Mitra Rakyat

"Ada keterbatasan dokumen pendukung sehingga penyertaan modal tersebut dihapus saja," kata Muzni Zein ketika dihubungi oborsumbar.com, Rabu (30/6/2021).

Diketahui, sebagaimana tertuang dalam Ranperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 Kota Padang, ada enam perusahaan yang masuk dalam penyertaan modal daerah yaitu PT Pembangunan Sumbar, PT. Sarana Andalas Agung, PT Melati Bus Antar Kota, PT. Andalas Tuah Saiyo, Kadin Sumbar dan PT. Padang Puskud Bina Usaha.

Selain menyoroti kelengkapan dokumen, politisi Gerindra ini juga mempertanyakan kinerja ke enam daftar penyertaan modal tersebut. Menurut Muzni, apabila ada pernyataan modal tentu berkaitan dengan profit.

"Nah, sejauh ini bagaimana profit atau konstribusi perusahaan-perusahaan itu terhadap pendapatan daerah," tanya Muzni.

Pada kesempatan ini, Muzni juga mempertanyakan kinerja Padang Sejahtera Mandiri (PSM) dan PT Balairung Sumbar yang belum memberikan konstribusi pendapatan daerah. Menurutnya, DPRD Padang perlu membahas persoalan ini dengan mengagendakan raoat kerja dengan steakholder terkait.

"Perlu juga DPRD Padang mengambil sikap agar menunda pengesahan Ranperda PSM. Kalau bisa penyertaan modal PSM berikutnya dikaji ulang," tegasnya.

Selanjutnya Muzni mengapresiasi Perumda PDAM yang memperoleh laba sebesar Rp720 lebih.(obr)

Enam Penyertaan Modal Daerah Tahun 2020

PT Pembangunan Sumbar Rp17.450.000

PT Sarana Andalas Agung Rp13.000.000

PT Melati Bus Antar Kota   Rp15.000.000

PT Andalas Tuah Saiyo       Rp52.000.000

Kadin Sumbar                       Rp50.000.000

PT Padang Puskud Bina Usaha Rp50.000.000

(Sumber Oborsumbar.com)

"Jangan labrak aturan yang ada. Jika tidak mengerti pelajari aturan itu," tegasnya, selasa (29/06).

Kajati menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dengan persyaratan yang harus dipenuhi.

Ia menyoroti saat ini penggunaan dana desa atau nagari yang cukup besar dan perlu pemahaman aparat desa dalam penggunaannya.

Jika tidak mengerti dan muncul kebingungan mengenai aturan pelaksanaan dana desa itu maka pihak kejaksaan siap mendampingi memberikan pemahaman tentang aturan hukum yang ada.

"Selain mempelajari aturan juga jajaran kejaksaan melalui Pidana Tertentu (Datun) siap memberikan pendampingan agar pelaksanaannya sesuai mekanisme aturan yang ada," katanya.

Dari data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Pasaman Barat untuk 2021 dana desa dialokasikan sekitar Rp.49 miliar lebih.

Dana tersebut akan dibagi kepada 19 desa atau nagari di Pasaman Barat, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat lainnya.

Penggunaannya ada bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang tak terduga.(Derim/***2***)

Dalam kunjungan nya tersebut Kajari menekankan kepada jajaran Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar dapat meningkatkan kinerja kedepannya. 

"Hari ini saya datang melakukan kunjungan kerja ke Kejari Pasaman Barat untuk memberikan motifasi dan arahan agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Dari pantauan saat ini kinerja Kejari Pasaman Barat cukup bagus," Ujar Kajati.

Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa kunjungannya tersebut merupakan salah satu bentuk perhatian ke bawahan nya atau anak-anaknya agar bekerja dengan baik dalam melayani masyarakat meskipun dalam kondisi Covid-19.

"Sebagai aparat pemerintah kita siap memberikan pelayanan namun harus tetap mematuhi protokol kesehatan termasuk untuk semua masyarakat," ujarnya.

Kajati juga menilai saat ini kinerja Kejari Pasaman Barat sejauh ini relatif bagus. Namun ada yang harus ditingkatkan agar para pencari keadilan dapat terlayani dengan baik.

Apalagi, katanya saat ini Kejari Pasaman Barat saat ini sedang persiapan penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Ia melihat secara umum cukup bagus dengan kebersihan, fasilitas kantor dan pelayanan ke masyarakat sangat meningkat.

"Mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat," harapnya.

Dalam kesempatan yang sama Kajati juga menilai sambutan Forum Komunikasi dan Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat baik. Dan Artinya sinergisitas antara Kajari Pasaman Barat dengan Forkopimda dapat berjalan dalam rangka meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana menyatakan kedatangan Kajati merupakan bentuk motifasi bagi mereka dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum.

Pihaknya juga telah berkomitmen dalam pencanangan WBK dan WBBM. Hal itubdilakukan karena tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pihaknya menitik beratkan sasaran pada enam area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(Derim/***2***)

MR.com, Pasbar - Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pasaman Barat (Pasbar),  Sumbar lakukan pembaharuan (rebranding) terhadap layanan Mobile Customer Service (MCS).

Masyarakat kini dapat lebih mudah untuk menjangkau dan mengakses pelayanan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Pasalnya, MSC BPJS Kesehatan ini tersedia dalam bentuk mobil yang di dalamnya sudah dilengkapi dengan infrastruktur dan pelayanan lengkap.

Adapun perangkat tersebut juga bisa digunakan di dalam ruangan gedung yang tersedia atau di tenda stand portabel.

Seperti halnya pelayanan Mobile Custumer Servise (MCS) BPJS Kesehatan kepada masyarakat Nagari Rabi Jonggor yang diselenggarakan Forkompinca Gunung Tuleh di Aula Kantor Wali Nagari Rabi Jonggor, pada Jumat (25/6).

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, Fuad Cahyadi sangat bersyukur atas dengan adanya kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, hari ini BPJS kesehatan hadir untuk melayani masyarakat langsung dalam kegiatan pelayanan terpadu bersama Satlantas Polres Pasbar, Dinas Dukcapil Pasbar, PMI Pasbar, dan Unit Pelayanan Zakat (UPZ) Kecamatan Gunung Tuleh,” ucap Fuad.

“Mari gunakan kesempatan ini untuk mengetahui informasi seputar BPJS dan bagi masyarakat ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. silahkan Bawa KTP dan Kartu Keluarga sebagai syarat peserta dan langsung dapat kartu BPJS,” kata Fuad didampingi Pj.Wali Rabi Jonggor Fahren.

Adapun jenis Kepesertaan PNS, PBPU (BPJS Mandiri) dan juga PBI yaitu kartu KIS gratis dari pemerintah.

“Sebanyak tiga orang dari PPU PNS, PBPU mandiri sebanyak 3 orang sementara. KIS PBI sebanyak 51 orang peserta” urai Fuad.

