Mitra Rakyat

Dalam pertemuan itu, kedua pihak terlihat saling membahas peningkatan sinergi antara Pemerintah Kota Padang dengan BNPB dalam upaya mitigasi dan pencegahan terhadap bencana. 

"Jadi, upaya-upaya apa yang harus kita perkuat. Baik itu dalam hal komitmen, kebijakan, perencanaan, anggaran dan termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di daerah," sebut Radytia Jati pada pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang tersebut. Juga hadir dikesempatan itu Direktur Sistem Penanggulangan Bencana Dr. Udrekh dan Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan Dodi Yuleova.

Radytia mengatakan, apabila Kota Padang dan seluruh daerah memiliki konsep terhadap ketahanan daerahnya, tentu risiko bencana dapat diminimalisir seminim mungkin. Baik risiko bencana terhadap dampak korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi dan kerusakan infrastruktur. 

"Melalui pertemuan ini kita ingin menyuarakan semangat bagaimana mendorong setiap kepala daerah itu memiliki komitmen yang kuat. Karena memang kita bersama pemerintah daerah akan berupaya bagaimana membangun daerah yang siap menghadapi bencana," tuturnya.

Lebih lanjut Raditya yang juga menjabat Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatinkom) tersebut mengungkapkan apresiasinya kepada Pemko Padang sekaitan upaya mitigasi yang telah dilakukan. Terutama dalam hal simulasi dan edukasi bencana di samping membangun sarana infrastruktur pendukung dalam mewujudkan kota cerdas dan tangguh bencana. 

"Sehingga dengan itu, mulai dari sebelum hingga saat dan setelah terjadinya bencana semuanya warga di Kota Padang ini diharapkan telah siap dan mampu menyelamatkan diri sesuai arah dan petunjuk yang telah ditentukan. Kita tahu Padang ataupun Sumatera Baratmemiliki banyak risiko bencana. Apalagi berada di sisi barat pesisir Sumatera, daerah ini juga memiliki risiko terkena megathrust, gempa dan tsunami yang cukup besar. Apabila itu kesiapsiagaan itu dilakukan, kita akan menjadi Sumbar sebagai daerah percontohan sebagai daerah tanggap bencana bagi daerah lainnya di Indonesia," tukasnya.

Sementara itu Plt Wali Kota Padang mengaku atas nama Pemerintah Kota Padang menyambut baik kunjungan tamu istimewa dari BNPB tersebut. Ia pun berharap upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan Pemko Padang sekaitan mitigasi bencana dapat lebih konkrit dan lebih optimal lagi ke depan.

"Semoga adanya dukungan dari BNPB akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi segala bencana. Kita memang berada di daerah yang terbilang rawan bencana, namun apabila kita semua siap menyikapi segala sesuatunya maka insya Allah dampaknya akan bisa kita minimalisir seminim mungkin," ujar Hendri Septa didampingi Kepala BPBD Barlius.(David/Humas Pemko Padang)

MR.com, Pessel-Kelompok masyarakat " Selamatkan Petani Indonesia (SPI)" akan laporkan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima(BWSS V) Sumbar ke Kejaksaan Tinggi(Kejati). Hal itu terkait tidak berfungsinya Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) yang dibangun pada tahun 2018 silam.

Menurut informasi masyarakat, JIAT yang menghabiskan uang negara sebesar 6,1 miliar itu saat ini tidak berfungsi untuk pengairan kebun dan sawah-sawah mereka.

" Kami tidak ingin menduga- duga penyebab JIAT tersebut tidak berfungsi. Untuk itu besok tepatnya hari Kamis, 1April 2021 insyaallah akan melaporkan pihak BWSS V ke Kejati Sumbar," kata Jon Patrio, perwakilan dari SPI, Rabu(31/3/2021) di Painan, Kab.Pessel.

Dilanjutkan, ada tiga titik JIAT dibangun pada tahun 2018 tersebut, dua diantaranya bertenaga diesel dengan kucuran anggaran senilai Rp 6, 1 miliar, namun hingga sekarang  tidak bisa dimanfaatkan.

"Rencananya usai menyerahkan laporan ke Kejati Sumbar, kita langsung gelar pertemuan dengan sejumlah wartawan di Kota Padang untuk konferensi pers terkait hal itu," tegas Jon.

