MR.COM, PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskin Ekstrem Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (Sumbar) bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, melalui Zoom Meeting, Rabu (05/04).
Kegiatan Roadshow tersebut diikuti langsung oleh Bupati Pasbar Hamsuardi didampingi Wakilnya Risnawanto, Sekretaris Daerah Hendra Putra, Asisten III Raf'an, Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi.
Turut juga mendampingi Kepala Bappelitbangda Harnina Syahputri serta stakeholder terkait lainnya di Auditorium Kantor Bupati setempat. Selain itu roadshow juga diikuti gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota beserta perangkat daerah se-Sumbar.
Dalam arahannya Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa melihat peningkatan stunting dan kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, maka untuk menanggulangi hal tersebut pemerintahan provinsi maupun daerah diminta untuk menggerakkan SDMnya dengan maksimal. Menurutnya untuk menanggulangi hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan APBN namun juga APBD provinsi dan kabupaten/kota.
"Untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting mohon agar pemerintah daerah memberikan Bansos APBD dan afirmasi pemberdayaan kepada masyarakat miskin ekstrem. Kemudian untuk upaya penanganan stunting kebutuhan antopometri dan USG akan disediakan pemerintah pusat," jelas Menko PMK.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan bahwa berdasarkan Visi Misi Provinsi Sumbar yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan lainnya.
"Maka untuk menanggulangi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem ini kita perlu menjalankan program-program yang mendukung penanganan hal ini di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.
Ia juga menjelaskan dalam menanggulangi permasalahan tersebut juga diadakan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait di setiap daerah.
"Seperti Pasaman Barat yang meningkat hingga di angka 11,50 atau prevalensi 24,0 naik menjadi 35,5 persen. Untuk itu kami akan berusaha menangani tersebut dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait," jelasnya.
Iapun berharap dengan adanya diskusi ini dan arahan serta masukan yang ada bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait untuk memperbaikinya.
Sementara itu, Bupati Hamsuardi menyampaikan terkait prevalensi stunting yang meningkat, Pemerintah Daerah Pasaman Barat juga sudah melakukan upaya seperti pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting, mengeluarkan regulasi perbuatan mengenai konvergensi stunting, pemanfaatan dana nagari untuk stunting, penetapan lokus intervensi stunting sampai level jorong melalui SK Bupati, pelaksanaan intervensi dan sensitif oleh OPD teknis. Serta adanya remuk stunting nagari, pembentukan TPPS Kabupaten hingga nagari, pelaksanaan audit stunting, pemantauan ibu hamil melalui aplikasi, Pendampingan TPK bagi calon Pengantin.
Ia juga menjelaskan meningkatkannya angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat dikarenakan beberapa hal yaitu dukungan sarana prasarana belum mencukupi, alat antropometri di Posyandu belum mencukupi dan belum standar, kader masih terbatas, jumlah tenaga kesehatan masih terbatas, keterbatasan anggaran di OPD yang mengandalkan DAK dan tidak menerima DAK sanitasi dan air minum, keterlibatan dari luar pemerintah atau swasta atau lembaga masyarakat belum optimal.(DDR)
