MR.com,Sumbar- Hari-hari sulit yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perut untuk keluarga akibat pandemi covid sekarang ini. Sangat Ironis, dengan 65 anggota DPRD Sumatera Barat yang mendapat jatah baju senilai 900 juta rupiah dari negara.
Tidak sedikit hal yang bisa dilakukan dengan uang sebesar itu, apabila dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat yang sedang membutuhkan.
Kata Danil Yohanda, pada masa sulit akibat pandemi Covid-19 ini, dana sebanyak itu dapat digunakan untuk stimulus ekonomi. Atau, dimanfaatkan untuk sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
”Daripada anggaran di sektor busana yang hanya dinikmati segelintir orang dalam implementasi anggaran,” kata pemuda sebagai Aktivis Sosial itu, Jum'at (27/8/2021) di Padang.
Bagi Danil, tindakan itu memperlihatkan ketidakpekaan anggota dewan Sumbar terhadap nasib masyarakat saat ini. Mengingat, jumlah penduduk miskin di Sumbar mencapai di tahun 2020 mencapai 364,79 ribu orang (6,56 persen).
Bisa jadi selama pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini angka tersebut terus bertambah. ”Saat rakyat khawatir dengan masalah perut dan susu bayi mereka, anggaran baju dinas wakil rakyat malah sebesar itu,” ujarnya.
Penganggaran baju dinas tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19. Disaat rakyat kesulitan mencari uang untuk makan, para anggota dewan justru mendapatkan baju dinas mewah seharga hampir miliaran, cecarnya.
"Momentum pengajuan anggaran untuk pengadaan baju dinas sangat tidak pas dan tidak tepat. Anggota dewan seharusnya menyadari bahwa saat ini adalah hari-hari yang sulit bagi rakyatnya. Jangan sampai anggota DPRD disebut rakyat tidak punya empati," tutur Danil.
Danil mengingatkan agar anggota dewan sekarang ini harus dapat menahan diri untuk mengajukan anggaran besar. "Jangan sampai anggota dewan jadi tuna moral dan tuna tanggung jawab," pungkasnya.
Disisi lain, saat dikonfirmasi kepada Supardi selaku Ketua DPRD Sumbar yang merupakan salah satu penerima baju tersebut mengatakan sebaiknya uang untuk membuat baju tersebut dikembalikan.
"Kalau secara pribadi, tentu sepakat dengan kondisi covid sekarang, pengadaan baju dinas pada instansi manapun dibatalkan atau diundur, dan berlaku juga untuk semua ASN dan pejabat yang ada di Sumbar," demikian Ketua DPRD Sumbar itu menyampaikan secara singkat,Kamis (26/8/2021) via telpon.
Saat media mengkonfirmasi kepada Rafles sebagai Sekretariat Dewan(Sekwan) DPRD Sumbar menyangkut speks bahan kain, rekanan yang mengerjakan hingga masa pembuatan. Sampai berita diterbitkan, Sekwan tersebut belum memberikan klarifikasi.
Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*rl*
