Mitra Rakyat

Sama seperti dengan pekerjaan yang ada di Sungai Batu Busuk. Pada pekerjaan pengerukan di sungai Ibung ini merupakan swakelola dan dikerjakan langsung tim pelaksana dari Satker OP SDA.

Pasca Banjir, Pekerjaan Normalisasi Sungai Batu Busuk di Kerjakan Satker OP SDA BWSS V Padang

"Sebab, sifatnya tanggap bencana. Jadi pekerjaan pengerukan sedimen sungai dilakukan dengan menggunakan alat milik kami(BWS Sumatera V Padang) dengan tenaga pelaksana juga dari kami," demikian Aditya Waskito menjelaskan pada Selasa (28/2/2023) via telepon.

Sebagai Kepala Satker OP SDA, pria yang akrab dipanggil Adit itu menjelaskan, pekerjaan pengerukan dasar sungai ini dilakukan sepanjang kurang lebih 1 km dengan menggunakan alat excavator. Karena menurutnya sungai Ibung sudah mengalami kedangkalan.

"Dikhawatirkan nantinya, kedangkalan dasar sungai tersebut itu menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir yang merendam pemukiman warga," kata Adit.

Sama seperti kegiatan yang ada di aliran sungai Batu Busuk yang sifatnya tanggap bencana. Pekerjaan pengerukan sungai Ibung ini didukung pemerintah Kota Padang, pungkasnya.

Namun kegiatan tersebut masih mendapat kritikan dari salah seorang warga setempat. Warga bernama Ujang mengatakan apakah proyek ini tidak menggunakan uang negara.

" Kalau masih memakai uang negara, pihak BWS Sumatera V Padang wajib memberikan hak publik terkait transparasi besaran anggaran yang dipakainya," ujar Ujang dihari yang sama.

Sesuai yang diamanatkan undang-undang dan peraturan lainnya menyangkut transparansi anggaran tersebut, tandasnya.

Karana menurutnya, dengan adanya keterbukaan terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut." Hal ini tentu dapat mengantisipasi kecurigaan publik, kalau proyek berjalan tidak ada apa-apanya," ujar Ujang lagi.

Jangan terbangun asumsi miring dilingkungan masyarakat. Jangan ada kecurigaan pada pelaksanaan proyek dengan uang negara itu dengan istilah "Menyelam Sambil Minum Air," pungkasnya.

Saat dilokasi media melihat tumpukan bekas pengerukan yang menggunung. Apakah dibuang atau dibiarkan?

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus(Kasi Pidsus) antara pejabat lama Therry Gutama, S.H., M.H. dengan Yuli Andri, S.H. dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Mhd. Fatria,S.H., M.H. dan disaksikan seluruh pegawai Kejaksaan, pada Senin(27/2/2023) di Aula Kantor Kejari Padang.

Dalam kata sambutanya, Mhd.Fatria mengucapkan selamat datang kepada Yuli Andri sebagai Kasi Pidsus yang baru di Kejari Padang. Dan selamat jalan dan bertugas Therry Gutama ditempat yang baru  menjadi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Sumatera Barat, Defrianto Tanius terkait sertijab tersebut juga mengucapkan "Selamat datang kepada Kasi Pidsus yang baru dan selamat bertugas ditempat yang baru Kasi Pidsus yang lama".

"Serah terima jabatan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Padang yang baru merupakan semangat dalam penegakan hukum di Kota Padang," kata Defriato saat wawancara pada Selasa (28/2/2023) di Padang.

Katanya, berdasarkan pengamatan kita pada jabatan sebelumnnya Yuli Andri terlihat "greget" dalam upaya penegakan hukum.

"Mudah-mudahan Kasi Pidsus Kejari Padang yang baru itu tetap berkomitmen dalam melakukan penegakan hukum, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan keuangan negara," ungkap Ketua LSM Awak itu.

Dalam wawancaranya, Defriato Tanius juga menyinggung proses hukum terkait laporan yang diserahkan ke Kejari Padang pada Kamis, 26 Januari 2023 waktu lalu. Laporan terkait dugaan adanya kegiatan korupsi yang dilakukan oleh PT. Dawas Gemilang Mandiri pada pelaksanaan proyek negara.

"PT.Dawas dalam melaksanakan proyek pembangunan jembatan senilai Rp3.259.341.300.00 APBD TA 2022 dengan Konsultan Pengawas PT.Triartha Nusa Engineering diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, dan telah terindikasi merugikan keuangan negara," terangnya.

Defriato Tanius berharap dengan kehadiran Yuli Andri sebagai Kasi Pidsus yang baru. "Dengan harapan, laporan dugaan korupsi PT. Dawas itu benar-benar berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukumnya".

"Karena proses hukum terkait laporan tersebut, saat ini diiringi dengan kondisi fisik jembatan yang  semakin hari semakin mengkhawatirkan masyarakat, khususnya warga setempat," pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Kasi Pidsus yang baru Yuli Andri mengatakan menyangkut hal tersebut dia tidak bisa berkomentar.

"Maaf..secara kedinasan saya tidak diperkenankan untuk memberikan komentar, saudara dapat menanyakan hal tersebut langsung kepada Kajari," kata Kasi Pidsus tersebut via telepon dihari yang sama.

Atau saudara dapat melaporkan dugaan korupsi tersebut kepada kami, dan kami akan memproses laporan tersebut secara transparan dan profesional, tutup Yuli Andri.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Kepala Kejari Padang, Mhd. Fatria terkait proses laporan itu, hingga saat ini Kejari Padang itu belum bisa berikan penjelasannya.

Sampai berita diterbitkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Kejari Padang dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai.(cr)

MR.com, Padang| Diduga, akibat kinerja panitia lelang yang ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sumatera Barat tidak profesional. Proses lelang tender pada paket pekerjaan Pananganan Longsegment Jalan Rao Rokan -Batas Riau(P.095) DAK menuai sorotan tajam publik.

Sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan,SH menilai proses lelang pada paket tersebut terindikasi sarat KKN." Karena, pihak panitia lelang atau Kelompok Kerja (Pokja) diduga secara sengaja menambah persyaratan kualifikasi pada proses lelang dipaket tersebut," ujarnya pada Senin (27/2/2023) di Padang.

Tidak Terima Didiskualifikasi, PT.Putra Ananda Sebut Panitia Lelang Diduga Curang Dalam Penetapan Pemenang

"Sementara, Kepala LKPP sudah mengingatkan dengan mengeluarkan surat edaran No 5 Tahun 2022, tentang penegasan larangan penambahan persyaratan kualifikasi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah," tegasnya.

Namun, surat edaran LKPP tersebut disinyalir tidak diikuti oleh pihak Pokja sebagai panitia lelang Biro Pengadaan barang dan Jasa Sumbar itu, ungkap Mahdiyal.

Pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) itu melanjutkan, Faktanya pihak Pokja disinyalir sengaja manambahkan persyaratan kualifikasi pada paket tersebut. 

