MR.COM, Pasbar -- Puluhan mahasiswa Pasaman Barat (Pasbar) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pasbar menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (20/05). Tuntutan itu disampaikan di depan kantor bupati setempat dan berlanjut di gedung DPRD Pasbar.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi dalam menjawab tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengucapkan terimakasih, atas aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Ia mengatakan, hal tersebut juga merupakan sebagai upaya menjawab secara langsung permasalahan yang disampaikan sekaligus sebagai instrospeksi bagi dirinya sebagai pimpinan daerah.
"Saya yakin dan percaya apa yang disampaikan mahasiswa ini adalah demi kepentingan kita semua. Apapun yang kalian sampaikan juga sebagai introspeksi saya dalam membangun Pasbar," ucap Hamsuardi.
Mengenai tenggang waktu yang diberikan atas tuntutan tersebut lanjutnya, tidak bisa diselesaikan dalam tujuh hari. Ia meminta kelonggaran waktu, karena menyelesaikan sebuah permasalahan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak tentu tidak mudah.
Bupati Hamsuardi setuju atas tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar yang mengecam tindakan pabrik-pabrik sawit yang memanfaatkan isu tentang larangan ekspor produk minyak sawit dan CPO sehingga memutuskan harga Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak dan sudah dilakukan pemeriksaan terkait hal itu.
"Kami mendapat kabar, harga sawit menurun pada hari Sabtu sebelum lebaran. Sudah kita cek ke beberapa pabrik, bahkan ada satu pabrik yang tidak membongkar sawit lebih kurang 300 truk yang menyebabkan terjadinya hal ini. Buah yang menumpuk, ada yang tidak terjual dan lain sebagainya. Pemkab Pasbar bersama DPRD akan menindaklanjuti secara tegas sebagai jawaban atas poin tuntutan pertama dan kedua," ujar Hamsuardi.
Selain sawit, harga pupuk di Pasbar juga mengalami kendala. Biasanya berkisar diantara harga 180, saat ini mencapai 400. Seperti permasalahan sawit, permasalahan harga pupuk juga harus ditindaklanjuti.
"Insyaallah, hari ini juga kita akan ke lapangan untuk meninjau secara langsung. Berapa harga beli, berapa dia jual, dan kemana akan dia jual. Kepada masyarakat, mari kita awasi bersama," lanjutnya.
Tuntutan aliansi mahasiswa mengenai pencopotan Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Pasbar yang tidak mampu mengatasi permasalahan harga sawit, tentunya akan dilakukan evaluasi terkait jabatan yang ia emban. Jika terjadinya penyelewengan dan bekerja tidak semestinya maka jabatan tersebut harus bersedia dicopot.
Selanjutnya, tuntutan Aliansi Mahasiswa Pasbar mengenai penetapan Wali Nagari induk sudah dianggarkan di seluruh nagari. Kordinasi dengan kementerian tetap terjalin, terutama mengenai nagari yang diusulkan untuk pemekaran.
Disamping itu, Koordinasi Umum Aliansi Mahasiswa Pasbar Fardian Pratama menjelaskan masyarakat Pasbar sangat bergantung terhadap harga sawit dan harga pupuk. Meskipun Presiden telah membuka larangan ekspor produk minyak sawit, namun tidak ada pernyataan mengenai jaminan harga sawit yang menjadi harapan masyarakat Pasbar. Ia ingin pemerintah memikirkan harga sawit dan juga permasalahan lainnya. (Ddr)
