianto di dampingi wakil ketua Endra Yama Putra dan anggota DPRD Pasbar lainnya.

Terlihat Koordinator Aksi diatas mobil Dedi Sofhan di kelilingi ratusan massa itu dihadapan anggota DPRD menyampaikan orasinya terkait menjadi tuntutan mereka.

Mereka meminta kepada pimpinan DPRD Pasaman Barat agar mendesak Bupati Pasaman Barat mencabut laporannya terhadap 11 warga diduga melakukan merusak mobil dinas Bupati Pasaman Barat.

Meminta kepada DPRD Pasaman Barat bersama Bupati Pasaman Barat meninjau langsung permasalahan masyarakat ranah batahan yang telah terdampak pencemaran sungai akibat mining dan ilegal loging serta menindaknya sesuai aturan yang berlaku.

Jika waktu 7×24 jam tuntutan kami tidak ditindak lanjuti, maka dari itu masyarakat menilai DPRD dan Bupati menyetujui laporan dan kegiatan tersebut, maka dari itu masyarakat akan melakukan aksi-aksi lainnya hingga kepusat akan menggugat Bupati serta DPRD Pasaman Barat secara bersama dan tidak tertutup kemungkinan akan melakukan Prapradilan.

“Pihaknya datang bukan karena dibayar, tapi ini murni karena hati nurani dan memperhatikan kondisi saat ini di Kabupaten Pasaman Barat,” kata Dedi Sofhan saat orasinya.

Beberapa poin tuntutan telah disampaikan, Setelah beberapa menit pendemo menyampaikan orasinya, anggota DPRD meminta mediasi di dalam ruangan rapat DPRD dengan utusan dari keterwakilan massa pendemo.

“Saya minta atau saya undang para pendemo sebanyak 20 orang mewakili untuk membicarakan aspirasi yang disampaikan dalam gedung,” kata Erianto dihadapan para pendemo.

Ia menyampaikan kepada para pendemo, kita berharap pembicaraan nantinya membuahkan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan.

“Semoga bisa menemukan solusi didalam gedung nantinya terhadap asfirasi yang masyarakat tuntut,” katanya. (DDR/*)

MR.com, Sumbar| Kesibukan Thabrani beserta bawahannya yang padat dalam menjalani tugas negara diduga menjadi penyebab susahnya membalas konfirmasi media. 

Namun tidak tertutup kemungkinan kalau mereka juga terindikasi memang "enggan" dan sengaja tidak kooperatif untuk menanggapi konfirmasi media.

Thabrani beserta bawahannya jangan lupa kalau mereka adalah pejabat publik, kata Ketua DPW Sumbar LSM Baladika Adhyaksa Nusantara(BAN), Herman Tanjung, Kamis(22/5/2023) di Padang.

"Meskipun kegiatannya padat, mustinya Thabrani bisa meluangkan sedikit waktu untuk membalas konfirmasi media disela-sela kesibukannya, untuk menjelaskan kepada publik ," ujarnya.

Berita terkait: Rambu-rambu Peringatan Jalan Nasional Diduga Tidak Sesuai speks, Publik: BPJN serta Rekanan Abaikan Keselamatan Jiwa Pengguna Jalan

Sebab, kata Herman, konfirmasi media ini menyangkut kepentingan publik. Dan merupakan kewajibannya untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada publik, karena dia pejabat publik, tegas aktivis anti rasuah itu.

Bukan hanya Thabrani, Kepala Satker Masudi serta PPK M.Nasir juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, disebabkan mereka juga pejabat publik yang digaji negara untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, tegas Herman lagi.

Menurutnya, apabila mereka semua diam atau "bungkam" tidak mau memberikan tanggapan terhadap pekerjaan yang diduga berjalan tidak sesuai speks, seperti yang dikonfirmasikan media.

"Tentunya hal itu akan menyebabkan adanya konspirasi jahat yang sebelumnya diduga terjadi pada proyek negara itu semakin tidak terbendung dan akan terus meluas dilingkungan masyarakat," ujar Herman.

Sebab menurutnya, proyek tersebut berada dibawah pengawasan dengan kewenangan penuh yang diberikan negara melalui Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, selanjutnya dikerjakan BPJN Sumbar dengan jajaran dibawahnya.

Artinya, mereka harus koperatif, transparan dan bertanggung jawab terhadap teknis dan non teknis dari segala sesuatu kegiatan yang mungkin akan merugikan negara, tukasnya.

Sementara, kontraktor pelaksana CV.Bangun Sarana Persada(BSP) diketahui merupakan anak perusahaan dari PT. Rimbo Paraduan yang diduga masih dikomandoi oleh Suryadi Halim alias Tando.

Menurut informasi yang beredar, Tando sekarang berada di hotel prodeo KPK, karena terjerat dugaan kasus suap yang juga terjadi pada pelaksanaan proyek negara pada tahun lalu, ungkap Herman.

Kita sebagai rakyat Indonesia menumpukan asa dengan harapan kasus yang sama jangan sampai terjadi pada pelaksanaan proyek dengan menggunakan APBN yang ada di Sumatera Barat, harap Herman.

Diketahui selain pekerjaan penangan blockspot yang kata rekanan dilakukan sudah sesuai aturan dan disetujui oleh pihak BPJN Sumbar serta jajaran.