Kami akan membuka fakta-fakta yang ada di proyek JIAT dengan lugas, hal tersebut kami maksud agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ujarnya.

Akibat tidak berfungsinya JIAT tersebut, masyarakat menjadi susah untuk mendistribusikan air ke kebun dan sawah mereka. Dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap hasil panen yang menjadi tumpuan ekonomi mereka, tambahnya lagi.

Selain itu anggaran sebesar 6,1 miliar yang dikucurkan negara akan menjadi sia-sia. Karena tidak sesuai dengan tujuan pemerintah terhadap azas manfaat untuk masyarakat di Kab.Pessel tersebut, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*tim*

Selain dihadiri oleh seluruh anggota, RAT 2020 juga dihadiri oleh Ketua PKP Sumbar, Ketua Koperasi dan UMKM Kota Padang, serta Dewan Pengawas Kopkar Tirta Kuranji.

Diketahui, keanggotaan Kopkar Tirta Kuranji saat ini sudah berjumlah sebanyak 504 orang. Alhamdulillah, dalam 3 tahun terakhir semua proses administrasi berjalan lancar juga rapi. Pada 2020 masa pandemi Kopkar Tirta Kuranji Perumda AM Kota Padang telah membukukan laba sebesar 23,5%, dan dalam tahun 2020, Kopkar Tirta Kuranji bersiap untuk melaunching sebuah aplikasi pencatatan meteran pelanggan secara mandiri yang akan diberikan ke Perumda AM Kota Padang.

Pembina Kopkar Tirta Kuranji, yang juga sebagai Direktur Utama Perumda AM Kota Padang, Hendra Pebrizal memberikan apresiasi yang besar terhadap Ketua dan Pengurus Kopkar Tirta Kuranji karenabisa  melaksanakan RAT 2020 dibulan Maret ini.

“Kami selaku pengawas berharap, Kopkar Tirta Kuranji kedepan mampu maju dan berkembang untuk bisa memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan seluruh anggotanya". Kemajuan koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota, ujar Dirut AM Padang.

Perwakilan dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, Ibu Ir. Rita Yendri mengatakan, "Atas nama Dinas Koperasi menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Kopkar Tirta Kuranji atas terlaksananya RAT 2020 pada 30 Maret 2021 ini. "Semoga dengan terlaksananya RAT ini dapat dijadikan media pertanggungjawaban dari Pengurus dan Pengawas kepada seluruh anggotanya".

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PKP Sumbar, Bpk Hadi Suryadi mengatakan selama masa pandemi, hanya Kopkar Tirta Kuranji Perumda Air Minum Kota Padang yang mengalami kenaikan SHU. Selamat dan terimakasih kepada Pembina serta pengurus yang telah bekerja keras menjadikan Kopkar Tirta Kuranji menjadi seperti yang sekarang. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. (**)

"Dengan tiga strategi pengawalan ini diharapkan Bumnag dan Bumdes di Sumbar dapat menggerakkan perekonomian di nagari serta menghasilkan Pendapatan Asli Nagari," kata Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sumbar Drs. H. Syafrizal Ucok, MM., saat menjadi nara sumber dalam Bimtek Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Penanganan Akses Reforma Agraria, Senin (29/3) di Hotel Grand Zuri, Padang.

Bimtek ini dilaksanakan oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, 29-30 Maret 2021. Pesertanya adalah Kasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Tenaga Pendamping dari Kantor Pertanahan se Sumatera Barat. Tampak hadir Kabid Penataan Pertanahan Nora dan Kabid Sengketa Tanah Delni Heriswa.

Ditambahkan oleh Syafrizal Ucok, dalam perkembangannya sudah banyak Bumnag dan Bumdes yang berhasil, seperti di Dharmasraya, Sawahlunto, Padang Pariaman dan Tanah Datar. Usahanya pun beragam, mulai dari pariwisata, perkebunan, pengelolaan bank sampah, simpan pinjam, perikanan, perdagangan hasil hutan dan penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan racun hama.

Beberapa diantara Bumnag dan Bumdes di Sumbar keberhasilannya sudah dapat dibanggakan secara nasional. "Bumnag Koto Ranah Sakti di Dharmasraya mengelola embung sebagai usaha pariwisata dan Bumnag Pakandangan Emas di Padang Pariaman mengelola lahan kosong untuk perkebunan jagung, adalah dua contoh Bumnag yang berhasil dan telah menjadi tempat studi tiru secara nasional," kata Kadis Syafrizal Ucok, yang pernah menjadi Wakil Bupati Pesisir Selatan periode 2005-2010.

