Mitra Rakyat

Intruksi tersebut disampaikannya tidak lain hanya demi mencapai mutu dan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Supaya pajak yang dikutip dari masyarakat untuk pembangunannya tidak terbuang sia-sia.

Namun, penekanan yang disampaikan Fathol itu seakan tidak di indahkan oleh kontraktor pelaksana berikut pihak lainnya. Hal ini terlihat pada pekerjaan di tahun 2022 yang ada dibawah kewenangan Dinas SDABK Sumbar.

Pekerjaan pembangunan perkuatan tebing Batang Lurus Maransi yang dikerjakan CV. Syampello Kardenso senilai Rp2.307.429.518.12 yang berlokasi di Kota Padang disinyalir tidak miliki mutu dan kualitas yang bagus.

Diduga pelaksanaan pekerjaan dengan nomor kontrak : 04.14/PPSDA-SDABK/APBD/VI/2022 luput dari pengawasan PT. Affiza Billimko Konsultan sebagai Konsultan Supervisi.

Saat media menyusuri lokasi pada Ahad (29/1/2023) ada beberapa kejanggalan terlihat pada bangunan penahan tebing dan bangunan lainnya. Dinding penahan tebing sudah retak dan tidak lurus.

Kemudian, kerusakan juga terlihat pada lantai kerja penahan tebing. Kondisi lantai kerja tersebut sedikit mengkhawatirkan, lantai kerja dengan susunan batu dengan ukuran yang bervariasi itu seperti tidak memiliki mutu. 

Karena, adukan semen dan pasir diduga dilakukan tidak sesuai speks teknis. Mutu dari adukan semen dengan pasir tersebut tidak sesuai, karena mudah terkelupas dan rapuh. Pasangan susunan batu seperti berada diatas tanah, dan sudah digenangi air.

Selanjutnya, terkait tanah timbunan untuk pembangunan badan jalan. Kuat dugaan timbunan yang digunakan tidak sesuai speks. Ada beberapa jenis tanah yang dijadikan untuk pembangunan badan jalan dilokasi pekerjaan.

Diduga tanah timbunan untuk pembangunan badan jalan tidak sesuai speks dan diambil dari galian C atau quarry Ilegal 

Diantaranya, tanah yang banyak yang mengandung bebatuan, tanah dengan tekstur liat, juga tanah hitam berlumpur. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik, jenis mana yang sesuai speks dan tertera didalam dikontrak.

Sebelumnya, saat pekerjaan masih berjalan aktif, informasi masyarakat menyebutkan kalau timbunan yang digunakan merupakan tanah timbunan hasil galian persawahan yang berwarna hitam, berlumpur dan berbatu di datangkan dari kelurahan Anak Air, kecamatan Kototangah.

Saat itu yang menyebutkan salah satu sopir truk mengatakan harga satu mobilnya mencapai 290 ribu. Namun, apakah di daerah Anak Air tersebut apakah ada galian C yang memiliki izin lengkap, saat ini media masih upaya mengumpulkan informasi tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Rahmad Yuhendra atau akrab disapa pak Eng selaku PPK mengatakan pekerjaan belum selesai dan kontraktor telah di intruksikan untuk memperbaiki yang rusak, katanya singkat via telepon.

Sementara, Riki pihak dari CV.Syampelo Kardenso kontraktor pelaksana pekerjaan hingga saat ini belum bisa berikan penjelasan dari konfirmasi media. 

Dan juga PPTK pada proyek tersebut Melref Gunadi saat dikonfirmasi via telepon belum juga memberikan penjelasannya.

Media masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr)

MR.COM, PASBAR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat mengabulkan perbuatan melawan hukum dengan penggugat Zulhiddin dkk.

Zulhiddin dkk adalah pengurus dari Keltan Bukit Intan Sikabau. Gugatannya dikabulkan atas kepemilikan Kebun Plasma seluas 300 hektare yang selama ini dikuasai oleh PT Bakrie Pasaman Plantation (PT BPP) Unit I Sungai Aur, Pasaman Barat.

“Putusan sudah ada pada 25 Januari 2023 lalu. Gugatan klien kami sebagian dengan verstek dikabulkan majelis hakim,” kata kuasa hukum penggugat Abdul Hamid Nasution dalam keterangan pers nya, di Simpang Empat, Senin (30/01).

Abdul Hamid menjelaskan gugatan dilakukan terhadap tergugat (PT BPP) karena belum memenuhi kewajibannya kepada Keltan Bukit Intan Sikabau atas kekurangan lahan seluas 300 hektare.

Kata dia, kesepakatan dahulu nya PT PBB berkewajiban membangunkan kebun seluas 800 hektare. Namun fakta nya hanya seluas 500 hektare yang diserahkan pada 1 Agustus 2000.

Artinya sudah 23 tahun PT BPP belum menyerahkan sisa lahan yang telah disepakati. Tuntutan atas kekurangan lahan itu, juga tidak lepas dari SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman pada tanggal 26 Januari 1998.

Kemudian, kesepakatan membangunkan kebun seluas 800 hektare juga telah dikuatkan dalam Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman.

Surat itu perihal rekomendasi Keltan Gunung Intan Sikabau yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Pasaman pada 16 Desember 1994.

“Tentu dengan berlarut-larut nya proses pembangunan kekurangan lahan plasma ini telah menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat khususnya penggugat,” jelasnya.

“Secara langsung pun arti nya telah memperlihatkan tidak ada itikad baik dari PT BPP dalam menyelesaikan kekurangan plasma,” sambungnya.

Adapun putusan majelis hakim diketuai oleh Imam Kharisma dan dua orang hakim anggota Hilman Maulana Yusuf dan Arny Dewi Purnamasari. Majelis memutuskan tergugat untuk mematuhi isi putusan.

Yakni, menyatakan tindakan tergugat (PT BPP) tidak hadir sesuai dengan pemanggilan secara sah dan patut tetapi tidak hadir.

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek, menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menyerahkan kebun Plasma seluas 300 hektare.

Kemudian, perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), juga memutuskan penggugat (Pengurus Keltan Gunung Intan Sikabau) berhak atas kebun plasma dengan luas 300 hektare.

Selanjutnya, majelis hakim juga menghukum tergugat untuk menyerahkan kebun plasma tersebut, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.970.000 dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Sementara itu salah seorang warga yang tergabung dalam Keltan Bukit Intan Sikabau, Muslim Hasugian menerangkan dirinya telah mengikuti semua rangkaian proses permasalahan dengan PT BPP hingga sampai putusan sidang.

Ia juga sebelumnya telah mengikuti penentuan titik koordinat lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT BPP dengan pihak BPN Sumbar, Rabu (30/03/2022) lalu.

“Masyarakat Sikabau yang tergabung dalam Kelompok Tani (Keltan) Plasma Bukit Intan Sikabau telah menderita lebih dari 23 tahun akibat perlakuan PT BPP ini,” katanya.

