Mitra Rakyat

Dalam Sidak tersebut Wabup Risnawanto membahas beberapa hal, diantaranya terkait pengadaan obat, penambahan tenaga dokter, tenaga pendukung, konstruksi bangunan, kerjasama BPJS, bangunan blok C dan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Pasbar.

Turut hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktur RSUD Ujung Gading, Camat Lembah Melintang beserta stakeholder terkait lainya.

Wabup Risnawanto mengatakan sidak dilakukan untuk melihat kondisi RSUD Ujung Gading secara langsung. Dari sidak tersebut terlihat masih banyak sarana prasarana yang harus dilengkapi, agar operasional rumah sakit tersebut semakin baik.

"Hari ini kita melihat situasi kondisi secara langsung. Untuk meningkatkan pelayanan, masih banyak yang harus kita lengkapi dan kita selesaikan. Ini tentunya menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama" ucapnya.

RSUD Ujung Gading yang belum lama mulai beroprasi itu masih memiliki banyak kekurangan dan kendala. Pertama, adalah kekurangan atau keterbatasan pengadaan beberapa obat. Keterbatasan pengadaan beberapa obat di RSUD Ujung Gading untuk sementara waktu dapat diatasi dengan mengunakan beberapa obat yang diperlukan dari gudang farmasi.

Pembahasan kedua yaitu mengenai kurangnya tenaga dokter umum dan dokter spesialis. RSUD Ujung Gading masih membutuhkan 1 dokter umum dan 3 dokter spesialis. Selain dokter, para tenaga medis dirumah sakit itu juga membutuhkan tenaga pendukung seperti asisten apoteker, juru masak, tenaga kebersihan, peralatan laundry, genset dan sebagainya.

Wabup Risnawanto menambahkan, perlunya menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memaksimalkan pelayanan. Sebab, hampir semua pelayanan publik telah menggunakan BPJS.

Disamping itu, Sekda Hendra Putra menjelaskan sebelum dilakukannya sidak, ia dan beberapa OPD terkait juga sudah melakukan rapat untuk membahas RSUD Ujung Gading. Dengan keterbatasan anggaran, cara atau solusi lain diperlukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berobat di pelayanan kesehatan itu. 

"Untuk memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan tentu memakan waktu dan anggaran yang besar. Permasalahan pengadaan obat, tenaga medis dan lainnya untuk sementara waktu bisa kita diskusikan dengan direktur RSUD Jambak. Akan dibuatkan Perbup berkenaan dengan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih maksimal. Berkenaan dengan kekurangan lain akan dianggarkan pada anggaran perubahan" jelasnya.

Selain itu, Direktur RSUD Ujung Gading Hajran Huda memaparkan, RSUD Ujung Gading telah mulai beroperasi pada 21 april 2022 dengan tenaga medis rumah sakit berjumlah 29 orang dan THL sebanyak 19 orang. Pasien umum yang sudah dirawat berjumlah 52 orang. (Ddr)

Dalam kunjungan itu Bupati Hamsuardi dan rombongan melakukan audiensi bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi, di Jakarta.

Kunjungan Hamsuardi ini dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman Barat pasca gempa yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Kehadiran kami kali ini adalah untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian, dalam rangka pemulihan pasca gempa di Pasaman Barat yang mengakibatkan sarana dan prasarana pertanian ikut terdampak, seperti jaringan irigasi terseir yang rusak,” kata Hamsuardi usai menemui Wamentan Harvick.

Ia mengungkapkan saat ini terdapat 193 unit jaringan irigasi terseir yang rusak dan 38 unit rusak berat akibat gempa, sehingga hal ini dapat mengganggu aktivitas petani di sawah. 

Bupati Hamsuardi berharap, Kementan dapat segera membantu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Terseir (RJIT) di Kabupaten Pasaman Barat agar produktivitas pertanian dapat kembali pulih.

"Kami sangat mengharapkan bantuan sehingga petani dapat beraktivitas kembali,” harapnya.

Tak hanya itu, Hamsuardi juga turut menyampaikan terimakasih kepada Kementan yang telah membantu pengembangan Sentra Kampung Buah Alpukat sebanyak 28 hektare, lengkap beserta sarana prasarananya. Selain itu, ia juga mengusulkan program 1000 desa sapi.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, pemerintah berkomitmen membantu upaya pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Menurutnya, hal ini penting dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan Nasional.

Ia menyampaikan, Kementan akan terus memantau perkembangan pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Pasaman Barat.

“Pak Bupati Hamsuardi memiliki visi misi pertanian yang sangat baik. Kedepan, saya bersama Pak Bupati akan terus meningkatkan sinergitas. Apalagi di Pasaman Barat ini capaian-capaian sektor pertaniannya cukup bagus sekali,” ungkap Wamentan Harvick. (DDR)

Kali ini proyek yang berada dibawah Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar menjadi sorotan tajam Roy Madea Oka alias Boni, Ketua Ormas PP Kota Padang. 

Pihak Terkait "Bungkam", Mahdiyal Hasan: Ada Indikasi KKN Terjadi Pada Proyek Jalan Dinas BMCKTR Sumbar

 

Boni menyebutkan kalau pekerjaan ini diduga kuat ada tindak KKN. Kenapa demikian, ucap Boni, karena tidak ada pihak berani melakukan penindakan terhadap pekerjaan kontraktor yang diduga tidak sesuai spesifikasi dan melanggar aturan itu, kata Boni pada Selasa(28/6/2022) di Padang.

"Melakukan penghamparan hotmix di bawah gerimis sudah tentu suatu kesalahan yang dilakukan pihak kontraktor. Karena suhu hotmix diduga tidak akan didapati sesuai spesifikasi. Dan ini akan berkaitan dengan mutu dan kualitas jalan yang dikerjakan," ujarnya.

