Mitra Rakyat

Erianto menjelaskan salah satu program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di bidang kesehatan yang saat ini dilaksanakan yakni berobat gratis (UHC) di unit pelayanan kesehatan yang telah berlaku per Januari 2023 dengan membawa KTP dan KK.

"Bagi bapak ibuk yang ingin berobat mendapatkan fasilitas kesehatan, per Januari 2023 di Kabupaten Pasaman Barat sudah gratis di puskesmas maupun rumah sakit, dengan syarat membawa KTP dan KK. Tentu dengan berlakunya program ini, saya selaku Ketua DPRD Pasaman Barat mengucapkan terima kasih dan sukses kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah mencanangkan program berobat gratis ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh masyarakat yang telah menyambut rombongan Tim Safari Ramadhan Pasaman Barat.

Diakhir kegiatan Ketua DPRD Erianto memberikan bantuan sebesar Rp 15 Juta untuk Masjid Al-Mujahidin Limpato, Nagari Kajai Kecamatan Talamau tersebut.(DDR)

Wakil Bupati Risnawanto mengatakan, musibah yang menimpa manusia memang tidak bisa diterka kapan dan dimana datangnya. Seperti ABK Bagan Roses 01 nelayan yang sudah biasa pergi melaut ternyata ditimpa badai.

"Tapi Alhamdulillah, semua ABK selamat. Itu berkat dari kuasa Allah, kita harus yakin itu. Karena laut yang tidak bertepi itu tidak bisa ditaklukkan oleh pelaut ulung sekalipun. Contohnya nelayan yang sudah berteman dengan laut, sudah terbiasa dengan laut bisa saja terkena musibah seperti ini," kata Wabup Risnawanto.

Dalam kesempatan itu Wabup juga menyampaikan salam dari Bupati Pasbar yang berhalangan hadir karena tengah dinas ke luar daerah kepada ABK yang terdampak tersebut. Ia juga meminta kepada pemilik kapal untuk mengasuransikan ABKnya. 

"Sebagai bentuk kepedulian dari Pemda Pasbar, kami bersama rombongan datang untuk memberikan bantuan, meringankan beban ABK, karena beberapa hari kedepan belum bisa melaut. Ini bentuk kepedulian kami Pemda Pasbar kepada masyarakat kami yang terkena musibah. Ke depan kami berharap kepada semua nelayan agar lebih berhati-hati. Kami hanya mengingatkan kembali, jika cuaca tidak bagus, lebih baik tidak melaut dahulu. Kepada pemilik kapal kami juga bermohon untuk memperhatikan ABKnya. Urus asuransi dan perhatian keselamatan mereka melaut," katanya.

Sementara itu, Camat Sungai Beremas Asrinal mengatakan bahwa masyarakatnya yang sempat 17 jam di tengah laut masih diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan perjuangan dalam keluarga. 

"Untuk itu, kami berterimakasih kepada Pemda Pasbar atas kunjungan kepada warga kami. Kami sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas perhatian ini semua," katanya.(DDR)

Mahdiyal Hasan, SH. Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat dan penggiat hukum 

MR.com, Sumbar| Sebelumnya, pelaksanaan proyek penangan drainase yang dikerjakan CV. Indawa Perdana diduga abaikan kesehatan dan keselamatan jiwa pekerja(karyawan) di saat melakukan kegiatan.

Terjadi pada proyek dengan nomor kontrak 20/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.2/II/2023. Terpantau tim awak media beberapa hari lalu, tepatnya hari Rabu(15/3/2023) di jalan nasional, Padang Tarok, Kecamatan Baso. 

Seorang karyawan dari CV. Indawa Perdana terlihat sedang melakukan pekerjaan penanganan drainase tidak menggunakan sarung tangan, sepatu boot, helm pelindung kepala dan lainnya sebagai Alat Pelindung Kerja atau Diri (APK/APD).

Menyangkut hal itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) Thabrani mengatakan akan menegur rekanan melalui Kasatker PJN Wil I Sumbar dan PPK 1.2.

Berita terkait: CV.Indawa Diduga Abaikan Keselamatan Jiwa Karyawan, Proyek APBN Dikerjakan Tanpa Pengawasan

"Penggunaan APD wajib dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  Terima kasih informasinya, saya minta Kasatker dan PPK menegur keras Penyedia jasa yang belum sepenuhnya memfasilitasi pekerja dengan APD," tegas Thabrani pada Jum'at (24/3/2023) via telepon.

Kemudian kata Thabrani, Kalau ada berita dikoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja (Kasatker), agar informasinya berimbang.

Tetapi Kepala Satker PJN Wil I Sumbar Masudi beserta Rio Andika selaku PPK 1.2 diduga tidak mau menanggapi perihal konfirmasi media. Karena sampai saat berita ditayangkan disinyalir kedua pihak tersebut belum mau memberikan klarifikasi atau penjelasannya.

Terkait hal tersebut, Mahdiyal Hasan,SH sebagai Aktivis Anti Korupsi di Sumbar menyayangkan sikap tidak kooperatif yang diduga dilakukan oleh Kasatker bersama dengan PPK nya tersebut.

"Sebagai pejabat publik mestinya Kasatker dan PPK bersikap kooperatif terhadap informasi yang disampaikan dan kemudian dikonfirmasi oleh media tersebut," tegas Mahdiyal pada Senin(27/3/2023) di Padang.

Menurutnya, memberikan informasi secara utuh kepada publik yang sifatnya tidak mengancam keamanan stabilitas negara. "Merupakan kewajiban setiap pejabat publik, tanpa terkecuali Kepala Satker PJN Wil I Sumbar dan PPK nya," tegas pengacara muda itu.

Dijelaskannya, pejabat atau pimpinan lembaga publik harus siap membuka diri dan tidak menutup pintu terhadap upaya publik dalam memperoleh informasi. Bila tidak, pihak tersebut bisa terancam sanksi pidana dan denda, tegasnya.

Ada ancaman pidana bagi pejabat publik tersebut. Karena diduga telah melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008, ujar Mahdiyal.

"Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta," terangnya.

Karena menurut Alumni Fakultas Hukum Unand tersebut publik atau khalayak ramai berhak mendapatkan informasi atas dasar permintaan sesuai dengan UU itu. 

Pengacara muda itu menegaskan, UU KIP tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi bagi publik. 

"Siapa pun yang akses informasinya dihambat tanpa kecuali bisa melaporkannya langsung ke KIP pusat maupun KIP daerah," ungkapnya.

Selain itu, tindakan yang diduga dilakukan pejabat publik tersebut akan menimbulkan asumsi negatif di lingkungan masyarakat luas. Ada apa, dan kenapa pihak tersebut seperti enggan berikan informasi terkait pekerjaannya itu, ulas Mahdiyal.

