MR.com,Padang| Masyarakat sangat mengharapkan Walikota Padang Hendri Septa untuk segera tangani isu keberadaan "Mafia Proyek" yang semakin membahayakan di Kota Padang.
Sebab keberadaan mafia proyek ini memiliki dampak yang luas terhadap keuangan negara dan mutu kualitas infrastruktur.
"Keberadaan mafia proyek di Kota Padang mengakibatkan kualitas hasil pembangunan tidak sepadan dengan anggaran daerah yang telah digunakan," kata Mahdiyal Hasan SH, tokoh pemuda dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Ahad(28/8/2022) di Padang.
Diduga Kabid Bina Marga dan Kadis "Bungkam", Mafia Proyek Mulai Beraksi di Kota Padang
Masyarakat khawatir, keberadaan mafia proyek ini didukung oleh pejabat publik dengan tujuan yang sama. Sama-sama memperoleh keuntungan yang tidak halal dari anggaran daerah yang mereka kelola, ujarnya.
Dikatakan Mahdiyal, salah satu contoh pekerjaan curang yang dilakukan mafia proyek dan disinyalir mendapat dukungan dari Kabid Bina Marga, (Harimen) dan Kadis PUPR Kota Padang (Tri Haryanto) sebagai pejabat publik dimaksud.
"Yaitu pada pekerjaan pengaspalan di jalan Sutan Syahrir, sangat kuat dugaan kalau pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai teknis dan spesifikasi oleh CV.Teknik Dirgantara. Namun, Kadis PUPR berikut PPKnya terkesan merestui kecurangan tersebut,"ujarnya.
Sebab, saat dikonfirmasi atau diberitahukan oleh beberapa awak media, kedua pejabat publik tersebut terkesan bungkam, seakan membiarkan kecurangan kontraktor tersebut berjalan terus, ungkapnya.
Seandainya, pekerjaan dilaksanakan dengan baik (sesuai perencanaan), kata Mahdiyal, infrastruktur yang dibangun dapat memiliki usia yang panjang, dan bisa dimanfaatkan masyarakat luas dengan waktu yang lama.
"Usia infrastruktur ini perlu dijaga, mengingat kondisi keuangan negara atau daerah yang sedang "bermasalah" Pasca Pandemi Covid lalu,"ulasnya.
Mahdiyal menyebutkan, demi mengoptimalkan hasil pembangunan, Hendri Septa selaku Walikota Padang dituntut untuk lebih mengawasi kinerja seluruh OPD.
Hendri Septa dinilainya perlu untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di sejumlah OPD. Pejabat yang ditempatkan harus memiliki loyalitas dan integritas," kata Alumnus Unand itu.
Karena, loyalitas dan integritas pejabat di OPD memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan daerah termasuk karir politik Hendri Septa selanjutnya, kata pengacara itu.
"Jika bersih-bersih di OPD sudah dilakukan, kita juga yakin proses pelaksanaan pembangunan juga akan bersih dan bebas dari Mafia Proyek,"tegas Mahdiyal Hasan SH.
Mahdiyal melanjutkan, secara politis, jangan sampai elektabilitas Hendri Septa yang terus meningkat terpengaruh oleh kepentingan para "Mafia Proyek".
Dan kemajuan Kota Padang pada tahun anggaran 2023 ini dipastikan akan menjadi tolak ukur bagi rakyat di tahun 2024, pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)
