MR.COM, Pasbar -- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pasaman Barat. Kunjungan kerja ke Pasaman Barat untuk meninjau persiapan rekontruksi insfrastruktur dan Huntara pasca gempa pada 25 Februari lalu.
Rombongan Komisi V DPR RI yang diketuai oleh Andi Iwan Darmawan Aras itu didampingi oleh anggota komisi V, pejabat dari Kementrian PUPR, Kementrian Perhubungan, Kemendes PDTT, Basarnas, dan BMKG.
Hadir dalam rapat tersebut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, Bupati Pasbar Hamsuardi, Bupati Pasaman Benni Utama, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto, Forkopimda, kepala OPD dan stakeholder terkait lainnya, yang digelar di ruangan auditorium kantor bupati setempat, Senin (18/04).
Pada rapat Bupati Pasbar Hamsuardi dan Bupati Pasaman Benni Utama memaparkan kondisi masyarakat Pasaman Barat dan Pasaman pasca gempa.
Bupati Hamsuardi mengatakan jika kerusakan yang dialami akibat gempa, sangat luar biasa baik korban maupun kerusakan berbagai sarana infrastruktur.
Selanjutnya kerusakan terjadi pada bangunan, pemukiman masyarakat, fasilitas pendidikan, fasilitas Kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas sosial, infrastruktur dan juga fasilitas pendukung aktivitas pemerintah seperti bangunan perkantoran.
"Untuk data khususnya kerusakan rumah saat ini masih terus kami validasi untuk akuratnya yang akan dijadikan dasar kebijakan pemerintah dalam penanganan selanjutnya. Kondisi saat ini masyarakat yang rumahnya rusak berat masih berdiam pada tenda dan huntara yang dibangun disekitar rumah. Sementara di beberapa kampung atau jorong masih ada masyarakat yang terkonsentrasi pada tenda-tenda komunal, khususnya di Simpang Timbo Abu, Mudiak Simpang dan Tanjuang Aro,"kata Hamsuardi.
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah melalui Dirjen Rehab Rekon BNPB, untuk membantu perbaikan kerusakan rumah masyarakat, klasifikasi berat akan diberi bantuan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan untuk klasifikasi sedang dan ringan diarahkan manjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Atas kebijakan ini, memang menjadi suatu kewalahan juga bagi Pemerintah Daerah, sebab kemampuan keuangan Pemerintah Daerah tentu sangat terbatas.
"Namun hal ini akan menjadi sebuah tanggungjawab bagi kami untuk kami prioritaskan. Untuk hal ini kami akan berupaya juga meminta bantuan dari Pemerintah dan para donatur,"katanya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Benni Utama mengatakan, di wilayahnya terutama di Malampah mengalami kerusakan yang cukup parah, hampir sama dengan Kabupaten Pasaman Barat. Ruas jalan utama sepanjang lokasi gempa di Kecamatan Talamau dan Kecamatan Pasaman merupakan jalan Provinsi. Jalan tersebut menuju ke Kabupaten Pasaman. Pengalaman pada saat gempa, ruas jalan ini merupakan jalur utama mitigasi bencana. Lalu lintas pengungsian, distribusi bantuan dan monitoring keadaan melalui jalan tersebut.
Sehingga, lanjutnya terjadi kepadatan, kemacetan, hal ini karena lebar jalan ini sangat kecil. Pada kesempatan yang baik ini, kami bermohon, sekiranya Pemerintah Pusat dan Propinsi berkenan membantu pelebaran ruas jalan ini. Apalagi informasi BMKG, wilayah ini termasuk rawan bencana gempa.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah juga mengiyakan apa yang disampaikan oleh dua bupati yang berada di wilayah kerjanya. Ia juga terus berupaya hadir di tengah masyarakat mendampingi daerah menangani bencana ini.
"Ketika Menteri PUPR meninjau bahwa semua infrastruktur yang rusak akan diperbaiki lagi termasuk perkantoran. Kami juga berharap edukasi tentang bangunan tahan gempa diberikan kepada masyarakat,"katanya
Ia juga meminta dua bupati tersebut membuat Perda tentang bangunan tahan gempa.
Mendengarkan pemaparan Bupati Pasbar Hamsuardi, Bupati Pasaman Benni Utama dan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan Aras menjelaskan memang Kunker pada hari itu fokus untuk mendengarkan dan memprioritas wilayah bencana.
"Kami bersama tim datang memberikan dukungan moril dan materil terutama tentang pembangunan yang berada di pengawasan Komisi V," katanya.
Ia bersama tim datang untuk mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan lintas sektor yang telah dilakukan dalam menangani bencana hingga pemulihan.
"Makanya kami siap mendukung apapun yang dibutuhkan oleh kementerian yang berada di wilayah kerja kami,"ujarnya. (Ddr)