Menurutnya, hal itu dilakukan Pokja disinyalir agar perusahaan rival terberat jagoannya bisa gugur dan kemudian jagoannya bisa melenggang mulus untuk menjadi pemenang tender.

"Seperti apa yang disampaikan oleh pihak PT. Putra Ananda sebelumnya. Mereka merasa dikriminalisasi oleh pihak Pokja dengan menambahkan persyaratan yang menurut pihak tersebut mengada-ada," ulas Mahdiyal.

Sementara, dari nilai penawaran PT. Putra Ananda paling rendah dan mereka berada di nomor urut satu. Tetapi, karena persyaratan yang terkesan mengada-ada tersebut PT. Putra Ananda gagal untuk jadi pemenangnya, tutur pengacara muda itu.

Dan selanjutnya, tambah Mahdiyal, perusahaan dengan nomor dua yaitu PT. Pasindo Prima Kreasi dengan harga penawaran Rp 8.335.173.899,25 dinobatkan sebagai pemenang tender."Diduga perusahaan tersebut merupakan jagoan Pokja yang kemudian ditunjuk sebagai pemenang tender. 

"Tentu hal ini sangat merugikan pihak PT. Putra Ananda dan wajar mereka tidak terima. Kita menjadi khawatir dengan perjalanan proses lelang yang seperti ini. Cemas menjadi cikal bakal proyek tersebut akan tersandung masalah dikemudian hari," ujarnya lagi.

Dikatakannya, dalam proses pemilihan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, saat ini tidak dipungkiri masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis.

"Karena itu LKPP mengeluarkan surat edaran No 5 Tahun 2022 itu dengan tujuan menghindari sikap diskriminatif dan tidak objektif panitia lelang pada saat proses pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah," ungkapnya.

Menurut Mahdiyal lagi, apabila pihak Pokja sebagai panitia lelang secara sengaja menambah persyaratan kualifikasi yang bertentangan dengan edaran LKPP. Pihak Pokja terindikasi telah kangkangi ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014.

Yang berbunyi, badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang, pungkasnya.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif. 

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Dalam kesempatan tersebut Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikembangkan oleh petani di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melalui pembinaan Dinas Perkebunan dengan sistem tumpang sari mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian.

Dalam Rakor dijelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (angka sementara), nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 adalah sebesar 640,56 triliun rupiah. Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 622,37 triliun rupiah atau (97,16%). Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada tahun 2022 paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 trilyun rupiah atau (75,30%). 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kontribusi kelapa sawit ditopang luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik perkebunan sawit rakyat. 

"Produktivitas yang rendah serta penggunaan agroinput yang belum maksimal menjadi tantangan utama petani kebun sawit Indonesia. Selain itu, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektar setara CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif," ucapnya. 

Ia menambahkan, bahwa pemerintah akan melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar yang potensial untuk diremajakan. 

Sementara Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto pada kesempatan itu mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang ia terima sebagai kabupaten dengan inovasi tumpang sari kelapa sawit dalam mendukung PSR tingkat kabupaten di seluruh Indonesia yang diberikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. 

"Alhamdulillah, hari ini kita bisa mewakili Masyarakat Tani Sawit Pasbar dalam menerima penghargaan sebagai kabupaten dengan inovasi tumpang sari kelapa sawit dalam mendukung PSR tingkat kabupaten di seluruh Indonesia. Penghargaan ini merupakan cerminan dari komitmen dan inovasi masyarakat Pasbar dalam mendorong budaya dan optimalisasi lahan peremajaan melalui tumpang sari dengan tanaman jagung dan padi," tangkas Risnawanto. 

Plt Kepala Dinas Perkebunan Pasbar Roni Hendri Eka Putra menyampaikan bahwa sistem tumpang sari ini sudah dimulai sejak tahun 2018. Sampai saat ini sudah tertanam lebih kurang 2.099 hektar dan sebagian sudah berbuah pasir. Ia menyatakan, untuk tahun ini akan diajukan kembali dengan target 1000 hektar.

"Untuk tumpang sari peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan menanami jagung dan padi ini, menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementan sangat mengapresiasi sekali khususnya untuk Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan  satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menerapkan tumpang sari tersebut," ungkap Roni Hendri Eka Putra.(DDR)

Diketahui, Rakerda Tahun 2023 ini dilakukan guna memantapkan konsolidasi organisasi serta menginventarisasi rencana kerja, permasalahan dan capaian Kwarda Pramuka Sumatera Barat (Sumbar) serta sinkronisasi kegiatan dengan Kwartir Cabang se-Sumbar.

Ketua Kwarcab Pasbar Risnawanto menyebutkan bahwa pada kegiatan pembukaan, Jumat (24/2) malam kemarin, Ketua Kwartir Daerah 03 Sumbar Audy Joinaldy menyampaikan bahwa sudah saatnya pengelolaan organisasi Pramuka di Sumatera Barat mulai mandiri dan mengurangi kebutuhan pada sokongan dari anggaran pemerintah daerah. 

“Kita sependapat dengan Kakak Ka.Kwarda, bahwa ke depan Kwartir Cabang sudah harus berfikir untuk memiliki unit-unit usaha yang dapat memberikan pendanaan bagi Gerakan Pramuka,” jelas Risnawanto.

Pada kesempatan itu, Risnawanto menjelaskan bahwa Kwarda dan Kwarcab akan menjalin kerjasama dengan beberapa unit usaha Kwartir Nasional, salah satunya dengan PT. Bahtera Tunas Mandiri.

“Kwarnas punya perusahaan yang memproduksi kain seragam pramuka. Ini tentu akan menjadi suatu peluang bagi kita di Kwarcab, untuk menjalankan unit usaha yang nantinya bisa menyokong kegiatan-kegiatan Kwarcab dari segi anggaran,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa Ketua Kwarda 03 Sumbar juga menekankan agar seluruh Kwarcab Kabupaten/Kota mencoba mengutilisasi apa saja aset daerah yang bisa menghasilkan income.

“Kita juga akan berupaya untuk membawa kegiatan-kegiatan daerah untuk diselenggarakan di Pasbar, sehingga nantinya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, karena ratusan insan pramuka se-Sumbar akan datang ke Pasbar,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan, bahwa tahun 2023 ini Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang akan melaksanakan beberapa kegiatan seperti Lomba Tingkat IV, Raimuna Nasional, Lombat Tingkat V, Karang Pamitran Nasional dan Hari Ulang Tahun Nasional tingkat Kwartir Daerah 03 Sumbar.

“Kita berencana akan menjadi tuan rumah Peringatan Hari Pramuka Nasional tingkat Kwarda, dan hal ini akan kita bicarakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pengurus Kwarcab,” ucapnya.(DDR)

Warga Pasbar yang berdomisili Cianjur dan terdampak bencana gempa bumi Cianjur, Senin 21 November 2022 lalu sebanyak 10 Kepala menerima uang tunai dengan total 10 juta Rupiah.