Dari 928 nagari dan desa di Sumbar, sebanyak 858 diantaranya sudah terbentuk Bumnag dan Bumdes nya. Memang bervariasi kemajuannya. "Hingga awal 2021 ini, Bumnag dan Bumdes di Sumbar yang klasifikasi maju 41, berkembang 327, tumbuh 340 dan klasifikasi rintisan 141 buah," jelas Kadis Syafrizal Ucok, yang didampingi oleh Kabid UEM PMD Sumbar Desrianto Boy, S.Pd.,M.Pd.

Kekhawatiran banyak pihak tentang legalitas Bumnag dan Bumdes kini pun sudah terjawab melalui UU No.11/Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Peraturan Nagari/Peraturan Desa tentang pendirian Bumnag dan Bumdes adalah legal dan sudah merupakan Badan Hukum. Proses selanjutnya adalah mendaftarkan Badan Hukum itu kepada Menkum HAM.

Di akhir pemaparannya Syafrizal Ucok mengharap dukungan semua pihak di nagari dan desa agar membesarkan dan memajukan Bumnag dan Bumdes. Sebab hasil akhirnya, semua keuntungan dari Bumnag dan Bumdes sepenuhnya menjadi pendapatan asli nagari dan desa. "Jika misalnya suatu saat Dana Desa tidak dikucurkan lagi dari APBN maka anggaran desa sudah dapat ditopang oleh Bumnag dan Bumdes," kata Syafrizal Ucok, yang dulu pernah menjadi Kabag Agraria di Pemprov Sumbar. (*/uck)

Kedatangan Mr. Michell Rohmann tersebut langsung disambut hangat oleh Plt Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran. Tampak hadir dalam kesempatan itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi dan Kabag Kerjasama Erwin M serta lainnya.

Seperti diketahui, Mr. Michell Rohmann merupakan seorang 'hydrologist' yang bakal berperan sebagai 'integrated expert' untuk mendukung program Waste Management of Batang Arau River (pengelolaan limbah sungai Batang Arau) di Kota Padang. 

Plt Wako Hendri Septa mengungkapkan, atas nama Pemerintah Kota Padang dan warga Kota Padang tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan selamat datang atas hadirnya Mr. Michell Rohmann di Kota Padang. Beliau merupakan seorang tenaga ahli yang akan mentransfer ilmu dan hal penting lainnya dalam upaya peningkatan pengelolaan limbah sungai di Kota Padang.

"Upaya peningkatan kebersihan dan kualitas air sungai di Kota Padang ini merupakan tindak lanjut dari bingkai kerjasama sister city (kota kembar) yang telah terjalin antara Padang-Hildesheim (Jerman). Kontrak kerja bagi Mr. Michell Rohmann ini selama 2 tahun terhitung dari awal masa kerja yang resmi dimulai pada hari ini, " ungkap Hendri sewaktu meninjau Sungai Batang Arau dari atas Jembatan Siti Nurbaya.

Lebih lanjut sekaitan kehadiran Mr. Michell Romann di Kota Padang, orang nomor satu di Kota Padang itu pun berharap bakal terwujudnya apa yang diharapkan dan diidam-idamkan warga Padang selama ini. Yaitu bagaimana sungai-sungai di Kota Padang bisa menjadi sungai yang bersih dengan kualitas air yang jernih. Hal ini pun juga sesuai dari visi Kota Padang sebagai kota berbasiskan pendidikan, perdagangan dan pariwisata unggul serta berdaya saing.

"Alhamdulillah, pada beberapa waktu lalu secara virtual beliau (Mr. Michell Rohmann) mengaku kepada kita sangat antusias dan ingin segera ke Kota Padang pertengahan Maret 2021 ini. Sekarang beliau telah datang dan semoga bisa membantu dalam upaya peningkatan kualitas air sungai di Kota Padang nantinya, khususnya di kawasan Sungai Batang Arau," harapnya.

Hendri pun berharap, melalui ilmu-ilmu dan pengalaman dari Mr. Michell Rohmann ini akan mampu nantinya menjadikan sungai Batang Arau menjadi sungai yang bersih, jernih dan indah. 