Diketahui lagi, CV.BSP juga menjadi kontraktor pelaksana pada proyek lain yang berada dibawah kewenangan BPJN Sumbar. Yaitu, penanganan drainase senilai 6 miliar rupiah lebih pada ruas jalan nasional mulai dari Padang hingga batas kota Solok.

Menurut informasi dari Reno Naldi beberapa waktu lalu, pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan hampir tiga bulan. Penyebabnya, karena banyak temuan kabel dan pipa saat dilakukan penggalian.

Sebaiknya sebelum terjadi kerugian pada uang negara. Kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat dan pihak berwenang serta awak media, untuk sama-sama ikut mengawasi pelaksanaan proyek negara tersebut, demikian Herman Tanjung mengakhiri tanggapannya.

Sementara, Kepala BPJN Sumbar Thabrani, Kepala Satker PJN Wil 1, serta PPK 1.1 M.Nasir sudah dikonfirmasi dan hingga berita ditayangkan belum satupun berikan penjelasannya.

Dirjen Bina Marga, bapak Hedy Rahadian saat dikonfirmasi via telpon 0815-7005-xxx terkait hal itu juga belum memberikan tanggapannya.

Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR – Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan acara spesial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-77 tahun 2023 dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari yang ke-71 tahun 2023.

Kegiatan ini diisi dengan mengunjungi dan penyerahan bantuan sosial (Bansos) kepada penghuni Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih Talu yang berada di Jorong Sungai Jernih, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (21/06).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki yang didampingi oleh Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Mutya Agung Basuki, beserta rombongan Pejabat Utama (PJU) Polres Pasbar melaksanakan kegiatan anjangsana ke Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Talamau Iptu Yuli Dekri bersama Ibu Ketua Bhayangkari Ranting Polsek Talamau Ny. Yanti Yuli Dekri, serta personel dan anggota Bhayangkari Polsek Talamau.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 55 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng, beras, mie instan, dan gula diserahkan langsung oleh Kapolres Pasbar dan Ketua Bhayangkari Cabang Pasbar kepada 54 orang warga Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih. Jumlah tersebut terdiri dari 5 orang pengasuh dan 49 anak panti asuhan (9 orang laki-laki dan 40 orang perempuan).

Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki dan Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Mutya Agung Basuki. Bantuan sosial diterima langsung oleh Ketua Pengurus Panti Asuhan Yayasan Aisyiyah Sungai Jernih Bapak Muhamad Naim.

Kapolres Pasaman Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan empati serta wujud kepedulian Polri khususnya Polres Pasaman Barat terhadap masyarakat, terutama kepada penghuni Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih dalam berbagi rezeki.

AKBP Agung Basuki juga berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik mungkin, sehingga dapat membantu meringankan beban dari penghuni Panti Asuhan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para warga panti asuhan dapat merasakan kebahagiaan dan mendapatkan manfaat yang nyata.

Pihak Ketua Pengurus Panti Asuhan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kepolisian, khususnya Polres Pasaman Barat yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih dan memberikan bantuan tersebut.

Selama kegiatan berlangsung hingga berakhir pada pukul 15.30 WIB, situasi tetap aman dan terkendali. Semoga kegiatan seperti ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat dan melahirkan semangat kepedulian sosial yang lebih luas di tengah-tengah kita.(DDR)

Guru Madrasah

MR.com| Kenaikan harga baru gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 Kilogram telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui peraturan baru Nomor 52 Tahun 2023. 

Berdasarkan Perbub  tersebut penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pihak agen ke tingkat pangkalan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), margin agen, ongkos angkutan atau biaya operasional sebesar Rp16.600,00. 

Sedangkan harga jual LPG dari pangkalan ke konsumen untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil berkisar Rp19.600.00.  (Prfmnews.id, Kamis 01/06/2023).

Belum lama ini beberapa kebutuhan pokok semakin melambung tinggi, harga telur masih terus meroket, sekarang masyarakat harus dihadapkan lagi dengan kenaikan elpiji 3 kilogram. Padahal kebutuhan mereka terhadap jenis barang ini sangatlah besar. Bahkan bisa dikatakan wajib untuk keperluan memasak di dapur. 

Dengan penetapan yang baru ini, wajar jika terjadi keresahan di tengah masyarakat, bagaimana tidak?. Dengan begitu mereka harus memutar otak mencari cara agar semua terpenuhi. 

Memang benar pemerintah pun memberikan subsidi atau bantuan akan tetapi hal itu faktanya hanya bersifat sementara bahkan tidak merata. Boleh jadi di tiap  pengecer  harga akan jauh lebih mahal dari yang sudah ditetapkan.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam cukup melimpah oleh Allah Swt. Menurut Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas dalam statistik semester 1 (2022), cadangan gas alam yang dimiliki negeri ini adalah sebanyak 43,569 miliar kaki kubik persegi dan tersebar di beberapa daerah seperti di Maluku, Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi serta Kalimantan. 