Lebih lanjut Fuad Cahyadi juga menyampaikan, bahwa Masyarakat juga bisa menggunakan Aplikasi BPJS Care Center yang merupakan salah satu kebijakan BPJS Kesehatan yang memberikan mandat kepada pihak wali nagari atau kecamatan untuk dapat menerima pendaftaran peserta BPJS Kesehatan.

“Hal ini guna mempermudah warga yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan, supaya datang ke wali nagari masing-masing tidak repot ke kantor BPJS di Simpang Empat.” sebutnya.

“Di Kantor Wali Nagari hanya sekedar mendaftar atau input dan penyelesaiannya di Kantor BPJS. Jika ada kendala terkait dengan waktu penyelesaian sudah tersedia call center di 1-500-400,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama Fuad juga menghimbau kepada operator agar dapat melayani warga dengan ramah dan santun.

“Ini juga salah satu dari program pelayanan, supaya warga dapat dilayani dengan ramah, baik dan dengan senyuman supaya warga datang beramai-ramai untuk mendaftarkan diri dan target kita dapat cepat tercapai” himbaunya.

Kepada Peserta BPJS Kesehatan, Fuad menjelaskan, layanan yang tersedia di dalam mobil ini sama dengan layanan yang ada di dalam kantor BPJS Kesehatan.

Layanan cepat ini akan berkeliling sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh wali nagari di masing- masing wilayah.

Sampai saat ini, Fuad melihat tidak ada kendala yang berarti terkait dengan layanan Mobile Customer Service, Pasalnya, beberapa hari sebelum layanan ini dijadwalkan berkeliling lapangan pihak BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberi informasi kepada masyarakat.

Ia mengaku layanan Mobile Customer Service (MCS) ini tidak hanya melibatkan wali nagari atau kecamatan saja, Pihak BPJS Kesehatan juga memanfaatkan kegiatan pelayanan terpadu instansi lainya.

"Jadi kami harapkan masyarakat dapat benar-benar merasakan manfaat atas kemudahan layanan yang kami berikan melalui BPJS Mobile Customer Service (MCS),” Tutup Fuad.

Sementara PJ  Wali Nagari Rabi Jonggor Fahrein menyampaikan terima kasihnya kepada pihak BPJS kesehatan yang sudah bersedia melayani masyarakat Rabi Jonggor.

"Saya selaku Pj. Wali mengucapkan terima kasih kepada pihak BPJS dan tim atas kehadiran mereka di Rabi Jonggor ini dan Kita juga himbau masyarakat rabi jonggor untuk datang memanfaatkan kesempatan pelayanan terpadu kali ini sebagai peserta BPJS kesehatan”. Ujar Fahren.

Fahren yang juga merupakan kabag Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik di Kesbangpol Pasaman Barat ini juga menghimbau kepada warga untuk tertib antri serta mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun yang telah sediakan.

“Bagi warga yang belum dapat datang pada hari ini, tunggu pelayanan terpadu di kesempatan jadwal berikutnya,” Himbau Fahren. (Derim/DIF)

Bertempat di Matur Room, Rocky Hotel Bukittinggi,Jumat(25/6/2021) pagi ini Direktur Umum Perumda Air Minum Kota Padang, Afrizal Kuning, membuka Bimtek Operasional dan Pemeliharaan IPA bagi pegawai yang bertugas di beberapa IPA Perumda AM Kota Padang. 

Instalasi Pengolahan Air Perumda AM Kota Padang dalam pengoperasiannya telah didukung sistem operasi yang terkomputerisasi dengan hasil mutu yang memenuhi SNI. Pengoperasian SPAM ini juga didukung tenaga yang handal dan optimal.

Sebagai narasumber adalah Ibu Dessy Trianita, ST (Manager Perencanaan), dan Bapak Tomi Wirawan, ST (Manager Distribusi) dari Perumda AM Kota Padang. 

Dalam sambutannya, Direktur Umum berharap dalam bimtek ini, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu dari narasumber, namun dapat memberikan feedback atas materi yang telah dipaparkan oleh narasumber, fokus, lebih aktif bertanya dan berdiskusi terkait materi maupun kendala yang ditemui di lapangan. 

"Hal ini penting, agar semua petugas Instalasi Pengolahan Air benar-benar memahami dan mengerti tentang sistem pengolahan air," tutur Dirum itu.

Pahami untuk kita semua di tempat tugas masing-masing, dan jangan lakukan pekerjaan itu hanya karena biasa, lakukan inovasi dan terobosan untuk melakukan hal-hal baru yang dapat menjadikan kinerja lebih baik, karena semakin hari semakin besar tantangan dunia kerja, ucapnya.

"Hadapi setiap tantangan yang datang dimulai dari diri sendiri/personal sehingga jadi tim yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan masa depan dalam sistem penyediaan air minum," kata Afrizal Kuning.

Dengan bimtek ini, semoga hal yang menjadi kendala khususnya dibagian produksi, dengan wawasan yang telah dimiliki dapat diantisipasi dengan efektif dan efisien, agar visi perusahaan Handal Dalam Sistem dan Responsif Dalam Pelayanan Air Minum terwujud.

Hemat Air 

Selamatkan Bumi

*Humas*

Pekerjaan bronjong pada proyek senilai Rp28.992.462.000 yang dikerjakan PT.Promix Prima Karya milik Dirjen Sumber Air, Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang diduga kuat menerima pasokan material batu ilegal.

"Perusahaan konstruksi yang menerima berbagai jenis material dari penambangan ilegal untuk pembangunan proyek, bisa dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,"kata Yatun SH, Rabu(23/6/2021)

Berita terkait: Proyek DI Batang Tongar Jadi Sorotan Publik, Warga Berharap Infrastruktur Memiliki Mutu Yang Baik

Hal tersebut diucapkan pengggiat hukum Yatun SH menanggapi dugaan hasil penambangan Galian C ilegal di Sungai Batang Tongar yang dimanfaatkan PT.Promix Prima Karya dalam melaksanakan pekerjaannya.

"Kepada pihak berwajib untuk segera melakukan penindakan kepada pihak terkait, karena hal ini jelas telah melanggar undang-undang minerba, apabila benar pihak kontraktor telah menerima pasokan material yang diduga kuat ilegal itu,"tegas Pengacara itu.

Dia menambahkan, jika ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka bukan hanya kontraktornya saja yang terjerat, pihak instansi pun patut dicurigai." Kenapa kontraktor bisa memasok material panas tersebut tanpa ada teguran dari pihak BWSS V Padang,"ulasnya.

Yatun mencontohkan salah kontraktor di Kabupaten Brebes yang dipidana gara-gara yang bersangkutan terbukti menggunakan material bangunan dari penambangan ilegal beberapa waktu tahun lalu.

"Kontraktor yang mengambil (material) dari tambang ilegal itu sama halnya mengambil barang curian atau bisa disebut penadah," sebut Yatun.