Selain itu katanya lagi, memberikan jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja untuk karyawan oleh perusahaan merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban dan juga harus diawasi oleh pihak instansi terkait.

Karena, hal itu sudah diatur UU, diantaranya  UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan masih banyak aturan lain yang mengatakan demikian, papar Mahdiyal.

"Atas kejadian itu, ada indikasi pembiaran yang dilakukan PPK dan konsultan pengawas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan rekanan,"tutur Mahdiyal Hasan. 

Mungkin pihak-pihak tersebut memiliki satu tujuan, sama-sama ingin memperoleh keuntungan lebih pada proyek tersebut," pungkasnya 

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

Jika yang bersangkutan memilih lapor polisi, itu langkah yang paling tepat, disebabkan proses pembuktian akan lebih gamblang.

Maksudnya, dengan adanya laporan kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian akan berperan serta membuktikan adanya dugaan selingkuh atau tidak.

Dengan demikian nantinya akan ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait isu selingkuh tersebut.

SK didampingi oleh salah satu oknum anggota DPRD Kota Padang saat di Polresta Padang

Selain keterangan resmi dari pihak kepolisian, publik juga menunggu penjelasan dari Partai Gerindra.

Dikarenakan, Partai Gerindra merupakan salah satu komponen yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembuktian berkeadilan yang berhubungan dengan issue tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya Syafrial Kani diisukan telah memiliki seorang anak dari seorang perempuan berinisial *CC*.

Akan tetapi saat dikonfirmasi melalui WAnya, SK tidak menanggapi. Dalam suatu rekaman video, ML mengakui "benar VK adalah jalan kemenakan saya". Sekarang ini telah memiliki anak yang merupakan darah daging SK.

Berita terkait: ML Mengaku Kemenakannya VK Punya Hubungan Terlarang Dengan SK

Anak malang itu sekarang sudah berusia sekitar satu tahunan," ungkap ML.

Katanya, SK pun telah mengakui perbuatan tidak terpujinya itu kepada istrinya. Akibat dari pengakuan SK tersebut, istri sah SK pun sempat dilarikan ke rumah sakit.

Seterusnya ML mengungkapkan bahwa kenapa kasus ini tidak muncul kepublik. Karena keluarga besar SK meminta kepada keluarga VK untuk tidak melaporkan, disebabkan karena masih memiliki hubungan persaudaraan, pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya SK di isukan telah memiliki seorang anak dari seorang perempuan berinisial VK, akan tetapi saat dikonfirmasi melalui WAnya, SK tidak menanggapi.

Dalam suatu rekaman video, ML mengakui "benar VK adalah jalan kemenakan saya". Sekarang ini telah memiliki anak yang merupakan darah daging SK.

Anak malang itu sekarang sudah berusia sekitar satu tahunan," ungkap ML.

Katanya, SK pun telah mengakui perbuatan tidak terpujinya itu kepada istrinya. Akibat dari pengakuan SK tersebut, istri sah SK pun sempat dilarikan ke rumah sakit.

Seterusnya ML mengungkapkan bahwa kenapa kasus ini tidak muncul kepublik. Karena keluarga besar SK meminta kepada keluarga VK untuk tidak melaporkan, disebabkan karena masih memiliki hubungan persaudaraan, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak SK dan pihak-pihak terkait lainnya. (Tim/cr)

Ketua PWI Sumbar yang akrab dipanggil BB menilai langkah yang diambil oleh Syafrial Kani "keliru". “Kenapa tak dilakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan.”

“Kalau diadukan juga minta ke polisi agar menggunakan Undang-undang (UU) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” kata Basril,(dilansir dari Radarsumbar.com)

Syafrial Kani seharusnya, kata BB, harus membuat hak jawab terlebih dahulu, jika merasa dirugikan dan tidak serta merta mengadu ke polisi.

“Ada namanya Lex Specialist,” kata BB.

Ketika disinggung langkah apa yang akan diambil oleh PWI Sumbar, Basril Basyar menyebut, yang bersangkutan harus membuat surat dan laporan ke PWI Sumbar untuk tindak lanjutnya.

#PWI #Sumbar #Padang

Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap membenarkan hal tersebut. 

“Betul, laporan terkait dugaan pencemaran nama baik beliau,” kata Ferry saat ditemui awak media di lobi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang.

Ketua DPRD Padang Diterpa Issu Asusila, Hingga Berita Diterbitkan"SK" Belum Berikan Tanggapan

Ferry mengatakan, pihaknya menerima semua laporan kepolisian yang masuk dari masyarakat.

“Setelah laporan ini masuk, kami menerima laporan dengan mulai penyelidikan, kemudian panggil saksi-saksi, sementara masih dugaan,” katanya.

Terkait pertemuannya dengan Syafrial Kani sebelum melapor ke SPKT Polresta Padang, Ferry mengaku tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus.

“Kebetulan kami hari ini ada pengamanan adat Balimau, jadi bukan dalam hal khusus, bukan karena (Syafrial Kani) Ketua DPRD Padang,” tuturnya.**

Pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Hamsuardi didampingi Wakil Bupati Risnawanto, Ketua DPRD Pasbar Erianto, Kapolres Pasbar Agung Basuki serta stakeholder terkait, Selasa (21/03) di Aula kantor bupati setempat.

Dalam sambutannya, Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berjuang memekarkan nagari di Pasbar yang sebelumnya berjumlah 19 nagari hingga saat ini menjadi 90 nagari.

Ia juga mengucapkan selamat kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik, dan berpesan agar membina nagari masing-masing dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab menuntaskan permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi dan sebagainya. 

"Kepada semua bapak ibu penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik, tugas sudah menanti di depan mata seperti penyelesaian stunting, kemiskinan ekstrim, permasalahan inflasi dan sebagainya. Saat ini kondisi stunting kita berada diangka 36%, artinya dari 100 bayi ada 36 yang stunting. Mari sama-sama kita berjuang agar anak-anak kita tidak lahir dengan kondisi stunting. Angka kemiskinan kita yang diperkirakan 24 ribu, artinya masih menjadi kerja dan PR kita semua. Begitu juga dengan mengendalikan inflasi, yang kita canangkan dengan menanam bawang, cabai dan sayur mayur," ucapnya. 

Ia menambahkan, berkat kerjasama semua pihak, Pasbar tahun ini telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) yang juga telah mendapatkan penghargaan UHC Award tahun 2023, yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Pemkab Pasbar di Jakarta. Hanya dengan membawa KK dan KTP, bupati meminta dukungan penjabat Wali Nagari dan masyarakat Pasbar sehingga masyarakat yang sakit dapat berobat tanpa terkendala biaya. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sari Arta Uli Aritonang mengucapkan selamat bertugas kepada penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik. Ia berharap, melalui kegiatan itu dapat dijadikan sebagai batu loncatan agar penjabat menjadikan nagari sebagai nagari mandiri yang berkelanjutan. 

