MR.com, Padang| Sebagai pejabat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah I Sumbar (Kasatker PJN Wil I Sumbar) yang baru, Masudi ST, MT dengan tegas mengatakan tidak akan mentolerir rekanan yang melanggar aturan saat melakukan pekerjaan.
Hal ini dikatakan Masudi terkait dugaan PT.Acount Jaya Abadi tidak memfasilitasi para pekerjanya dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap diwaktu bekerja.
Setiap pelaksanaan pekerjaan selalu di haruskan menggunakan K3, demikian Masudi mengatakan dengan tegas saat dikonfirmasi media pada Ahad(24/7/2022) via telepon.
"Kecuali kalau pekerja itu sendiri yang tidak mau menggunakan fasilitas K3 yang disiapkan, dengan alasan menganggu ruang gerak akan dikenakan sanksi tidak di izinkan bekerja," ujarnya.
Berita terkait: Diduga PT.Apacount Jaya Abadi Abaikan Penerapan K3 Saat Bekerja, Pihak Satker PJN Wil I Sumbar Terkesan "Tutup Mata"
Namun, saat ditanya apa sanksi yang akan diberikan pihak Satker PJN Wil I Sumbar terhadap rekanan. Apabila ada temuan kalau rekanan yang tidak menyiapkan APD yang lengkap untuk para pekerja dan itu terjadi pada proyek yang ada dibawah pengelolaan Satker PJN Wil I Sumbar.
Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi ST,MT hingga berita diterbitkan belum memberikan komentar atau tanggapannya terkait hal itu.
Sebagai penggiat hukum dan Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat, Yatun SH mengatakan, sikap tegas yang dicerminkan Masudi sebagai pimpinan di Satker PJN Wil I Sumbar patut menjadi suritauladan atau percontohan bagi yang lainnya.
"Sebab, ketegasan dalam perkataan yang diucapkan Kasatker tersebut menjelaskan dalam melaksanakan proyek negara, baik instansi atau pun rekanan wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan," kata Yatun, Selasa (26/7/2022) di Padang.
Kemudian, lanjut Yatun, secara tidak langsung juga menjadi satu peringatan keras terhadap rekanan yang ada niat akan melakukan kecurangan dengan tujuan mencari keuntungan lebih.
Apalagi yang disampaikannya ini menyangkut keselamatan jiwa manusia. Menurutnya, Masudi sepertinya tidak akan berikan peluang kepada rekanan nakal yang tidak memfasilitasi pekerjanya dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan aturannya.
"Pengadaan atau penerapan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dilingkungan proyek merupakan salah satu pekerjaan persiapan yang harus dilakukan oleh kontraktor," imbuhnya.
Untuk mencapai hasil pekerjaan yang baik, dengan mutu dan kualitas yang diharapkan. Karena penerapan K3 yang sesuai aturan menjadi salah satu pendukung pada proyek yang tidak terpisahkan, kata Yatun.
"Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Itu disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," terangnya.
Lebih khusus lagi, kata Yatun, aturan K3 dapat kita lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3) yakni yang tercantum dalam Pasal 5 PP 50/2012,"tegasnya.
Kita berharap apa yang disampaikan oleh Masudi secara tegas itu dapat direalisasikan secara nyata. Karena ini akan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai pemimpin di Satker PJN Wil I Sumatera Barat, tukasnya.
Sebab, kalau hanya perkataan saja tanpa realisasi akan menimbulkan asumsi negatif dilingkungan masyarakat. Kalau pelaksanaan proyek di bawah Satker PJN Wil I Sumbar sarat KKN, pungkasnya.
Sementara, Anton selaku kontraktor pelaksana dari CV. Apacount Jaya Abadi hingga berita diterbitkan belum berikan penjelasan atau tanggapannya.
Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)