Kemudian dugaan bekerja tidak sesuai kaedah hukum yang berlaku juga dibuktikan oleh PT. Citra Muda Noer Bersaudara. Karena, kontraktor (PT. Citra Muda Noer Bersaudara) saat melakukan pekerjaan disinyalir tidak transparan terhadap keuangan negara dan seluruh informasi yang ada proyek tersebut, imbuhnya.

Kata Boni, disinyalir pekerjaan jalan ini hanya sebagai objek mencari keuntungan saja bagi sekolompok oknum Dinas BMCKTR Sumbar dan rekanan. 

Karena, tidak satupun pihak pengawas dan Dinas BMCKTR Sumbar yang melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan kontraktor, ujarnya.

"Seharusnya, oleh konsultan pengawas dan Dinas BMCKTR Sumbar, terkait pada titik lokasi jalan yang penghamparannya hotmix dilakukan saat gerimis itu, seharusnya dilakukan pembongkaran,"imbuhnya.

Tapi tidak demikian adanya, kata Boni,  malah pekerjaan terus berlanjut. Dan sampai sekarang pun masyarakat banyak tidak mengetahui berapa uang negara yang dihabiskan. Sebab, tidak ada terpampang di lokasi pekerjaan plang proyek sebagai informasi publik, tandasnya.

Sepertinya kecemasan kontraktor, dinas terkait, dan konsultan pengawasan terhadap temuan kesalahan oleh Aparat Penegak Hukum(APH) nantinya tidak ada lagi, kata Ketua PP Padang itu.

Mungkin mereka sudah mempersiapkan cara untuk mengantisipasi dugaan yang akan ditemukan APH itu dengan cara tertentu, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kadis BMCKTR Sumbar Erasukma Munaf ST.MT, Kontraktor pelaksana Aung, dan PPTK Kegiatan, Yufrizal belum bisa berikan komentar terhadap konfirmasi media. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr dan tim)

Meskipun Eka sebagai PPK di kegiatan itu secara tegas pernah mengatakan, bahwa Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapan tersebut masih dikerjakan kontraktor yang terkontrak yaitu Parno (PT. Graha Bangun Persada).

Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan : Diduga "Permainan Kotor" Berjalan Lancar di Proyek Milik BWSS V Padang

Yang disampaikan Eka bertolak belakang dengan informasi yang masuk ke redaksi media baru-baru ini. Informasinya, pelaksanaan proyek milik Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) itu tidak lagi dikerjakan Parno, tapi tim teknis dari BWSS V Padang sendiri.

Sumber informasi menyebutkan, bahwa kontraktor pelaksana berganti di tengah perjalanan dan pekerjaan mengalami keterlambatan karena tidak ada dukungan quarry.

Narasumber yang tidak inginkan identitasnya dipublikasikan itu secara gamblang dan jelas mengatakan, kalau pekerjaan tersebut tidak lagi dikerjakan Parno, melainkan tim teknis yang dipimpin oknum salah satu pejabat BWSS V Padang, katanya pada Minggu (26/6/2022) di Padang.

"Pengakuan itu diucapkan sendiri oleh Parno pemilik dari PT.Graha Bangun Persada saat saya berbincang via telpon, kalau tidak salah dibulan mei kemarin," ujarnya.

Bahkan sumber memastikan kalau bukan Parno lagi yang mengerjakan proyek tersebut. Parno sendiri mengatakan kalau pekerjaan itu dilanjutkan oleh oknum pihak BWSS V Padang dengan membawa nama perusahaannya, kata Narasumber.

"Dalam pembicaraan itu juga terkuak, kalau pekerjaan terhambat lantaran tidak ada dukungan quarry material batu pada pekerjaan tersebut, tambahnya lagi.

Narasumber sendiri juga heran, apakah dalam masa tender dukungan quary yang legal atau memiliki izin tidak menjadi salah satu syarat khusus untuk memenangkan tender, ujarnya.

Semakin jelas kalau pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapan saat ini merupakan "bola panas" yang dikerjakan BWSS V Padang, dan ini patut menjadi salah satu bahan bagi Aparat Penegak Hukum kedepan, pungkasnya.

Sejak waktu lalu hingga sampai sekarang Parno sendiri pemilik perusahaan sudah dikonfirmasi via telpon belum bisa memberikan jawabannya.

Saat dikonfirmasi kepada Kepala Satker Yusma Elfita mengatakan pekerjaan masih dikerjakan pak Parno pada hari yang sama.

"Yang kami tahu dan sesuai kontrak yang bekerja Pak Parno. Tentang dukungan quarry, itu masuk proses tender, saat pelaksanaan sekarang yang jelas quarry nya berizin. Untuk lebih detailnya bisa dikonfirmasi ke PPK terkait,"ungkapnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Eka,PPK kegiatan terkait hal itu mengatakan "itu tidak benar", ungkapnya tegas. Media masih upaya konfirmasi pihak terkait hingga berita ini diterbitkan.(cr)

Namun, diduga kuat tidak satupun yang koperatif untuk bisa memberikan keterangan konfirmasi media tersebut, mereka terkesan memilih "bungkam". 

Seperti PPK Kegiatan Yufrizal akrab disapa Al saat dihubungi via telepon hingga saat ini belum bisa berikan penjelasannya terhadap pekerjaan yang dibawah pengawasannya itu.

Menyorot Pelaksanaan Proyek Jalan Dinas BMCKTR Sumbar, Diduga PT.Citra Noer Bersaudara Tidak Transparan dan Kangkangi Aturan

Kemudian, Aung menurut informasi lapangan merupakan pemilik dari PT.Citra Muda Noer Bersaudara. Hingga sekarang pun belum bisa berikan komentarnya terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan pada proyek tersebut.

Setali tiga uang, Kadis BMCKTR Sumbar Erasukma Munaf ST.MT juga demikian, sebagai pejabat publik diduga Kadis BMCKTR Sumbar tersebut juga tidak koperatif menjawab konfirmasi media.

Dengan "bungkam"nya tiga tokoh utama pada proyek ini makin menjelaskan ada dugaan "kongkalikong" dalam mencari keuntungan tidak baik pada proyek Dinas BMCKTR Sumbar itu. 