"Nagari yang dimekarkan harus mengembangkan potensi desa agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Potensi desa dan kekayaan alam budaya dapat menjadi modal yang bisa dimanfaatkan desa dalam mengembangkan konsep desa atau nagari berkelanjutan. Potensi desa sebagai peluang menghidupkan perekononian di desa terutama pasca Pandemi Covid 19," ujarnya. 

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah 1 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI Dra Astuti Shaleh menyebutkan proses pemekaran suatu nagari tak terkecuali pemekaran 71 nagari di Pasbar telah melalui proses yang panjang. Untuk itu, ia mengapresiasi Pemkab Pasbar yang telah gigih memperjuangkan 71 nagari hasil penataan tersebut. Ia juga meminta kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik untuk mencermati kode nagari masing-masing agar tidak terkendala dikemudian hari. 

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Amasrul yang mengapresiasi Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan nagari. Ia meminta penjabat Wali Nagari itu, memahami pelayanan di nagari sebagai pelayanan terdepan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan OPD tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. 

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan 71 nagari. Perjuangan ini begitu rumit dan panjang prosesnya, jika pemerintah daerah tidak gigih, jika bupatinya tidak gigih maka tidak akan sebanyak ini," tangkas Amasrul 

Turut hadir Forkopimda, Anggota DPRD Sumbar Yunisra Syahiran, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, Camat, Bundo Kanduang, Kepala BPJS Cabang Simpang Empat, pendamping desa dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasaman Barat Dari Ginanjar Cahya Permana, SH, MH Kepada DR. Muhammad Yusuf Putra, SH, MH, Selasa (21/03) malam. 

Acara yang berlangsung di Aula kantor bupati Pasbar itu berlangsung khidmat karena dihadiri oleh Bupati Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Sekda Hendra Putra, Unsur Forkopimda, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, para Kepala OPD, Ketua IKKD, Ketua KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya. 

Bupati Pasbar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih, atas dedikasi dan pengabdian Kajari Pasbar yang lama yaitu Ginanjar Cahya Permana, SH, MH. Ia juga memohon maaf atas nama Pemerintah Daerah, atas nama pribadi maupun atas nama masyarakat Pasbar, jika ada hal yang kurang berkenan selama Kajari yang lama bertugas di Pasbar. 

"Selama mengabdi di Pasbar, alhamdulillah bapak Ginanjar Cahya Permana, SH, MH dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang bapak perbuat mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Kami semua mohon maaf kepada bapak sekeluarga, jika ada hal kurang berkenan dihati terutama karena kita akan menyambut bulan suci Ramadhan,"ungkapnya. 

Bupati Hamsuardi juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kajari Pasbar yang baru DR. Muhammad Yusuf Putra, SH, MH. Ia menjelaskan gambaran Pasbar yang multi etnis, dengan kekompakan dan kebersamaan yang terjalin antara Pemkab Pasbar bersama stakeholder ia berharap semoga segala persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. 

"Persoalan yang ada mungkin tak jauh berbeda dengan daerah lain. Namun disini ada beberapa persoalan yang masih kita hadapi diantaranya bencana gempa bumi yang hingga saat ini belum terselesaikan. Persoalan tanah ataupun lahan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang yang mana yang menjadi kewenangan Pemda dan bupati. Kita berdoa semua berjalan dengan sebaik- baiknya agar Pasbar lebih maju kedepannya," tambah Bupati Hamsuardi. 

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto mengungkapkan Kepala Kejari Pasbar Ginanjar Cahya Permana telah menorehkan prestasi selama menjabat di Pasbar. Mewakili Anggota DPRD ia mengucapkan terimakasih sekaligus memohon maaf jika ada kekeliruan yang terjadi baik dalam hubungan kelembagaan maupun atas nama pribadi. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejari Pasbar yang baru dan berharap kebersamaan Forkopimda menjadi semakin erat. 

Kepala Kejari Pasbar DR. Muhammad Yusuf Putra, SH, MH memohon doa dan dukungan dalam mendharmabaktikan diri, mendukung program penyelenggaraa pemerintah daerah dan mendorong akselerasi Pasbar hingga menjadi daerah unggulan di Pasbar, menjadi destinasi wisata, daerah investasi terbaik hingga membawa kesejahteraan dan keberkahan bersama bagi masyarakat Pasbar.(DDR)

Hal tersebut diduga terjadi pada kegiatan penanganan drainase Baso-Batas Payakumbuh dibawah kewenangan PPK 1.2, Satker PJN Wil I, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar).

Terjadi pada pelaksanaan proyek dengan sumber dana APBN bernomor kontrak 20/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.2/II/2023. Rekanan bersama Konsultan Pengawas terindikasi kangkangi UU Nomor 2 Tahun 2017, yang membahas mengenai Jasa Konstruksi. 

Juga terhadap Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Pasalnya, terpantau tim awak media beberapa hari lalu. Saat tim melakukan penelusuran kelokasi pekerjaan Rabu(15/3/2023) di ruas jalan nasional, Padang Tarok, Kecamatan Baso, disinyalir karyawan bekerja dengan telanjang kaki dan tanpa gunakan pengaman tangan.

Salah seorang karyawan dari CV. Indawa Perdana sebagai kontraktor pelaksana. Karyawan tersebut sedang melakukan pekerjaan tanpa difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja atau Diri (APK/APD) yang lengkap.

Diduga karyawan CV.Indawa Perdana bekerja tidak dilengkapi dengan fasilitas APK/APK yang lengkap 

Dia sedang bekerja melakukan pembersihan atau pengerukan pada saluran drainase. Tetapi tanpa menggunakan sarung tangan, pelindung kepala, sepatu bot pelindung kaki, rompi dan lainnya.

Saat dikonfirmasi kepada pekerja tersebut kenapa tidak menggunakan APK lengkap, dia tidak menjawab. Dan terkait keberadaan konsultan pengawas dan pelaksana lapangan dari CV. Indawa Perdana, pekerja itu mengatakan tidak ada dilokasi.

Bahkan, untuk nama konsultan pengawas dan pelaksana lapangan pada pekerjaan tersebut, pekerja itu tidak mengetahuinya.

Ironis, sementara negara telah membayarkan untuk jasa konsultan pengawas. Tidak tanggung-tanggung, negara memakai dua jasa konsultan pengawas untuk pekerjaan yang terbilang kecil senilai Rp 574.754.000 dibandingkan dengan proyek lain yang ada di Satker PJN Wil I Sumbar tersebut.