Dimana dalam pemberitaan sebelumnya, bahwa dalam kesempatan tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi yang didampingi beberapa kepala OPD Pasbar juga melakukan ramah tamah dengan warga tersebut.

Apa yang disampaikan oleh Bupati sebelumnya agar masyarakat tersebut jangan merasa bahwa tidak ada yang peduli kepada mereka dan menghimbau agar mereka harus bangkit lagi dan jangan larut dalam kondisi sehabis tertimpa bencana tersebut.

Terkait hal itu Tanti Yosefa mewakili warga Pasbar yang berdomisili di Cianjur melalui WA nya, Jumat (24/02/2023) menyampaikan rasa syukur dan terima kasih mereka atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Pemkab melalui Baznas tersebut.

"Saya mewakili sanak saudara warga Pasaman Barat yang berada di Cianjur ini sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Bapak Bupati Pasaman Barat dan rombongan atas kunjungan dan bantuan serta perhatian nya terhadap Kami maupun masyarakat Cianjur yg terdampak bencana Gempa Bumi ini", Ucap Tanti.

"Selain itu Kami sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Hamsuardi selaku Bupati dan rombongan. Kami sebagai bagian dari masyarakat Cianjur yang berasal dari Pasaman Barat tidak lah menilai jumlah bantuan yang telah diberikan kepada Kami, akan tetapi justru kedatangan Bapak yang memberikan semangat kepada Kami lah yang sangat berarti bagi Kami, semoga perhatian dan apa yang telah Bapak lakukan kepada Kami menjadi amal baik kita semua dan diridhoi Allah", Ujar Tanti sembari mendoakan.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh warga lain nya Aftalana yang telah cukup lama berdomisili di Cianjur.

"Kami tidaklah memandang nilai bantuan yang telah diberikan kepada Kami, namun kedatangan Bapak Bupati dan rombongan lah yang membangkitkan semangat Kami untuk bangkit kembali selepas ditimpa musibah ini", Tutur Aftalana.

"Sekali lagi kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Bupati khususnya dan kepada Sanak Saudara warga Pasaman Barat pada umumnya, dimana Kami merasakan bahwa Kami masih dipedulikan oleh Pemerintahan Pasaman Barat', tutup Aftalana.(DDR)

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pasbar H. Hamsuardi, S.Ag kepada Bupati Cianjur H. Herman Suherman, S.T., M.A.P yang diwakili oleh Sekda H.Cecep Alamsyah yang didampingi oleh Asda 2 bidang Ekbang Budhi Rahayu toyib.

Bantuan yang diserahkan berupa uang tunai senilai Rp. 80.320.000 juta yang berasal dari sumbangan ASN dan Masyarakat Pasbar.

Sementara Budhi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian dan bantuan dari warga dan Pemkab Pasbar meskipun Pasbar juga dalam kondisi pemulihan atas Bencana gempa yang dialami.

"Semoga amal baik Pemkab Pasbar beserta warga diberi balasan yang setimpal dari yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan warga Pasbar bisa bangkit dan pulih secepatnya", ujar Budhi.

Budhi juga mengatakan rasa herannya terhadap kondisi yang mereka alami, meskipun pusat gempa ada di Tasikmalaya tetapi jumlah korban jiwa yang terbanyak ada di Cianjur dan sekitar.

"Atas bencana yang kita alami yang bisa kita lakukan Saat ini  adalah merelokasi dan memperbaiki yang rusak", ujarnya.

Sementara itu Hamsuardi mengatakan bantuan yang diberikan oleh Pemkab Pasbar kepada Kabupaten Cianjur, janganlah dilihat dari jumlahnya, tetapi rasa kepedulian terhadap sesama yang mengalami musibah.

"Bantuan yang kita bawa janganlah dilihat jumlahnya tapi bentuk kepeduliannya, karena Kami Masyarakat Pasaman Barat juga merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat Cianjur sebab Kami lebih dulu dilanda musibah yang sama", ujar Hamsuardi.

Lebih lanjut Hamsuardi juga mengatakan bahwa rasa trauma dan stress setelah bencana, karena kehilangan harta benda bahkan nyawa anggota keluarga merupakan masalah yang dihadapi oleh korban bencana.

"Salah satu cara yang bisa Kami lakukan untuk mengurangi beban itu adalah dengan menunjukkan kepedulian Kami kepada masyarakat Cianjur", ujarnya.

Menurutnya, rasa kepedulian ini bisa dilakukan apabila ada rasa persahabatan dan kepedulian terhadap sesama, oleh karenanya silaturahmi perlu dijaga agar persahabatan terus terbina.

"Sekali lagi saya ucapkan, mudah-mudahan bantuan ini bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat Cianjur yang terkena bencana", ujar Hamsuardi lagi.

Dalam kesempatan yang sama Baznas Pasbar juga menyerahkan Bantuan kepada warga Cianjur yang berasal dari Pasbar sejumlah Rp. 10 juta.

Penyerahan dilakukan oleh Ketua Baznas Pasbar Muhajir, SH., yang diwakili oleh Ustad Muhammad Jamil langsung kepada 10 KK yang terdampak bencana tersebut.

Dimana sebelum penyerahan bantuan tersebut Bupati Hamsuardi yang didampingi beberapa kepala OPD Pasbar juga melakukan ramah tamah dengan warga Pasbar yang telah lama berdomisili di Cianjur.

Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan bahwa Masyarakat tersebut jangan merasa bahwa tidak ada yang peduli kepada mereka dan menghimbau agar mereka harus bangkit lagi dan jangan larut dalam kondisi sehabis tertimpa bencana tersebut.(DDR)

Dengan penawaran sebesar Rp7.964.636.218,03. PT.Putra Ananda mengklaim seharusnya ditunjuk untuk menjadi pemenang pada paket tersebut. 

Tetapi tidak demikian adanya. Ternyata panitia lelang malah mengumumkan peserta dengan nomor urut dua(2) PT. Pasindo Prima Kreasi dengan harga penawaran Rp 8.335.173.899,25 sebagai pemenangnya.

Pihak PT. Putra Ananda menduga ada kecurangan terhadap proses lelang tender tersebut. Pasalnya, PT. Putra Ananda merasa pihak panitia lelang membuat alasan yang disinyalir mengada-ada untuk menggagalkan pihak mereka menjadi pemenang tender.

"Kita didiskualifikasi pihak panitia lelang dengan alasan yang disinyalir mengada-ada. Sementara alasan tersebut tidak ada dalam aturan LKPP," kata seseorang yang mengaku dari pihak PT. Putra Ananda, Kamis (23/2/2023) di Padang.

Pria yang tidak ingin sebutkan identitasnya itu mengaku bahwa merasa PT. Putra Ananda dikalahkan panitia lelang dengan alasan tidak menyampaikan bebas temuan. Dan menurutnya alasan tersebut mangada-ada.