Meskipun masih dalam pelaksanaan, sudah terhendus adanya korporasi atau kegiatan Koropsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), demikian Mahdiyal Hasan SH. menilai terhadap kondisi pelaksanaan proyek tersebut saat ini.

Sebagai penggiat hukum dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan SH mengatakan ada hal yang diduga sengaja ditutup-tutupi oleh pihak terkait kepada terhadap informasi publik.

"Sebab, dengan diam membisunya pihak terkait, ini bisa menguatkan persepsi negatif publik, kalau perjalanan proyek tersebut itu tidak baik-baik saja," kata Mahdiyal pada Minggu (26/6/2022) di Padang.

Makin kuat dugaan kalau proyek tersebut hanya dijadikan sebagai objek mengumpulkan pundi-pundi saja, tanpa mengutamakan mutu dan kualitas pekerjaan, ujarnya.

Dengan demikian, kata Mahdiyal pihak terkait bisa dikenakan UU Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, pada Bab II pasal 2 dan pasal 3 nomor 31 tahun 1999, karena adanya dugaan korporasi yang merugikan keuangan negara.

Dipaparkannya, Pasal 2 ayat 1 berbunyi , (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dan Pasal 3, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Mahdiyal mengatakan bahwa sementara tujuan dari keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan good governance. 

"Dalam mewujudkan good governance, perlu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat, dan itu dipertegas dengan disahkannya UU KIP" tuturnya.

Dikhawatirkan akhir dari perjalan proyek ini mewarisi ending proyek Gedung Taman Budaya. Proses hukum dugaan kasus korupsi gedung tersebut saat ini masih berjalan, jangan sampai Dinas BMCKTR Sumbar kembali menjadi sorotan Aparat Penegak Hukum selanjutnya, pungkas, Mahdiyal Hasan.

Diketahui Pekerjaan Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III) dikerjakan PT.Citra Muda Noer Bersaudara senilai Rp 17.725.049.533,00.(Sumber LPSE Provinsi Sumbar. red).

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Sekretaris Komisi III DPRD Ali Nasir. SH mengatakan 5 atlet tersebut tergolong potensial. Hal ini jika menggunakan tolak ukur di Kejuaraan Daerah yang digelar tahun lalu.

"Belum fiks memang atletnya yang berangkat siapa saja. Tetapi kemungkinan 5 atlet yang dapat emas di Kejurda itu kami proyeksikan ke Kejurnas,” katanya, Minggu (26/6/2022).

Sekretaris Komisi III DPRD memasang target medali emas di Kejurnas Kungfu tahun ini. Pihaknya berharap anak - anak nya bisa menyabet medali di  cabang Kungfu

"Inginnya ya 5  emas semua. Ya kami ingin mengoptimalkan di  cabang seperti cabang Kungfu” tutup Ali Nasir. SH.

Kegiatan turnamen bola voli OPBS Cup ini diikuti sebanyak beberapa tim voli putri se Kabupaten Pasaman Barat

Dalam sambutannya, Sekretaris Komisi III DPRD Ali Nasir. SH menyampaikan salah satu alasan diijinkannya kegiatan open turnamen olahraga adalah karena saat ini Kabupaten Pasaman Barat sudah berada di Level 1.

“Alhamdulillah Covid nya sudah landai, konfirmasi positif sudah tidak ada dan berada di level 1, sehingga kegiatan open turnamen seperti ini dapat kembali dilaksanakan, ” Ucap Sekretaris Komisi III DPRD

Namun demikian, Sekretaris Komisi III DPRD Ali Nasir.SH menghimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati, mengingat ada virus varian baru (Omicron) yang penularanya lebih cepat dari varian sebelumnya.

Selanjutnya, dikatakan Sekretaris Komisi III DPRD Pasaman Barat Bola voli adalah salah satu cabang olahraga di tanah air yang banyak digemari oleh masyarakat dari semua kalangan, anak-anak sampai dewasa baik laki-laki maupun perempuan.

“Otomatis dengan banyaknya peminat kegiatan seperti ini kerap dilaksanakan di Nagari - Nagari  maupun Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, ” Tuturnya.

Ali Nasir. SH berharap, dari kegiatan seperti ini bisa melahirkan atlit-atlit berprestasi baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

“Alhamdulillah saat ini di Pasaman Barat sudah banyak melahirkan atlir-atlit yang mempunyai reputasi yang luar biasa, ” Ujarnya.

Terakhir beliau berpesan agar wasit dapat memimpin pertandingan dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya sehingga kegiatan turnamen dapat berjalan dengan lancar.

“Kalau wasitnya baik maka pertandingan akan baik, tapi kalau wasitnya tidak baik maka pertandingan akan kacau, ” Tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan mengatakan kegiatan turnamen  OPBS Cup ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan sudah menjadi agenda rutin Karang Taruna Nagari Kinali

Turut hadir Camat Kinali, Pj. Wali Nagari, Ketua Karang Taruna beserta tamu undangan lainya.

Terpantua media pada Pekerjaan Paket 1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Provinsi di KSPN Mandeh (PHJD Tahap III) dikerjakan PT.Citra Muda Noer Bersaudara senilai Rp17.725.049.533,00.(Sumber LPSE Provinsi Sumbar. red).

Pasalnya, di lokasi pekerjaan tidak ditemukan keberadaan papan informasi (plang proyek) sebagai bentuk transparansi dalam penggunaan uang negara pada proyek jalan tersebut, kata Mahdiyal Hasan SH, Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Sabtu(25/6/2022) di Padang.

Menurut Mahdiyal,  pengadaan untuk plang proyek merupakan keharusan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Karena, itu merupakan amanat yang ditegaskan oleh undang-undang (UU) dan Peraturan Presiden (Perpres), ujarnya.

"Pelanggaran yang dilakukan kontraktor yakni UU No 14 tahun 2008 tentang KIP dan Perpres No 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,"paparnya.

