MR.com,Padang|Kegiatan Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih / Air Baku Toilet Kamar Bilas di Kawasan Wisata Pantai Air Manis milik Dinas Pariwisata Kota Padang diduga sarat KKN.
Pasal, ada sejumlah item yang diduga sengaja tidak dipenuhi oleh CV. Rizky Danesha Putri terkait pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun hal tersebut ada indikasi pemberian oleh Konsultan Pengawas berikut PPK kegiatan.
Saat media meninjau lokasi pekerjaan pada Rabu(13/10/2021). Kontraktor diduga memakai material besi untuk tulangan dan begol tidak sesuai yang ada dikontrak. Pada kontrak kerja, untuk besi tulangan harusnya menggunakan besi (d) 13mm, sementara dilapangan ditemukan kontraktor diduga mamakai besi diameter 10mm yang tidak SNI(ukuran banci).
Begitupun untuk besi begol, dalam kontrak rekanan harus memakai besi polos diameter 8mm, namun dilapangan besi yang dipakai diameter 6mm.
Juga material pasir yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Parahnya, dimasa pandemi saat ini para pekerja tidak difasilitasi dengan alat pelindung diri.
Selanjutnya pada kontrak dituliskan untuk pengadaan direksikeet sebagai kantor dilapangan. Tapi rekanan (CV Rizky Danesha Putri) diduga tidak membuat direksikeet tersebut.
Namun saat dikonfirmasi kepada Tanjung selaku kontraktor pelaksana dari CV Rizky Danesha Putri teŕkait hal itu hingga berita diterbitkan belum berikan klarifikasinya.
Begitu juga Noviyanti, sebagai PPK kegiatan dari Dinas Pariwisata kota Padang sampai saat ini belum berikan tanggapannya.
Pada prinsipnya sebagai kader Partai Amanat Nasional ( PAN), kita berharap pelaksanaan pekerjaan infrastruktur di Kota Padang harusnya sesuai dengan dokumen kontrak, sehingga dapat bermanfaat sesuai fungsinya, kata Rio Hendrik menanggapi hal tersebut, Jum'at (15/10)2021) via telpon.
"Kinerja buruk terkait pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi kepada citra Hendri Septa sebagai Walikota Padang," ujarnya.
Kita tentu sangat menginginkan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, hingga kepemimpinan Hendri Septa mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Kota Padang, ucap Rio Hendrik.
Namun, lanjutnya, jika proses pembangunan tidak dilaksanakan dengan baik tentu saja akan merugikan bagi Hendri Septa pada periode (tahun politik) mendatang.
"Sebagai Walikota Padang, Hendri Septa dapat saja menerima imbas dari buruknya kinerja terkait pelaksanaan kegiatan di Kota Padang,"ungkapnya lagi
Kita tentu sangat “alergi” dengan kerja yang tidak sesuai aturan, mereka dapat untung besar sementara yang terkena imbas adalah Hendri Septa (Walikota Padang) yang notabene sebagai Ketua DPD PAN Kota Padang, tutupnya.
Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi Walikota Padang, dan pihak terkait lainnya.*rl/tim*