Ia menjelaskan ninik mamak (pemangku adat) Datuak Pancang Sikabau selaku pemilik tanah ulayat telah menyerahkan tanah ulayat pada tahun 1990 kepada negara dengan kesepakatan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat Sikabau.

Tanah ulayat itu diserahkan dengan luas sekitar 1.600 hektare untuk membangun kebun kelapa sawit Plasma Bukit Intan Sikabau. Namun nyata nya pada tahun 2000 keluar surat keputusan bupati seluas 800 hektare.

Artinya kata dia, kesepakatan awal kebun plasma yang diperuntukan kepada masyarakat berbeda. Kemudian lanjut Muslim, lahan seluas 800 hektare berdasarkan surat keputusan bupati dibangun dalam dua tahap.

Di tahap pertama perusahaan telah menyerahkan kebun sawit yang telah dibangun seluas 500 hektare ke Keltan Plasma Bukit Intan Sikabau. Sedangkan sisa nya seluas 300 hektare dibangun di tahap kedua.

Akan tetapi lahan 300 hektare ditahap kedua itu hingga kini masih dikuasai oleh pihak PT BPP dengan masa tanam pada tahun 1994. Artinya perusahaan telah mengambil hasil kebun tersebut lebih dari 21 tahun yang seharusnya menjadi hak masyarakat Sikabau.

“Dengan putusan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada PN Pasaman Barat khususnya kepada majelis hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya,” ucapnya.(DDR/IRFN)

Sebagai bentuk syukur atas pembangunan masjid tersebut hadir langsung meresmikan, donatur Hj. Merry Warti beserta suami, Bupati Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian, Sekda Hendra Putra, Ketua GOW Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ayu Hendra Putra, kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya. 

Hj. Merry Warti sebagai donatur pembangunan masjid dengan penuh haru menyampaikan rasa bangga karena telah membangun rumah ibadah di tempat yang sangat membutuhkan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk turut meramaikan Masjid Raya Kajai tersebut.

"Saat ini orang berlomba-lomba untuk membangun masjid, namun jangan lupa untuk meramaikan masjid ini," katanya.

Ia menilai bahwa masyarakat Nagari Kajai merupakan masyarakat yang baik, sehingga ia merasa beruntung bisa menitipkan hartanya di Nagari Kajai. Ia juga akan memberikan honor untuk petugas kebersihan Masjid Raya Kajai selama satu tahun.

"Saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah dana yang dihabiskan untuk ini, yang jelas ini untuk masyarakat Nagari Kajai," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian menjelaskan bahwa masyarakat Nagari Kajai harus tetap optimis untuk menghadapi masa depan. 

"Bukan karena musibah gempa masjid ini dibangun, namun karena berkat takdir Allah. Makanya, jangan jadikan masjid ini sebagai monumen gempa. Tapi jadikan sebagai tempat untuk memperbaiki diri dan memperbanyak ibadah," himbaunya.

Sebagai tuan rumah Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada donatur Hj. Merry Warti, karena telah membangun Masjid Raya Kajai. 

"Letak masjid di jalan lintas provinsi Kabupaten Pasaman Barat dengan Pasaman, menjadi sangat berarti bagi masyarakat yang sedang dalam perjalanan. Semoga ini menjadi ladang pahala bagi ibu Merry Warti dan keluarga," ucap Hamsuardi. 

Ia berharap masyarakat Nagari Kajai bisa memakmurkan Masjid Raya Kajai ini, dengan melakukan sholat di masjid. 

"Memang kita akui, banyak duka di sini ketika gempa 25 Februari tahun lalu. Namun, kita perlu memperbaiki diri dengan rajin dan memperbanyak ibadah. Karena Allah telah menggerakkan donatur untuk pembangunan ini. Sehingga perlu disyukuri dengan memperbaiki ibadah," katanya.(DDR)

Hal tersebut dikawatirkan oleh masyarakat setempat. "Sudah ada bagian pipa yang peot, bahkan ada yang bocor dan dibalut dengan karet," ungkap warga.

Kondisi tersebut didapati sendiri oleh tim media ini saat melakukan peninjauan lapangan, Minggu (29/01/2023).

Terkait hal ini, BPPW Sumbar sebagai penanggung jawab kegiatan telah dicoba untuk dikonfirmasi media pada Senin (30/01/2023), namun, belum merespon.

Dan yang lebih memiriskan, terkait plang rambu-rambu, pihak Perumda AM Kota Padang sangat menyesalkan pencaplokan nama PDAM pada plang yang dipasang oleh pihak pelaksa (kontraktor).

"Perumda AM Padang tidak pakai pipa jenis ini," tulis Humas Perumda AM Kota Padang, yang dikonfirmasi, Senin (30/01/2023).

"Palang merk (rambu-rambu) itu asal mencaplok saja, ini perlu diusut, sebab berpotensi pencemaran nama Perumda," ungkap Humas Perumda AM Padang. (deni)

Erlan selaku pihak dari PT. Dawas merasa tidak khawatir terhadap laporan tersebut."InsyaAllah saya tidak khawatir, sebab saya bekerja sesuai prosedur,"tegas Erlan pada Kamis (26/1/2023) via telepon.

"Saya tidak tahu KKN nya dimana, sementara saya ikut tender dan setelah menang saya laksanakan pekerjaan sampai selesai sesuai prosedur dan Speks dengan arahan tekhnis dari konsultan dan PU", jelas Erlan.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Dan kalaupun ada yang perlu dirapikan saya tetap bertanggungjawab selama masa pemeliharaan, pungkasnya.

Menyangkut hal tersebut, Ruswan Dedison,SH sebagai pengamat dan penggiat hukum Sumatera Barat, ikut berikan tanggapannya kembali.

"Sebagai pihak terlapor wajar-wajar saja Erlan mengatakan demikian. Karena itu haknya sebagai warga negara, dan LSM Awak juga memiliki hak untuk melaporkan, sebab sesuai tugas dan fungsinya," ujar Ruswan Dedison pada Senin (30/1/2023) di Padang.

Pria yang akrab dengan panggilan Edison itu mengatakan, untuk itu kita sangat mendukung pihak Kejaksaan Negeri Padang agar menindaklanjuti informasi dari LSM AWAK tersebut," ujarnya.

Masyarakat, khususnya warga Kota Padang pasti mengharapkan Kejari sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum untuk tetap memiliki integritas dalam melakukan tugasnya, tegasnya.

Kami sebagai masyarakat hanya berharap kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH)  jangan sampai ada "skandal" dalam proses hukumnya, harap Edison.

Seba menurutnya, Aparat penegak hukum seyogyanya sebagai ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah perkara hukum. Untuk itu, masyarakat yang menjadi korban terhadap perkara laporan tersebut juga harus mendapatkan keadilan yang sesungguhnya, pungkas Edison.

Dilain pihak, Kepala Kejaksaan Negeri Padang (Kakejari Padang) M.Fatria saat dimintai tanggapan beliau oleh media terkait laporan LSM tersebut pada Sabtu(28/1/2023) via telepon.