Selanjutnya, hal yang sangat luar biasa juga kita saksikan bersama-sama di lokasi pekerjaan. "Ditengah gerimis, pekerjaan pengaspalan badan jalan tetap dilakukan oleh kontraktor pelaksana(PT.Citra Muda Noer Bersaudara),"ujar pengacara muda itu.

"Kejadian luar biasa itu diduga diketahui oleh konsultan pengawas, sayangnya konsultan pengawas sendiri pun terkesan tutup mata terhadap pelanggaran tersebut," imbuhnya.

Dikhawatirkan kualitas dan mutu pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan masyarakat, katanya lagi.

Semantara menurut beberapa sumber, suhu merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas dan mutu pekerjaan pada pengaspalan, ungkapnya.

"Salah satu dampak yang terjadi apabila suhu tidak sesuai dengan spesifikasi adalah ikatan antar agregat dengan aspal tidak akan maksimal, sehingga bisa mengakibatkan aspal cepat sekali rusak, tandasnya.

Apabila dugaan pelanggaran ini tidak cepat dilakukan penindakan oleh Dinas BMCKTR, bisa dikatakan telah terjadi konspirasi yang akan merugikan keuangan nantinya, tegas Mahdiyal.

Untuk itu kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di Sumatera Barat agar ikut serta mengawasi pelaksanaan proyek tersebut, pungkasnya.

Lain pihak, Kimin yang merupakan salah seorang pengawas lapangan menjelaskan, bahwa untuk suhu aspal itu telah sesuai dengan ketentuan, pada Jum'at (24/6/2022) di lokasi pekerjaan.

"Sebab kami bekerja sesuai apa yang tercantum dalam dokumen saja," tegasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Anjangsana yang dilakukan Serda Asril selaku Banbinsa bersama aparat Kelurahan membahas tentang koordinasi untuk melakukan kegiatan gotong royong(Goro) bersama warga.

"Kita bersama aparat kelurahan membicarakan tentang koordinasi terkait kegiatan goro bersama masyarakat," kata Serda Asril, Sabtu (25/6/2022) di Bungus, Padang.

Rencananya sasaran utama goro yang akan kita lakukan bersama masyarakat ialah membersihkan saluran air parit yang tersumbat, tuturnya.

Kata Serda Asril, kita khawatir dengan kondisi cuaca sekarang ini. Saat ini sedang masuk musim penghujan, apabila parit-parit banyak yang tersumbat akan menyebabkan banjir di pemukiman masyarakat, imbuhnya.

Selain itu, Goro ini juga menjadi ajang memperkokoh persatuan antara sesama warga, Babinsa dan aparat kelurahan setempat, pungkasnya.(cr8)

Menurutnya, dalam satu pertandingan olahraga seperti sepakbola diakuinya tetap ada yang menang dan ada yang kalah. Namun sportivitas tetap diutamakan, khususnya bagi para pemain dan ofisial tim.

"Saya akan terus berjuang dan mengawal sampai dengan keluarnya kode desa untuk nagari persiapan di Kabupaten Pasaman barat," ujar Rezka Oktoberia melalui via telepon beberapa waktu lalu. 

Hasilnya 59 nagari persiapan sudah diberikan rekomemdasi untuk diterbitkan kode desa dan 12 nagari masih ditunda untuk dilakukan perbaikan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintah Nagari, Syaikhul Putra, S.STP, M.Si menjelaskan sampai dengan saat ini 59 nagari persiapan yang telah diberikan rekomendasi belum diterbitkan kode desa nya oleh kemendagri.

Ia melanjutkan, dalam rangka percepatan proses penenerbitan kode desa tersebut, anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 2 ikut berjuang melalui senayan.

"Tercatat sudah 2 kali srikandi dari komisi 2 gedung senayan tersebut ketika rapat meminta secara langsung kepada Mendagri untuk segera memproses penerbitan kode desa untuk 59 nagari persiapan di Kabupaten Pasaman Barat. Mudah-mudahan perjuangan Rezka Oktoberia tersebut bisa membantu percepatan proses penerbitan kode desa untuk 59 nagari persiapan di Kabupaten Pasbar," katanya.

Atas nama Pemda Pasbar, Syaikhul Putra mengucapkan terima kasih terhadap dukungan yang diberikan oleh anggota DPR RI tersebut. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar nagari persiapan di Pasbar segera defenitif. (Ddr)

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi didampingi Sekretaris Komisi III DPRD Ali Nasir. SH,Pj.Wali Nagari, Pemuda, Tokoh Masyarakat serta seluruh tim yang bertanding Putra dan Putri.

Dalam arahannya, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, mengatakan mendukung penuh kegiatan seperti ini dan mengapresiasi panitia yang sudah bekerja demi terwujudnya turnamen Futsal yang besar ruang lingkupnya se Sumbar - Riau

Bupati juga menyampaikan bahwa dalam bertanding tentu ada kalah dan menang, jaga sportifitas, jadikan ini sebagai wadah mencari persaudaraan Kata H. Hamsuardi

Senada dengan apa yang disampaikan Bupati Pasaman Barat  Sekretaris Komisi III DPRD Ali Nasir. SH juga menyampaikan junjung tinggi sportifitas dalam bertanding, kalah menang itu hal biasa dalam sebuah permainan dan tidak lupa (Aciak) Ali Nasir.SH menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Pasaman Barat yang sudah mensupport kegiatan ini hingga terlaksana dan berharap untuk cabang-cabang olahraga lain juga seperti ini, tutupnya.

Ketua TP PKK Pasbar Ny. Titi Hamsuardi yang menyambangi kantor Kesbangpol pada Kamis (23/6), memberikan apresiasi terhadap layanan paspor tersebut, dimana puluhan masyarakat Pasbar sudah mengantri untuk mengurus paspor keberangkatan umroh. 