"Kita dikalahkan panitia lelang dengan alasan yang mengada-ada. Tidak menyampaikan surat pernyataan bebas atau lunas temuan di semua instansi pemerintah di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2021, menurut kami itu mengada-ada," terang dari pihak PT. Putra Ananda.

Selanjutnya, kita dari PT. Putra Ananda diminta panitia agar bersedia melunasi temuan temuan di tahun 2022, sebelum penandatanganan kontrak pada unggahan lainnya di isian kualifikasi, imbuhnya.

Menurut pihak tersebut, hal ini tidak sesuai aturan yang ada dalam surat edaran LKPP No 5 Tahun 2022."Dalam aturan LKPP tidak boleh menambahkan syarat", ujarnya.

"Sementara di lelang Provinsi ini, panitia telah menambahkan syarat bebas temuan.Tidak ada SCM dan AMP yang memiliki sertifikat. Sedangkan lelang kementrian saja tidak memakai seperti yang di syaratkan tersebut," ujarnya lagi.

Menyangkut hal itu, pihak panitia lelang terindikasi secara sengaja mencari celah dengan membuat persyaratan yang tidak sesuai aturan LKPP, kata pihak PT. Putra Ananda.

"Tujuannya sudah jelas agar PT. Ananda Putra gagal menjadi pemenang, meskipun berada posisi atau urutan yang layak ditunjuk sebagai pemenang tender," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak panitia lelang dan pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Mitrarakyat.com 

Padang, - Kerjasama yang baik antara Masyarakat, LSM bahkan awak media merupakan suatu yang senyawa dalam memberikan pelayanan kerjasama yang baik yang selalu diharapkan masyarakat dan pemerintah.

Bukti kerjasama yang bermitra salah satunya yaitu Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pemuda Pemudi Nusantara Pas Aman (DPP P2NAPAS) memberikan penghargaan kepada Kementerian PUPR melalui Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V Padang di Kantor BWSS V Padang, Kamis (23/2/23).

Penghargaan diberikan P2NAPAS atas perhatian BWSS V Padang terhadap pembangunan Daerah Irigasi di Kabupaten Pasaman.

"Kami apresiasi dan terimakasih kepada BWSS V Padang atas dana yang dikucurkan Kementerian PUPR di daerah Kabupaten Pasaman setiap tahunnya terutama irigasi yang mengairi ribuan hektar persawahan," kata Sekjen P2NAPAS, Darlinsah.

Menurutnya, pembangunan irigasi bisa menjadi upaya pengendalian inflasi dengan meningkatkan ketahanan pangan karena menstabilkan harga beras, sebagaimana telah menjadi program pemerintah pusat.

"Apresiasi ini juga telah kami sampaikan kepada Menteri PUPR atas perhatian BWSS V Padang kepada pembangunan di Pasaman," terang Darlinsah.

Senada disampaikan Bendum P2NAPAS, Icuk Rz pembangunan Daerah Irigasi Panti - Rao yang saat ini sedang berjalan merupakan sumber air ribuan hektar sawah.

"Kami berharap BWSS V Padang terus mengucurkan anggaran untuk irigasi di Pasaman yang masih banyak butuh perhatian pembangunan," tukas Icuk RZ.

Maksud P2NAPAS ini disambut baik oleh Kepala BWSS V Padang, Mochammad Dian Al-Ma'ruf di kantor balai setempat. Ia juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.

"Ini pertanda adanya komunikasi baik antara masyarakat dengan BWSS V Padang. Selama bertugas di kementerian baru ini menerima penghargaan dari masyarakat. Akan menjadi tantangan bagi kami bekerja lebih baik untuk masyarakat," kata Dian.

Kepala BWSS V Padang, Mochammad Dian Al-Ma'ruf menegaskan, sebagai perwakilan Kementerian PUPR bidang sungai. Pihaknya terbuka bagi semua masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Kabalai ini berharap kepada semua masyarakat Sumatera Barat terus menjalin komunikasi baik dengan BWSS V Padang dalam melakukan kerjasama pengawasan demi lancarnya pembangunan.

Selanjutnya Kata Dian, selain komunikasi yang baik tentu juga kita saling koordinasi untuk membangun agar lebih baik kedepannya. "Seperti salah satu contoh nya hari ini kedatangan P2-NAPAS tentu tidak terlepas dari koordinasi, sebab kalau tidak ada koordinasi tentu hasilnya tidak baik," Saran Kepala Balai Padang.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat, Agusli saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kenaikan Pangkat Fungsional Guru dan Pamong Belajar Periode Oktober 2023, di Aula Yaptip Pasbar, Rabu (22/02).

Bimtek tersebut diikuti sebanyak 150 orang peserta yang terdiri dari guru PAUD, SD dan SMP se-Pasaman Barat. Sementara narasumber kegiatan yakni pengawas senior yang bersertifikat sebagai penilai kelayakan naik pangkat, yakni Atriyanti, Ernia Devita, Supriadi, Jhon Raimal dan Yarmi.

Pembukaan Bimtek kenaikan pangkat fungsional guru itu juga dihadiri oleh Sekretaris Disdik Pasbar Darman, Kabid GTK Sofyan, PPTK Kegiatan Putri Rismawati, Kasi GTK Sriyanti, Idam Khalil, Iwan RIzaldi dan staf jajaran Dinas Pendidikan Pasbar lainnya. 

Kadis Pendidikan Pasbar Agusli menjelaskan, bahwa periode usulan kenaikan pangkat PNS terjadi dua kali dalam setahun, yakni periode usulan April dan Oktober. Hal ini dilakukan agar para PNS yang akan mengusulkan kenaikan pangkat pada periode Oktober 2023 bisa mendapatkan informasi atau pengetahun tentang syarat dan ketentuan administrasi yang harus mereka penuhi.

"Maka dari itu, Dinas Pendidikan Pasaman Barat mengadakan Bimtek di Aula Yaptip ini, yang akan berlangsung pada tanggal 22 dan 23 Februari 2023," ungkap Agusli.

Agusli juga menyampaikan kepada peserta Bimtek, bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan pemerintah karena pengabdian, dengan beberapa syarat administratif. 

"Untuk itu, mari siapkan syarat-syarat administrasi, penuhi secara jujur, tidak meminta tolong dan mempercayakan penuh kepada pihak terkait. Kami tegaskan bahwa Disdik Pasaman Barat tidak ada meminta bayaran atau memungut biaya usulan kenaikan pangkat kepada peserta, dan hal ini tolong disampaikan kepada rekan-rekan guru kita lainnya," jelas Agusli.

Menurutnya, bahwa para guru yang mengusulkan kenaikan pangkat periode ini adalah guru-guru hebat, setelah Bimtek ini dilaksanakan ia berharap peserta dapat menyusun syarat administrasi masing-masing.