Kajari Padang tersebut mengatakan secara singkat akan mengecek laporan itu ke Kasi Pidsus dan Kasi Intelnya dulu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Mr.com(Pasaman)|Menyikapi kasus pencabulan anak di Jorong Kampung Petani, Sorik, Nagari Tarung-Tarung, Rao Pasaman, Sumbar. Persatuan Alumni GMNI Pasaman meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) turun ke lapangan.

Ini perlakuan biadab pelaku, kasihan anak-anak yang telah menjadi korban, pelaku ini jangan dikasih ampun. Tegas Ahmad Hidayanto, ketua PA GMNI Pasaman kepada media ini, kemaren.

Hal tersebut ditegaskan oleh Ahmad, menyikapi kasus pencabulan oleh Pria inisial (L/I) 65Th terhadap anak dibawah umur di Jorong Sorik, Nagari Tarung2, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumbar. Yang hingga hari ini sudah tercatat melapor 8 Korban. Ini luar biasa, tidak sedikit korbannya. Ujar Ahmad.

Oleh karena itu Ahmad memohon agar KPAI Pusat ambil bagian dan turun tangan, hingga ada delapan anak yang menjadi korban itu tidak sedikit, bahkan jangan sampai masih ada korban yabg lain karena malu dan takut lalu belum melapor karena ketakutan.

Dijelaskan oleh Ahmad, meski pelaku saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian di Mapolres Pasaman. Anak-anak yang sudah menjadi korban harus menjadi perhatian serius oleh pihak terkait. Ini bicara tindakan trauma dan mental anak yang sudah menjadi korban.

"Karena ini merupakan kasus besar dan tercatat hingga sudah delapan korban yang melapor, KPAI Pusat diminta turun ke Pasaman. Ini jangan sampai dibiarkan, kasian anak-anak yang masih sekolah jika mentalnya nanti rusak. Ujar Ahmad.

Pasca kejadian ini, Ahmad meminta kepada KPAI agar lebih intens ke masyarakat bersama kepolisian dalam sosialiasi pencegahan kekerasan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur.

Pria Sumando Pasaman asal Sulawesi Tenggara ini juga memberikan contoh, di Pasaman yang diketahui adalah salah satu wilayah yang paling jauh dari kota Padang, agak membutuhkan waktu untuk di akses. Jangan sampai kondisi ini menjadi kendala buat KPAI untuk turun tangan.

*KPAI Pusat Harus Turun Gunung*

Senanda dengan Ahmad, Haryadi putra setempat, yang juga Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Alumni (PA GMNI) meminta KPAI Pusat turun gunung.

Korban delapan anak itu tidak sedikit, mereka-mereka itu semua aset aset masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai menimbulkan trauma yang mendalam bagi anak-anak dan orang tua. Ini tak bisa dibiarkan, tolong agar teman-teman KPAI turun untuk hadir ditengah-tengah korban. ujar Haryadi.

Haryadi berharap, dengan turunnya KPAI juga menjadikan momentum pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat teredukasi. Bahwa mau dimanapun persoalan yang menimpa anak anak dibawah umur KPAI adalah jawabannya dan KPAI adir melalukan perannya.

Sehingga peran KPAI sangatlah dinanti orang tua yang memiliki anak usia di bawah 16 tahun. ”Kalau ini dilaksanakan dan mereka diberikan edukasi, saya yakin pencabulan pencabulan akan terminimalisir,” kata Haryadi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, L/I (65), pelaku pencabulan bocah di Tarung-tarung, Rao merupakan buruh bangunan yang menetap diperkampungan tersebut. Pelaku ditangkap ramai ramai oleh warga sebelumnya dan siserahkan kepada pihak kepolisian.

Kepada polisi, pelaku mengaku telah melakukan aksi pencabulan sebanyak delapan korban dengan berkali kali. Dalam melancarkan aksinya, pelaku kerap memberi uang Rp5-10 ribu kepada korban sebelum dan setelah selesai melakukan aksi bejatnya.(Tim)

Acara yang digelar dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek 2574 yang jatuh pada 22 Januari lalu itu pun dipusatkan di kawasan Gedung HBT-WHBT Kota Padang Jl Kelenteng No. 311, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat.

Adapun tema yang diusung pada event yang masuk di dalam kalender event pariwisata Kota Padang tahun 2023 tersebut adalah "Bangkit Bersama dalam Suasana Imlek". 

Walikota Padang Hendri Septa 

"Atas nama Pemko Padang kita tentu sangat menyambut baik dan mengucapkan selamat bagi keluarga besar HBT-WHBT yang menggelar berbagai event dalam rangka perayaan tahun baru Imlek. Salah satunya bazar yang diadakan kali ini, semoga memberikan banyak manfaat, terutama sekali menggeliatkan roda perekonomian masyarakat Kota Padang," ungkap Wako Hendri Septa saat membuka event tersebut, Jumat (27/1/2023) sore.

Tak hanya itu, menurut Hendri Septa bazar yang digelar oleh pengurus HBT-WHBT diyakini dapat menguatkan rasa persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat Kota Padang yang heterogen.

"Semoga bazar ini berjalan sukses dan dikunjungi warga Kota Padang maupun wisatawan lokal dan mancanegara yang tengah berkunjung ke Padang. Hal ini sangat positif sekali tentunya," pungkas Wali Kota yang didapuk memainkan drum berkolaborasi dengan grub band HBT-WHBT yang menyanyikan beberapa lagu Mandarin saat itu. 

Sementara itu Ketua Panitia Bazar HBT-WHBT 2023 Martin Makmur menyebutkan, bazar tersebut merupakan kegiatan tahunan yang digelar pihaknya dalam rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek dan Cap Go Meh tahun ini. Acara ini juga upaya mengokohkan budaya masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Padang.

"Bazar ini terbuka untuk umum dan semua lapisan masyarakat yang ada di Kota Padang," jelasnya.

Martin menambahkan, pada bazar tersebut berbagai acara menarik juga disajikan seperti lomba fashion, lomba pakaian pesta anak, lomba mewarnai serta lomba tari Minang kreasi, lomba karaoke, lomba fashion kids dan lomba cerdas cermat. Selain itu turut dimeriahkan dengan adanya penampilan barongsai HBT, Red Dragon, Wushu dan lainnya yang ditutup dengan festival Cap Go Meh.

"Semoga melalui kegiatan ini akan meramaikan dan memeriahkan suasana Imlek di Kota Padang. Begitu pula mengundang wisatawan untuk datang ke kota yang kita cintai ini," papar Martin.

Selain dihadiri Tokoh, Penasehat dan Pengurus HBT-WHBT Padang terlihat hadir di kesempatan itu Anggota DPRD Sumbar Albert Indra Lukman, Kapolresta Padang Kombes Pol Ferry Harahap bersama unsur Forkopimda Padang lainnya dan Anggota DPRD Kota Padang Iswanto Kwara.