"Ternyata layanan yang diberikan oleh Kesbangpol sudah semakin baik. Terlihat di lokasi sudah ada pemeriksaan kesehatan gratis, dan vaksin Covid-19 booster oleh Dinas Kesehatan, serta adanya layanan mobil unit dari Bank Nagari Simpang Empat untuk mempermudah proses pembayaran pembuatan paspor tersebut. Tentunya sangat membantu masyarakat terutama jemaah umroh yang sudah tidak muda lagi. Jika bapak dan amak kita ini harus ke Bukittinggi dan Kota Padang pastinya mereka lelah dan capek," kata Ny. Titi Hamsuardi.

Ia berharap, kerjasama antara Kesbangpol dan Imigrasi ini agar tetap berlanjut. Sehingga masyarakat Pasbar terus terbantu dengan pelayanan tersebut.

"Terima kasih tim Imigrasi Kelas II Agam yang telah memfasilitasi kami masyarakat Pasbar ini. Dan Terima kasih juga kepada Kesbangpol yang telah mau menambahkan beban kerja selain tugas pokok," ujar Ny. Titi Hamsuardi.

Sementara itu, Plh. Kaban Kesbangpol, Yosmar Difia menjelaskan jika pelayanan yang diberikan oleh kantor Imigrasi Kelas II yang bekerja sama dengan Pemda Pasbar ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sehingga pelayanan bisa diberikan dalam satu paket.

"Pelayanan hari ini dalam satu paket, ada cek kesehatan dan vaksin Covid-19 dari Dinkes dan pelayanan mobil unit dari Bank Nagari. Masyarakat ketika melakukan pembayaran bisa langsung di sana. Minat warga Pasbar sangat tinggi, hal ini terbukti pemohon paspor mencapai 130 orang selama 2 hari dan hari ini hari kedua dan masih banyak yang sudah antri untuk jadwal layanan berikutnya," kata Yosmar Difia. (Ddr)

Kegiatan layanan Eazy Paspor kerjasama dengan Pihak Imigrasi Kelas II Non TPI Agam ini dilaksanakan di Kantor Kesbangpol Pasbar selama dua hari 22 Juni - 23 Juni 2022 dengan jumlah masyarakat sebagai pemohon paspor sebanyak 130 orang.

Pada layanan kali ini, Badan Kesbangpol Pasbar juga bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Simpang Empat untuk kemudahan proses pembayaran berupa Layanan Mobil Keliling yang ditempatkan di Kantor Kesbangpol selama proses layanan.

Dengan adanya mobil keliling tersebut, setiap pemohon paspor bisa langsung melaksanakan pembayaran di Kantor Kesbangpol.

Sementara pihak Dinas Kesehatan Pasbar melalui Puskesmas Simpang Empat didampingi pihak Badan Intelijen Negara (BIN) Korda Pasbar juga ikut andil dengan melaksanakan kegiatan Vaksin Covid-19 serta pengecekan darah secara gratis untuk masyarakat pemohon paspor.

Bupati Pasbar melalu Plh. Kaban Kesbangpol Pasbar Yosmar Difia  menyampaikan bahwa layanan ini akan dilaksanakan secara berkala di kantor Kesbangpol, ini sebagai salah satu bentuk program visi dan misi kepala daerah terkait layanan terhadap masyarakat Pasbar.

"Sesuai dengan Visi Misi Bupati dalam mensejahterakan masyarakat Pasbar, layanan ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan," ujar Yosmar Difia.

"Animo masyarakat yang tinggi di Pasbar terkait kebutuhan Paspor dengan tujuan Umrah dan berwisata akan terfasilitasi oleh layanan Paspor ini, menghemat waktu dan menghemat uang. Apalagi dalam layanan saat ini kita juga dibantu Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Simpang Empat untuk melaksanakan program Vaksinasi dan cek kesehatan secara gratis," Lanjut Yosmar yang juga pernah menjabat sebagai Kabag Humas Pemkab Pasbar.

Dalam layanan kali ini juga disambangi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Zulkanedi Said dan Sekda Hendra Putra. Terlihat bagaimana kagumnya legislator asal Pasbar tersebut terhadap gebrakan yang dilakukan Badan Kesbangpol Pasbar di sela-sela peninjauan.

Sementara dari pihak masyarakat, terpantau bagaimana tingkat kepuasan dalam seluruh proses pengurusan paspor, mulai dari awal pendaftaran hingga ruang tunggu yang disiapkan sangat representatif dan proses pembayarannya bisa dilangsungkan di satu tempat sekaligus bisa melaksanakan cek kesehatan dan Vaksinasi.

"Terimakasih Pemkab Pasbar melalui Kesbangpol dan terimakasih Imigrasi. Kami bisa membuat paspor tanpa harus menempuh perjalanan jauh lagi, belum lagi," Sebut Mira, salah seorang pemohon paspor asal Koto Balingka.

"Kemudahan-kemudahan lain yang kami dapatkan hingga cek kesehatan gratis, semoga layanan ini bisa dilaksanakan secara rutin di Pasbar," harap Mira. (DDR)

Pasalnya, pekerjaan rehab yang dikerjakan CV. Alkomber Karya sebesar Rp 1,4 miliar itu terindikasi tidak menerapkan kinerja yang transparan. Karena, keberadaan papan informasi proyek (plang proyek) tidak sesuai dengan aturan.

Plang proyek sebagai informasi publik, hanya dibuat satu dan itu pun berada di belakang gedung kantor Walikota Padang yang sangat berpotensi tidak dilihat oleh masyarakat. 

Selanjutnya, terhadap penerapan Alat Pelindung Diri (APD) untuk para pekerja. Saat di lokasi pekerjaan masih terlihat para pekerja tidak menggunakan kelengkapan APD yang biasanya itu disebutkan dalam dokumen kontrak.

Terkait hal itu, Mahdiyal Hasan SH sebagai Aktivis Anti Korupsi dan penggiat hukum Sumatera Barat bicara sumbang menanggapinya.

"Kondisi itu sangat kontras bertolak belakang dengan penghargaan-penghargaan yang diperoleh oleh Pemko Padang sebagai salah satu Kota berprestasi terbaik yang ada di Republik Indonesia ini," kata Mahdiyal pada Kamis(23/6/2022) di Padang.