Menurut Yatun, perusahaan konstruksi berskala besar yang mengelola anggaran negara cukup besar, apalagi yang mengerjakan proyek pemerintah seharusnya mengecek sumber pasokan bahan baku apakah berizin atau ilegal.

" Jangan hanya mengharapkan keuntungan besar, lalu mengabaikan aturan yang berdampak terhadap kerugian negara," ujar Yatun.

Jangan sampai proyek pemerintah dipasok bahan baku dari tambang ilegal, saya akan sampaikan ini agar sama-sama semua membantu, pungakasnya.

Adapun dugaan hasil penambangan Galian C ilegal yang dilakukan di aliran Sungai Batang Tongar, Kampung Buli-buli, Kabupaten Pasaman Barat itu, dipasok ke perusahaan konstruksi PT Promix Prima Karya untuk proyek rehabilitasi DI. Batang Tongar.

Dugaan tersebut mengemuka setelah salah satu warga pinggiran sungai Batang Tongar yang tidak ingin namanya disebut mengatakan, kontraktor memasok material batu dari warga disini. Warga mengambil batu yang dijual itu di aliran sungai ini, terang warga itu 

" Kontraktor membayar perkubik batu sebesar Rp 110.000. Dialiran sungai ini banyak menyimpan banyak batu dan pasir," terang warga yang kesehariannya sebagai penambang Dialiran sungai itu.

Selanjutnya, Kontraktor pelaksanaan yang akrab disapa Bang Met saat dikonfirmasi terkait hal itu membantahnya, via telpon pada Rabu(23/6/2021).

" Itu tidak benar, saya mendatangkan batu-batu tersebut dari Padang Sawah. Kalau tidak percaya silahkan tanyakan ke Haji Is, pemilik Quary nya," ujar Met.

Terkait pemberitaan sebelumnya, Met menyebutkan kalau foto dinding saluran irigasi yang diambil itu saat pekerjaan belum selesai, tambahnya.

" Menyangkut material batu untuk Bronjong yang diduga tidak sesuai spesifikasi itu juga tidak benar, batu yang digunakan sudah sesuai speks," tegasnya.

Waktu media mengkonfirmasi kepada Ilham Frizen sebagai PPK pada pekerjaan tersebut mengatakan,"Oke pak, Untuk sementara saya belum bisa konfirmasi dan ditemui, Terima kasih," jawabnya singkat,via telpon dihari yang sama.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban dari konfirmasi kepada Kepala BWSS V Padang, Kepala Satker dan PPK proyek terkait. Dan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

*rl/derimb*

"Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersilaturrahim kembali dengan para perantau minang yang ada di Kota Pekanbaru. Kami mengajak para perantau dan pengusaha yang kini berada di Kota Pekanbaru, mari kita bangun Kota Padang ke depan yang lebih baik dan bisa menjadi kebanggaan bagi kita orang Padang," sebut Wako di Royal Asnof Hotel Pekanbaru.

Hendri Septa menyadari, untuk menjadikan Kota Padang yang lebih maju dibutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Tidak hanya dukungan investor, namun juga dukungan dari perantau Minang yang berada di luar Sumatera Barat.

Dimana, jika dilihat cukup banyak para perantau Minang yang sukses di rantau. Bahkan keberadaan mereka mampu menggerakkan roda perekononomian di daerah tersebut.

"Kota Padang merupakan kota tujuan. Jika ada yang berkunjung ke Sumatera Barat maka menginapnya di Kota Padang. Ini menjadi peluang bagi perantau untuk berinvestasi di Kota Padang. Kami akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi perantau dan pengusaha yang berada di Kota Pekanbaru,"pungkas Wako.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPD REI) Riau, Elvi Syofriadi selaku penggagas pertemuan tersebut mengaku sangat menyambut baik kehadiran Wali Kota Padang di Kota Pekanbaru.

"Kita insha allah siap bersinergi untuk berinvestasi membangun Kota Padang," sebut Elvi yang merupakan pengusaha developer di kota tersebut.

Diketahui, Wali Kota Padang Hendri Septa melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru dalam rangka menghadiri HUT Kota Pekanbaru ke-237 pada Kamis 24 Juni 2021.

Hadir mendampingi Wako, Anggota DPRD Padang Rustam Effendi, Asisten Pemerintahan Edi Hasymi, Plt Kadis Pariwisata Arfian, Kadis Perdagangan Andre Algamar, Kepala BPKAD Budi Payan, Kabag Hukum Yopi Krislova, Kabag Umum Bobby Firman, Kabag Protokol Amrizal Rengganis, Kadis Pertanahan Raju Minropa dan Camat Padang Selatan Teddy Antonius. (Mul/BT/Prokompim)

Semantara untuk focus dan lokus kegiatan skala Kawasan Kota Pariaman dikhususkan untuk membenahi Kawasan bantaran sungai Batang Pampan, yang termasuk pada kawasan tengah kota Pariaman.

Kawasan ini ditetapkan dikarena Kawasan batang Pamapan termasuk kawasan kumuh Kota Pariaman dan yang sudah di SK kan oleh walikota Pariaman tahun 2014. 

Secara kasat mata dapat dilihat disepanjang bantaran Batang Pampan banyak ditemui pemukiman warga yang tidak tertata dengan baik, sanitasi yang belum layak, dan masyarakat masih membuang limbah rumah tangga dan Buang Air ke sungai Batang Pampan.

Program KOTAKU merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Program peningkatan kualitas pemukiman kumuh kota Pariaman kawasan tengah dengan angggaran kurang lebih Rp7milar yang digawangi oleh Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sumbar (BPPW)  dengan sumber dana  ISDB telah berjalan dan terus dikebut pengerjaannya. 

Kusworo Darpito Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (PPW) Provinsi Sumatera Barat,  saat bersilaturahmi dengan awak media (7/06/2021) di kantornya mengatakan "Dalam upaya mempercepat serapan anggaran, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat terus menggenjot pelaksanaan program-program kerja yang tengah dilakukan saat ini"

"Melalui koordinasi yang intens antara Kasatker, PPK, Tim pengawas lapangan dan pihak rekanan (Konsultan Supervisi dan Kontraktor Pelaksana), upaya percepatan serapan anggaran tentu harus sejajar serta tidak mengenyampingkan kualitas hasil kerja di lapangan" tegas Kusworo.

Perumda Air Minum Kota Padang kembali memberikan kemudahan bagi pelanggan setianya yang memiliki mobilitas tinggi, jarang berada dirumah dan berbagai kesibukan lainnya untuk tetap dapat terhubung langsung dan memantau pemakaian airnya melalui Aplikasi Catat Meter Mandiri Pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang.

