MR.com, Padang| Proyek polder kolam retensi asrama Polda dengan nilai anggaran Rp7.184.913.000,00, sumber dana APBN TA 2022 "terancam gagal mutu". Diduga proyek yang dikerjakan CV.Bulat Air tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan publik.
"Progres pekerjaan sampai sekarang baru mencapai sekitar 28 persen. Dan sisa waktu pelaksanaan hanya tinggal 30 hari," kata Ilyas Firman pada Selasa (29/11/2022) di lingkungan Gedung BWSS V Padang, jalan Khatib Sulaiman, Padang.
Kata Ilyas, sesuai perintah dan intruksi dari Dirjen SDA, bagaimanapun pekerjaan tersebut harus diselesaikan. Kerena untuk tahun depan tidak ada lagi uang negara untuk melanjutkannya, ucap Ilyas.
Selanjutnya PPK muda tersebut menjelaskan, target yang harus dicapai pada akhir Desember paling sedikit tercapai 40 persen.
"Kalau pekerjaan tidak selesai, bisa jadi akan terjadi pemutusan kontrak dengan CV.Bulat Air dan kemungkinan untuk selanjutnya BWSS V Padang yang melanjutkan," ulasnya.
Terkait pekerjaan, kata Ilyas ada pekerjaan yang sifatnya optimasi atau dihilangkan dan anggarannya dikembalikan ke negara.
Pekerjaan yang dioptimasi itu ialah pengadaan pompa air. Menurut keterangannya, pompa air tersebut dihilangkan atau dioptimasi,karena tidak ada manfaat atau fungsi dikolam tersebut.
"Saat banjir kemarin, terlihat genangan atau ketinggian air sama dengan air yang ada pada kolam retensi. Jadi, kemana air yang ada di kolam tersebut akan di buang," terang Ilyas.
Kemudian, menyangkut ada bekas galian tanah hitam berlumpur yang diduga digunakan itu. Ilyas menyebutkan sisa galian itu tidak akan dipakai tapi dibuang.
Dilain pihak, salah seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan SH mengkritik pedas pelaksanaan proyek tersebut,pada Rabu(30/11/2022) di Padang.
Aktivis muda itu menduga proyek milik Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) ini hanya dijadikan sebagai lahan mencari keuntungan oleh kontraktor pelaksana dan mungkin pihak-pihak terkait lainnya.
"Dirunut dari informasi terkait perjalanan proyek itu hingga hari ini. Semakin kuat dugaan kalau proyek negara ini hanya sebagai lahan basah bagi sekelompok oknum yang memiliki kepentingan," ujarnya.
Pekerjaan baru dimulai setelah tiga bulan sejak penandatanganan kontrak kerja dilakukan oleh CV.Bulat Air. Parahnya, CV.Bulat Air meletakkan pelaksana lapangan yang diduga kuat tidak paham dengan sistem pekerjaan secara administratif.
"Buktinya, saat dikonfirmasi media saja menyangkut progres fisik pekerjaan, pelaksana lapangan bernama Iwan itu tidak bisa menjelaskan. Kita curiga Iwan tidak memiliki sertifikasi sebagai pelaksana lapangan yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi pemenang tender" imbuhnya.
Yang semakin membuat publik jadi curiga, kata Mahdiyal, adalah selama 300 hari masa pelaksanaan yang disepakati, kontraktor hanya mampu mencapai progres dibawah 50 persen, seperti yang disampaikan PPK Ilyas Firman, terang Lawyer muda itu.
Kita berharap kepada penegak hukum agar proyek ini dijadikan salah satu prioritas untuk diusut. Karena menurut kami proyek milik BWSS V Padang ini terindikasi KKN dan merugikan keuangan negara, pungkasnya.
Media masih upaya mengumpulkan data-data informasi dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lain hingga berita ini ditayangkan.(tim)