Mahdiyal menilai pelanggaran yang dilakukan kontraktor terhadap pelaksanaan proyek tersebut baik secara administrasi, speks dan aturan dapat nodai integritas Pemko Padang, bahkan Walikota Hendri Septa sekalipun.

"Sebab, bekerja dilingkungan gedung atau balai pemko tanpa mengacu pada aturan, jelas kontraktor sudah menodai integritas terbaik yang selama ini dimiliki oleh Pemko Padang,"ujar alumni fakultas hukum Unand itu.

Selanjutnya, informasi publik merupakan hak seluruh masyarakat yang ada, khususnya Kota Padang. Itu sebabnya pihak kontraktor harus memberikan informasi tersebut melalui plang proyek yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, imbuhnya.

Untuk itu kontraktor agar dan harus bekerja secara transparan dengan membuat papan informasi yang sesuai aturan. 

Dijelaskan Mahdiyal, seharusnya letak posisi plang proyek berada ditempat yang strategis dengan tujuan agar bisa dibaca oleh satiap masyarakat. Setidaknya berada di depan kantor walikota, bukan tersembunyi dibelakang, tegasnya.

"Kalau keberadaan plang proyek tersebut di belakang gedung tentu yang melihatnya hanya sedikit orang saja, itupun hanya orang-orang yang terkait proyek tersebut,"tutur pengacara muda itu.

Seterusnya kata Mahdiyal, untuk kelengkapan fasilitas APD. Mahdiyal menjelaskan itu merupakan hak setiap pekerja yang harus dipenuhi kontraktor.

Sebab, mereka berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Kita tidak dapat memprediksi kapan kecelakaan kerja terjadi, dan tidak ada jaminan untuk tidak akan terjadi kecelakaan kerja tersebut, ujarnya.

" Dalam melakukan pekerjaan, apalagi yang sifatnya sangat membahayakan jiwa. Kontraktor dan para pekerja hanya harus waspada dan hati-hati. Salah satunya dengan cara melengkapi tubuh mereka dengan APD yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)," ulasannya.

Apabila pihak kontraktor tidak memenuhi itu semua, kemudian tanpa ada teguran dari PPTK atau pihak terkait lainnya, kata Mahdiyal.

Jelas pelaksanaan proyek rehab gedung Walikota Padang ini patut dicurigai kalau ada indikasi KKN didalamnya. Dan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menjalankan fungsinya sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan negara, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat  Aminingdel. S. Pd. MM menyampaikan Perda 18 tahun 2012 Tetang tata ruang kab.pasaman barat akan dilakukan revisi menyesuaikan dengan permen ATR tahun 2022 tentang Tata cara KLHS yang terintegrasi dengan tata ruang,untuk saat ini progres dari KLHS untuk RTRW masih tahap pengumpulan data dan informasi yg nantinya akan di lakukan pengelolaan data dan analisis.

Anggota DPRD menyampaikan Dari kunjungan ini banyak hal hal baru yg lebih kreatif dalam pemanfaatan limbah menjadi nilai ekonomis, kata Baharuddin.

Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, H. Erianto, SE menyampaikan berdasarkan adanya surat masuk ke DPRD Pasaman Barat beberapa minggu lalu, terkait permasalahan tersebut, pada hari ini Jumat 17 Juni 2022, DPRD memanggil kedua belah pihak yang bersangketa untuk bermediasi di DPRD Pasaman Barat.

"Kami memfasilitasi audensi mediasi antara masyarakat adat Datuk Misa Bumi Kampung Bungus dengan Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo, mediasi ini guna mencari solusi penyelesaian persangketaan antara kedua belah pihak," katanya.

Belum ada pengambilan keputusan dalam audensi mediasi yang difasilitasi DPRD Pasaman Barat ini, namun hasil dari mediasi itu akan diteruskan ke Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

"Kita akan teruskan hasil mediasi ini ke Bupati Pasaman Barat, karena yang berwenang dalam mengambil keputusan permasalahan ini adalah Bupati. Kita bearap Bupati Pasaman Barat bisa mengampil keputusan yang tepat, supaya persangketaan antara masyarakat ini bisa diselesaikan," ujar Erianto.

Sebelumnya, masyarakat adat Datuk Misa Bumi Kampung Bungus Nagari Aia Gadang mengklain, bahwa sekitar enam ratus hektare lahan perkebunan kelapa sawit, yang saat ini masih dikuasai oleh Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo, merupakan tanah ulayat mereka.

Saprudin Dt Misa Bumi Kabung Bungus menyampaikan, sebagian dari lahan yang sudah diusahakan Kelompok Tani Bali Group KUD Aia Gadang Saiyo sejak tahun sembilan puluhan itu, merupakan ulayat kaum Datuk Misa Bumi.

"Saat ini, kami ingin menguasai kembali tanah ulayat kami yang diambil Kelompok Tani Bali Gruop KUD Aia Gadang Saiyo, kami tidak pernah menyerahkan tanah ulayat kami ini ke mereka," kata Saprudin.

Sementara itu, Ade salah seorang perwakilan dari Kelompok Tani Bali Group menyampaikan, bahwa lahan yang saat ini mereka kuasai sudah memiliki sertifikat hakmilik atas nama anggota Kelompok Tani Bali Group.

"Lahan kami sudah bersertifikat hak milik dan memiliki legalitas yang jelas, kami berharap pemerintah bisa membantu menyelesaikan persoalan ini, supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini," ujar Ade. (Rls)

Wakil rakyat dari latar belakang Anak pesisir Pantai  ini menjelaskan bahwa penyakit demam berdarah adalah penyakit demam akut yang disebabkan oleh virus dengue . Virus ini masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini dapat mengganggu sistem pembekuan darah dan pembuluh darah kapiler, sehingga dapat menyebabkan perdarahan.