Negara memakai dua jasa konsultan pengawas sekaligus itu dengan tujuan agar pekerjaan berjalan optimal, efektif dan sesuai kaedah yang telah ditentukan.

Untuk itu negara melalui PPK 1.2 Satker PJN I Sumbar menyewa jasa dua konsultan pengawas, yaitu CV Aldiguna Pratama Konsultan dan CV.Arci Consultants Engineering.

Namun, ada dugaan uang negara akan terbuang sia-sia. Sebab, kinerja dua Konsultan Pengawas tersebut terindikasi tidak profesional. Karena diduga sering tidak ada dilokasi disaat rekanan melakukan kegiatan.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Rio Andika selaku PPK 1.2 dan Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi terkait hal tersebut. Hingga berita ditayangkan dua pihak berkewenangan tersebut belum bisa berikan keterangannya.

Berhasilnya pembangunan prasarana tidak hanya dilihat dari bagaimana kinerja para karyawan yang terlibat. 

Tetapi juga dilihat dari seberapa tahan bangunan tersebut dan bagaimana manfaatnya untuk orang banyak. 

Namun, tidak kalah pentingnya bagaimana jaminan keselamatan para pekerja selama proses pekerjaan berlanjut.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr/tim)

Dalam sambutan nya Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki 71 nagari baru yang telah diresmikan, sehingga ada 90 nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya pemekaran nagari tersebut tentunya menjadi peluang kerja bagi generasi muda serta ikut berkontribusi dalam membangun nagari.

“Setelah peresmian 71 nagari hasil penataan dan pelantikan wali nagari, tentu akan menyusul dengan pemilihan perangkat nagari, jorong, bamus dan lainnnya. Mari kita dorong anak-anak kita, generasi muda yang sudah menamatkan pendidikannya untuk turut berpartisipasi membangun nagari,” ungkap Erianto.

Sementara pada kesempatan yang sama Bupati Pasbar Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berjuang memekarkan nagari di Pasbar yang sebelumnya berjumlah 19 nagari hingga saat ini menjadi 90 nagari. Ia juga mengucapkan selamat kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik, dan berpesan agar membina nagari masing-masing dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab menuntaskan permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi dan sebagainya. 

"Kepada semua bapak ibu penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik, tugas sudah menanti di depan mata seperti penyelesaian stunting, kemiskinan ekstrim, permasalahan inflasi dan sebagainya. Saat ini kondisi stunting kita berada diangka 36%, artinya dari 100 bayi ada 36 yang stunting. Mari sama-sama kita berjuang agar anak-anak kita tidak lahir dengan kondisi stunting. Angka kemiskinan kita yang diperkirakan 24 ribu, artinya masih menjadi kerja dan PR kita semua. Begitu juga dengan mengendalikan inflasi, yang kita canangkan dengan menanam bawang, cabai dan sayur mayur," ucapnya. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sari Arta Uli Aritonang mengucapkan selamat bertugas kepada penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik. Ia berharap, melalui kegiatan itu dqat dijadikan sebagai batu loncatan agar penjabat menjadikan nagari sebagai nagari mandiri yang berkelanjutan. 

"Nagari yang dimekarkan harus mengembangkan potensi desa agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Potensi desa dan kekayaan alam budaya dapat menjadi modal yang bisa dimanfaatkan desa dalam mengembangkan konsep desa atau nagari berkelanjutan. Potensi desa sebagai peluang menghidupkan perekononian di desa terutama pasca Pandemi Covid 19," ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Amasrul yang mengapresiasi Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan nagari. Ia meminta penjabat Wali Nagari itu, memahami pelayanan di nagari sebagai pelayanan terdepan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan OPD tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. 

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan 71 nagari. Perjuangan ini begitu rumit dan panjang prosesnya, jika pemerintah daerah tidak gigih, jika bupatinya tidak gigih maka tidak akan sebanyak ini," tangkas Amasrul 

Turut hadir Forkopimda, Anggota DPRD Sumbar Yunisra Syahiran, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, Camat, Bundo Kanduang, Kepala BPJS Cabang Simpang Empat, pendamping desa dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

MR.com, Padang| SK diterpa issu yang kurang menguntungkan. "SK" yang merupakan Ketua DPRD Padang ini disebut-sebut telah memiliki anak tidak syah dari seorang perempuan berinisial VK.

Informasi yang beredar, VK merupakan karyawati yang bersangkutan. Saat ini VK dikabarkan telah melahirkan seorang anak dari hubungan tidak syah tersebut.

Issue ini diungkapkan oleh salah seorang kerabat "selingkuhan" dari mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang ini, pada Senin (20/3/2023) di Padang.

Sampai berita ini ditayangkan SK belum menjawab konfirmasi yang ditujukan melalui aplikasi WAnya 0812-6722-4xxx dihari yang sama.

E yang  kini telah bergabung ke Partai Demokrat, di saat menjabat Ketua DPRD Kota Padang disebut-sebut E pernah menjalin hubungan khusus dengan YH.

Kasus E-YH sempat viral dan memiliki rekam jejak di jejaring sosial. Dikhawatirkan, persoalan gairah birahi liar yang pernah dialami beberapa oknum anggota dewan tersebut dapat menggangu pesta demokrasi kedepannya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Wabup Risnawanto meminta agar alumni tidak melupakan jasa para guru, karena menurutnya tanpa jasa dari para guru, maka para siswa tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan hingga akhir. 

"Tolong kenang dan doakan para guru kita ini, sehingga ananda sukses ke depannya. Jangan sampai ananda lupa dengan kebaikan guru, bak kacang lupa kulitnya," ujar Risnawanto.

Wakil Bupati Risnawanto menjelaskan SMP N 1 LND merupakan salah satu sekolah yang memiliki perhatian terhadap minat dan bakat siswanya. Terbukti banyak kegiatan ekstrakurikuler yang ditampilkan serta memukau para tamu undangan.

"Saya berharap sekolah ini terus berprestasi. Selama ini sudah cukup bagus prestasi yang telah diperoleh, namun ke depan tentunya semakin banyak lagi. Jika selama ini siswa sudah ditumbuhkan minat dan bakatnya, ke depan tentu semakin di perdalam," katanya.

Ia juga meminta kepada pihak sekolah agar membuatkan tempat duduk di bawah pepohonan taman yang rendah. Sehingga tercipta suasana yang sejuk dan nyaman sehingga siswa tidak keluar pekarangan lagi ketika jam istirahat.