Selain itu juga hadir Sekretaris Dinas Pariwisata Rina Melati bersama Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Camat Padang Selatan Jasman, Camat Padang Barat Junie Nursyamza serta Kapolsek Padang Barat Kompol Gusdi, Kapolsek Padang Selatan AKP Nanang Irawadi. (Dv/Prokopim Pdg)

Ia mengatakan atas informasi tersebut, Kejaksaan Negeri Padang (Kejari Padang) harus menunjukan integritas sebagai ujung tombak penindakan pidana korupsi, pada Jum'at (27/1/2023) di Padang.

"Kejaksaan Negeri Padang dituntut untuk melakukan lidik dan sidik terhadap pekerjaan pada Dinas PUPR Kota Padang tersebut," ujar pria yang akrab disapa Edison itu.

LSM Awak Sumbar Laporkan PT.Dawas ke Kejari Padang Terkait Proyek Jembatan Harmoni

Katanya, Kejaksaan Negeri dapat memanggil dan memeriksa Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas dan KPA atau PA kegiatan terkait.

Sesuai Undang-undang yang berlaku, Kejaksaan merupakan salah satu instrumen yang berwenang dalam pembuktian yang merupakan informasi dari masyarakat, tegas Edison.

"Memang pernah terpantau bahwa disaat Tri Hadiyanto menjabat sebagai Kepala Dinas DPRKPP Kota Padang, dilakukan  Rehabilitasi Ruang Kajari," terangnya lagi.

Sebagaimana tercantum dalam LPSE Kota Padang 28 Maret 2022,  DPRKP menganggarkan Rehabilitasi Ruang Kajari senilai Rp. 199.561.614.00., sebut putra Pasbar itu.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kata Edison, disebut-sebut Tri Hadiyanto memiliki peran yang sangat tinggi. "Kegiatan inipun diduga sarat KKN, sebab Tri Hadiyanto sudah tidak menjabat Kadis DPRKPP semenjak Selasa 1 Maret 2022," ungkap Edison.

Untuk itu kita berharap Kejaksaan Negeri Padang untuk tetap memiliki integritas dan tidak "terbelenggu" oleh Kegiatan Rehabilitasi Ruang Kajari tersebut, ucapnya.

Kita mendukung Kejaksaan Negeri Padang untuk menindaklanjuti informasi dari LSM AWAK tersebut, pungkas pria dengan profesi pengacara itu.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Bupati Hamsuardi menyebutkan penerapan UHC bagi masyarakat Kabupaten Pasbar akan terus disempurnakan. Ia juga menekankan jika ada kendala-kendala dalam penerapan atau yang dihadapi di lapangan, masyarakat diminta untuk menemui pihak yang berwenang atau pihak terkait.

"Yang mengurusi penerapan UHC ini adalah BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Wali Nagari. Jika ada kendala di lapangan, temui pihak-pihak ini. Tapi kita sebagai pelayan masyarakat harus melayani dengan baik. Kedepan kita akan membuat posko pelayanan ini di rumah sakit, disitu ada Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS dan petugas dari kantor wali nagari, dan Diskominfo. Sehingga masyarakat tidak bolak-balik lagi mengurus keluarga yang sakit," jelas Hamsuardi.

Ia meminta, pihak keluarga segera mengurus berkas administrasi yang diperlukan, agar ketika ada anggota keluarga yang sakit tidak terkendala lagi dengan urusan administrasi yang dapat menghalangi pasien untuk berobat.

"Program UHC ini baru kita terapkan, tentu dalam pelaksanaannya tidak akan langsung sempurna, dan pasti akan ada kendala dan hambatan. Hambatan dan kendala itulah yang harus kita hadapi bersama-sama," ucapnya.(DDR)

Walikota Padang Hendri Septa meninjau lokasi pembangunan jembatan perumahan Harmoni terkait ada permasalahan pondasi atau struktur jembatan lama yang membuat penyempitan aliran sungai.

Kalau kedatangan Walikota Padang itu untuk melakukan peninjauan penyelesaian jembatan. Karena informasi masyarakat, ada permasalahan pondasi atau struktur jembatan lama yang membuat penyempitan aliran sungai.

Sangat bertolak belakang dengan kedatangan Defriato Tanius ke Kejari Padang tadi pagi. Kedatangan Ketua LSM Awak Sumbar itu untuk melaporkan PT. Dawas Gemilang Mandiri dan pihak lainnya menyangkut dugaan kecurangan pada pelaksanaan pembangunan jembatan harmoni itu.

Proyek Jembatan Harmoni Terindikasi KKN, Kabid dan Kadis PUPR Padang"Enggan Komentar"

"Kami melaporkan karena ada dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proses pelaksanaan proyek pembangunan jembatan tersebut," kata Defriato Tanius, Kamis(26/1/2023).

Seperti yang ketahui, diluar anggaran untuk jasa Konsultan Pengawasan PT.Triartha Nusa Engineering, untuk kegiatan fisik pembangunan jembatan ini telah menelan APBD TA 2022 Kota Padang sebesar Rp. 3.259.341.300,00.

"Sementara, kuat dugaan pada pelaksanaannya oleh PT.Dawas Gemilang Mandiri tidak sesuai dengan kaedah atau spesifikasi teknis yang seharusnya. Sehingga, bisa berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan,"ujarnya.

Selain itu, katanya lagi, ada indikasi kerugian terhadap uang negara. Karena, APBD yang dihabiskan untuk pembangunan jembatan tersebut, menurutnya, tidak setara dengan mutu dan kualitas bangunan yang dikerjakan.

Kondisi jalan beton yang mulai mengkhawatirkan masyarakat akan patah

Dipaparkannya, saat ini kondisi fisik jembatan pada jalan beton sudah banyak yang retak. Bahkan tanah timbunan (urugan) sudah banyak dibawa arus air. 

"Sehingga badan jalan jalan beton seperti ada seperti goa dibawahnya. Hal ini karena terjadi karena pekerjaan dilakukan diduga tidak sesuai teknis," imbuhnya.

Hal yang sama juga terjadi pada lantai kerja pada bentangan jembatan. Diduga mutu beton yang dipakai pada lantai kerja tersebut tidak sesuai speks. 

"Pada campuran readymix (beton) ada mengandung batuan, dan besi tulangan juga tidak terselimuti oleh beton," terang Defriato.

Yang lebih mengkhawatirkan, kata Defriato, ialah beredarnya issu negatif atau fitnah dilingkungan masyarakat menyangkut nama baik Walikota Padang pada pelaksanaan proyek tersebut.

"Issuenya, ada keterlibatan orang nomor satu Kota Padang itu pada proyek yang didanai APBD Kota Padang. Tentu issue ini bisa merusak citra Hendri Septa sebagai Walikota kedepannya" ketus Defriato.

Miris, ditengah-tengah pelaksanaan kegiatan Pemko Padang. Ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara merusak citra Hendri Septa, kata Defriato.

"Issue ini mengaitkan latar belakang Hendri Septa yang berasal dari kalangan penyedia jasa konstruksi (keluarga inti PT. Arpex Prima Dhamor)," ulasnya lagi.