Aplikasi ini sudah dapat di unduh melalui Hanphone berbasis Android maupun iOs dengan sangat mudah, melalui langkah berikut : 

1. Ketik Baca Meter Mandiri Perumda AM Kota Padang di PLAYSTORE/APPSTORE atau silahkan Scan QRCODE yang terdapat pada X-Banner yang ada di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Perumda Air Minum Kota Padang.

2. Klik Instal

3. Silahkan LOGIN menggunakan NOMOR HP atau Email

4. Ikuti dan baca petunjuk tata cara Catat Meter Mandiri.

5. Foto Meter Air dan Foto Rekening Air bulan lalu yang telah dibayar.

6. Kirim Setiap data yang terkirim sudah langsung terhubung ke Bagian Baca Meter Perumda Air Minum Kota Padang. Dengan melakukan Baca Meter Mandiri, pelanggan dapat mengetahui perkiraan besaran biaya tagihan air yang akan dibayar pada bulan berikutnya. 

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan WhatsApp ke nomor 0811 669 123. 

Instal Sekarang dan nikmati Kemudahan Layanan dari Genggaman. 

(Ril)

Walikota Padang, Hendri Septa mengungkapkan, tes urine tersebut merupakan upaya nyata dari Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi peredaran narkoba di Kota Padang, sebab ASN diserukan sebagai agen perubahan dalam pemberantasan narkoba.

"ASN adalah suri tauladan di tengah masyarakat. Sebab itu ia wajib memberikan contoh yang baik, termasuk menjauhi narkotika dan obat-obatan berbahaya,' tutur Wako usai memimpin apel gabungan di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Padang, Senin (21/6/2021).

Tes urin yang dilakukan Pemko Padang tersebut diikuti peserta dari dua instansi, yakni petugas lapangan Dinas Perdagangan Kota Padang sebanyak 200 orang, dan 200 lagi ASN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Padang.

"Hari Anti Narkoba Internasional rutin diperingati setiap tahunnya untuk memperkuat aksi dan kerja sama secara global mengatasi peredaran narkoba, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba," ujar Wako yang juga merupakan Ketua Badan Narkotika Kota Padang tersebut.

Di kesempatan itu Wako Hendri Septa juga menyerahkan penghargaan sebagai Pelapor dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Padang kepada Kadis Perdagangan Kota Padang Andree Algamar, Kadis Kesehatan Feri Mulyani dan Camat Padang Selatan Teddy Antonius

Turut hadir Kepala BKPSDM Arfian, Kabag Prokopim Amrizal Rengganis, Kakan Kesbangpol Tarmizi Ismail, Kabag Pemerintahan Ances Kurniawan, Camat Padang Barat Eri Sendjaya dan unsur OPD lainnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg)

Ketua Komunitas Pasar Raya (KPR) Kota Padang, Asril Manan mengatakan, bahwa Perwako itu telah menyengsarakan pemilik toko yang ada di Pasar Raya Padang.

"Kami minta Walikota Padang cabut Perwako tersebut segera," ujar Asril saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Senin (21/6/2021).

Pasalnya, kata Asril, dalam Perwako tersebut hanya mengatur PKL bisa beroperasi sejak pukul 17.00 WIB. Para PKL sudah beroperasi sejak pukul 11.00 WIB. Sedangkan lahan-lahan yang ada di Pasar Raya Padang juga dikuasai sekelompok preman. Pemko Padang terkesan tidak berkutik.

“Yang dibutuhkan saat ini ketegasan dari Wali Kota Padang tentang Perwako Nomor: 438 tahun 2018 yang dirasa sebagai penjajah para pedagang toko. Kami merasa Perwako tersebut dikendalikan oleh ‘Tuan Takur’ atau tindakan premanisme di Pasar Raya,” ujar Asril.

Asril juga menyoroti kesemrawutan pengelolaan parkir oleh Pemko Padang, sehingga tidak memberikan rasa nyaman bagi para pengunjung Pasar Raya Padang.

“Pada saat ini lahan parkir telah berubah menjadi lapak-lapak PKL, sehingga tidak kondusif. Jelas ini suatu kebodohan yang dilakukan oleh pemerintah,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Padang, Boby Rustam berjanji akan membicarakan dan menindaklanjuti kepada Ketua DPRD Padang.

“Kami akan tindaklanjuti ke ketua tentang permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang dari KPP ini,” ujarnya.

Memang, kata Boby, saat ini pengelolaan Pasar Raya sangat amburadul, sehingga menimbulkan kesemrawutan.

“Saat ini Kota Padang menuju kota metropolitan. Oleh karena itu, sudah selayaknya trotoar yang ada, tidak dijadikan tempat berdagang oleh PKL,” ucapnya.

Boby menegaskan, bahwa DPRD akan meminta Pemko Padang untuk memfasilitas para PKL yang ada di Pasar Raya, sehingga tidak merugikan pedagang toko.

“Kami menampung semua permintaan dari para pedagang toko ini, pengembalian kartu kuning, pembangunan kembali komplek pertokoan IPPI yang dirobohkan pasca gempa 2009, karena anggarannya telah cair, serta terpenting penertiban PKL yang berdagang di depan toko pedagang,” katanya.(onai)

Merupakan agenda rutin Perumda AM Kota Padang bagi setiap calon pegawai harus mengikuti latsarmil tersebut. Ini bertujuan untuk membentuk sikap mental dan disiplin yang tinggi bagi setiap calon pegawai, agar tertanam jiwa dan rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat dan pelanggan Perumda AM Kota Padang. 

Diharapkan setelah menyelesaikan pendidikan latsarmil ini, seluruh calon pegawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan memiliki disiplin yang tinggi, bertanggung jawab, loyal serta memiliki kebanggaan terhadap profesinya.*Humas*

Ketua Panitia Syahrul mengatakan, festival sipak rago melibatkan sebanyak 90 tim yang berasal dari Kota Padang 60 tim, Padang Pariaman 15 tim dan Pauh IX Kuranji sebanyak 15 tim.

Festival Sepak Rago mengambil tempat di Kampung Tangah, Kecamatan Kuranji Kota Padang. Karena lokasi ini terdapat alam yang indah dengan dikelilingi sawah yang terbentang luas. Selain itu juga dengan kondisi alam yang masih terpelihara, tuturnya.

Festival tersebut diberi tema, "Bersama melestarikan nilai-nilai seni tradisional Minangkabau Sipak Rago".

Irwan Basir menyampaikan, rasa bangganya kepada anak nagari yang selalu andil untuk merawat seni tradisi di Sumbar. Dengan itu, dirinya sangat mengapresiasi festival sepak rago tetap bergulir tahun ini.

Kita tidak mau lupa dengan budaya Minangkabau, menggali budaya dan seni. Kita berkolaborasi bersama. Kekuatan kreatifitas dan seni sangat banyak. Untuk itu kami berkeinginan menjaga semua kegiatan yang potensi dan natural.