Bahkan Indonesia pun menjadi negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Diantara negara tujuannya adalah Jepang, Korea, Taiwan, China dan Amerika Serikat. (Kompas.com 28/05/2020)

Dengan cadangan gas yang cukup banyak tersebut, seharusnya negara mampu menyejahterakan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga atau usaha kecil masyarakatnya. Tetapi faktanya tidak demikian, sudah bukan rahasia umum pengelolaan sumber daya alam Indonesia diberikan kepada pihak swasta bahkan asing. 

Padahal sejatinya, negara lah yang harus mengelola sumber daya alam tersebut dan memberikan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sebaliknya peran negara saat ini, tak ubahnya sekedar regulator atau perpanjangan tangan para pemilik modal dan asing, penguasa tidak mampu membuat kebijakan sendiri dalam menentukan harga karena mereka terikat perjanjian dengan para oligarki. 

Kebijakan apapun yang dikeluarkan sebisa mungkin diupayakan agar tidak  merugikan pihak pemodal, bahkan sebaliknya harus dapat memberikan keuntungan sebayak-banyaknya. Inilah yang terjadi jika sistem kapitalis sekuler dijadikan sebagai landasan. 

Segala sesuatu akan dipertimbangkan berdasarkan perhitungan untung rugi dan manfaat. Sehingga sumber daya alam yang harusnya dikelola negara dan hasilnya dimanfaatkan bagi seluruh kepentingan masyarakat, justru tidak dapat dinikmati.

Ketika para pengusaha menghendaki kenaikan harga, negara hanya sebagai penyampai informasi tanpa mempertimbangkan bagaimana beratnya beban masyarakat kalau gas dinaikan. Padahal naiknya gas akan memiliki efek domino terhadap harga-harga lainnya. 

Hubungan penguasa rakyat adalah hubungan penjual dan pembeli bukan hubungan antara pemimpin yang harus mengayomi dengan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika suatu waktu penguasa dimintai solusi terkait pengangguran, jawabnya bahwa penyedia lapangan kerja adalah pengusaha. 

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kapitalisme tidak menjanjikan jaminan bagi masyarakatnya. Adapun janji-janji kampanye hanyalah bersifat lip service yang sulit diwujudkan. Walaupun cadangan gas alam melimpah, masyarakat tak berdaya menolak kenaikan, yang bukan hanya kali ini saja. Seolah tidak ada solusi lain, selain harus ditanggung oleh rakyat.

Subsidi dianggap beban bagi negara, sementara pajak dianggap kewajiban. Betapa tidak adilnya, rakyat diminta berkontribusi bagi negara, tapi negara sendiri tidak peduli terhadap keresahan rakyatnya.

Berbeda jauh dengan Islam,  gas adalah sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Manusia berserikat dalam tiga hal:  air, padang rumput, dan api" (HR Abu Dawud).

Yang dimaksud "api" termasuk di dalamnya gas, batu bara, listrik, dan yang lainnya. Pengelolaannya diserahkan kepada negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta maupun asing. 

Pengelolaan gas wajib dilakukan oleh negara mulai dari eksplorasi sampai distribusinya hingga benar-benar sampai kepada masyarakat. Hasilnya diberikan secara langsung mau pun tidak langsung. 

Dalam Islam negara sebagai pelayan umat tidak melakukan jual beli dengan mereka maupun berhitung untung dan rugi. Adapun hasil pengelolaan kepemilikan umum akan dikembalikan seluruhnya untuk kepentingan rakyatnya dalam bentuk ketersediaan layanan publik seperti jalan, rumah sakit, sekolah, bandara dan lain-lain yang tentunya murah dan  berkualitas di seluruh wilayah yang ada di dalam kekuasaanya. 

Itulah gambaran sebuah institusi Islam yang di dalamnya diatur oleh sebuah sistem sahih yang berasal dari sang Khalik pencipta alam semesta. Wallaahu a'lam bi ash-shawaab

MR.com, Sumbar| Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN Sumbar) dan pelaksana pekerjaan pada paket penangan blockspot CV. Bangun Sarana Persada(BSP) lagi-lagi menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan publik terhadap anak perusahaan dari PT.Rimbo Paraduan itu tertuju pada pengadaan rambu-rambu lalulintas.

Diduga, CV. BSP pada pengadaan rambu-rambu lalulintas jalan nasional yang dilakukan tidak sesuai speks. Parahnya, hal tersebut lagi-lagi terindikasi dibiarkan oleh konsultan supervisi serta pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Menurut informasi yang media rangkum, disinyalir tinggi tiang dan ukuran rambu-rambu yang ada di dokumen kontrak, tidak sesuai dengan yang dipasang.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengusaha penyedia jasa kontruksi di bidang pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Pengusaha yang tidak mau namanya disebutkan itu menduga kuat kalau rambu-rambu yang dipasang oleh CV.BSP Persada tidak sesuai speks. 

Ini sama saja dengan pihak BPJN Sumbar serta rekanan secara sengaja abaikan keselamatan jiwa pengguna jalan tersebut, ujarnya.

"Didalam kontrak, ukuran rambu-rambu untuk jalan nasional itu seharusnya masuk dalam katagori ukuran besar 75x75 cm dengan tinggi tiang empat (4) meter," ujarnya pada Selasa (20/5/2023) via telpon 0813-6347-8xxx.