"Apa yang menjadi kekurangan sekolah ini sampaikan, sehingga kita cari jalan keluarnya. Informasi dari pihak sekolah bahwa ada kekurangan ruang belajar sebanyak dua unit. Satu unit sudah Pokir anggota DPRD, tinggal satu lagi kita carikan jalan keluarnya," ungkap Risnawanto.

Ia juga meminta kepala sekolah agar menerima semua murid yang mendaftar, sehingga tidak ada siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Dengan ditampungnya siswa yang mendaftar maka pendidikan semakin meningkat di Kabupaten Pasaman Barat.

"Makanya saya himbau dan meminta kepada ananda sekalian agar jangan putus sekolah, lanjutkan lagi ke SMA atau SMK. Setelah itu lanjutkan ke perguruan tinggi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Jika tidak ananda ikuti jelas ananda akan tertinggal nanti," katanya.(DDR)

Salah satunya, terjadi pada pekerjaan rabat beton bahu jalan nasional lintas sumatra. Terindikasi proyek negara yang dikelola Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil I Sumbar (Satker PJN Wil I Sumbar) dikerjakan diluar spesifikasi teknis yang ada di RAB.

Tidak sesuai speks karena, ketebalan rabat beton hanya sekitar 8-9cm dan adanya sisa bongkaran aspal dan beton terdapat pada tanah urug yang dipadatkan dan diselimuti plastik.

Bongkaran Aspal dan Beton Dipadatkan, Ketebalan Rabat Beton Bahu Jalan Nasional 8cm, Reno: Pekerjaan Sudah Sesuai Speks

Proyek negara yang dikerjakan CV. Bangun Sarana Persada senilai Rp 4.350.618.000,- selama 120 hari kalender dicurigai tidak memiliki mutu dan kualitas yang diharapkan. 

Sebab, PT.Eskapindo Matra KSO PT.Matra Jasa Manunggal dan PT.Indec Internusa yang menjadi konsultan supervisi dicurigai melakukan pembiaran terhadap pekerjaan rekanan yang diluar spesifikasi tersebut.

Menyangkut hal itu, Nasir dalam berikan klarifikasinya sebagai PPK 1.1 merasa kecewa. Kecewa terhadap pemberitaan miring yang kerap menyinggung nama dan instansi tempatnya bekerja. 

Dan juga kecewa kepada rekanan yang diduga bekerja tidak sesuai speks tersebut, juga konsultan supervisi yang disinyalir melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kontraktor. Apabila itu terbukti disaat dia melakukan pengecekan atau peninjauan.

Selama eksistensinya menjadi PPK, Nasir mengatakan selalu mengutamakan mutu dan kualitas pekerjaan." Sebab, itu merupakan hal yang nomor satu didalam prinsip saya disaat bekerja," katanya.

Terkait informasi miring yang menyeret namanya pada pelaksanaan proyek rabat beton bahu jalan yang ada di jalan nasional lintas Sumatra Batang Anai, Lubuk Alung beberapa waktu lalu. 

Nasir mengatakan akan segera mengecek atau meninjau ulang hasil pekerjaan itu kembali.

"Kita akan cek kembali pekerjaan yang dikerjakan CV. Bangun Sarana Persada itu. Apabila benar apa yang ada di pemberitaan. Kemudian kita akan melakukan pembongkaran terhadap rabat beton bahu jalan tersebut," tegas Nasir pada Ahad(19/3/2023) via telepon 0812-7812-xxx saat berikan klarifikasinya.

Bahkan Nasir secara tegas mengatakan kepada media ini, akan membongkar semua pekerjaan yang ada dibawah kewenangannya. "Apabila terbukti dikerjakan kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi teknis," ketusnya. 

Dipastikan kita akan bongkar semua pekerjaan yang tidak sesuai speks itu, katanya. Karena, sebelumnya beliau sudah pernah mengingatkan kepada seluruh kontraktor yang ada dibawah pengawasan PPK 1.1.

"Kita sering mengingatkan kepada rekanan agar bekerja yang benar, jangan macam-macam. Demikian juga kita ingatkan kepada Reno Naldi (CV.Bangun Sarana Persada)," ujar Nasir lagi.

Dijelaskannya, untuk ketebalan rabat beton bahu jalan nasional tidak boleh kurang dari 15cm. Karena, itu sesuai dengan gambar yang ada di RAB.

"Apabila kurang dari 15 cm, kita akan bongkar karena tidak sesuai speks. Kemudian apabila ketebalannya melebihi, kita tidak bayar kelebihannya tersebut," paparnya.

Kata PPK tersebut, dia telah sering ingatkan kontraktor, kalau tidak boleh ada bongkaran aspal ataupun beton pada tanah yang dipadatkan sebelum dilakukan pengecoran menjadi rabat beton itu.

PPK 1.1 juga mengaku sedikit kecewa dengan pemberitaan yang menyebutkan dirinya "bungkam". 

"Sebenarnya, saya lagi sibuk saja dilapangan mengurus pekerjaan jalan nasional yang terban pasca bencana di daerah batas Kabupaten Tanah Datar," jelas Nasir.

Selanjutnya, Nasir juga menegaskan kalau jabatan sebagai PPK 1.1 menjadi taruhan. Karena secara pribadi dia telah berjanji didalam hatinya akan benar-benar bekerja sesuai amanat yang telah diletakkan dipundaknya dalam melaksanakan pembangunan di Sumbar ini.

Menyangkut keberadaan konsultan supervisi dan tenaga ahli yang diduga jarang sekali atau tidak ada dilokasi. Nasir dengan tegasnya juga mengatakan akan menyurati BP2JN.

"Saya tidak berani main-main dalam menjalani tugas saya. Karena, jabatan dan karir saya menjadi taruhannya," pungkasnya.

Menurut informasi yang dirangkum media, CV.Bangun Sarana Persada merupakan grup dari PT. Rimbo Paraduan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Pasaman Barat (Pasbar) melaksanakan kegiatan pelepasan atau perpisahan peserta didik kelas XII angkatan XIV dan wisuda Tahfiz Al-Qur'an angkatan I, Senin (20/03).

Pada pelepasan 91 orang siswa angkatan XIV MAN Pasbar itu, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto saat menghadiri kegiatan tersebut menegaskan pentingnya kerjasama dalam mendidik.

Ia mengatakan bahwa berhasilnya seorang peserta didik tidak terlepas dari peran seorang guru. Sinergitas antara guru dan wali murid serta Pemerintah Daerah, juga menjadi salah satu faktor meningkatkan mutu pendidikan.

"Kami ingin di sekolah agama ini bersinergi agar setiap program keagamaan Pemerintah Daerah juga singkronisasi dengan program Pemda Pasbar. Terbukti MAN 5 Pasaman Barat ini telah melakukan wisuda Tahfiz Al-Qur'an angkatan I," katanya.