Untuk itu, Irwan Basir berharap kegiatan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan. Bagaimana sipak rago merupakan warisan budaya kita yang harus dilestarikan, ujarnya Irwan Basir yang juga sebagai Ketua DPD LPM Kota Padang.

Tokoh Masyarakat Safar mengatakan, dalam memainkan Sipak Rago, dimainkan minimal 5 orang, bisa lebih. Pemainnya seperti bersilat. Terkadang menampilkan tarian ala randai. Kemudian dipadu dengan kebolehan menendang bola.

Bolanya terbuat dari rotan, tapi lebih ringan dari bola takrwaw. Bola itu tidak boleh jatuh ke tanah. Harus menendang satu sentuhan masing-masing pemain. Kegiatan ini perlu dipertahankan jangan sampai mati seni tradisi anak nagari, tuturnya.

Ketua FKAN Pauh IX yang juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman sangat mengapresiasi festival tersebut. Selain merawat juga membangun kebersamaan anak nagari.

Sipak rago itu unik dan indah, bermain dengan hati dan fisik. Sehingga dapat melestarikan warisan nenek moyang.

Lebih uniknya dari 19 Kabupaten/Kota di Sumbar hanya dua Kabupaten yang melestarikan seni tradisional ini yaitu Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman dan begitu juga di 11 Kecamatan di Kota Padang hanya Kuranji dan Koto Tanggah, " tambahnya.

Sementara itu, Walikota Padang Hendri Septa menyampaikan, atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik atas digelarnya Festival Sipak Rago Pauh IX Se-Sumbar Tahun 2021 tersebut. Sebagaimana diketahui, sipak rago merupakan salah satu permainan tradisional yang berkembang di wilayah Minangkabau.

Permainan ini dimainkan oleh lima sampai sepuluh orang dengan cara membentuk lingkaran di suatu lapangan terbuka, dimana bola raga tersebut dimainkan dengan kaki dan teknik-teknik tertentu.

Sehingga bola tersebut berpindah dari satu orang pemain kepada pemain lainnya tanpa jatuh ke tanah. Bola raga terbuat dari daun kelapa muda atau kulit rotan yang dianyam menggunakan tangan.

Sipak rago salah satu warisan budaya yang patut kita lestarikan. Sekiranya tidak dilestarikan atau diwariskan kepada generasi saat ini, jangan berharap sipak rago ini akan terus ada.

Maka dari itu saya sangat menyambut baik digelarnya festival ini. Sangat cocok sesuai temanya bersama melestarikan nilai-nilai seni tradisional Minangkabau, ungkap orang nomor satu di Kota Padang itu.

Hendri Septa mengapresiasi panitia penyelenggara festival sipak rago. Ia pun memberikan motivasi dan mengucapkan selamat bertanding bagi para peserta

Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan juga para peserta festival sipak rago semua. Saya lihat di samping festival sipak rago, ekonomi masyarakat juga naik.

Karena orang ramai banyak yang berbelanja makanan, minuman dan keperluan lainnya, katanya didampingi Kabag Prokopim Amrizal Rengganis saat itu.

Lebih lanjut menurut Wako, sipak rago yang memiliki keunikan dan bahagian dari seni tradisional Minangkabau itu diharapkan bisa masuk ke kancah nasional. Ia berharap olahraga tradisional ini bisa dikemas dengan baik, sehingga diharapkan ikut menambah minat wisatawan ke Kota Padang.

"Insya Allah nanti akan kita buat khusus festival sipak rago tingkat Kota Padang. Tujuannya agar dari 11 Kecamatan se-Kota Padang harus punya tim sipak rago.

Hal ini juga sejalan dengan salah satu program unggulan (progul) saya yaitu membuat 'youth center' atau pusat kegiatan kepemudaan di 11 kecamatan. Jadi sipak rago akan dihadirkan di sana selaku olahraga seni Minangkabau yang harus terus kita kembangkan dan lestarikan, pungkas.

Turut dihadiri: Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat, Jumaidi, S.Pd, M.Pd, FKAN Pauh IX Kuranji, BMPN Pauh IX Kuranji, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Dewan Juri, RT/RW dan Bundo Kandung, Pemuda dan Pemudi. (Dp/Nld/Zal)

Bertempat di Truntum Hotel Padang, tercatat sebanyak kurang lebih 500 orang yang terdiri dari seluruh elemen, meliputi Direksi, Manajer, Asmen, SPV, Pegawai, Pegawai Kontrak, Satgas, dan  Outsourcing dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang.

Wali Kota Padang, Hendri Septa ikut hadir dan meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi ke 2 ini yang didampingi oleh jajaran direksi Perumda AM Kota Padang. 

Beliau juga memantau pelaksanaan protokol kesehatan yang diterapkan oleh seluruh peserta selama pelaksanaan acara vaksinasi.

"Vaksinasi yang diberikan kepada karyawan/ti Perumda AM Kota Padang untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh," demikian Walikota menyampaikan.

Karena hal tersebut ada keterkaitannnya dengan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga Kota Padang dalam membantu mensukseskan program pemerintah terkait vaksinasi ini, tambah Beliau.

Pelaksanaan vaksinasi ke II ini didukung oleh 4 tim vaksinator yang berasal dari Puskesmas Pemancungan, Puskesmas Nanggalo, Puskesmas Padang Pasir dan Puskesmas Seberang Padang. 

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal berharap dengan dilaksanakannya vaksinasi dosis kedua ini, pencegahan dari penyebaran covid19 dapat teratasi.

"Dimulai dari lingkungan kerja sehingga seluruh karyawan/ti dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan masyarakat dalam pendistribusian air bersih bisa berjalan maksimal," kata Dirut itu.

Semoga dengan pelaksanaan vaksinasi ke 2 ini, mampu menanggulangi penyebaran Covid19 di Kota Padang dan dilingkungan Perumda Air Minum Kota Padang khususnya, harapnya.

#Jaga kesehatan, pakai masker dan rajinlah mencuci tangan dengan air mengalir#

* Humas*

MR.com,Padang-Pemerintah Kota Padang melalui Tim Koordinasi dan Kerjasama Daerah (TKKD) Kota Padang, menggelar pertemuan atau rapat teknis dengan jajaran Rektorat Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang di Gedung Putih Rumah Dinas Wali Kota Padang, Senin (14/6/2021).

Rapat yang dipimpin Wali Kota Padang Hendri Septa itu, diketahui membahas tindak lanjut kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang telah terjalin antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang sejak 18 November 2020 lalu.

Hadir langsung dikesempatan itu Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS beserta Pembantu Rektor I Dr. Andar Indra Sastra, M.Hum, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Ferry Herdianto, M.Sn dan Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Yandri, M.Sn. Selanjutnya Ketua LPPMPP Dr. Yuniarti Munaf, M.Pd. Kons dan Direktur Pasca Sarjana ISI Padang Panjang Dr. Asril, M.Hum.