Untuk itulah kita menyampaikan informasi kepada Kejaksaan Negeri Padang, dengan harapan adanya pembuktian yang transparan dan dapat memulihkan nama baik Hendri Septa, pungkasnya.

Sementara Erlan selaku pihak PT.Dawas Gemilang Mandiri saat dikonfirmasi mengatakan sudah bekerja sesuai prosedur dan speks.

"Kami sebagai pelaksana sudah bekerja sesuai prosedur dan sesuai spek.Tapi kalau ada yang masih perlu dirapikan menurut owner, maka kami siap melaksanakannya dimasa pemeliharaan ini," katanya via telepon 08126649XXXX.

Yang pasti kami tetap bertanggungjawab dan akan kami pantau terus kalau ada yang perlu dirapikan sampai masa pemeliharaan berakhir, tegasnya.

Hingga berita terbit media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.COM, PASBAR - DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan study comperative ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Pekanbaru, Kamis (26/01).

Kunjungan rombongan DPRD Pasaman Barat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Pasaman Barat, H. Erianto, SE., SH, beserta Ketua Komisi I dan 7 anggota dan 3 orang Sekretariat DPRD, disambut langsung Plt Kepala Kesbangpol Pekanbaru, Syoffaizal.

Berbagai persoalan dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Jalan Arifin Ahmad. Diantaranya terkait persiapan pelaksanan pemilu dan bantuan keuangan (Bankeu) untuk partai politik.

"Ada beberapa poin yang kita bicarakan dalam kunjungan Ketua DPRD Pasaman Barat. Diantaranya terkait persiapan Pemilu, dana Bankeu untuk bantuan Parpol sebagai bentuk peran serta Pemko untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2023," ujar Syoffaizal kepada media usai menerima kunjungan.

Dalam kunjungan, diketahui, rombongan DPRD Pasaman Barat juga meminta masukan atau informasi kepada Kesbangpol bagaimana hubungan harmonis yang terjalin selama ini, antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Forkopimda. (DDR)

Sekda Kota Padang, Andree Algamar (tengah) ikuti Rapat Koordinasi (Rakor) arahan Kemendagri 

Rakor yang digelar Kemendagri secara langsung di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (25/1/2023) itu, diikuti Sekda Kota Padang, Kapolresta Padang dan Kajari Padang secara virtual dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.

Juga terlihat Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi dan sejumlah pimpinan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang. 

Rakor yang dibuka Mendagri Muhammad Tito Karnavian itu pun juga dihadiri Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan sejumlah pejabat tinggi di level Kementerian/Lembaga.

Kegiatan ini pun diikuti secara virtual oleh para Gubernur, Kajati dan Kapolda bersama Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan. Begitu pula juga diikuti para Bupati/Wali Kota, Kajari dan Kapolresta bersama para Inspektur serta Pejabat Utama yang menangani pengaduan/laporan.

Seperti diketahui, Rakor Inspektur Daerah Seluruh Indonesia memiliki tujuan utama yaitunya dalam rangka melakukan penandatanganan kerja sama antara Kemendagri, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menteri Dalam Negeri H. Tito Karnavian saat membuka Rakor mengutarakan bahwa acara ini merupakan 'follow up' dari Rakor Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 pada 17 Januari lalu yang dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian juga meminta agar pertumbuhan ekonomi harus tetap dijaga. Untuk mencapai itu saat ini mempunyai modal APBN dan APBD yang perannya belanja untuk memancing sektor swasta.

“Belanja APBN dan APBD ini harus efektif dan efisien dimanfaatkan sebaik mungkin. Untuk bisa efektif dan efisien harus betul-betul dijaga agar tidak bocor dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masing-masing,” ujarnya.

Tito pun menegaskan APH bisa masuk apabila sudah ada pelanggaran yang dilakukan. Disini APIP juga bisa masuk karena berperan untuk menegakkan aturan administrasi dan pidana. APIP masuk agar program tepat sasaran dan supaya anggaran ini betul-betul sesuai, tepat sasaran, efektif dan efisien mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Angka pertumbuhan ekonomi yang paling memberikan sumbangsih terbesar adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dan tergantung dari uang yang beredar di masyarakat,” tegasnya.

Sementara Sekda Kota Padang Andree Algamar saat ditemui mengatakan kegiatan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk lebih meningkatkan pengawasan daerah dan kerja sama antara APIP dan APH.

“Hal ini dalam rangka untuk lebih mengefektifkan pengawasan di daerah yang pada akhirnya nanti bagaimana pembangunan di Kota Padang lebih optimal lagi dan sesuai harapan," terang Sekda itu.

Harapan saya tentunya kerjasama ini efektif. Sehingga juga dapat mencegah terjadinya penyimpangan - penyimpangan di daerah,” pungkasnya. (Dv/Prokopim Pdg)

Kepala Dinas Kominfo Pasbar, Edy Murdani menyampaikan ucapan selamat datang dan terima atas kunjungan silahturahmi sekaligus studi tiru dari Yayasan Darul Hikmah  ke Dinas Kominfo Pasbar.

Edy Murdani berharap program Podcast Diskominfo Pasbar bisa dipelajari dengan baik oleh para tim media Darul Hikmah dan dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan program berbasis teknologi informasi komunikasi.

Ia menjelaskan bahwa Podcast Diskominfo Pasbar, telah menghadirkan sejumlah narasumber antara lain Bupati Pasbar, Wakil Bupati Pasbar, beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Baznas Pasbar dan masih banyak yang lainnya. Topik dari program Podcast juga bermacam-macam, mulai dari isu yang sedang berkembang, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Dilanjutkannya, Kominfo Pasbar juga telah memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada seperti Website, Instagram, Facebook dan Youtube sebagai sarana penyebarluasan informasi dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media online.

Disamping itu, Edy Murdani juga menyampaikan ucapan selamat kepada pemenang LCS terbanyak dari SD IT Darul Hikmah dalam rangka ikut memeriahkan Hari Jadi Pasbar yang ke-19 beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Ketua Yayasan Darul Hikmah Pasbar Muhajir mengatakan ucapan terima kasih kepada Kominfo Pasbar yang telah menerima kunjungan tim dari Yayasan Darul Hikmah Pasbar.

Muhajir berharap, momentum tersebut dapat memberikan manfaat bagi Yayasan Darul Hikmah baik dari segi kehumasan dan teknologi informasi di tingkat SD, SMP dan SMA Darul Hikmah Pasbar.(DDR)

Bupati Hamsuardi mengatakan sangat menyambut baik program yang dijalankan oleh pemerintah Nagari Talu di bawah kepemimpinan Pj Wali Nagari Talu Mahyudanil. Karena menurut Bupati Hamsuardi apa yang dilakukan oleh Nagari Talu dalam penanganan inflasi ini merupakan salah satu langkah yang baik dan harus dilanjutkan.