Berita terkait: Bau Busuk Proyek Penangan Blockspot, Tolak Temuan Media Diduga Kasatker Lindungi Rekanan Nakal

Pria tersebut menuturkan kalau yang dipasang oleh rekanan saat ini rambu-rambu dengan ukuran sedang 60x60cm dengan tinggi tiang hanya 2,5 meter.

Ini tentu tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang ada. Juga dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan nantinya, imbuh pengusaha itu.

Dijelaskannya, rambu-rambu untuk jalan nasional sesuai dengan peraturan pemerintah masuk dalam katagori berukuran besar.

Karena, jalan nasional jalur yang dilalui seluruh macam jenis kendaraan. Mulai dari kendaraan roda dua, sampai kendaraan yang berbeban paling berat sekalipun, ulasnya.

Kemudian, rambu-rambu untuk ukuran besar dalam aturannya digunakan pada jalan yang dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata diatas 80km/perjam, jelasnya lagi.

"Karena rambu-rambu peringatan, perintah, untuk penggunaan jalan harus tampak jelas. Agar resiko terjadinya kecelakaan lalulintas dapat diperkecil. Dan penerapan rambu-rambu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," pungkasnya.

Sementara Reno Naldi sebagai pelaksana lapangan dari CV.BSP membenarkan untuk ukuran rambu-rambu dan tinggi tiang memang demikian ukurannya didalam kontrak.

"Ukuran rambu-rambu sudah sesuai speks, 60x60cm dengan tinggi tiang 2,5 meter," terang Reno saat dikonfirmasi pada salah satu cafe di Kota Padang.

Namun, ketika ditanya media berapa volume untuk pekerjaan pengadaan rambu-rambu itu, Reno mengaku tidak mengetahuinya dengan alasan pekerjaan yang di hendel Reno terlalu banyak.

Selanjutnya dikesempatan itu, Reno mengatakan untuk pekerjaan Penanganan Blockspot sudah selesai kami laksanakan. 

Dan dinyatakan sudah sesuai spesifikasi secara keseluruhan item pekerjaan oleh pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar, tuturnya.

"Tadi tim dari Satker PJN I Sumbar telah melakukan pengecekan ketebalan dan juga mutu beton. Dan ternyata mutu dan ketebalannya sudah sesuai speks yang seharusnya,"terang Reno.

Katanya lagi ,mutu beton untuk bahu jalan tersebut yang dipakai K175 sesuai kontrak. Dan ketebalannya saat dilakukan pengujian juga sudah sesuai spek, dan itu diketahui PPK 1.1 M. Nasir yang ikut menghadiri, tutur Reno.

Agar lebih jelas dan resmi, kata Reno, sebaiknya media juga mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak BPJN Sumbar, Kabalai, Kasatker, dan PPK 1.1, pungkasnya.

Disinyalir lokasi yang diambil sampel beton saat dilakukan pengujian tidak sesuai titik temuan media beberapa waktu lalu yang di informasikan kepada PPK, Kasatker dan Kabalai.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto membuka kegiatan Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Auditorium Kantor Bupati setempat, Rabu (21/06).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Fatmariza H M. Hum, Dosen UNP yang akan membedah Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi pengambilan kebijakan.

Dalam kegiatan yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar yang dihadiri oleh OPD, camat dan stakeholder terkait lainnya.

Sehubungan kegiatan itu Wabup Risnawanto mengatakan bahwa pada penyelenggaran pemerintahan saat ini, keadilan gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan.

“Hal ini dikarenakan gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global, hasil kesepakatan dari negara-negara sedunia. Disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs),” jelas Wabup Risnawanto.

Lanjut ia mengatakan, Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global menggantikan Millennium Development Goals (MDGs), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir yang semakin kompleks menempatkan agenda global.

"Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Bahkan, tuntutan tersebut semakin kita rasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan," kata Risnawanto.

Risnawanto menjelaskan, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibanding dengan negara lain. Salah satunya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri di masyarakat maupun dikalangan aparat.

"Seringkali keadilan gender hanya diartikan sebagai pemberian porsi kesempatan yang lebih besar pada perempuan dalam suatu aktivitas. Ketidaktepatan pemahaman tersebut menjadikan upaya untuk meningkatkan keadilan gender tidak berbasis pada akar permasalahan yang ada,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan peran antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sering kali bermula dari permasalahan relasi gender yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Hal ini muncul karena berbagai aspek, mulai dari pengaruh budaya, rendahnya kapasitas perempuan, interpretasi agama dan sebagainya.

"Seringkali kesenjangan gender berawal dari tingkat keluarga dan kemudian meluas ke tingkat makro, seperti kualitas Human Development Indeks (HDI) yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat, kualitas pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan rendah, masalah sosial yang tinggi dan sebagainya," ujar Risnawanto.

Terkait dengan tuntutan keadilan gender dalam pembangunan, Pemkab Pasbar sudah memulai mengorientasikan pelaksanaan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan gender.

"Bahkan juga dalam manajemen pemerintahan, Pemkab Pasbar telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Di berbagai jabatan di pusat juga sudah diemban oleh perempuan, ketua DPR RI perempuan, menteri keuangan perempuan, menteri luar negeri perempuan," katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A dr. Anna Rahmadia mengatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. 

"Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki. Baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan", ujar dr. Anna Rahmadia.

"Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan pemerintah. Dalam batas-batas dimana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan dijalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Sehingga tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan," katanya.(DDR)

MR.COM, PASBAR – Kapolres Pasaman Barat (Pasbar) AKBP Agung Basuki memimpin apel Kesatuan Keamanan Lingkungan (Kasatkamling) sebagai bagian dari upaya peningkatan harkamtibmas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Apel tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Pasaman Barat, Rabu (21/06).

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting Kabupaten Pasaman Barat, termasuk Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang diwakili oleh Kasi Datun Nofand, Pabung Kodim 0305/Pasaman, Kapten Inf. Abdul Kadir, serta 30 orang awak Kasatkamling dan Linmas Nagari yang ada di seluruh Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolri yang mengungkapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada awak Satkamling yang telah ikut serta membantu tugas Polri dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

"Dalam wujud nyata peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif, Satkamling dan awak pos kamling memberikan warna dalam mendukung terciptanya kamtibmas," ucap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres juga berharap agar awak pos kamling memiliki jiwa Polisi bagi diri sendiri sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di lingkungan masing-masing.

Sambutan Kapolres ini disambut dengan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh awak Satkamling, serta stakeholder terkait lainnya yang telah membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Pada akhir kegiatan, Kapolres Pasaman Barat memberikan penghargaan kepada Poskamling yang berada di Dusun I Jorong Koto Gadang Jaya, Nagari Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Poskamling tersebut terpilih sebagai Poskamling terbaik se-Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya dalam menciptakan kondisi keamanan yang aman dan kondusif menjelang Pemilu serentak 2024. Dengan partisipasi aktif dari awak Satkamling dan pos kamling di berbagai wilayah, diharapkan masyarakat dapat merasa nyaman dan tentram dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.(DDR/hmsres-psb)

MR.COM, PASBAR - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar Pertemuan Bulanan yang bertemakan 'Perempuan Kuat Organisasi Hebat', Selasa (20/06).

Pertemuan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DWP Pasbar Ny. Ayu Hendra yang diikuti oleh seluruh Anggota DWP Pasbar di Pantai Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. 

“Pertemuan Bulanan kita ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi serta sebagai wujud penyegaran bagi anggota DWP setelah lelah dengan rutinitas sehari-hari. Biasanya Pertemuan Bulanan kita dilaksanakan di dalam kantor, dan untuk bulan ini dilaksanakan di luar kantor,” ucap Ny. Ayu Hendra.

Ny. Ayu Hendra menambahakan, kegiatan sengaja dilaksanakan di alam terbuka untuk lebih meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan sesama pengurus DWP Pasbar, sehingga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan organisasi. 

Selain itu, dalam Pertemuan tersebut juga dilaksanakan kegiatan outbound sebagai kegiatan untuk melatih kekompakan antara pengurus DWP Pasbar.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Langgam Sepakat dan Bamus Bancah Kariang Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Periode 2023-2029 resmi dilantik, Senin (19/06).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Bupati Pasbar Hamsuardi didampingi Kepala DPMN Randy Hendrawan, Camat Kinali Saparuddin, Forkopimca dan stakeholder terkait itu meminta agar anggota Bamus dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Persoalan yang sebelumnya kini menjadi persoalan yang harus dihadapi anggota Bamus. Persoalan hari ini, bahkan siapkan diri untuk menghadapi persoalan yang terjadi di masa yang akan datang. Semangat mengurus masyarakat, berkorban waktu tenaga moril serta materil. Apalagi masa kerja anggota Bamus yang cukup lama, yaitu 6 tahun. Mari ikhlas layani masyarakat," ucap Bupati Hamsuardi.

Setelah pemekaran nagari lanjutnya, dilanjutkan dengan pelantikan Bamus dan pemekaran jorong. Ia meminta seluruh pihak terkait bekerjasama dalam memajukan nagari.

Selain itu, ia meminta anggota PKK nagari itu turut membantu Bamus dan perangkat nagari lainnya membina masyarakat seperti pemanfaatan pekarangan rumah, merapikan lingkungan sekitar rumah dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut Bupati Hamsuardi meminta Bamus bersama perangkat nagari mendukung Program Unggulan Pemda Pasbar diantaranya Magrib Mengaji, Tahfidz Al-Qur'an, dan Berobat Gratis.

Diakhir kegiatan, Bupati Hamsuardi didampingi stakeholder terkait meresmikan kantor Bamus Nagari Langgam Sepakat yang bertempat di Silambau, Kecamatan Kinali. 

Anggota Bamus Nagari Langgam Sepakat Periode 2023-2029 yang dilantik yakni Arlismanto (Mutasi Bamus Induk), Andi Agus (Keterwakilan Dapil I), Ali Azwar (Keterwakilan Dapil II), Rusdi Akmal, (Keterwakilan Dapil II), dan Rika Wahyuni (Keterwakilan Perempuan). 

Sementara Anggota Bamus Nagari Bancah Kariang Periode 2023-2029 yang dilantik diantaranya Nurohman (Keterwakilan Dapil I), M. Subandrio (Keterwakilan Dapil I), M. Munzakir (Keterwakilan Dapil II), Slamet Sugianto (Keterwakilan Dapil III), dan Rina Wati (Keterwakilan Perempuan).(DDR)

MR.COM, PASBAR – Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sungai Beremas Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) berhasil meringkus dua orang lelaki berinisial UU (23) dan FD (43), yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu.