"Pada musim hujan populasi nyamuk demam berdarah meningkat karena banyaknya tempat berinduk Nyamuk Aedes Aegypti sehingga nyamuk Aedes Aegypti mudah berkembang, dan semakin potensial menggigit anak dan remaja sehingga akhirnya terjangkit demam berdarah,” kata Endra Yama Putra. S. Pi  via telpon Jum'at (17/06/2022).

Meski demikian, kondisi tersebut dapat dicegah jika kita bisa menutup sumber-sumber genangan air pada lingkungan rumah. Selain itu, menguras dan menyikat bak mandi dan menaburkan bubuk abate tempat yang ada genangan air.

“Cepat menutup segala tempat penampungan air seusai hujan turun, lalu menguras dan menyikat bak mandi serta memberikan bubuk abate ke tempat-tempat yang menampung air gentong air, vas bunga, kolam, di sekitar tempat bermain anak. Singkatnya memang, upaya itu seperti menjalani prinsip 3M untuk mencegah demam berdarah,” terangnya.

Selain genangan air yang menjadi tempat berkembang biak, lingkungan kotor setelah banjir juga menjadi lingkungan favorit bagi para nyamuk. Sehingga dibutuhkan kerja keras untuk membersihkan lingkungan agar terhindar dari demam berdarah. Untuk menghindari gigitan nyamuk dewasa dapat dilakukan dengan fogging.

“Jika faktor lingkungan sudah bersih, maka mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi dan vitamin dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi anak-anak dan remaja,” katanya. 

"Sebagaimana diketahui, kasus pertama yang telah dilaporkan Ketua DPRD Kabupaten Solok tersebut adalah terkait dugaan pelanggaran reklamasi Danau Singkarak yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 3,3 miliar," kata Defrianto, Jum'at (17/6/2022) di Padang.

Ketua DPRD Dodi Hendra Laporkan Bupati Kab.Solok ke KPK Terkait Dugaan Korupsi

Bahkan dengan tegas Dodi Hendra telah memaparkan bahwa, "Di mana penanggung jawab dari PT. Kaluku Indah Permai dan CV. Anam Daro ini adalah sanak keluarga dari Bupati Solok Epyardi Asda", jelasnya.

Defrianto meneruskan, kasus kedua yang telah dilaporkan Dodi adalah terkait hibah jalan eksisting ke Kawasan Wisata Chinangkiek yang merupakan daerah wisata milik pribadi Epyardi Asda, yang diduga kerugian negara mencapai Rp 13,1 miliar.

Selanjutnya, kata Defrianto, kasus ketiga yang dilaporkan Dodi Hendra ke KPK berkaitan, Bupati Solok diduga kerap memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemda Kabupaten Solok untuk melakukan rapat dan pertemuan di daerah wisata Chinangkiek milik pribadi Epyardi Asda tersebut.

Menurutnya, Dodi juga telah memaparkan dalam laporannya bahwa rapat-rapat SKPD Solok diduga menghabiskan total dana APBD Kabupaten Solok sebesar Rp 1,2 miliar.

Selain itu sebagaimana dirilis, Ketua DPRD Kabupaten Solok itu mengatakan bahwa kawasan wisata tersebut juga diduga belum memiliki izin dan analisis dampak lingkungan (amdal) wisata.

Defrianto Tanius mengatakan, kita dari LSM AWAK menilai laporan Dodi Hendra layak untuk ditindaklanjuti secara serius oleh KPK sebab sebagai pelapor yang bersangkutan juga adalah Ketua DPRD Kabupaten Solok.

"Menyandang status sebagai Ketua DPRD Kabupaten Solok, sebagai pelapor Dodi Hendra merupakan sosok yang paling kapable dan bertanggung jawab menyikapi pelaksanaan tata pemerintahan di Kabupaten Solok," ujarnya.

Yang sangat kita sesalkan kenapa laporan Dodi Hendra ini tidak dilakukan berdasarkan kelembagaan (DPRD Kabupaten Solok),pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

TIM PORA yang berjumlah 25 personil ini terdiri dari Unsur Kesbangpol dan Pemda kabupaten Pasaman Barat serta unsur kecamatan setempat, dari Unsur Imigrasi, Unsur TNI-POLRI, Unsur Pengawas Tenaga Kerja Sumbar, Unsur Pemda dari Disnaker, Unsur Kejaksaan serta Unsur BIN Korda Pasbar.

Dijelaskan Plh. Kaban Kesbangpol Yosmar Difia, SE. MM., kegiatan tersebut dimulai dari titik kumpul Kantor KESBANGPOL Pasbar dilanjutkan via darat ke pelabuhan Air Bangis. Selanjutnya menggunakan 2 (dua) unit Kapal laut menuju Pelabuhan Teluk Tapang dan dilanjutkan dengan kendaraan yang telah dikondisikan ke lokasi tambang milik PT. Gamindra.

"Agenda Operasi Gabungan ini sudah menjadi agenda rutin yang sudah direncanakan dari beberapa waktu yg lalu", ujar Yosmar Difia.

"Untuk Ketua Operasi Gabungan kali ini dipimpin langsung oleh Kabid Inteldakim Kanwil Kumham Sumbar, bapak R. Hartono dan untuk pihak penanggungjawab di lokasi tambang adalah dengan Kepala Teknik Tambang PT. Gamindra bapak Alamsyah", jelasnya lagi.

Yosmar Difia juga menjelaskan bahwa hasil Operasi Gabungan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dokumen Tenaga Kerja Asing sejumlah 24 orang, semuanya memiliki dokumen lengkap.

"Didapatkan data jumlah tenaga kerja yg bekerja saat ini pada PT. Gamindra berjumlah 79 orang dengan komposisi 24 orang Tenaga Kerja Asing, 55 orang Tenaga Kerja Lokal yg 25 orangnya berasal dari Air Bangis dan sekitarnya", terangnya.

Selanjutnya Yosmar Difia juga menyebutkan bahwa tujuan Operasi Gabungan tersebut adalah untuk memeriksa kelengkapan dokumen tenaga kerja terutama tenaga kerja asing serta sekaligus pembinaan.