Sementara Kepala OPD di lingkup Pemko Padang yang hadir adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Arfian, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang Mursalim, Kabag Kerjasama Erwin. M, Camat Pauh Jasman serta perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang.

Wali kota Hendri Septa mengatakan, atas nama Pemko Padang tentu sangat menyambut baik hal tersebut. Dimana dalam pertemuan itu sama-sama baik dari pihak ISI Padang Panjang dan juga beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkup Pemko Padang saling memaparkan potensi dan peluang kerjasama.

"Insya Allah, dari hasil pembicaraan tadi dalam waktu dekat kita akan coba formatkan terkait apa saja yang akan dikerjasamakan ke depan," sebut wako didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi kepada wartawan usai pertemuan.

Wako Hendri pun mensyukuri atas kerjasama yang sangat diharapkan tersebut. Dimana salah satu perguruan tinggi itu berencana akan bekerjasama dengan Pemko Padang dalam membantu pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Padang.

"Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kota Padang serta program unggulan (progul) Wali Kota Padang 2019-2024. Kita sangat berharap, semua rangkaian kerjasama ini dapat dilakukan dengan baik dan sesuai harapan tentunya," imbuhnya.

Seperti diketahui, beberapa hal yang akan dikerjasamakan antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang adalah mulai dari peningkatan sumber daya manusia (SDM), peningkatan seni tradisi dan warisan budaya lokal Minangkabau di Kota Padang, peningkatan ekonomi kreatif serta masih banyak lagi lainnya.

"Jadi kerjasama ini akan kita gunakan untuk menguatkan sektor pariwisata dan juga progul yang telah kami janjikan kepada warga Kota Padang. Yaitunya seperti menjaga kelestarian adat dan budaya yang ada di kota ini. Alhamdulillah, ini juga sejalan dengan upaya yang tengah kita lakukan saat ini. Seperti menghidupkan kembali kawasan wisata kota tua, pembangunan pusat kegiatan kepemudaan (youth centre) serta pembuatan kampung tematik yang ada di beberapa daerah," ungkap wako.

Lebih lanjut orang nomor satu di Kota Padang itu mengaku, alasan Pemko Padang memilih ISI Padang Panjang untuk kerjasama tersebut salah satunya adalah dikarenakan ISI Padang Panjang merupakan salah satu perguruan tinggi seni terbaik, tidak saja di Sumbar namun juga di tingkat nasional.

"Kita berharap tidak hanya ISI Padang Panjang, perguruan tinggi lainnya juga dapat melakukan sinergi dan peningkatan kerjasama terkait bidang apa saja dengan kita. Sehingga dengan itu kemajuan pembangunan di Kota Padang ini insya Allah dapat dilakukan dengan baik dan lancar," akunya berharap.

Bak gayung bersambut, Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. Novesar Jamarun juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemko Padang terutama bagi Wali Kota Padang Hendri Septa yang telah bersedia bekerjasama dengan ISI Padang Panjang.

Disebutkannya, bentuk kerjasamanya yaitu mendukung kelestarian adat dan budaya serta merevitalisasi dan mengembangkan kebudayaan yang ada di Kota Padang. Begitu juga dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan hal penting lainnya.

"Kami sungguh bangga karena ISI Padang Panjang ikut berperan dalam mempercepat terwujudnya visi dan misi serta salah satu progul Wali Kota Padang 2019-2024 yang bergerak di dalam industri kreatif. Kami di ISI Padang Panjang juga memiliki beberapa program studi (prodi) di samping seni yaitu industri kreatif."

"Artinya MoU yang telah terjalin antara Pemko Padang dan ISI Padang Panjang tersebut insya Allah akan dituangkan dalam kerjasama antara OPD terkait dengan beberapa Fakultas yang ada di ISI Padang Panjang. Bagi kita yang utama adalah bagaimana ISI Padang Panjang dengan segala hal yang dimiliki bisa bersinergi untuk kemajuan bangsa dan negara," pungkasnya.(David)

Masyarakat sekitar mengatakan, pekerjaan yang dilakukan kontraktor bagus hanya dekat bendungan saja. Kalau sudah masuk dekat ke kawasan sawah dan kebun warga, pekerjaan diduga mulai asal saja, sebut warga yang tidak inginkan namanya disebut, Minggu (13/6/2021) dilokasi pekerjaan.

" Sebenarnya sekarang sawah kami kekeringan. Tapi tidak apa- apa kami rela, demi mendapatkan pembangunan saluran irigasi yang bagus dan bisa bertahan dengan waktu yang lama," harap warga tersebut.

Yang warga disini takuti, sebutnya lagi, adalah tidak memiliki infrastruktur irigasi yang baik untuk pengairan sawah dan kebun mereka. Karena selama ini mereka hidup dari hasil panen sawah dan kebun tersebut, terang warga.

" Jadi saluran irigasi ini merupakan jantung pertahanan ekonomi kami. Kalau bangunan saluran irigasi ini dikerjakan hanya mencari keuntungan tanpa pedulikan mutunya, secara perlahan mereka termasuk sudah menganiaya kami," tutup warga itu.

"Jika proyek ini terus dilanjutkan tanpa pengawasan yang  ketat, disinyalir hasilnya tidak berkualitas, akhirnya masyarakat petani yang dirugikan. Padahal anggaran digelontorkan milyran rupiah demi kepentingan masyarakat tersebut,”  ungkap Ir.Indrawan, Minggu(13/6/2021) menanggapi hal tersebut di Padang.

Kata dia, bicara soal konstruksi bangunan itu bergantung pada kekuatan pondasi dan campuran bahan. Apalagi campuran semen dan pasir yang digunakan sangat tidak berkualitas.

" Saya menduga pekerjaan ini tidak sesuai bestek. Hal itu terlihat salah satunya dari pekerjaan dinding saluran irigasi. Adukan semen langsung bersentuhan dengan tanah tanpa ada alasan plastik," ujarnya.

Menurutnya, hal itu akan membuat dinding saluran irigasi tidak kuat dan kokoh. Dan kedepannya dinding tersebut diduga akan mengalami kebocoran. Begitu juga ketebalan dinding saluran irigasi yang dikerjan, menurutnya juga jauh dari spesifikasi.

Sebaiknya pihak PT.Promix Prima Karya selaku pelaksana sedikit memikirkan nasib warga petani di daerah tersebut, dengan memberikan infrastruktur yang baik.

Begitu juga pihak SNVT PJPA WS.IAKR Sumbar sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Dirjen Sumber Daya Air, BWSS V Padang agar menekankan kepada kontraktor untuk bekerja sesuai aturan, pungkasnya.

Dilain pihak, Ilham Frezen selaku PPK di kegiatan tersebut saat dikonfirmasi via telpon mengatakan, Saya akan memeriksa terlebih dahulu data-data  yang bapak sampaikan.

