MR.com,Sumbar-Menyoal dugaan buruknya kualitas Infrastruktur yang dikerjakan PT.Brein Veri yang berada dalam pengawasan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Prov.Sumbar, Senilai Rp. 5.098.189.550,67,akhirnya ditanggapi Mario SyahJohan, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai Gerindra.
"Kalau kita melihat dengan banyaknya pekerjaan yang dibiayai pusat. Dan sering kita perhatikan kepala daerah terkesan lepas tangan dan kurang tanggap terhadap pekerjaan yang ada didaerah nya," ujar Mario,Jumat(11/6/2021) via telpon.
Seperti yang terjadi diproyek milik Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar yang berjalan itu. Mario menilai infrastruktur yang dibangun oleh PT.Brein Veri ini kondisinya sangat jauh dari harapan masyarakat.
" Jangan hanya sekedar bekerja saja, tapi rekanan dan Balai mustinya juga memperhatikan mutu dan kualitas hasil kerjanya. Sebab, masyarakat sudah pasti mengharapkan yang demikian, masyarakat menginginkan infrastruktur yang bagus dan bisa dimanfaatkan dengan waktu lama," ujarnya.
Selanjutnya pihak yang terlibat pada proyek tersebut disinyalir sudah mencoreng muka bapak menteri, karena bekerja tidak sungguh-sungguh, hanya memikirkan keuntungan saja dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat, kata Mario.
Kami dari komisi IV akan terus memantau semua kegiatan yang dibiayai APBN. Tanpa terkecuali, proyek yang anggaran pusatnya berada dibawah pengawasan Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar ini, tegasnya.
"Kita minta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Sumbar, jangan hanya bisa minta dana ke pusat, tapi setelah dibantu pusat dana tersebut juga harus ikut memantau dan mengawasi pekerjaan tersebut, agar dana diberikan pemerintah pusat tepat sasaran dan memiliki mutu dan kualitas yang diinginkan," sebut wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra tersebut.
Beliau berharap seluruh komponen masyarakat, wartawan, seluruh anggota DPRD perwakilan kabupaten/ kota agar saling sinergi dalam mengawal pekerjaan yang mamakai uang negara.
Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *rl/tim*