"Melalui forum ini kami ulang sampaikan kepada rekan-rekan guru, mari kita sama-sama laksanakan dan sukseskan program unggulan Pemda Pasaman Barat tentang Magrib Mengaji dan Tahfiz Al-Qur'an di SD dan SMP," himbaunya.(DDR)

Jaksa Masuk Sekolah ini telah berjalan sejak Jum'at 3 Februari 2023 hingga selasa 21 Februari 2023 dibeberapa Sekolah, seperti SMK Cersa Pasaman, SMK Negeri 1 Sasak Ranah Pasisie, SMA Negeri 1 Luhak Nan Duo serta SMK Negeri  1 Lembah Melintang.

Menurut Kajari Pasaman Barat Ginanjar  Cahya Permana, SH., MH., melalui Kasi Intel Elianto, SH., adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan JMS  tersebut terkait kenakalan Remaja dan bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta anak didik di Empat (4) sekolah tersebut tentang akibat Hukum dari kenakalan remaja yang berdampak kepada perbuatan Kriminal sehingga dapat dipidana sesuai dengan peraturan yang ada seperti Narkotika, Pemerkosaan, Pencurian serta perbuatan Kriminal lainnya.

"Sehingga dengan adanya kegiatan Jaksa Masuk Sekolah ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi sejak dini perbuatan tindak pidana yang terjadi di kalangan Remaja dikarenakan minimnya pengetahuan tentang Hukum," Ujarnya.

Ditambahkan nya bahwa dalam kegiatan Jaksa Masuk Sekolah yang telah dilaksanakan di empat (4) sekolah tersebut patut disyukuri karena peserta didik di empat sekolah sangat antusias mengikuti acara tersebut dengan selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pemateri.

"Bisa dilihat disini bahwa anak-anak peserta didik ini keingintahuan mereka tentang masalah Hukum sangat tinggi", ujar Kajari melalui Kasi Intel Elianto.

Ia juga berharap kedepannya Program Jaksa Masuk Sekolah agar terus ditingkatkan di wilayah hukum Kabupaten Pasaman Barat agar tingkat pengetahuan Hukum peserta didik lebih tinggi. (DDR)

Fakta dilapangan, ada proyek negara yang tidak memasang papan informasi (plang proyek). Kalau pun ada, tetapi rekanan tidak serta merta mencantumkan besar anggaran yang digunakan.

Sepintas terlihat papan informasi (plang proyek) untuk kegiatan Rehabilitasi minor jalan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sudah mengacu terhadap aturan. Plang proyek yang berada di jalan Adinegoro Kota Padang itu berdiri tegak dengan informasi yang terkesan lengkap.

Namun, apabila diperhatikan secara seksama, ada yang kurang atau tidak dituliskan rekanan pada informasinya. Terpantau, rekanan pada papan informasi tidak menuliskan nilai atau besaran anggaran yang dikucurkan negara pada pelaksanaan proyek rehabilitasi minor jalan tersebut, pada Kamis (16/2/2023) di jalan Adinegoro,Kota Padang.

Papan ini hanya bertuliskan nama kegiatan proyek. Kemudian pelaksana proyek PT. Pandora Energi Persada dengan Konsultan Supervisi PT.Arci Pratama Konsultan KSO CV. Aldiguna Consultants Engineering dan informasi lainnya, kecuali besar nilai APBN yang digunakan.

Pelaksanaan proyek yang berada dibawah kewenangan PPK 01 Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat, dalam pengawasan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar (BPJN Sumbar) diduga sarat KKN. Pasalnya, ada indikasi pemberian dilakukan oleh pihak terkait terhadap pelanggaran yang dilakukan rekanan.

Indikasi prilaku sengaja labrak aturan terhadap transparansi anggaran pada proyek tersebut diduga dapat restu dari pihak Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat (Satker Prasjal Sumbar).

Pasalnya, Muhamad Reza yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan proyek tersebut. Saat dikonfirmasi media via telepon 0813-7413-0xxx pada Jum'at (17/2/2023) terkesan "bungkam". Diduga Reza tidak mau memberikan penjelasan atau keterangannya selaku PPK di proyek APBN itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Hal tersebut disampaikan Hendri Septa saat menggelar jamuan sarapan pagi bersama ratusan tenaga kebersihan Kota Padang di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yang berlokasi di Jl. Simpang Rambutan Balai Baru, Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, Senin (20/2/2023).

"Atas nama Pemerintah Kota Padang kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah bekerja tanpa kenal waktu membersihkan Kota Padang," ujarnya.

Selanjutnya, Wako juga ucapkan terimakasih kepada seluruh tim oranye. Terima kasih asih telah menjaga kebersihan Kota Padang, rumah kita, tempat kita tinggal kita, katanya.

"Saya banyak mendapat laporan dari tamu-tamu kita yang datang bahwa Kota Padang itu bersih," ucap Wako Hendri Septa.

Wako Hendri Septa menambahkan, saat ini Pemerintah Kota Padang tengah dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia  untuk mendapatkan penghargaan Adipura. 

"Kami mengharapkan dukungan dari bapak agar penghargaan tersebut dapat kita raih kembali," kata Wako tersebut.

Kemudian akhir katanya, terakhir kita meraih Adipura pada 2018 lalu, sejak itu tidak ada lagi penilaian, tutup Wako Hendri Septa yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mairizon dengan Kabag Prokopim Amrizal Rengganis. 

(Mul/Prokopim Pdg)

Pembangunan sarana dan prasarana pasar ini merupakan salah program unggulan dari Bupati Pasaman, Benny Utama, demikian Rusi Hutriana mengatakan pada Senin (20/2/2023) via telepon.

Rusi Hutriana,Kabid Cipta Karya,Dinas PUPR Pasaman 

Mewakili Bupati dan Kepala Dinas PUPR Pasaman, Rusi sebagai Kepala Bidang Cipta Karya (Kabid CK) mengatakan pembangunan pasar sudah di PHO pada tanggal 26 Desember 2022. Ditambah dengan realisasi pekerjaan sesuai harapan, tepat waktu dan sesuai mutu.

"Alhamdulillah, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur pasar ini berjalan sesuai dengan perencanaan. Infrastruktur pasar memiliki mutu dan kualitas yang kita harapkan," ucap Rusi.

Selanjutnya Kabid CK tersebut kepada masyarakat dan pedagang di pasar menghimbau untuk sama-sama menjaga seluruh fasilitas yang ada dipasar itu.

"Kami menghimbau dan mengajak masyarakat sekitar atau pedagang di pasar untuk mari bersama-sama menjaga fasilitas ini. Utamakan kebersihan dan kerapian pasar," tutup Kabid CK tersebut.

Diketahui, Pemkab Pasaman untuk pembangunan prasarana pasar mengucurkan APBD sebesar 800 juta, dengan kontraktor pelaksana CV. Pasaman Mitra Mandiri.

Pedagang yang ada dipasar itu sangat bersyukur terhadap pembangunan tersebut. Sebab, dimasa kepimpinan Benny Utama sebagai Bupati ini, akhirnya pembangunan pasar di Nagari Silayang, Kecamatan Tunggul Selatan terealisasi dan rampung di tahun 2022.