Dalam penangkapan tersebut dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Beremas Ipda Nazri Zulkifli yang berhasil meringkus kedua pelaku dalam hari yang sama di dua tempat yang berbeda, Sabtu (17/06).

Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki melalui Kapolsek Sungai Beremas AKP Efriadi mengatakan, kedua pelaku diringkus berdasarkan laporan serta curhatan dari masyarakat saat kegiatan Jum'at Curhat yang dilaksanakan oleh Polsek Sungai Beremas yang sudah resah terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jorong Kampung Padang Utara dan Jorong Pasar Pokan Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

"Mendapatkan laporan tersebut, petugas berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan pada Sabtu (17/06) sekitar pukul 15.30 WIB, dan didapat informasi bahwa pelaku sedang duduk dibelakang rumah warga tepatnya di perkebunan kelapa sawit di Sudut 90 Jorong Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis," ujar Kapolsek.

AKP Efriadi menjelaskan, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian di kebun kelapa sawit milik warga di Jorong Kampung Padang Utara, petugas melihat tiga orang yang sedang duduk-duduk di dalam kebun sawit tersebut, selanjutnya petugas bergerak cepat mendekatinya. Melihat kedatangan petugas tiga orang tersebut langsung melarikan diri dan berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial yang diketahui berinisial UU.

"Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap pelaku UU yang disaksikan oleh perangkat Jorong setempat serta menyita barang bukti berupa satu paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, empat buah plastik kecil warna bening dan satu buah kaca pirex" terangnya.

AKP Efriadi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, ketiga pelaku sering mengkonsumsi sabu di tempat tersebut, sewaktu petugas datang, para pelaku mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu berjarak tiga meter dari lokasi pelaku mengkonsumsi sabu.

“Kami telah mengantongi identisas pelaku lainnya, kami mengimbau kepada pelaku lainnya untuk menyerahkan diri ke aparat Kepolisian, kita akan tindak tegas para pengedar sabu, kami akan serius mengungkapnya sampai Kecamatan Sungai Beremas ini dinyatakan Zero Narkoba, 

Tidak lama kemudian, petugas kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu didekat SMA Air Bangis Jorong Pasar Pokan, Nagari Air Bangis. Tidak mau kehilangan buruannya, tim Opsnal kembali langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi tersebut. Sesampai di lokasi, petugas melihat seorang lelaki yang saat itu sedang mutar-mutar di plang SMA Air Bangis Jorong Pasar Pokan, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.

"Sekitar pukul 21.30 WIB petugas menemukan seorang lelaki yang sedang memantau di simpang plang SMA Air dan dicurigai mencari sesuatu barang dibatu dekat plang tulisan SMA Air Bangis," tuturnya.

AKP Efriadi menuturkan, melihat adanya pergerakan yang mencurigakan dari lelaki tersebut, petugas langsung mendekatinya dan melihat kedatangan petugas lelaki tersebut sempat berusaha untuk melarikan diri namun dengan sigap petugas berhasil meringkusnya. Diketahui lelaki tersebut berinisial FD (43) yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan.

"Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku yang disaksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa, tujuh paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening disimpan dalam botol permen HappyDent white, satu lembar kertas tisu warna putih, satu buah kotak merk Happydent warna biru kombinasi putih, satu unit handphone merek Samsung galaxy warna abu-abu. Pelaku juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanannya yang rencananya akan diedarkannya kembali," terangnya.

Saat ini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Pasaman Barat, dan untuk proses penyidikan lebih lanjut akan diserahkan kepada penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat. 

Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat AKP Eriyanto akan mendalami dan melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang terlibat dalam perkara ini, mengingat pelaku termasuk pengedar besar di Kecamatan Sungai Beremas.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan informasi terkait keberadaan pelaku lainnya yang menjadi buron, sekecil apapun informasi dari masyarakat akan kami terima dan ditindaklanjuti,” ungkap Eriyanto.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat kedua pelaku dengan pasal berlapis, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (DDR)

Tim gabungan bersama warga masyarakat menemukan korban yang bernama Muhamad Nopal (3) yang ditemukan berjarak satu kilometer dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) awal.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki melalui Kasat Polair AKP Adri Mardoan mengatakan, setelah melakukan pencarian terhadap korban sejak hari Kamis (15/06) yang melibatkan petugas gabungan dari Satpolair Polres Pasaman Barat, BPBD, Basarnas Pasaman Barat, Pemerintahan Nagari Sasak serta masyarakat setempat, korban ditemukan oleh petugas dalam keadaan meninggal dunia.

"Petugas gabungan berhasil menemukan korban yang berjarak satu kilometer arah hulu dari TKP awal dalam kondisi meninggal dunia. Saat ditemukan, posisi korban tersangkut di akar tanaman yang berada di pinggiran sungai batang Pasaman," ujarnya.

Diterangkan, informasi yang diperoleh dari orang tua korban, kejadian tersebut berawal pada Kamis (15/06) sekitar 15.30 Wib, saat korban hendak mandi sendirian dengan membawa ember kepinggir sungai Batang Pasaman, setelah beberapa saat, orang tua korban melihat anaknya sudah tidak ada lagi namun ember yang dipakai korban masih terletak di pinggir sungai.

