Rido Sebut Tidak Ada Pembuatan Direksikeet Dalam Kontrak, Pengamat: Terindikasi Kontraktor Manipulasi Uang Negara

Pembangunan Kantor Camat Padang Barat diduga langgar aturan. Sebab dilokasi pekerjaan tidak ada direksikeet

MR.com, Padang|Menyoal pelaksanaan proyek pembangunan Kantor Camat Padang Barat yang digawangi Dinas PUPR Kota Padang, diduga langgar aturan karena kontraktor tidak membuat direksikeet dilokasi pekerjaan.

Proyek dengan nomor kontrak 19Kont-PB/APBD/PUPR/2021 dengan nilai Rp4.295.873.650. Dikerjakan CV Starco dibawah pengawasan PT Multi Mitra Serasi Consultans selama 150 hari kalender diduga manipulasi uang negara.

Direksikeet merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai. Sebab direksikeet yang dimaksud merupakan tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. 

Berita terkait: Proyek Pembangunan Kantor Camat Padang Barat Oleh CV Starco Diduga Langgar Aturan

"Didalam direksikeet antara lain, terdapat gambar skedul proyek dan gambar bestek. Sebagai pusat komunikasi jasa pelaksana, konsultan dan pihak lain yang terlibat juga pusat monitoring dan pengendali proyek,"demikian Ir.Indrawan  menjelaskan saat dikonfirmasi media pada Kamis (30/9/2021) di Padang.

Sebagai pengamat pembangunan Indrawan melanjutkan, selain itu direksikeet juga berfungsi sebagai kantor staf kontraktor atau jasa konsultan dan tempat penyimpanan barang berharga.

"Kantor lapangan ini(direksikeet) juga digunakan untuk menyimpan beberapa barang penting. Seperti P3K, berbagai peralatan pemadam kebakaran dan peralatan komunikasi jarak jauh," ujarnya.

Jadi keberadaan direksikeet sifatnya mutlak, bahkan tertulis pada surat rencana persiapan proyek pembangunan. Kontraktor tidak bisa mengerjakan pembangunan jika belum menyelesaikan pembuatan kantor ini, ungkapnya.

Dapat kita simpulkan, lanjut Indrawan, direksikeet merupakan salah satu syarat pendukung pada pelaksanaan proyek negara yang harus dipenuhi kontraktor. 

Apabila hal itu tidak dilakukan oleh kontraktor, mereka telah malakukan manipulasi uang negara. Sebab, negara juga membayarkan untuk pembuatan direksikeet tersebut, tuturnya.

Diduga ada konspirasi pada pelaksanaan proyek tersebut antara Kontraktor dengan pihak terkait lainnya yang telah rugikan negara demi mendapatkan keuntungan yang tidak baik , pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Rido pelaksanaan dari CV Starco via telpon, Jum'at (1/10/2021). Rido mengatakan tidak ada anggaran untuk pembuatan direksikeet.

"Kalau untuk direksikeet kami memang tidak tertera dalam kontrak dan tidak ada anggarannya," ucapnya singkat.

Sampai berita diterbitkan Wel Sanora selaku PPK Kegiatan belum berikan klarifikasinya. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*