MR.com, Padang| Apabila pelaksanaan pekerjaan proyek menggunakan uang negara dikerjakan dengan benar oleh kontraktor. Dan konsultan supervisi, PPTK, atau pengawas dari dinas juga bekerja benar sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing.
Tidak dipungkiri, hasil pekerjaan yang berkualitas dengan mutu yang sangat baik akan tercapai. Dan sudah pasti masyarakat tidak akan kecewa.
Apa jadinya, kalau pekerjaan tersebut dilakukan diluar speks teknis dan labrak aturan..?
Baca berita sebelumnya: Masyarakat Kecewa Terhadap Mutu dan Kualitas Jalan Beton Pokir Dewan Kota Padang, Masih Seumur Jagung Sudah Rusak
Jalan Beton Pokir Rusak, Legislator PKS Muharlion "Berang" Minta Dinas Sanksi Kontraktor Pelaksana
Disinyalir itu yang terjadi pada pekerjaan pembangunan jalan betonisasi yang difasilitasi legislator Kota Padang dari Partai PKS H.Muharlion S.pd yang baru-baru ini menjadi sorotan tajam masyarakat.
.jpg)
Mahdiyal Hasan, SH, sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat bersuara sumbang menanggapi hal tersebut pada Jum'at (2/9/2022) di Padang.
Sehari sebelumnya, Yola selaku PPK dari Dinas PRKPP Kota Padang menyebutkan kalau pengawas dari dinas sendiri selalu ada dilapangan pada hari kerja untuk melakukan pengawasan.
Mahdiyal Hasan menilai, apa yang disampaikan oleh PPK tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta dilapangan. Yang membuktikannya jalan beton tersebut masih usia seumur jagung saja sudah rusak, ujarnya.
Menurutnya, jalan beton yang didambakan masyarakat tersebut tidak akan rusak secepat itu. "Jika pekerjaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada, dan benar-benar diawasi," terang Mahdiyal.
Mahdiyal menjelaskan, bahwa biasanya di struktural organisasi perusahaan ada seorang Quality Control. Memiliki tugas yaitu bertanggung jawab dalam memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaporkan kepada atasannya.
Apakah itu tidak dilakukan. Sementara untuk bisa menjadi pelaksana pada proyek negara. Rekanan harus menyerahkan daftar nama struktur organisasi perusahaan sesuai dengan ahli fungsinya.
Jadi kata Mahdiyal, apa yang disampaikan oleh PPK diduga tidak sesuai dengan faktanya. Itu hanya ungkapan pembelaan semata, dan publik pun menurut saya sudah memahami hal tersebut, ungkap Alumnus Fakultas Hukum Unand itu.
Bukan itu saja, bahkan untuk pengadaan plang proyek sebagai informasi identitas pekerjaan pun luput dari pengawasan PPK tersebut, ujarnya.
"Buktinya, informasi nilai pekerjaan, kontraktor pelaksana, konsultan supervisi dan nama dinas, hingga sekarang masyarakat luas pun disinyalir tidak mengetahui," ujarnya
Karena, pekerjaan berjalan diduga kuat tidak transparan. Hal ini menimbulkan asumsi liar publik, ada apa dibalik tidak transparansinya pekerjaan tersebut?, ungkap pengacara itu.
Jangan-jangan ada permainan kotor oknum dibalik ini semua. "Ada unsur kesengajaan pelaksanaan yang tidak transparan ini oleh sekelompok oknum dalam mencari keuntungan tidak baik,"ucapnya.
"Ya, dengan cara memanfaatkan kewenangan dan peranan yang mereka miliki masing-masing," ujarnya.
Mahdiyal menduga kecurangan pada pelaksanaan proyek negara ini bukan hanya terjadi pada Pokir Muharlion ini saja, tapi tidak tertutup kemungkinan terjadi juga pada Pokir dewan-dewan yang lainnya.
Sementara, dalam UU No 17 Tahun 2003, transparansi ditetapkan sebagai salah satu azas bahwa "pertanggungjawaban keuangan negara merupakan keniscayaan".
"Untuk itu pemerintah wajib transparan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara," tegasnya.
Masih banyak lagi aturan yang mengharuskan demikian. Karena, sumber dana yang disebut Pokir itu juga berasal dari APBD Kota Padang.
"Artinya, salah satu sumber dana dari pajak yang dikutip pemerintah dari hasil peras keringat masyarakat," ulasnya.
Dengan demikian, diduga kuat pekerjaan curang ini sudah direncakan. Dengan tujuan sama-sama memperoleh keuntungan dengan "kedok" demi kepentingan masyarakat, tandasnya.
Alangkah baiknya pemerintah membangun infrastruktur yang terbaik kualitas dan mutu nya untuk masyarakat. "Agar masyarakat dapat merasakan betapa bermanfaatnya jalan dari pokir tersebut untuk waktu yang lama, pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)