"Baru tadi pagi saya melakukan Rakor dengan pemerintah pusat. Membahas tentang inflasi ini. Bagaimana cabai dan bawang yang menjadi salah satu penyumbang inflasi di suatu daerah. Kita di Kabupaten Pasaman Barat khususnya Nagari Talu melakukan ini, dan ini patut ditiru," katanya.

Apalagi lanjutnya, kebutuhan bahan pokok suatu daerah sangat tinggi dan persediaannya sangat terbatas, sehingga akan mempengaruhi harga bahan pokok, sehingga terjadi inflasi. 

"Seandainya nagari menanam cabai dan bawang serta terpenuhi kebutuhan nagari Talu, maka inflasi akan akan bisa ditekan. Misalnya dari 2,2 ton yang dijelaskan oleh wali nagari tadi hasil produksi bawang di lima titik. Maka kebutuhan bawang di Talu atau Talamau ini bisa terpenuhi," katanya.

Ia berharap Nagari Talu terus melakukan inovasi yang sudah berjalan baik selama ini. Selain itu, nagari juga bisa mengajak para petani untuk bekerja sama. Jika selama ini menggunakan dana desa, sekarang bisa mengembangkan dana desa menjadi lebih baik.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Talu Mahyudanil menjelaskan jika saat ini ada lima titik lokasi kebun bawang Nagari Talu. Diperkirakan panen 2,2 ton dari 18 ribu rumpun yang berhasil.

"Ditanam sebanyak 20 ribu rumpun dan ada yang mati beberapa rumpun diperkirakan yang siap dipanen itu sebanyak 18 ribu rumpun. Jenis bawang yang ditanam merupakan bawang super yang bagus dan premium dengan harga diperkirakan 40 ribu rupiah per kg," jelasnya.(DDR)

Dilokasi pembangunan jembatan yang ada dilingkungan perumahan Harmoni Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Kota Padang sudah beberapa hari sudah tidak lagi ada kegiatan.

Disinyalir, pelaksanaan proyek tersebut sudah selesai. Namun, apakah sudah dilakukan Projek Hand Over(PHO) oleh rekanan kepada pihak Dinas PUPR Kota Padang masih menjadi pertanyaan publik.

Proyek Pemko Padang Diduga dikerjakan Perusahaan "Bodong" Dengan Mutu dan Kualitas Yang Patut di Pertanyakan

Sekarang ini, kondisi jembatan sudah sedikit mengkhawatirkan. Jalan beton yang dibangun sudah ada yang retak dan tanah timbunan sudah terkikis air yang mengalir.

Terkait hal itu, seorang pengamat pembangunan Ir. Sutan Hendy Alamsyah ikut mengomentari pelaksanaan proyek tersebut.

"Proyek yang dikerjakan PT.Dawas Gemilang Mandiri ini terkesan kejar tayang. Disinyalir rekanan tidak peduli mutu dan kualitas bangunan," ujar Sutan Hendy Alamsyah pada Selasa (24/1/2023) di Padang.

Kemudian, kata Sutan, apabila pekerjaan itu sudah di lakukan PHO oleh rekanan dan diterima pihak Dinas PUPR Padang, tentu akan menjadi kegaduhan dilingkungan masyarakat.

"Secara kasat mata, kita perhatikan proyek jembatan tersebut belum layak dilakukan PHO. Karena, bangunan terlihat masih banyak yang harus dikerjakan," terangnya.

Menurutnya, pada pelaksanaan yang terkesan kejar tayang itu rekanan terindikasi bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis. Ditambah lagi, lanjut Sutan, rekanan juga tidak perhatikan estetika atau kerapian pada struktur bangunan jembatan.

Contohnya, kata Sutan lagi, pada pekerjaan pembangunan jalan beton yang diduga kuat pelaksanaanya tidak sesuai speks dan teknis.

"Badan jalan sudah retak dan tanah urug sudah terkikis oleh air, hal ini tentu akan mengkhawatirkan terhadap mutu dan kualitas jalan beton," imbuhnya.

Alumnus Fakultas Teknik Ilmu Arsitektur Universitas Indonesia (UI) itu mempertanyakan kinerja konsultan pengawas terhadap pelaksanaan proyek jembatan tersebut.

"Dimana kehadiran konsultan pengawas saat rekanan melakukan pekerjaan.Kuat adanya indikasi pembiaran yang dilakukan Konsultan Pengawas terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan,"ujarnya lagi.

Dugaan pembiaran yang dilakukan konsultan pengawas tersebut menimbulkan asumsi publik, ada indikasi KKN yang terstruktur terjadi pada proyek tersebut, tegasnya.

Keberanian oknum yang diduga melakukan kecurangan pada proyek tersebut patut diacungi jempol. Karena, menurut informasi pekerjaan sempat didatangi oleh Walikota Padang Hendri Septa.

"Masa itu pasti Wako Hendri Septa turut ingatkan rekanan agar bekerja sesuai dengan kaedah dan aturan. Karena uang yang digunakan seyogyanya uang rakyat dan mesti berikan infrastruktur yang terbaik untuk masyarakat," tandasnya.

Tapi sayang, kata Sutan, peringatan Wako tersebut seolah tidak diindahkan pihak kontraktor dan konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya.

Selain masyarakat yang dirugikan, nama dan elektabilitas Wako Hendri Septa juga turut dipertaruhkan oleh Kontraktor pelaksana dan Konsultan Pengawas tersebut, cecarnya.

Parahnya, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Ir.Tri Hadiyanto di ikuti Kabid Bina Marga Harismen ST.MT terkesan juga tidak peduli akan nama baik Wako Padang Hendri Septa tersebut.

"Karena, Kadis dan Kabid itu saat dikonfirmasi media seakan enggan untuk menjelaskan perihal yang terjadi pada proyek tersebut," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Tri Hadiyanto dan Harismen dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Mentalitas oknum aparatur negara di Wilayah  Propinsi Sumatera Barat perlu dibenahi dengan baik, demikian sebut Mahdiyal Hasan SH.

Mahdiyal Hasan SH, Aktifis dan praktisi hukum ini mengatakan, seharusnya oknum ASN dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan bukan menunjukkan sikap-sikap arogansi.

Mahdiyal Hasan,SH. ,Aktivis dan penggiat hukum 

"ASN sebaiknya bersikap baik dan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku terutama terhadap tanda nomor kendaraan bermotor,"ujar Mahdiyal, Senin (23/1/2023) di Padang.

Hal ini diungkapkannya berkaitan dengan penampakan satu unit Mobil Inova Berwarna Hitam di SPBU Lolong.

Mobil Inova dengan plat nomor BA 1565 B (TNKB warna Hitam), terlihat tengah mengisi BBM (pertalite) bersubsidi.

Diduga pemakai mobil dinas merekayasa warna TNKB (BA 1565 B) dari merah menjadi hitam dengan tujuan agar leluasa menggunakan BBM Subsidi.

"Padahal Gubernur Sumbar telah menerbitkan edaran agar mobil dinas tidak menggunakan BBM Bersubsidi," tegas Mahdiyal.