"Melihat anaknya sudah tidak berada di pinggir sungai, orang tua korban melaporkan kepada masyarakat setempat dan langsung menghubungi pihak Kepolisian Polsek Pasaman melalui personel Bhabinkamtibmas Aipda Eko Hendria, serta berkoordinasi dengan BPBD dan Basarnas Pasaman Barat untuk melakukan pencarian terhadap korban yang diduga hanyut terbawa arus sungai," terangnya.

Kasat Polair menjelaskan, pencarian terhadap korban dilakukan dengan menggunakan perahu karet dari Basarnas Pasaman Barat ditambah dengan perahu milik masyarakat setempat. Setelah berhasil mengevakuasi jenazah korban, petugas langsung membawa dan menyerahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman.

"Pihak keluarga menolak untuk dilakukan visum, dan membuat surat pernyataan karena kejadian yang menimpa anak kandungnya ini adalah murni karena musibah yang datang dari Allah SWT," jelasnya.

AKP Adri Mardoan mengimbau, kepada masyarakat yang lainnya, untuk lebih berhati-hati dan menjaga anak-anaknya ketika hendak pergi melaksanakan aktivitas di pinggir sungai, agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. (DDR)

MR.COM, PASBAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Endra Yama Putra menghadiri halal bi halal serta forum diskusi Ikatan Keluarga Pasaman Barat Jakarta Raya (IKPB Jaya) di Gedung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Ciracas-Jakarta Timur, Minggu (18/06). 

Kegiatan yang digagas oleh orang-orang rantau yang berasal dari Pasbar dan ingin membangun Kabupaten Pasbar, dihadiri oleh tokoh akademik, tokoh dermawan, baik tingkat Sumbar maupun tingkat nasional.

“Saya melihat bagaimana orang rantau ini, orang-orang yang sukses di Jakarta dan ingin memberikan perhatian lebih untuk kampung halamannya,” kata Endra Yama Putra.

Ia mengatakan orang rantau dari Kabupaten Pasaman Barat yang tergabung dalam IKPB Jaya memiliki perhatian khusus untuk kampung halaman.

“Bagaimana peran IKPB Jaya membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber daya alam. Ya, minimal potensi dari sumber daya yang kita punya bisa kita olah dengan maksimal,” ujarnya.

Ia juga mengatakan selain itu, untuk membantu masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk mengembangkan diri. Tentunya dengan harapan ada pemasukan bagi daerah. (DDR)

Pada awalnya dihari Rabu, tepatnya tanggal 15 Maret 2023 waktu lalu, tim investigasi dari media menyusuri lokasi pekerjaan penangan Blockspot yang ada di jalan nasional daerah Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Saat itu kegiatan pekerjaan membangun bahu jalan (betonisasi) sedang berjalan.

Diwaktu itu tim media melakukan pengukuran terhadap kedalam galian untuk ketebalan beton bahu jalan nasional tersebut. Ada beberapa titik yang dilakukan pengukuran, dan ada beberapa temuan saat itu yang didokumentasikan.

Hasil temuan media dilapangan, diduga kedalam galian untuk beton bahu jalan nasional tidak sesuai speks(15cm), ditemukan hanya berkisar 8-9cm.

Berita terkait: LMR RI "Soroti" Satker PJN Wil 1 Sumbar, Diduga Ada Konspirasi Jahat Pada Proyek Penanganan Blockspot

Untuk kedalam galian tidak mencapai 15cm, hanya berada dibawah 10cm. Kemudian temuan lain dari tim media, ada bongkahan bekas bongkaran aspal yang diduga dijadikan sebagai tanah urug yang sudah dipadatkan yang siap untuk dilakukan pengecoran.

Dan selanjutnya penerapan K3 yang diduga masih minim, karena masih ada beberapa pekerja yang tidak menggunakan perlengkapan Alat Pelindung Kerja(APK) saat melakukan pekerjaan.

Selanjutnya pada hari itu, tim media mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu pekerja yang ada di lokasi. Kepada pekerja tersebut media menanyakan keberadaan konsultan supervisi dan rekanan(pelaksanaan lapangan dari CV Bangun Sarana Persada).

Pekerja itu menjawab kalau pihak yang media tanyakan tidak ada di lokasi satupun. Makanya media melakukan pengukuran yang ikut disaksikan oleh para pekerja.

Uniknya, saat temuan tersebut disampaikan dan dikonfirmasikan kepada Masudi yang menjabat sebagai Kasatker PJN Wil 1 Sumbar saat ini, dia terkesan tidak terima.

"Tanggapan saya singkat saja, sebaiknya pada saat melakukan pengukuran hendaknya libatkan orang proyek agar beritanya berimbang," demikian Masudi menjawab konfirmasi media via telpon 0821-8666-6xxx, pada Sabtu(17/5/2023) kemarin.

Kemudian Masudi pun mengirimkan dokumentasi hasil dari pengujian yang disinyalir dilakukan oleh rekanan(CV.Bangun Sarana Persada)atau konsultan supervisi atau pihak lain. Dengan kiriman foto itu lalu Masudi mengatakan "ini pengujian lapangan, demikian tanggapan dari saya," ucap Masudi.