Taslim, salah satu pedang saat dikonfirmasi mengatakan merasa bangga. "Kita senang dan bangga atas pembangunan pasar ini. Ini bukti kepedulian Bupati Benny Utama terhadap kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi kami,".

"Pembangunan Pasar di Nagari Silayang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan ini salah satu bukti nyata perhatian Bupati Benny Utama terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Pasaman," kata Taslim.

Seterusnya, Taslim menyebutkan ini bukti komitmen seorang kepala daerah yang patut diapresiasi. Dengan sistem kepemimpinan Benny Utama seperti sekarang ini, diyakininya akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya.

"Tepat janji dan senantiasa berupaya keras dalam pemerataan pembangunan. Tidak lain dengan tujuan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya," tegasnya.

Atas segala kerja keras dan komitmen beliau, kami ucapkan terimakasih, tuturnya. Dan kami berharap kedepan bapak Benny untuk selalu memperhatikan masyarakat Pasaman, meskipun bukan menjadi bupati lagi, pungkas Taslim.

Saat ini pasar rakyat di kecamatan Mapat Tunggul Selatan menjadi sentral transaksi perputaran ekonomi masyarakat.(cr)

MR.com, Padang| Pekerjaan Normalisasi atau pengerukan dasar sungai kawasan Batu Busuk, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, Kota Padang sudah mulai dikerjakan.

Dilokasi pasca banjir, terlihat batu-batu berukuran besar tersusun rapi di pinggir sungai tersebut, dan terlihat keberadaan satu unit alat berat jenis excavator milik Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang, Jum'at (17/2/2023) dilokasi.

Normalisasi atau pengerukan dasar sungai yang dilakukan Satker OP SDA untuk mengantisipasi terjadi banjir berikutnya. Banjir diduga akibat pendangkalan dasar sungai yang membuat aliran sungai meluap dan masuk ke pemukiman warga.

Seperti yang disampaikan Walikota Padang Hendri Septa didampingi Kepala BWS Sumatera V Padang, Muhammad Dian Al Makruf saat mendatangi lokasi pasca banjir pada Sabtu (11/2/2023) waktu lalu.

Katanya, penyebab banjir diduga karena terjadinya pendangkalan Sungai Batu Busuk. "Sehingga ketika hujan dengan curah tinggi terjadi, debit air menjadi tidak tertampung dan tumpah ke area pemukiman warga," jelas Hendri Septa.

Karena itu, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Padang bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, melakukan upaya pengerukan (normalisasi) Sungai Batu Busuk.

"Kita bersama BWS Sumatera V melakukan normalisasi sungai Batu Basuk ini demi mencegah kembali terjadinya banjir di kawasan Sungai Batu Busuk ini," imbuhnya.

Selanjutnya, Wako Hendri juga menyampaikan apresiasi atas dukungan BWS Sumatera V yang telah sejak pasca banjir langsung mengerahkan dua unit kendaraan alat beratnya untuk lakukan pekerjaan ormalisasikan sungai Batu Busuk tersebut.

"Batu hasil pengerukan disusun dipinggir sungai guna mempertinggi tebing, hal ini berfungsi sebagai dinding pencegah meluapnya air ketika debit air sungai meninggi  apabila curah hujan tinggi,"ucap Hendri.

Seperti diketahui, akibat luapan sungai tersebut lebih dari 100 rumah warga terendam air. Tidak ada korban jiwa dalam bencana ini, namun puluhan warga sempat dievakuasi.

Lain pihak, Kepala Satker OP SDA,BWS Sumatera V Padang Aditya Sidik Waskito, ST, M.Si, M.Sc. menjelaskan kalau pekerjaan normalisasi ini dilakukan langsung oleh OP SDA.

"Ini pekerjaan sifatnya tanggap darurat bencana. Karena itu alat kami turun untuk penanganan pasca banjir kemarin. Penangan di lokasi tersebut panjangnya sekitar 200 meter," jelasnya singkat via telepon.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Fatarony mengatakan program yang dilaunching tersebut dapat membantu segala permasalahan hukum atau untuk mendapatkan informasi.

“Kami hadir untuk menawarkan sebuah program, dengan harapan program ini bisa membantu masyarakat tanpa hadir ke Pengadilan Negeri,” katanya.

Menurutnya dengan memanfaatkan program tersebut masyarakat dapat menghemat waktu tanpa bersusah payah untuk mendapatkan informasi hukum sedetail mungkin.

“Upaya kami untuk menghilangkan kesusahan masyarakat untuk memperoleh informasi apa pun tentang hukum,” terangnya.

Ia juga menjelaskan permasalahan hukum yang dimaksud diantaranya seperti masalah Pidana, Perdata dan pelayanan lainnya.

Misal, untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian, Administrasi kependudukan, Surat Keterangan tidak pernah di Pidana, Informasi Hukum dan lain sabagainya ke Posbakum.

“Masyarakat tidak perlu repot datang ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat lagi, cukup datang ke kantor Pemerintahan Nagari Kapa ke bagian Pojok Pengadilan,” jelasnya.

“Disitu sudah ada layar monitor yang nantinya sebagai media video zoom. Melalui video zoom warga bisa menyampaikan permasalahan nya dengan petugas kami,” sambungnya.

Lanjutnya, namun untuk hal tertentu masyarakat masyarakat tetap harus mendatangi kantor Pengadilan Negeri. Misal untuk tanda tangan, pengambilan dokumen maupun verifikasi.

Untuk hal ini, masyarakat telah diaturkan jadwal sidang nya atau pengambilan dokumen. Tentunya tak ada waktu yang terbuang, sehingga semua bisa terselesaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak menghalangi setiap keluh kesah yang akan disampaikan oleh warga melalui video zoom.

“Kami mohon kepada pemerintah jangan menghalangi untuk setiap pertanyaan nanti. Ini bukan program pencitraan atau bukan basa-basi, ini program untuk membantu masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menerangkan masyarakat bisa juga melakukan konsultasi hukum, sebab pihaknya juga melayani konsultasi hukum.

“Kami punya Posbakum yang terdiri dari pengacara-pengacara yang mumpuni. Nanti Posbakum bisa memberikan solusi masalah hukum, semua tidak dipungut biaya,” terangnya.

Menurutnya, selama ini masyarakat kerap salah sasaran untuk bertanya. Tentu dengan salah tempat bertanya dikhawatirkan bukan mendapatkan informasi, malahan membuat masalah baru.

Artinya, masyarakat bertanya masalah hukum kepada orang awam. Seyogyanya kata dia, bertanya kepada kantor hukum atau Pos bantuan hukum (Posbakum).

“Masyarakat itu harus bertanya kepada orang yang kompeten artinya orang yang tahu dengan hukum, untuk itu lah gunanya Pojok Pengadilan ini kita buat,” ungkapnya.