Ia menambahkan, terkait dengan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, harus diikuti, dimiliki dan didapatkan. Sehingga, generasi muda Pasaman Barat dan calon pemimpin Bumi Mekar Tuah Basamo ini mampu untuk itu.

"Makanya setelah ananda lulus ini, harus bulatkan tekad untuk menambah ilmu pengetahuan, memiliki gelar pendidikan serta mendapatkan apa yang menjadi impian ananda," ungkap Risnawanto di hadapan para siswa.

Karena, lanjutnya saat ini pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat jika dilihat, rata-rata masih dominan lulusan SMP. Tentunya di tahun mendatang diharapkan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat makin meningkat dan mampu bersaing dengan dunia luar.

"Satu pesan kami kepada ananda semua, jangan pernah lupa dengan MAN 5 ini. Selalu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan bekerjasama untuk pendidikan ananda ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala MAN 5 Pasaman Barat Yelliza Gusti menjelaskan jika lulusan MAN 5 saat ini sebanyak 91 orang. Ia mengharapkan semua lulusan tersebut tetap terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Risnawanto dan Kakan Kemenag Muhammad Nur atas kesediaan untuk hadir di kegiatan tersebut.

"Tanpa kehadiran bapak dan tamu undangan semua, tentunya kegiatan kami ini tidak semeriah ini," katanya.

Terkait dengan PPDB tahun ini maka pihaknya hanya bisa menerima sebanyak 108 siswa. Karena keterbatasan ruang belajar. Sekolah tersebut juga memiliki prestasi dan program untuk meningkatkan minat dan bakat siswa seperti kesenian, olahraga dan bidang keagamaan lainnya.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Risnawanto dalam kegiatan itu, Kakan Kemenag Muhammad Nur, Kaban Kesbangpol Devi Irawan, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, Camat Pasaman Jon Hendri, wali nagari dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari bersama tenaga teknis lapangan yang telah ditetapkan.

Tenaga teknis merupakan pekerja yang bertugas langsung dengan kegiatan ketahanan pangan Nagari di lapangan seperti perumusan metode, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan.

Tenaga teknis yang ditunjuk setelah adanya kesepakatan bersama Bamus nagari Talu melalui musyawarah bersama adalah Syafrinjan.

Syafrinjan merupakan salah seorang anak muda di nagari Talu yang sudah biasa menggeluti terkait dengan pertanian. Syafrinjan telah membuktikan atas keberhasilan metode-metode yang dilaksanakannya dan umumnya masyarakat nagari Talu sudah mengenal beliau terkait dengan kecakapan dan kemampuan dalam bertani.

Menurut Wali Nagari Talu Mahyudanil pelaksanaan Program ketahanan pangan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen).

Sehingga  penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk Ketahanan Pangan berasal dari Dana Desa di Nagari Talu itu berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah Nagari dan Bamus.

"Obsesi Kami aparat pemerintah nagari ingin Open-openan, ingin terbuka tentang kegiatan yg dilakukan Pemnag", ujar Mahyudanil, kamis lalu (16/03) saat audiensi di aula kantor Nagari Talu.

"Anggaran Nagari mau tidak mau harus di siapkan untuk ketahanan pangan beberpa persen nya, karena ini sudah merupakan ketetapan dari pemerintah pusat dan yang dilakukan oleh masing-masing Nagari tergantung improfisasi masing-masing Nagari atau Desa", lanjut Mahyudanil.

"Khusus untuk Nagari Talu setelah melakukan rembukan bersama Bamus dan unsur-unsur terkait maka kita lakukan penanaman komoditi bawang merah, Cabe merah dan budidaya ikan", Katanya Lagi.

Wali Nagari juga menjelaskan, adapun cakupun luas ketahanan pangan Nagari talu, pertama komoditi budidaya bawang merah dengan luas 8 Ball yang berlokasikan di kejorongan Sungai Jernih dan Jorong Mardeka, kedua Komoditi cabe merah dengan luas 22 Ball dengan pembagian 4,5 ball di kejorongan Tabek Sirah, 4 ball di kejorongan Patomuan, 5,5 Ball di kejorongan Mardeka dan 8 ball di kejorongan perhimpunan dengan total pagu anggaran Rp.327.067.000, ketiga Komoditi Hewani yang berupa kolam ikan dengan pagu anggaran 25.000.000 sudah termasuk pembiayaan renovasi kolam.

Mahyudanil juga memaparkan, bahwa Pemerintah Nagari Talu melalui kebijakan program ketahan pangan ini bisa memberikan exsistensi kepada BUMNAG Nagari Talu dalam bentuk penyerahan hasil dari ketahanan pangan sesuai dengan amanat keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa.

"Sebagaimana yang sudah kita ketahui selama Saya menjadi Pj.Wali BUMNAG cukup menjadi perhatian khusus Saya, dari awal terjadinya kevakuman kepengurusan dan akhirnya Saya lakukan revitalisasi kembali", Jelas Mahyudanil.

"Akhir tahun 2022 pemerintah nagari Talu juga melaksanakan BIMTEK untuk kepengurusan BUMNAG, karna keterbatasan anggaran maka melalui ketahanan pangan bisa meberikan modal sehingga BUMNAG kedepan bisa menjadi : 1. Pengelola usaha/unit usaha lumbung pangan Nagari.  2. Penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat. 3. Penyewaan peralatan pertanian. 4. Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi nagari dan swasta", Papar Pj.Wali.

Mahyudanil selaku Pj Nagari Talu juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran LSM, Media dan Organisasi Masyarakat dalam agenda audiensi Ketahanan Pangan Nagari dan juga merupakan bentuk keterbukaan publik pemerintah nagari Talu terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan Nagari.(DDR)

Menurut informasi dari sumber yang merupakan salah satu peserta lelang, mengatakan proses lelang proyek tersebut terindikasi KKN. 

Sebab masih dalam perjalanan untuk pemenang pada proyek Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kec. Sungai Limau disinyalir sudah ada dikantong panitia lelang.

" Untuk kontraktor pelaksana pada pekerjaan proyek rekonstruksi bendungan diduga sudah ada. Meskipun saat ini masih dalam proses tender, tapi untuk nama perusahaan pemenangnya sudah dikantongi panitia lelang," kata salah satu peserta lelang yang tidak ingin identitasnya dituliskan itu, pada Sabtu(18/3/2023) via telepon.

Dikatakannya, kuat dugaan untuk pemenang pada proyek milik Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Padang Pariaman itu saat ini berada pada nomor urut lima(5).

Penuturannya lagi, kalau proyek negara dengan HPS Rp19.685.859.000,00 akan dimenangkan oleh PT. Zarnita Abadi dengan harga terkoreksi Rp15.748.696.650,83..