Diduga laporan yang diterima oleh Masudi sebagai Kasatker mungkin pekerjaan yang baik dan bagus saja. Malah pada dokumentasi yang dikirimkan Masudi kepada media terlihat kedalaman galian untuk ketebalan bahu jalan nasional itu disinyalir melebihi dari speks yaitu (15cm).

Sementara foto yang dikirimkan Masudi penggalian dilakukan sedalam 20cm lebih. Tentu hal ini akan menimbulkan pertanyaan dilingkungan publik.

Dokumentasi pengukuran kedalaman yang dikirimkan Kepala Satker PJN Wil 1 Sumbar, Masudi ST.Msc kepada media. Kedalaman disinyalir melebihi speks, berkisar 20cm lebih.

Namun saat disampaikan kepada Masudi terkait laporan yang diterimanya yang baik dan bagus saja, Masudi terkesan tidak terima. Bahkan Kasatker tersebut terindikasi marah.

"Maaf, atas dasar apa anda menvonis saya hanya menerima laporan yang baik baik saja ?,"kata Masudi.

Sebagai pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Ir.Sutan Hendy Alamsyah menyayangkan sikap Masudi yang terkesan lindungi rekanan yang diduga nakal, lantaran terindikasi tidak terima dengan hasil temuan media yang telah mereka(media) sampaikan.

Sesuai dengan tupoksi media, mengawasi seluruh kegiatan pemerintah, jadi wajar mereka menyampaikan apa yang mereka temukan dilapangan, kata Sutan, pada Ahad(18/5/2023) via telpon.

Jadi mestinya Masudi berterimakasih kepada teman-teman media, sebut Sutan. Karena, media telah ikut membantu dalam mengawasi pekerjaan rekanan yang berniat berbuat curang, yang kemudian dilaporkan kepada Kasatker, ucapnya lagi.

"Tetapi kalau Masudi tidak senang dengan apa yang diinformasikan media terkait temuan mereka. Tentu hal ini pertanyakan kembali, ada apa sebenarnya..?,ujar mantan mahasiswa UI itu.

Sikap Masudi sebagai Kasatker yang demikian menjadikan kecurigaan publik, kalau pelaksanaan proyek yang ada dibawah kewenangannya berbau konspirasi, cecarnya.

Namun Sutan sangat mengapresiasi apa yang akan dilakukan oleh Thabrani sebagai Kepala BPJN Sumbar yang akan mengevaluasi pekerjaan tersebut.

Apabila hal tersebut benar-benar dilakukan oleh Thabrani, beliau patut menjadi contoh bagi bawahannya dan patut mendapatkan apresiasi dari masyarakat, khususnya masyarakat Sumbar.

Karena, kata Sutan, dengan begitu Thabrani telah membuktikan secara nyata pengabdiannya terhadap negara ini, dalam memberikan infrastruktur yang berkualitas untuk masyarakat, tukasnya.

Masyarakat berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) agar pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh perusahaan(CV. Bangun SP) menurut informasi dari Reno Naldi adalah anak dari PT. Rimbo Paraduan ini agar dilakukan pengawasan secara dini.

Untuk meminimalisir akan terjadinya kegiatan korupsi yang sangat berdampak terhadap keuangan negara dan rakyat Indonesia, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan Reno Naldi yang merupakan kontraktor pelaksanaan lapangan dari CV.Bangun Sarana Persada disinyalir belum bisa berikan penjelasan terkait apakah sudah dilakukan pembongkaran terhadap pekerjaan yang diduga tidak sesuai speks oleh PPK M.Nasir seperti yang telah disampaikannya.

Begitu juga PPK 1.1, M.Nasir belum bisa berikan keterangan atau tanggapan setelah dikonfirmasi via telpon, pada Sabtu (17/5/2023) kemarin.

Media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita ditayangkan.(cr/tim)

Turnamen itu di mulai pada Sabtu (17/06) lalu, dan di buka secara resmi oleh Wakil Ketua DPRD Pasaman Barat Endra Yama Putra.

Pada kesempatan itu, Endra Yama Putra mengatakan, kegiatan ini dapat dijadikan sebagai ajang untuk mencari bakat-bakat yang terpendam dikalangan remaja bagi pencinta bola di Kabupaten Pasaman Barat kususnya remaja di Kecamatan Luhak Nan Duo.

“Mari tunjukan skil dan kemampuan dalam bertanding. Kita dari DPRD akan selalu mendukung generasi muda dalam hal kegiatan positif seperti olahraga ini,” katanya.

Ia berharap kepada pemain dan seluruh tim agar selalu menjaga sportifitas dalam bertanding berikan yang terbaik dalam tim, dan tetap jaga persaudaraan.

“Bertandinglah dan jaga selalu kekompakan dalam tim untuk menjadi yang terbaik, dan sportifitas tetap di jaga dalam bertanding,” katanya.

Sementara Sekretaris KONI Iwan mengatakan, bahwa saat ini tujuan dari pihak DPRD sejalan dengan tujuan KONI Pasbar, bahwa saat ini kita akan memanfaatkan iven kecil maupun besar sebagai ajang mencari bakat Atlit-Atlit Pasbar kedepan nya. (DDR)