MR.com, Sumbar| Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi Sumatera Barat (LSM Awak Sumbar), Defrianto Tanius soroti perjalanan proyek APBN yang dikelola PJN Wil Sumbar.
Defrianto menduga ada konsiparsi yang akan merugikan uang negara terjadi pada pelaksanaan proyek pekerjaan bahu jalan nasional. Ada indikasi pembiaran oleh Konsultan Pengawas dan PPK terhadap pelanggaran yang dilakukan rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya.
"Faktanya, masih dimasa pelaksanaan saja, rabat beton bahu jalan sudah banyak yang retak-retak. Kemudian dalam pelaksanaan pada spot berikutnya, rekanan diduga masih bekerja diluar kaedah dan aturan," kata Defrianto pada Rabu (5/4/2023) di Padang.
Jujur, awalnya saya apresiasi statement tegas yang disampaikan PPK1.1 M.Nasir beberapa waktu lalu. Bahwa PPK akan bongkar pekerjaan yang tidak sesuai speks teknis. Juga akan menyurati BP2JN, apabila konsultan pengawas tidak bekerja sesuai komitmen.
Tetapi menurutnya, statement tegas yang disampaikan M.Nasir tidak serta merta dia buktikan. Bahkan waktu lalu di spot-spot lainnya rekanan diduga masih bekerja asal jadi, tidak sesuai speks teknis.
Terkait kinerja PPK yang demikian, Defrianto mengaku sudah melaporkannya ke Dirjen Bina Marga, bapak Hedy Rahadian via telpon 0815-7005-xxx pada Rabu(5/4/2023).
Dalam laporannya ke Dirjen BM tersebut, Defrianto memaparkan kondisi yang terjadi di lingkungan pekerjaan PJN Wil I Sumbar itu.
"Mohon petunjuk dari Bapak terkait penanganan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan metode kerja sehingga terkesan asal-asalan, kata Defriato.
Sementara menurut pengamat, seluruh pekerjaan yang menggunakan uang negara dilaksanakan oleh sejumlah komponen berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, lanjutnya.
Mulai dari Konsultan Perencanaan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan PPK.
Akan tetapi masih ada pekerjaan yang kualitasnya sebagaimana dokumentasi yang kami kirimkan. Menurut Bapak dimana kesalahannya ? Apakah itikad komponen yang terlibat kurang baik ?
Dan menurut pengamat, PPK harus tetap berkomitmen untuk menyelamatkan keuangan negara dalam hal ini mungkin adalah kualitas atau mutu pekerjaan, benar demikian menurut Bapak ?
Mungkinkah karena Kasatker dan Kepala Balai masih baru, PPK nya memberikan laporan yang tidak lengkap terkait kegiatan yang dilaksanakan ? Menurut Bapak ?
Demikian laporan Ketua LSM Awak Sumbar kepada Dirjen BM yang dipaparkannya ke media ini.
Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasian media dari PPK 1.1 M.Nasir, dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)