"Saat ini Sungai Batang Arau memang masih dalam kategori kelas 4, semoga nanti bisa menjadi kelas 2. Sehingga dengan demikian, kawasan tersebut bisa dipercantik dan kita juga berkeinginan menjadikannya sebagai kawasan marina dan maritim center yang terintegrasi dalam program Kawasan Wisata Terpadu (KWT)," pungkas Plt Wako mengakhiri.

Sementara itu pada saat yang sama Kabag Kerjasama Setda Kota Padang Erwin. M menambahkan, terkait fungsi dan kehadiran Mr. Michell Rohman nantinya yaitu akan memberikan transfer ilmu kepada Pemko Padang khususnya pihak OPD terkait dalam pengelolaan sungai di Kota Padang terutama Sungai Batang Arau. Kedatangannya ke Kota Padang pun sudah dipersiapkan Pemko Padang. 

"Diharapkan untuk sungai tersebut ada perbaikan mulai dari edukasi sampai teknis pelaksanaan pengelolaan limbah yang ada. Sebagaimana kita ketahui, dari hulu sampai ke hilir banyak limbah yang dihasilkan masyarakat, " tuturnya.

"Kita sudah menyiapkan fasilitas kehidupan sehari-hari seperti ruangan kerja, kebutuhan pribadi dan asuransi kesehatan bagi beliau yang telah dianggarkan dalam APBD Kota Padang. Sementara untuk pengerjaan fisik nantinya kita akan upayakan dukungan baik dari Pemerintah Pusat dan pihak lainnya termasuk dari Pemerintah Jerman, " sebut Erwin. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan," imbuh Erwin.(David/Prokompim Pdg)

MR.com,Padang-Gustinof yang mengaku kakak kandung dari Tondi sopir tangki dan diduga telah melakukan kegiatan "kencing minyak" (pencurian BBM) pada hari Sabtu, 6 Maret 2021 dikawasan Kecamatan Bungus Selatan beberapa waktu lalu membantah kalau kegiatan disangkakan terhadap adiknya tersebut tidak benar adanya.

" Saya ingin mengklarifikasi pemberitaan sebelumnya, terkait dugaan kasus pencurian BBM yang ditayangkan media bapak(mitrarakyat.com)," kata Gustinof, Sabtu (27/3/2021) via telpon kepada awak media ini.

Berita terkait : Kabid Humas Polda Sumbar, Satake Bayu : Kita Akan Surati Pihak Pertamina dan Selidiki

Sebagai kakak kandung dari Tondi, Gustinof menyatakan bahwa adiknya tersebut tidak pernah melakukan hal itu.

Diterangkannya, pada hari itu adiknya (Tondi) berhenti dipinggir jalan seperti yang disampaikan, hanya ingin mengisi BBM kendaraan yang dibawa nya. "Karena mobil tengki bbm yang dibawanya sudah mulai kosong dan berangin(ada angin.red) yang mengakibatkan mobil tangki pengangkut BBM itu mogok," jelas Gustinof.

" Itu pengakuan Tondi kepada saya. Dan saya berani menjamin kalau adik saya itu memang tidak pernah melakukan hal tersebut," tegasnya lagi.

Lebih jelas Gustinof menerangkan, karena adiknya itu hanya sopir sendiri ( Single Driver), kemudian dalam mengantarkan BBM adiknya tersebut hanya putar kepala(tanpa rehat). Dihari itu, Tondi melakukan pengantaran BBM untuk yang ketiga kalinya.

" Jadi dihari itu adiknya lupa mengisi BBM untuk mobil tengki, mungkin karena lelah dan akibatnya BBM ditangki mobil yang dibawanya kosong dan mobil tersebut mogok dipinggir jalan," jelasnya lagi.

Gustinof yang mengaku mantan karyawan PT.Elnusa Petrofine itu lebih lanjut menjelaskan, tidak mungkin Tondi berani melakukan hal itu dipinggir jalan yang ramai itu.

Gustinof tidak menapik kalau memang ada kegiatan pencurian BBM di kecamatan tempat tinggalnya itu. Akan tetapi pencurian dilakukan oleh oknum di tempat-tempat yang tersembunyi, dan lokasinyapun pasti dibatasi atau dipagar dengan seng, ujarnya.