Skenario yang diciptakan oleh pokja upaya dalam menetapkan pemenang lelang menurutnya sangat luar biasa. Peserta dari nomor urut 1 sampai 4 diduga merupakan masih satu kelompok dengan calon pemenang. 

"Mari sama-sama kita perhatikan,harga terkoreksi peserta dari nomor 1 sampai 4 persis sama senilai Rp15.748.687.200,00, dengan nama perusahaan yang berbeda," terangnya.

Kemudian dibawahnya ada PT. Zarnita Abadi bertengger sebagai calon yang akan dimenangkan dengan harga penawaran sedikit turun dari empat peserta diatasnya tersebut, pungkasnya.

Apakah benar dugaan KKN tersebut telah terjadi pada proses lelang yang berada dibawah kewenangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Padang Pariaman itu ..?

Sementara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Padang Pariaman Asriadi Hasan.ST.MM saat dikonfirmasi media terkait dugaan tersebut via telepon 0812-6639-xxx  dan 0811-6608-xxx pada Ahad (19/3/2023) belum berikan jawabannya.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Tidak transparan karena disaat tim media menulusuri lokasi pekerjaan pada Rabu, 15 Maret 2023 waktu lalu. Tim media tidak menemukan keberadaan plang proyek sebagai bentuk transparansi informasi terhadap seluruh kegiatan tersebut.

Selain itu, tim juga tidak menemukan kehadiran Konsultan Pengawas dan tenaga ahli dari kontraktor pelaksana. Saat tim mencoba mengkonfirmasikan kepada salah satu pekerja terkait keberadaan dua pihak tersebut.

Pekerja itu menjawab tidak ada dan tidak tahu siapa tenaga ahli dan konsultan pengawasnya. Bahkan saat ditanya tim media kepada pekerja tersebut apa nama perusahaan yang mempekerjakannya, dia menjawab tidak tahu.

Dua Pejabat Satker PJN Wil I Sumbar "Bungkam", Pelaksanaan Proyek Rabat Beton Bahu Jalan Nasional Sarat KKN, Apakah dibongkar atau dibiarkan?

" Saya tidak tahu siap pengawas dan tenaga ahlinya. Dan saya disini hanya sebagai pekerja harian dan juga tidak tahu nama perusahaannya," demikian pekerja tersebut menjelaskan.

Kemudian, kandungan tanah yang sudah dipadatkan itu pun terlihat sisa bongkaran aspal dan bekas lempeng beton. Saat dikonfirmasi kepada PPK 1.1 Nasir terkait temuan media itu semua, Nasir sampai saat ini belum bisa menjelaskannya.

Begitu juga Masudi selaku Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, pimpinan langsung dari Nasir itu juga tidak bisa menjelaskan hal tersebut setelah dikonfirmasi.

Tetapi, Kepala BPJN Sumbar Tabrani waktu dikonfirmasi mengatakan, telah menginstruksikan PPK agar menghentikan sementara pekerjaan tersebut.

Namun, sepertinya intruksi Kabalai PJN Sumbar itu tidak diikuti oleh PPK dan Kepala Satker PJN Wil I Sumbar. Faktanya, pekerjaan terus dilanjutkan oleh kontraktor pelaksana.

Selanjutnya salah satu tim media menerima telpon dari seseorang bernama Reno Naldi pada Sabtu(18/3/2023). Reno mengaku sebagai kontraktor pelaksana pada pekerjaan tersebut.

Kemudian Reno mengatakan kalau pekerjaan rabat beton bahu jalan nasional itu ada plang proyeknya, dengan mengirimkan dokumentasi papan informasi tersebut.

Ternyata, proyek tersebut dikerjakan CV.Bangun Sarana Persada senilai Rp 4.350.618.000,- selama 120 hari kalender. Kemudian, PT.Eskapindo Matra KSO PT.Matra Jasa Manunggal dan PT.Indec Internusa menjadi konsultan supervisi.

Selanjutnya Reno menjelaskan kalau seluruh item pekerjaan yang dilakukannya sudah sesuai speks.

"Insya Allah pekerjaan sesuai spek. Karena kami menggunakan beton ready mix. Masalah plang proyek,  sebelum kami kerja, kami telah memasang plang proyek itu," terang Reno.

Katanya, mungkin media tidak melihat karena kami pekerjaan spot-spot, media bisa cek plang proyeknya di bawah fly over tol.

Selanjutnya Reno mengatakan, kalau keberadaan pengawas dan tenaga ahli, insya Allah ada dilapangan. "Catatan, pada pekerjaan ini, pelaksananya cuma satu(1),sebab kita hanya CV atau perusahaan kecil," jelas Reno.

"Masalah galian kita ikuti spek pak. Dan mengikuti kemiringan jalan. Kita pembuatan bahu jalan. Karena kami mengutamakan mutu, maka kami datangkan baby roller untuk pemadatan. Sementara, dikontrak dan spek nya tidak di perlukan pemadatan," imbuh Reno.

Terkait ada sisa bongkaran aspal dan beton dalam kandungan tanah yang sudah dipadatkan dan diselimuti plastik hitam. Kata Reno, mungkin itu untuk menghimpit plastik sementara.

Dijelaskannya, kami tidak ada mendatangkan bahan timbunan. Mungkin media melihat kebetulan ada dan kami selalu melakukan pemadatan sebelum pengecoran.

"Mungkin bisa perhatikan dengan pekerjaan bahu paket jalan lain, Insya Allah  kami akan jaga kwalitas sesuai spesifikasi teknis. Kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dinas, Sebab paket ini paket E- Catalog. Yang akan menentukan masa depan perusahaan kami," tandasnya.

Terakhirnya, saat media menanyakan kepada Reno apakah ada instruksi dari PPK sesuai arahan Kabalai untuk melakukan penghentian pekerjaan sementara,terkait hal itu Reno tidak bisa menjelaskannya.

Temuan media dilokasi galian tanah yang akan menjadi rabat beton bahu jalan nasional hanya 8-9 cm, dan kontraktor mengatakan sudah sesuai spek, apakah benar demikian..?.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari PPK1.1 Nasir juga Kepala Satker PJN Wil I Sumbar Masudi, dan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

"Sebab pangan ini adalah salah satu perhatian dari pemerintah. Pangan tidak boleh kurang dan pangan harus terpenuhi, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari lintas sektor," ungkap Wabup Risnawanto saat menghadiri Panen Raya produksi tanaman padi sawah program ketahanan pangan dari Dana Desa Nagari Parit, Koto Balingka, Sabtu (18/03). 