"Tujuan operasi gabungan ini untuk memeriksa kelengkapan dokumen tenaga kerja terutama TKA, dan selama Operasi situasi dan kondisi di lokasi Operasi Gabungan cukup aman dan terkendali", tutup Yosmar Difia. (DDR)

Sebagai Babinsa di kelurahan tersebut, Serda Bakar memberikan edukasi tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif kepada salah seorang warga bernama Anto.

Serda Bakar mengedukasikan agar masyarakat bisa memanfaatkan halaman rumah mereka untuk dijadikan sumber pangan dan menambah pendapatan keluarga.

"Sebagai Babinsa di Kelurahan Bungus Selatan, kita merasa bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan warga binaan yang ada wilayahnya," demikian Serda Bakar mengatakan, Kamis(16/6/2022) di Padang.

Seperti yang kita sampaikan kepada Anto warga RT01/RW01 yang kebetulan memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk sumber pendapatan, katanya.

Kita menayarankan kepada warga tersebut untuk menanam sayur-sayuran. Dan beliau pun mengikuti saran tersebut, sekarang Anto sudah memiliki perkebunan kecil di rumahnya, tutur Serda Bakar.

"Yang utama bagi keluarga Anto, kebun kecil tersebut bisa mengurangi pengeluaran terhadap kebutuhan pokok. Menunjang pasokan gizi keluarga dan menambah pendapatan," ulasannya.

Kita berharap untuk warga lainnya, kegiatan positif yang dilakukan Anto dapat dijadikan contoh, pungkasnya.(cr8)

Betapa tidak, dari dua orang Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat(Kapolda Sumbar). Masing-masing memiliki penafsiran dan pemahaman hukum yang saling bertolak belakang, demikian Defrianto Tanius warga Kota Padang mengatakan Kamis(16/6/2022) di Padang.

"Saat Kapolda Sumbar dijabat oleh Irjen Pol. (Purn) Fachrizal, Polda Sumbar menangkap dan menahan sejumlah pegawai BPN yang disangka memalsukan dokumen," kata Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defrianto Tanius.

Kemudian ketika Kapolda Sumbar dijabat oleh Irjen Pol. Tony Harmanto, Ditreskrimum Polda Sumbar membekuk empat tersangka berinisial EPM, LH, MY, dan YS, ujar Defrianto.

Defrianto memaparkan, Dirreskrimum Polda Sumbar Kombes Pol.Imam Kabut Sariadi saat itu mengungkapkan, penangkapan pelaku berdasar laporan polisi nomor LP/182/IV/2020/SPKT-Sbr tanggal 18 April 2020 dengan pelapor atas nama Budiman dan LP/208/V/2020-SPKT Sbr tanggal 13 Mei 2020 yang dilaporkan Adrian Syahbana.

Kemudian, dinilai berhasil dalam memberantas mafia tanah. Bahkan Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI memberikan penghargaan kepada Polda Sumbar masa itu, ulasnya.

"Disinyalir kasus tanah seluas 765 Hektar tersebut akan kembali menimbulkan kegaduhan dan keresahan bagi penduduk Kota Padang, apalagi bagi yang telah mendirikan bangunan,"ujarnya.

Namun ibarat wasit yang dipastikan  memiliki penafsiran dan pemahaman hukum yang mandiri, Irjen Pol. Teddy Minahasa sebagai Kapolda saat ini  merupakan tempat tumpuan harapan masyarakat Sumbar, khususnya Kota Padang, tutur Defrianto Tanius.

Sebab, Kapolda Sumbar Teddy Minahasa dapat menjadi penentu dan penilai terhadap keputusan dua orang kapolda sebelumnya, ungkap Defrianto.

Saat ini, warga dan atau kalangan almarhum Lehar memiliki harapan besar terhadap kepastian hukum atas lahan yang menjadi polemik tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Ada beberapa hal yang menurut Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Defrianto Tanius patut menjadi perhatian publik dan dipertanyakan.

Dalam dugaan kasus korupsi KONI Kota Padang, menurut Defrianto Tanius Kejaksaan Negeri Padang sudah salah kaprah dan ada yang diduga ditutup-tutupi, pada Rabu(15/6/2022) di Padang.

"Pasalnya, sebagai tersangka Agus Suardi pernah menyatakan bahwa pencairan dana hibah dengan peruntukan kepada PSP bertentangan dengan Permendagri No 22 Tahun 2011 dan kemudian diakali dan dititipan melalui KONI Padang," ujar Defrianto.

Bahkan tersangka Abin yang saat itu juga menjabat sebagai Bendahara di PSP Padang mengatakan bahwa tidak ada nomenklatur untuk PSP Padang di KONI Padang, ungkapnya.

"Seharusnya yang menjadi inti permasalahan adalah proses dana tersebut dapat dikeluarkan dari KAS Daerah,"tegas Defrianto.

Artinya, jelas Defrianto, jika benar pemberian dana hibah untuk PSP Padang telah dilarang berdasarkan Permendagri dan "diakali" dengan dititipkan melalui KONI Padang, yang harus bertanggungjawab dalam kasus ini tentu saja Tim Anggaran di Pemko Padang.

Kejari Padang tidak dapat menuntut Agus Suardi CS bersalah dalam dugaan Kasus Korupsi KONI Kota Padang, sebelum Proses Pencairan Dana Hibah tersebut terurai dengan jelas, paparnya.

"Ibarat aliran air, dugaan korupsi KONI tersebut berada di hilir, sementara hulunya yaitu  proses pencairan dana hibah dari Pemko Padang," ulasnya.

Dijelaskannya, apalagi Agus Suardi sempat mengungkap bahwa sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Mahyeldi Ansharullah menjabat Walikota masa itu.

"Disebabkan seluruh  pernyataan Agus Suardi telah menjadi konsumsi publik, Kejari Padang sebagai penyidik dan penuntut harus mengusut sampai tuntas," tegas Ketua LSM Awak tersebut.

Jangan sampai ada fakta hukum yang terpotong dan tidak termanfaatkan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)