Katanya, larangan tersebut seiring dengan terbitnya edaran Gubernur Sumatera Barat tertanggal 15 Maret 2022. Secara tegas surat itu merujuk pada edaran sebelumnya dengan Nomor 500/48/Perek-KE/2022 tertanggal 20 Januari 2022, ungkapnya lagi.

Keputusan ini berkaitan dengan upaya mengatasi lonjakan harga dan kelangkaan terhadap kebutuhan masyarakat akan komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi,ulas Mahdiyal.

Sebagai Pembina Tertinggi ASN di Sumatera Barat, Sekdaprov Hansastri diharapkan mampu menertibkan bawahannya demi terwujudnya pemerintahan yang bermartabat, pungkasnya.

Sumber (Antanews.com)

Kondisi fisik bangunan jembatan yang dikerjakan PT.Dawas Gemilang Mandiri mulai mengkhawatirkan. Diduga pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai speks dan teknis

Pasalnya, pelaksanaan proyek dibawah kewenangan Dinas PUPR Padang dengan menggunakan APBD Kota Padang TA 2022 itu disinyalir asal jadi. Mutu dan kualitas infrastruktur jembatan patut dipertanyakan.

Struktur bangunan jembatan tidak lurus dan tidak rapi, terlihat buram karena belum dicat

Saat dilokasi, Senin(23/1/2023), media menemukan beberapa kejanggalan terhadap fisik bangunan jembatan tersebut. Seperti, struktur bangunan yang kualitas betonnya diduga tidak sesuai speks dan terlihat tidak lurus dan tidak rapi.

Kemudian, jalan beton menuju jembatan diduga sudah retak dan tanah timbunan(urugan) mulai digerus air. Sehingga badan jalan yang baru dikerjakan itu terancam patah apabila sering dilalui kendaraan roda empat.

Selanjutnya, kondisi fisik jembatan dengan bentang 25 meter dan lebar kurang lebih 5 Meter itu saat ini sedikit mengkhawatirkan. 

Bangunan terlihat buram, karena belum diwarnai atau dicat. Kemudian masih banyak ditemukan kayu bekas bekisting yang menempel pada dinding fisik bangunan. 

Diduga, proyek negara yang digarap PT.Dawas Gemilang Mandiri dengan Konsultan pengawas PT.Triartha Nusa Engineering pada pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis. Sehingga mutu dan kualitas bangunan patut dipertanyakan.

Karena proyek dengan nomor kontrak 046/Kont-PJ/APBD/DPUPR/2022 senilai Rp3.259.341.300.00, kondisi fisik jembatan mulai ada yang berlobang. Khawatir jembatan beserta fasilitas pendukung tidak dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal untuk waktu lama.

Karena, jalan beton untuk menuju jembatan terlihat sudah retak, dan tanah timbunan jalan digerus air. Sehingga badan jalan menjadi rentan patah apabila sering dilalui kendaraan.

Beton yang digunakan untuk lantai kerja jembatan disinyalir tidak sesuai speks. Karena di pantau dari bawah jembatan, terlihat readymix (beton) yang digunakan mengandung bebatuan dengan besi beton yang sudah berkarat terlihat dari bawah.

Dengan struktur bangunan jembatan terlihat tidak lurus dan tidak rapi. Dan ada besi beton yang sudah berkarat untuk tulangan pada struktur juga terlihat terlihat dari luar menguatkan dugaan jembatan tersebut dikerjakan tidak sesuai speks dan teknis.

Semakin menjadi perhatian publik, setelah lebar jembatan yang dibangun pemerintah tersebut hanya sekitar 5 meter saja. Artinya, tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda empat sekaligus.

Apakah perencanaan pembangunan jembatan tersebut memang demikian?. 

Yang lebih anehnya, setelah media menyusuri alamat kantor PT. Dawas Gemilang Mandiri di Komplek Jondul IV Blok DD No.6, RT 01 RW 12 Kelurahan Parupuk Tabung, Kec. Kototangah, Padang.

Setelah media sampai ke alamat tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya tanda-tanda perkantoran, hanya rumah biasa. Kuat dugaan PT.Dawas Gemilang Mandiri merupakan perusahaan penyedia jasa kontruksi "bodong". Karena tidak memiliki alamat kantor yang sesuai dengan profil perusahaan tersebut.

Saat media menghubungi Erlan Sujanco yang diduga sebagai owner dari PT. Dawas Gemilang Mandiri via seluler 0813056xxx, untuk konfirmasi, ternyata nomor yang di profil perusahaan nya itu tidak aktif.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan informasi terkait proyek tersebut. Media juga upaya konfirmasi sampai berita ditayangkan.(cr)

Selain longsor, menurut informasi masyarakat sekitar, hujan lebat juga mengakibatkan meluapnya sungai Batang Sako di Indopuro, Pessel.

Akibat longsor, antrian kendaraan mengular disepanjang jalur itu menunggu selesainya pembersihan badan jalan yang tertibun material longsor.

Karena jalur yang tertimbun merupakan salah satu wilayah kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II(PJN Wil II) Sumbar. Saat media mengkonfirmasikan kepada Gustaf  Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari PJN Wil II Sumbar via telepon.

Gustaf mengatakan akan segera melakukan pananganan pada badan jalan yang tertimbun material tersebut.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Berasal dari keluarga dengan latar belakang anak pemilik perusahaan penyedia jasa kontruksi yang cukup tersohor di Padang, tentu menjadi beban sangat besar bagi Hendri Septa.

Demikian seorang politikus Kota Padang ,Syaiful Indra S.sos mengatakan menyangkut fitnah atau issu yang kerap menerpa Walikota Padang dan sering terdengar ditelinganya kader salah satu partai besar itu.

"Sebagaimana diketahui Hendri Septa yang saat ini menjabat Walikota Padang dan publik tahu memang merupakan salah satu keluarga inti dari PT. Arpex Prima Dhamor, perusahaan yang tidak asing namanya di Kota Padang ini" kata Syaful pada Jum'at (20/1/2023) di Padang.

Menuai Kontroversi, Kehadiran Wako Hendri Septa Disinyalir Tidak Serta Merta Ingatkan Rekanan Bekerja Sesuai Aturan

Terkait hal itu, saat ini banyak issue liar yang mengkait-kaitkan pekerjaan jalan yang ada di Kota Padang dengan Hendri Septa atau PT. Arpex Prima Dhamor tersebut, ungkapnya.

Bahkan, lanjut Syaiful, dimasa akan memasuki tahun-tahun politik ini, Hendri Septa terus dihujani fitnah. "Seakan-akan Walikota Padang ini berada di belakang setiap perusahaan yang jadi pelaksana proyek jalan di Kota Padang ini," ketusnya.

"Apalagi pasca Hendri Septa menjabat sebagai Walikota Padang, issue liar makin berkembang dilingkungan masyarakat dengan mengaitkan proyek jalan yang selalu ada peranan PT.Arpex," tandasnya.