Ia juga menambahkan bahwa banyak persoalan pertanian yang dihadapi di lapangan. Sehingga koordinasi penyuluh pertanian, wali nagari, camat hingga Pemda Pasbar memang sangat dibutuhkan. Karena pangan ini menjadi perhatian serius pemerintah saat ini.

"Ketahanan pangan ini bukan masalah sepele. Kita harus memikirkan dengan matang persoalan ini. Apa yang dihadapi oleh petani harus koordinasikan dengan penyuluh, nagari, camat dan OPD, sehingga ada jalan keluar dari persoalan tersebut," ujar Risnawanto.

Seperti persoalan benih, pupuk, dan air lanjutnya harus direncanakan dengan matang karena program pemerintah itu, harus terencana dan terukur.

"Makanya kelompok tani harus memaparkan apa yang menjadi kebutuhanya, sehingga bisa kita ajukan dan kita susun. Karena program kerja itu mulai dari diajukan tahun ini, maka realisasi tahun depan, artinya semua terencana dan terukur," ucap Risnawanto.

Untuk itu, kata Risnawanto ke depan harus diagendakan rapat koordinasi dengan pertanian. Dikelompokkan sesuai wilayah, seperti wilayah utara ini ada beberapa kecamatan sehingga jelas persoalan pertanian ini dan ada solusinya. Di Koto Balingka sendiri luas area pertanian mencapai 220 ha. Ia meminta kepada petani untuk ikut asuransi, sehingga gagal panen pun masih bisa mendapatkan hasil. 

"Seperti hasil panen, jika saat ini di Nagari Parit 4,2 ton hasil panen satu ha, sementara di daerah lain sudah bisa 6 ton per ha. Makanya kita harus cari apa kelemahan. Apakah soal hama tikus, atau hama wereng dan kendala lainnya, sehingga hasil panen meningkat," ujar Risnawanto.

Sementara itu, Wali Nagari Parit Arif Budiman menjelaskan jika sebesar 20 persen dari ADD digunakan untuk ketahanan pangan. Apakah ketahanan pangan hewani maupun pangan nabati. 

"Binaan kita ada 10 ha area pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani Koto Laweh Karya dengan anggota tani 40 orang. Ada juga kelompok wanita tani cempaka," jelasnya.

Turut hadir pada Panen Raya tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, camat dan wali nagari setempat, penyuluh pertanian dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

Terindikasi rekanan bersama-sama pihak terkait lain secara sengaja bekerja tidak transparan terhadap anggaran. Kemudian dalam pelaksanaannya rekanan diduga kuat bekerja tidak sesuai spek teknis yang ditentukan.

Ada sisa bongkar aspal dan kepingan beton yang sudah dipadatkan diselimuti plastik hitam untuk rabat beton bahu jalan 

Juga terkait kinerja tenaga ahli serta konsultan pengawas yang juga dibayar oleh uang negara. Karena, disaat kontraktor melakukan kegiatan, kinerja yang profesional pihak dimaksud patut dipertanyakan, sebab tentu sangat berpengaruh terhadap hasil dan mutu pekerjaan.

Pekerjaan Bahu Jalan BPJN Sumbar Diduga Tidak Sesuai Speks dan Tanpa Pengawasan

"Kalau pelaksanaan proyek negara yang ditangani PPK 1.1, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil 1(PJN Wil I Sumbar) patut dicurigai, karena sarat KKN," kata Ir. Sutan Hendy Alamsyah pada Jum'at (17/3/2023) via telepon.

Sutan Hendy sebagai pengamat pembangunan mengatakan demikian, sebab menurutnya pekerjaan bahu jalan nasional dengan rabat beton itu diduga kuat tidak sesuai speks teknis dan labrak aturan.

Sebab, dengan tidak transparan terhadap anggaran dan informasi lainnya terhadap pelaksanaan proyek tersebut, Sutan Hendy menilai sudah suatu pelanggaran terhadap aturan yang dituangkan dalam undang-undang dan lainnya.

Pria lulusan ilmu arsitektur Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan lagi, selain tidak transparan, ada beberapa hal lain secara speks dan teknisnya pelaksanaan proyek negara itu patut dicurigai terindikasi KKN.

Secara spek teknis dijelaskannya, untuk ketebalan rabat beton pada bahu jalan nasional seyogyanya 12-15cm. Sementara saat media melakukan pengukuran terhadap kedalaman galian pada Rabu, 15 Maret 2023 lalu,  untuk ketebalan rabat beton itu ditemukan maksimalnya hanya 8cm.

Ketebalan rabat beton diduga tidak sesuai spesifikasi 

"Diduga, rekanan tidak melakukan penggalian pada bahu jalan itu kalau menurut aturan kurang lebih sedalam 30-50cm. Yang kemudian galian tersebut diisi kembali dengan tanah urug pilihan dan selanjutnya dipadatkan mengunakan alat pemadat yang sesuai," ujarnya.

Parahnya, media juga menemukan sisa bongkaran aspal dan kepingan beton lama yang sudah dipadatkan dan diselimuti plastik hitam yang kemudian dicor menjadi rabat beton, ungkap Sutan.

Ditambahkannya, apalagi saat dilapangan waktu media melakukan pengukuran, tidak ada kehadiran tenaga ahli dan konsultan pengawas.

Sebab, saat ditanya media kepada salah satu pekerja terhadap kehadiran tenaga ahli dan konsultan pengawas tersebut, pekerja itu pun mengatakan tidak ada dan tidak tahu, imbuhnya.

Bahkan, pekerja itu pun mengaku tidak tahu nama perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai buruh harian untuk pembuatan rabat beton bahu jalan itu.

Parahnya, dua pejabat di Satker PJN Wil I Sumbar saat dikonfirmasi media ini terkesan bungkam,tidak mau menjelaskannya ke publik.

" Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi dan PPK 1.1 Nasir, saat dikonfirmasi media diduga lebih memilih untuk diam alias "bungkam", tandasnya.

Tentu seluruh hal yang demikian akan menumpuk dugaan publik kalau pekerjaan pelebaran bahu jalan nasional (rabat beton) sarat KKN dan rugikan uang negara, pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Tabrani selaku Kepala BPJN Sumbar terkait pekerjaan tersebut via telepon. Tabrani mengatakan sudah intruksikan PPK untuk menghentikan pekerjaan.

"Kita sudah intruksikan kepada PPK untuk hentikan pekerjaan pengecoran dijalan nasional tersebut," katanya Singkat.

Tetapi terkait pekerjaan yang sudah dilakukan diduga tidak sesuai spesifikasi apakah dibongkar atau dibiarkan, Tabrani tidak bisa menjelaskannya.

Sampai berita ditayangkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari PPK 1.1 Nasir, dan pihak lain dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)