"Untuk selanjutnya apabila mau konfirmasi bapak bisa datang ke kantor," jawabnya singkat.

Sampai berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*Derim*

MR.com,Padang-Wali Kota Padang Hendri Septa mengapresiasi dan menyambut baik atas digelarnya kegiatan Sosialisasi dan Simulasi Evakuasi Mandiri Terhadap Ancaman Bencana Gempa Bumi dan Tsunami yang digelar di lingkungan RW III Kelurahan Ganting Parak Ganting, Kecamatan Padang Timur, Sabtu (12/6/2021).

Menurut orang nomor satu di Kota Padang itu, kegiatan simulasi kebencanaan ini bernilai penting meski saat ini masih tengah berkutat dalam penekanan penyebaran Covid-19.

"Meski saat ini masih dilanda pandemi Covid-19, kita di Kota Padang juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman bencana lainnya seperti gempa bumi dan tsunami serta lainnya. Maka itu atas nama Pemerinta Kota Padang, saya sangat menyambut baik digelarnya kegiatan kali ini," ungkap Wako Hendri dalam kegiatan yang menerapkan protokol Covid-19 itu.

Wali kota mengatakan, terkait kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan sejatinya rutin dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) beserta syakeholder dan elemen terkait lainnya. Namun kegiatan tersebut sempat berkurang bahkan bisa dikatakan terhenti. Hal itu dikarenakan sejak Covid-19 mewabah di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia bahkan Kota Padang, fokus penanganan bencana lebih mengarah ke virus mematikan tersebut.

"Alhamdulillah, kegiatan sosialisasi dan simulasi ini penting bagi kita di Kota Padang. Yaitu bagaimana mengingatkan dan mempersiapkan kita kembali tentang ancaman bencana gempa dan tsunami yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Apalagi Padang termasuk daerah rawan dari dua bencana tersebut."

"Jadi, di samping menekan penyebaran Covid-19 kita juga harus mempersiapkan diri menghadapi bencana lainnya. Mitigasi bencana sangat penting dilakukan agar masyarakat tahu dan cerdas serta mampu menyelamatkan diri sewaktu terjadi bencana. Namun kita harus tetap berdoa, semoga Kota Padang terhindar dari segala macam bencana. Terutama pandemi Covid-19 yang sudah melanda hampir 1,5 tahun," ujarnya.

Lebih lanjut Wali Kota Hendri berharap ke depan kegiatan simulasi kebencanaan tersebut juga dapat diikuti dan dilakukan di tiap kelurahan di seluruh kecamatan di Kota Padang. Ia pun meminta dukungan camat beserta lurah dan didukung OPD terkait dan semua elemen masyarakat untuk dapat mengupayakan pelaksanaanya.

"Untuk sosialisasi kebencanaan ini bagi satu kelurahan nanti akan mengundang RT dan RW yang ada. Sehingga setelah mengikuti sosialisasi kebencanaan ini, merekalah yang akan menyampaikan ke warga masyarakatnya. Gempa, tsunami dan bencana lainnya ibarat maut. Tidak diundang tapi bisa saja datang. Maka itu alangkah baiknya kita harus terus mempersiapkan diri dan meningkatkan segala upaya sehingga tidak terjadi korban jiwa atau pun kerugian lainnya sewaktu terjadinya bencana," pungkas wako mengakhiri.

Sementara itu, ketua pelaksana kegiatan Benny Effendi menyebutkan kegiatan sosialisasi dan simulasi evakuasi mandiri terhadap ancaman bencana gempa bumi dan tsunami tersebut dilatar belakangi dari kemauan dan keinginan warga dan tokoh masyarakat khususnya di lingkungan RW III Kelurahan Ganting Parak Gadang.

"Kegiatan sosialisasi dan simulasi ini terselenggara awalnya berkat dukungan swadaya warga. Alhamdulillah juga ikut didukung oleh Pemko Padang melalui BPBD, Puskesmas, PMI dan ormas/penggiat kebencanaan lainnya. Kita berharap, kegiatan ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan," harapnya.

Adapun kata dia lagi, untuk kegiatan tersebut panitia pelaksana menghadirkan beberapa pemateri yang berkompeten di bidangnya yang juga selaku penggiat kebencanaan di Sumatera Bara (Sumbar). Diantaranya yakni Ir. Ade Edward, Novitri Yardi dan Kamran Agos.

"Mereka (pemateri) akan memberikan sosialisasi, ulasan lengkap dan simulasi evakuasi mandiri terkait bencana gempa dan tsunami," tuturnya.

Dalam kesempatan itu juga hadir mendampingi Wali Kota Padang diantaranya Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Henry Gani, Camat Padang Timur Siska Meilani dan Lurah Ganting Parak Gadang Syafrius.(David)

Mr.com, Padang-Dua remaja dibekuk Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang lantaran terlibat pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Kedua pelaku berhasil ditangkap karena pancingan orangtua masing-masing setelah melihat aksi anaknya mencuri motor melalui CCTV parkiran Pasar Raya Padang.

Kedua pelaku M Septiansyah Fajar (20) dan Fariq Hafif (21) tersebut melakukan aksinya di parkiran Pasar Raya Inpres II, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Selasa (8/6/2021).

Kasatreskrim Polresta Padang Kompol Rico Fernanda mengatakan, aksi pelaku diketahui setelah korban bernama Rendy Erman melapor ke polisi sesaat setelah sepeda motornya merk Honda Scoopy warna coklat hitam hilang.

Rico menjelaskan, kejadian berawal ketika pelaku melewati parkiran Inpres II Pasar Raya Padang menggunakan sepeda motor miliknya.

“Kemudian, kedua tersangka melihat kunci 1 unit sepeda motor milik korban tertinggal di kontak sepeda motornya,” sebut Rico, Kamis (10/6/2021).

Dilanjutkannya, pelaku Fajar turun dari motor dan mengambil serta membawa sepeda motor tersebut sedangkan tersangka Hafis pergi sendiri dengan sepeda motornya.

Beruntung aksi tersebut terekam CCTV, sehingga kedua pelaku berhasil ditangkap Selasa sore. (Sumber OborSumbar.com)

MR.com,Sumbar-Menyoal dugaan buruknya kualitas Infrastruktur yang dikerjakan PT.Brein Veri yang berada dalam pengawasan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Provinsi Sumbar, Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Prov.Sumbar, Senilai Rp. 5.098.189.550,67,akhirnya ditanggapi Mario SyahJohan, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat, Fraksi Partai Gerindra.

Berita terkait: Kepala Satker PJN I Sumbar, Thaibur: Sudah Tidak Perlu Saya Tanggapi, Diduga Ada Persekongkolan Di Proyek Penanganan Longsor Payakumbuh Batas Riau

"Kalau kita melihat dengan banyaknya pekerjaan yang dibiayai pusat. Dan sering kita perhatikan kepala daerah terkesan lepas tangan dan kurang tanggap terhadap pekerjaan yang ada didaerah nya," ujar Mario,Jumat(11/6/2021) via telpon.