Untuk itu kata dia, Pengadilan Negeri Pasaman Barat hadir ketengah-tengah masyarakat sehingga bisa memahami tentang hukum.

“Kalau warga yang berkecukupan tentu dengan mudah bisa datang ke kantor hukum yang ada. Kalau warga kurang mampu, gimana? tentu akan berpikir sebab keterbatasan biaya,” katanya.

Ia juga menerangkan, program Pojok Pengadilan ini pertama kali dimunculkan dan sebagai tempat launching nya dipilih Nagari Kapa. Program ini bekerjasama dengan Pemda Pasaman Barat.

“Jika ini berjalan dengan baik, maka akan kita buat diseluruh nagari yang ada. Nagari Kapa yang menjadi contoh awal nya,”terangnya.

Sementara itu Wali Nagari Kapa, Nofrizon mengatakan suatu kebanggaan telah memilih Nagari sebagai tempat launching nya dari program Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut.

“Pendirian Pojok Pengadilan berada di dalam kantor Pemerintahan Nagari Kapa. Hal ini pertama dilaksanakan,” katanya.

Menurut Nofrizon, dengan ada nya Pojok Pengadilan ini mempermudah pelayanan bagi masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan hukum, baik itu masalah Pidana, Perdata dan pelayanan lainnya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memilih Nagari Kapa. Ini sangat membantu dan menghemat waktu warga,” ucapnya.(DDR)

Ketua DPRD Pasaman Barat H.Erianto menyatakan, bahwa DPRD Pasaman Barat mendukung sepenuhnya kegiatan keagamaan yang menjadi prioritas dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasbar.

Dukungan tersebut dibuktikan dengan menghadiri undangan masyarakat, melihat serta mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang maksimal. 

"Kami yang hadir baik Ketua DPRD, Wakil Bupati, anggota DPRD, kepala OPD, camat, wali nagari dan lainnya, mewakili pemerintah dalam melayani  masyarakat. Kami menjaga amanah yang diberikan kepada kami, dengan menyempatkan hadir melihat secara langsung khususnya ke Nagari Pujorahayu, dimana kami memiliki program kerja dan visi misi yang akan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Pembangunan TPA ini lanjutnya, merupakan investasi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk anak cucu kita. Generasi penerus akan belajar ilmu agama, membaca dan menghafal Al-Qur'an yang sangat berguna untuk bekal dunia maupun akhirat. Untuk itu, DPRD dan Pemerintah Daerah sangat mendukung pembangunan TPA dan rumah Al-Qur'an pada setiap nagari di Pasaman Barat 

Ketua DPRD H. Erianto menyampaikan dengan banyaknya nagari yang sudah defenitif, maka akan banyak manfaat yang diperoleh diantaranya anak nagari yang dapat mengabdi di nagari masing-masing. Nagari yang telah defenitif juga akan menjadi nagari yang mandiri. Adapun pembangunan tahun 2023 sudah dituangkan melalui Musrenbang Kecamatan.

"Kami dari DPRD sangat mendukung program Pemda baik di bidang keagamaan maupun kesehatan seperti berobat gratis dan lainnya. Dengan silaturahmi seperti saat ini dalam acara peletakan batu pertama TPA Darussalam Pujorahayu, DPRD melalui pokir akan membantu biaya pembangunan sebesar 20 juta rupiah," tangkasnya. 

Disamping itu, Anggota DPRD Pasbar Dedy Lesmana menjelaskan pembangunan fisik merupakan sebuah pembangunan yang akan dilakukan dengan kebersamaan. DPRD hadir membantu mewujudkan harapan masyarakat khususnya masyarakat Nagari Pujorahayu. 

Pengurus TPA Darussalam Wahyu Saputra mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wabup Risnawanto beserta tamu undangan lainnya. Ia menyebutkan, pembangunan TPA Darussalam dimulai sejak dua tahun lalu. Meskipun sempat terkendala, dengan semangat santri, orangtua santri dan masyarakat sekitar, pembangunan TPA itu dilanjutkan kembali. Pengurus TPA Darussalam juga bertekad, dengan lahan yang masih memungkinkan, kedepan akan didirikan yayasan dan pondok pesantren.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Tournament sepak bola antar pelajar SMP/MTS se Kabupaten Pasaman Barat resmi dibuka oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto, yang dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola SMP Negeri 1 Luhak Nan Duo, Jum’at (17/02) sore.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Erianto dalam sambutannya mengatakan, apresiasi kepada SMP Negeri 1 Luhak Nan Duo yang telah memfasilitasi dan menggelar kegiatan olah raga Turnament sepak bola antar SMP/MTS se Pasaman Barat. Kegiatan ini sangat berdampak positif sebagai pembentukan karakter dan kepribadian para pelajar.

“Sebagai wakil rakyat, tentunya kita sangat mendukung penuh kegiatan olah raga sepak bola yang juga sebagai ajang silaturahmi agar saling mengenal antar sesama pelajar SMP/MTS yang ada di Kabupaten Pasaman Barat,” ucapnya.

Ditambahkan, kita siap memfasilitasi dan mengarahkan para pelajar yang berprestasi dibidang olah raga khususnya sepak bola, nantinya bisa disalurkan dalam satu wadah yang tergabung di ASKAB PSSI Pasaman Barat.

“Kepada seluruh pelajar SMP/MTS yang sangat berpotensi dan berprestasi di olah raga sepak bola, kita fasilitasi nantinya agar bisa berlatih sejak dini, sehingga bisa menjadi atlet sepak bola yang profesional dan dapat mengharumkan Kabupaten Pasaman Barat.

Selain itu, untuk menunjang sarana dan prasarana pendidikan dalam proses belajar mengajar di SMP N 1 Luhak Nan Duo, Dirinya telah menganggarkan dana Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 200.000.000, untuk pembangunan satu unit lokal.

Semoga dengan program-program Pemerintah baik itu dari dana Pokir DPRD untuk menjunjang Pendidikan, sehingga para Pelajar di Kabupaten Pasaman Barat dapat termotivasi untuk bisa meraih prestasi yang gemilang disegala bidang,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat yang diwakili oleh Kabid SMP, Reflisman, S.Pd mengatakan, turnament sepak bola antar SMP/MTS adalah kegiatan yang sangat positif dan juga sebagai ajang pengembangan minat dan bakat dalam bidang olah raga sepak bola.

Selain itu, olah raga sepak bola banyak diminati oleh semua kalangan, hal ini akan berdampak nantinya kepada prestasi para pelajar SMP/MTS seiring dengan telah adanya program untuk menjunjang prestasi dalam segala bidang melalui Dinas Pendidikan Pasaman Barat.

Sementara itu Ketua Umum Koni Pasbar Mondiharto melalui Ketua harian KONI Pasbar, Syafrinaldi menyampaikan dengan ada nya tournament tingkat SMP/MTs ini diharapkan akan mampu melahirkan atlet-atlet sepak bola ke depan nya.