Fitnah yang terus berkembang secara tidak bertanggung tersebut dikhawatirkan akan menjatuhkan elektabilitas sang Walikota kedepannya, ungkap Syaiful.

Bahkan ada issue mengatakan di belakang perusahaan yang baru munculan menjadi kontraktor pelaksana, diduga merupakan ada peranan PT.Arpex atau Hendri Septa, sebut Syaiful.

Ditambah baru-baru ini, Walikota yang dicintai dan dikagumi masyarakat Padang tersebut viral. Setelah dengan lihai mengendarai alat berat saat meninjau lokasi pekerjaan jalan Raya Kurao Pagang.

"Issue yang berkembang, ada peranan Wako terhadap pekerjaan yang dilakukan CV.Tunas Inti Jaya itu. Informasi beredar pekerjaan itu terlambat, dan dalam pelaksanaannya terindikasi tidak transparan dan labrak aturan oleh rekanan," ujarnya.

Tetapi, disaat itu Wako Hendri Septa tidak serta merta terlihat untuk mengingatkan kontraktor, agar bekerja sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku, ucapnya.

Menurut hemat Syaiful, dalam hal membantu Hendri Septa untuk menyongsong Pilkada Kota Padang di 2024 mendatang, tentunya masyarakat sangat mengharapkan peran serta Aparat Penegak Hukum(APH).

"Menyelamatkan Walikota dari fitnah yang tidak bertanggung jawab itu, peran APH sangat dibutuhkan untuk membuktikan Hendri Septa tidak terlibat baik secara langsung ataupun tidak," tandasnya.

Dengan adanya bantuan APH tersebut, kata Syaiful, untuk sebuah pembuktian terkait fitnah yang disebar secara tidak bertanggung jawab itu. Kemudian akan membersihkan Pilkada Kota Padang dari pelaku politik kotor.

Selain itu, sikap transparansi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Padang juga sangat dibutuhkan. Dalam rangka upaya menyelamatkan Hendri Septa dari fitnah atau issue yang tidak bertanggung jawab tersebut, pungkasnya.

Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi Walikota Padang Hendri Septa, dan pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Sebagian warga yang menyaksikan merasa kagum. Kagum terhadap kepiawaian orang nomor satu di Kota Padang itu disaat mengendarai Tendem Roller. Karena mungkin tidak semua orang mampu mengendalikannya.

Ada juga warga yang berpendapat sedikit menohok. Warga menilai, kalau yang dilakukan Hendri Septa tersebut merupakan sebagai pencitraan saja. Karena,Wako Hendri Septa disinyalir tidak serta merta memperingati kontraktor dalam bekerja harus mengikuti aturan yang berlaku.

Ketua LSM Awak : Proyek "Haram" Dinas PUPR Rugikan Uang Rakyat Berjalan Lancar di Kota Padang

Seorang pengamat pembangunan lulusan Fakultas Teknik,Ilmu Arsitektur Universitas Indonesia (UI) Ir. Sutan Hendy Alamsyah juga berikan pendapat dan pandangannya.

"Seharusnya kedatangan beliau bisa dijadikannya salah satu momentum untuk meningkatkan simpati dan kepercayaan warga, khususnya masyarakat Kota Padang ," kata Ir.Sutan Hendy Alamsyah pada Kamis(19/1/2023) di Padang.

Sutan Hendy menyebutkan, mestinya disaat itu Wako juga tidak lupa untuk memperingatkan kontraktor agar bekerja sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. 

Karena sebelumnya, sudah sering dipublikasi pelaksanaan proyek milik pemerintah Kota Padang oleh CV. Tunas Inti Jaya diduga menyimpang dari aturan dan spesifikasi teknis yang seharusnya, kata Sutan.

"Kenapa Wako harus mengingatkan kontraktor tersebut, karena biaya untuk proyek jalan itu merupakan hasil dari kutipan pajak warga. Jadi kontraktor harus memberikan infrastruktur yang layak dan terbaik untuk masyarakat," ujarnya.

Sutan Hendy lanjut mengatakan, kalau tujuan kedatangan Wako tersebut hanya untuk memberikan suntikan moral saja kepada rekanan agar semangat bekerja dan tidak serta merta mengingatkan. 

"Dikhawatirkan akan menimbulkan asumsi liar dikalangan masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Kemudian, katanya lagi, juga akan membuat luka hati masyarakat. Karena, itu sama saja secara tidak langsung Walikota ikut mendukung kecurangan yang dilakukan kontraktor, tegasnya.

"Sementara dugaan penyimpangan yang dilakukan CV. Tunas Inti Jaya disinyalir bukan rahasia umum lagi. Sedikit banyak masyarakat, khususnya warga setempat sudah mengetahui,"ketus Sutan.

Kata Sutan, rekanan(CV.Tunas Inti Jaya) tidak menyiapkan plang proyek sebagai identitas kegiatan dilokasi pekerjaan, ya itu sama artinya tidak ikuti aturan, ujarnya.

Menurut hematnya, kedatangan Walikota Padang pun kelokasi pekerjaan diduga tidak mempengaruhi kinerja CV. Tunas Inti Jaya yang terindikasi menyimpang dan labrak aturan tersebut, karena pekerjaan terus berlanjut.

" Karena, keberadaan plang proyek dilokasi sebagai bentuk layanan informasi publik, biaya pembuatannya begitu murah, tapi keberadaannya sangat dibutuhkan sebagai bentuk pekerjaan persiapan," jelasnya.

Tujuannya supaya masyarakat banyak mengetahui sekaligus bisa mengawasi pelaksanaan proyek tersebut. Buktinya, sampai saat ini, masyarakat masih bertanya besar APBD yang telah dihabiskan, siapa Kontraktor pelaksana. Kemudian nama perusahaan Konsultan Pengawas, dan masa pelaksanaan, dan informasi lainnya, cecar Sutan.

Kemudian secara teknis dan metoda, diduga CV. Tunas Inti Jaya juga terindikasi melanggarnya. Sebab informasinya, masyarakat juga menyaksikan penghamparan hotmix dilakukan saat cuaca gerimis dan diatas genangan air.

"Akibat dari penyimpangan itu, pembangunan infrastruktur yang dikerjakan menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khawatir tidak memiliki mutu yang setara dengan besar APBD yang telah dihabiskan," ujarnya.

Dan mirisnya lagi, pelaksanaan proyek jalan seakan tidak diawali dengan perencanaan yang matang. Keberadaan tiang listrik di tengah jalan menandakan perencanaan pada proyek tersebut tidak alot. 

"Faktanya, ditengah jalan yang baru diaspal tersebut terdapat tiang listrik. Disinyalir tiang listrik tersebut sangat berpotensi penyebab akan terjadinya lakalantas dijalur itu nantinya, kata Sutan.

"Semoga saja ada tangan hukum yang bisa menyentuh rekanan-rekanan yang disinyallir curang penyebab kerugian uang negara itu, pungkasnya.(cr)

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)