Seperti yang terjadi diproyek milik Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar yang berjalan itu. Mario menilai infrastruktur yang dibangun oleh PT.Brein Veri ini kondisinya sangat jauh dari harapan masyarakat.

" Jangan hanya sekedar bekerja saja, tapi rekanan dan Balai mustinya juga memperhatikan mutu dan kualitas hasil kerjanya. Sebab, masyarakat sudah pasti mengharapkan yang demikian, masyarakat menginginkan infrastruktur yang bagus dan bisa dimanfaatkan dengan waktu lama," ujarnya.

Selanjutnya pihak yang terlibat pada proyek tersebut disinyalir sudah mencoreng muka bapak menteri, karena bekerja tidak sungguh-sungguh, hanya memikirkan keuntungan saja dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat, kata Mario.

Kami dari komisi IV akan terus memantau semua kegiatan yang dibiayai APBN. Tanpa terkecuali, proyek yang anggaran pusatnya berada dibawah pengawasan Balai Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar ini, tegasnya.

"Kita minta kepada seluruh kepala daerah yang ada di Sumbar, jangan hanya bisa minta dana ke pusat, tapi setelah dibantu pusat dana tersebut juga harus ikut memantau dan mengawasi pekerjaan tersebut, agar dana diberikan pemerintah pusat tepat sasaran dan memiliki mutu dan kualitas yang diinginkan," sebut wakil rakyat dari fraksi Partai Gerindra tersebut.

Beliau berharap seluruh komponen masyarakat, wartawan, seluruh anggota DPRD perwakilan kabupaten/ kota agar saling sinergi dalam mengawal pekerjaan yang mamakai uang negara.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *rl/tim*

MR.com, Payakumbuh-Menyoal proyek penanganan longsor Payakumbuh batas Riau yang diduga Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Sumbar (Kasatker PJN Wil I Sumbar) restui PT. Pasagan Tenaga Perkasa untuk tidak menulis nilai anggaran pada plang proyek.Terpantau oleh media pada minggu, (16/05/2021) waktu lalu.

Berita terkait : Proyek Penangan Longsor Milik PJN Wilayah I Sumbar Diduga "Kangkangi" Perpres dan UU KIP

Namun saat dikonfirmasi kepada Thaibur ST.MT selaku Kepala Satker PJN Wilayah I Sumbar pada Selasa (8/6/2021) via telpon mengatakan, "sudah tidak perlu saya tanggapi".

Tentunya hal ini akan menambah kecurigaan dilingkungan masyarakat Sumatera Barat. Rekanan diduga kuat sudah melanggar aturan, karena tidak menuliskan nilai anggaran pada plang proyek. Kemudian waktu ditanya menyangkut hal tersebut, Thaibur sebagai pimpinan di Satker PJN I seolah tidak mau menanggapinya saat dikonfirmasi awak media.

" Wajar kecurigaan masyarakat semakin mengental. Karena pihak yang seharusnya mengawasi pelaksanaan proyek seolah tutup mata, sehingga menimbulkan lagi dugaan kalau proyek tersebut beraroma KKN. " ujar Yatun SH, menanggapi hal tersebut, Kamis(10/6/2021) di Padang.

Tentunya dalam hal ini dapat dikatakan pihak kontraktor dan Satker PJN Wil I Sumbar telah melakukan ”pembohongan publik” dan mungkin akan berdampak terhadap hasil pekerjaan, tambahnya.

Menurutnya, penulisan nilai anggaran pada papan informasi sangat penting bahwa papan nama tidak hanya sebagai komponen pelengkap ketentuan pelaksanaan kegiatan proyek. 

"Namun lebih dari itu, plang proyek sebagai salah satu bentuk agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan sesuai dengan amanat perundang-undangan dan peraturan presiden," ujarnya lagi.

Yatun menduga telah terjadi persekongkolan secara terang-terangan antara kedua belah pihak agar sama-sama mendapatkan keuntungan, ucapnya.

" Agar tidak terjadi kegiatan KKN dalam pelaksanaan proyek tersebut, kepada pihak Polri dan Kejaksaan juga masyarakat untuk dapat mengawasi secara intens proyek tersebut. Dan kepada pihak Kementerian PUPR RI untuk dapat mengontrol kinerja jajaran bawahannya dalam melaksanakan tugas," pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu tanggapan konfirmasi dari Dirjen Bina Marga, dan konfirmasi pihak terkait lainnya.* rl/tim*

Pasalnya, proyek dibawah pengawasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.2 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional(Satker PJN), Wilayah 1 Sumbar diduga sengaja kangkangi Peraturan Presiden dan Undang-undang No 14 tahun 2008.

Sebab plang proyek sebagai informasi publik. Pihak rekanan tidak menuliskan nilai anggaran dalam waktu yang cukup lama. Dan disinyalir hal tersebut sengaja dibiarkan oleh PPK 1.2 sebagai pihak dari Kementerian PUPR.

Pekerjaan penanganan longsor Payakumbuh batas Riau dikerjan PT.Pasagam Tenaga Perkasa selama 240 hari, di mulai kontraknya tanggal 11 Januari 2021. Tapi ada yang ganjil terhadap papan informasi nya, pihak terkait tidak menuliskan berapa uang negara yang digunakan.

Yatun SH, Pengamat dan Pengggiat Hukum (Lawyer)

"Pembangunan infrastruktur fisik di era reformasi dan otonomi daerah dewasa ini mensyaratkan adanya feedback atau umpan balik dari semua elemen masyarakat yang ada untuk mengontrolnya," demikian Yatun SH mengatakan terkait hal tersebut, Selasa(8/6/2021) di kantornya.

Yanti SH sebagai pengamat dan pengggiat hukum itu melanjutkan, bagaimana tidak, reformasi dan desentralisasi dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun secara teknis, aturan tentang pemasangan papan pengumuman proyek biasanya diatur lebih detail oleh masing-masing provinsi. 

Terkait dengan tujuan tersebut, lanjut Yatun, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.

"Apabila di lapangan terdapat sebuah papan proyek yang tidak menyertakan nilai anggaran dalam proyek tersebut. Sudah jelas menabrak aturan,bahkan patut dicurigai proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal," ujarnya.

Yatun menjelaskan, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

"Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah," tegasnya.

Ada beberapa aturan dan undang-undang yang mengamanatkan demikian, seperti Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tambah Pengacara itu.

Begitu juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (Permen PU 29/2006) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Permen PU 12/2014), ucap Yatun.

Kewajiban kontraktor dan pihak kementerian menyebutkan nilai anggaran, karena informasi yang transparan dan jelas merupakan hak masyarakat banyak, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* rl/tim*