"Kita berharap tournament seperti ini akan diikuti oleh organisasi-organisasi kepemudaan lain nya dan dengan tournament-tournament tingkat jorong atau Nagari ino nanti nya bisa melahirkan bibit-bibit atlet sepak bola yang mampu mengharumkan Pasaman Barat ditingkat Propinsi, bahkan Nasional nantinya", ujar Syafrinaldi.(DDR)

"Kedua tersangka inisial AS (24) ditangkap di Waterboom Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman dan JP (24) ditangkap di Trans Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh," jelas Kapolres Pasbar, AKBP Agung Basuki, S.I.K, M.M melalui Kasat Resnarkoba AKP Eri Yanto, S.H.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa penangkapan terhadap kedua tersangka tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Trans Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh ada peredaran Narkotika jenis ganja.

Selanjutnya dilakukan undercover buy dan pengintaian oleh petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli dan disepakati bahwa untuk lokasi transaksi di daerah Waterboom Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman.

Tim Opsnal Satresnarkoba yang dipimpin oleh AKP Eri Yanto, S.H sudah siap melakukan pengintaian diseputaran lokasi waterboom dan selanjutnya petugas yang menyamar sebagai pembeli sudah siap di lokasi jalan waterboom.

Pada saat itulah datang menggunakan sepeda motor dua orang laki-laki yang berboncengan dan salah seorang yang membonceng turun dari sepeda motor dan langsung menyodorkan satu paket yang dibalut menggunakan lakban warna kuning yang diduga berisi ganja yang disimpan dalam bajunya kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli.

"Pada saat itulah seorang tersangka AS  langsung kita amankan, sementara satu orang temannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor," terangnya. 

Kemudian petugas dilapangan melakukan pengembangan, bahwa barang berupa ganja tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama JP yang tinggal di Jalan Trans Murao Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh.

Mengetahui itu, Polisi langsung melakukan pengejaran ke daerah Muaro Kiawai tersebut dan disebuah rumah berhasil diamankan tersangka beserta sejumlah barang bukti.

Barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika jenis ganja kering sebanyak satu bungkus paket ukuran sedang Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, satu bungkus ukuran sedang ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 50 bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 50 bungkus kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih.

Lalu, satu buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat tiga paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, satu buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat empat paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, satu buah kotak rokok Sampoerna ultra mild yang didalamnya terdapat dua paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih.

Selanjutnya satu kotak rokok Sampoerna ultra mild yang didalamnya terdapat dua paket kecil ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna putih, satu buah plastik warna bening di dalamnya terdapat ganja kering dan satu buah pisau cutter.

"Para tersangka dan barang bukti kita bawa ke Mako Polres Pasaman Barat untuk proses selanjutnya. Terhadap tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Eriyanto.

Ia menegaskan akan terus mengungkap kasus peredaran Narkoba yang termasuk tinggi di Pasbar dan tentunya diminta kerja sama semua pihak dalam penanganannya. (DDR/hms.res.psb)

Sayangnya, jeritan dan keresahan hati masyarakat seakan tidak terdengar oleh sang pemimpin, kata Mahdiyal Hasan,SH seorang Aktivis Anti Korupsi dan Penggiat Hukum di Sumatera Barat pada Selasa (14/2/2023) di Padang.

"Sampai sekarang pun kegiatan penambangan pada quarry yang dikelola oknum anggota dewan MT dari Partai Gerinda itu masih terus berjalan mulus tanpa peduli akan keluhan masyarakat tersebut," ujarnya.

Dimana Pemkab Pasaman saat ini, ujarnya. "Jangan hanya menjadi penonton terhadap keluhan masyarakat ini, jadilah pengobat hati mereka, cecar pengacara muda itu.

Keresahan Masyarakat Kecamatan Tigo Nagari Terkait Penambangan, Berharap Perhatian Bupati Pasaman

Selanjutnya terkait izin quarry, kata Mahdiyal, apabila benar quarry tersebut memiliki izin lengkap, mestinya pengelola menjelaskan ke publik sekaligus dengan bukti-buktinya.

Menurut hematnya, dilokasi quarry yang memiliki izin lengkap harus disertakan dengan papan informasi. Dengan tujuan pemberitahuan kepada masyarakat, diketahui warga dengan bukti-bukti paling tidak warga sekitar lokasi sungai.

"Jadi masyarakat bisa memahami. Sebab, Kementerian ataupun pihak dinas yang berwenang dalam memberi izin kelola, pasti tidak sembarangan,, sudah pasti ada dasar juga dengan pertimbangannya," jelasnya lagi.

Apalagi quarry tersebut diketahui sejak tahun 2020 sudah menjadi sumber permasalahan antara masyarakat dengan pengelola, bahkan sampai terjadinya saling lapor, ungkapnya.

Oleh sebab itu, lanjut Mahdiyal, sudah semestinya pihak Pemkab Pasaman turun tangan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Supaya masalah yang seperti "api dalam sekam" ini segera berakhir, imbuhnya.

Kemudian, masyarakat berharap kepada inspektur Tambang dan Dinas ESDM serta pihak terkait lainnya, untuk melakukan peninjauan atau pengkajian ulang terhadap seluruh izin menyangkut pengelolaan quarry tersebut, tukasnya.

Karena menurut informasi dari masyarakat, quarry di Sungai Batang Batimah tersebut diduga masih ada yang tidak miliki IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi.

"Sementara, Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengatur dalam pengelolaan quarry harus miliki IUP Operasi Produksi dan IUP Eksplorasi" tegasnya.

Jika ada quarry tidak memiliki izin-izin tersebut tetapi beroperasi. Pengelola diduga telah melakukan pelanggaran, bisa dikenakan pidana yang ada dalam UU No 4 Tahun 2009.

Dipaparkannya, Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Setiap orang yang mengeluarkan IUP yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya,  diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, atau pencabutan IUP, pungkasnya.

Dilain pihak , Kepala Dinas ESDM Sumbar, Herry Martinus melalui Kabid Pertambangan Insudin dihari yang sama menjelaskan, Sesuai dengan data yang ada saat ini, di sekitar Batang Batimah terdapat 10 IUP dengan rincian 9 IUP di Kab Pasaman dan 1 IUP di Kab Pasaman Barat, 9 IUP Kab Pasaman terdiri dari 6 IUP Operasi Produksi dan 3 masih Tahapan Eksplorasi.

"Terkait dengan informasi yang berkembang saat ini, perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya,"kata Insudin via telepon.

Kami akan berkoordinasi dengan Inspektur Tambang dan sektor terkait lainnya untuk Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemegang IUP yang ada di daerah tersebut, tutupnya.

Hingga berita diterbitkan, Bupati Pasaman, Benny Utama disinyalir masih belum bisa berikan tanggapan dan pihak pengelolaan saat dikonfirmasi media pada hari yang sama.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita lanjutan ini ditayangkan. (cr)