MR.com, Padang| Bau busuk pada pelaksanaan proyek pipa dengan sumber APBN berlokasi di Kampung Jua, Kota Padang makin kuat tercium. Sehingga pelaksanaan proyek tersebut terus menuai kecaman dari berbagai kalangan masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).
Kali ini seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH ikut soroti perjalanan proyek APBN tersebut pada Kamis (9/2/2023) di Padang. Mahdiyal mengatakan, ada pembiaran dilakukan pihak BPPW Sumbar terhadap kecurangan yang dilakukan rekanan.
Menurutnya, pelaksanaan proyek pipa yang diawasi PPK Air Minum, Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman, yang berada di kepemimpinan Kusworo Darpito sebagai Kepala BPPW Sumbar itu sangat kuat indikasi KKN nya.
Kenapa demikian, kata Mahdiyal, karena sudah sekian kalinya media menginformasikan melalui pemberitaan terkait dugaan kecurangan yang dilakukan oleh rekanan.
Isu miring Terpa BPPW Sumbar, Ada Pihak Sebut Rekanan Proyek Pipa Rekomendasi Oknum Petinggi
"Namun, pihak BPPW Sumbar terkesan tidak peduli dan tidak acuh terhadap informasi itu. Buktinya, pelaksanaan terus berjalan dengan dugaan kecurangan yang masih sama dilakukan oleh rekanan,"ujar Mahdiyal.
Disebutkannya, sikap pihak BPPW Sumbar yang terkesan tidak acuh dan tidak peduli terhadap informasi dari media tersebut, sedikit membenarkan info yang beredar, kalau rekanan merupakan rekomendasi dari oknum petinggi BPPW Sumbar.
"Seolah mereka sudah ada penawar, apabila mereka akan berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di kemudian hari," ujar Alumnus Fakultas Hukum Universitas Andalas(Unand)itu.
Kemudian Mahdiyal juga menduga ada indikasi intimidasi di dalam intern BPPW Sumbar terhadap bawahan."Yang akhirnya rekanan jumawa, karena merasa di back Up oleh petinggi BPPW Sumbar dimaksud,"ungkap Pengacara itu lagi.
Seribu alasan yang dilontarkan pihak BPPW Sumbar ataupun rekanan. Menurut Mahdiyal, tidak dapat merubah asumsi negatif publik terhadap bobrok yang terjadi pada pelaksanaan proyek APBN tersebut.
"Apabila kondisi lapangan juga teknis pelaksanaan pekerjaan masih seperti itu. Bahkan, hal ini akan membuat kecurigaan publik semakin kuat," cecarnya.
Karena pekerjaan masih berjalan, kita berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) untuk ikut serta mengawasi perjalanan proyek tersebut. Demi antisipasi akan terjadinya korupsi terhadap uang negara lagi, pungkasnya.
Hingga ini berita terbit, PPK Air Minum Prastyo Budi Luhur dan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Sumbar Rocky Adam disinyalir belum bisa berikan penjelasannya.
Selanjutnya, media masih upaya konfirmasi pihak Aparat Penegak Hukum dan pihak terkait lainnya sampai berita ditayangkan. (cr)