" Jadi tidak masuk logika saya kalau pencurian BBM dilakukan Tondi  dipinggir jalan yang seyogyanya ramai dilalui kendaraan itu," tandas Gustinof.

Selanjutnya Gustinof mengatakan, dengan adanya pemberitaan tersebut berdampak terhadap perekonomian keluarga adiknya bernama Tondi itu.

" Karena saat ini adik saya itu telah diblokir oleh PT. Elnusa Petrofine sebagai sopir pendistribusian BBM. Dan pasti hal tersebut berpengaruh terhadap anak istrinya atau keluarga lainnya," ungkap Gustinof.

Untuk itu melalui klarifikasi ini saya berharap kepada pihak PT.Elnusa Petrofine untuk kembali mempertimbangkan status karyawan adik saya Tondi itu, pungkasnya.

Sebelumnya diduga ada oknum masyarakat dengan inisial DN di Kecamatan Bungus Selatan melakukan kerjasama dengan sopir (TD) pembawa BBM dari PT. Elnusa Petrofine mitra PT. Pertamina sebagai pendistribusian ke SPBU. 

Dan pernyataan Gustinof berbeda dengan Gusnedi yang mengaku orang tua dari DN.Gusnedi yang juga karyawan dari PT.Elnusa Petrofine mengatakan, memang pekerjaan yang dilakoni anaknya itu ilegal. Sudah sering saya peringatkan untuk tidak melakukan kegiatan ilegal itu lagi, ungkap Gusnedi, Sabtu( 13/3/2021) via telpon.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

MR.com,Padang,- Peringatan Hari Air Sedunia merupakan agenda rutin yang selalu dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahun ini Perayaan Puncak Hari Air Dunia (HDA) ke XXIX dilakukan secara online di Bendungan Sindangheula Kabupaten Serang Provinsi Banten dan juga di lakukan secara offline serentak di 34 Provinsi seIndonesia.

Dalam kesempatan tersebut hadir Wakil Menteri PUPR John Wempi Watipu bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

John Wempi Watipu menyebutkan masyarakat perlu diberikan kesadaran tentang tanggungjawab memelihara alam yang menjadi sumber air untuk kedepannya. Sejalan dengan hal tersebut Muhadjir juga menyebutkan pentingnya valuing water mengelola air menjaga kehidupan.

Pada momentum peringatan Hari Air Dunia ini, secara terpisah, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS V) Padang, melaksanakan Perayaan HAD Ke XXIX di Batang Jirak Pegambiran Kota Padang, Senin(22/03/2021). BWS S V Padang mengundang berbagai instansi terkait, tokoh masyarakat dan Komunitas Peduli Sungai (KPS).

Dalam kesempatan tersebut dilakukan kegiatan penanaman pohon serta penandatanganan kerjasama (MoU) antara BWS S V Padang dengan komunitas peduli sungai.

Penandatanganan tersebut dilakukan BWSS V Padang dengan 2 Komunitas Peduli Sungai, yaitu Komunitas Peduli Sungai Pelangi dan Komunitas Peduli Sungai Kamang Hilia yang disaksikan langsung oleh Kepala BWS Sumatera V Padang, Dian Kamila,ST.,MT

Dalam sambutannya, Kepala Balai Sungai Sumatera V Padang Dian Kamila,ST.,MT berpesan untuk bersatu merawat lingkungan.

 "Perawatan lingkungan merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber air, perlakuan terhadap lingkungan akan meresonansi perlakuan lingkungan terhadap kita, oleh karena itu sebagai instansi yang ditugaskan dalam pengelolaan air marilah kita menjaga dan melestarikan air bersih sehingga hak-hak masyarakat dalam mengakses air akan tercapai dengan baik,” sebutnya.

Dalam momentum peringatan Hari Air Dunia ini mari berperan aktif menjaga lingkungan dan air, jika lingkungan dan air tidak dirawat dengan baik bisa menjadi musuh, tetapi sebaliknya jika dirawat dengan baik akan menjadi teman, ucap Kepala BWSS V. Terakhir beliau mengatakan “Ayo... Mengelola Air untuk menjaga kehidupan,” ajak Dian. (dn/rl)

"Sebagaimana diketahui pasca Hendri Septa menjadi Walikota Padang, jabatan yang ditinggalkannya sesuai aturan akan diisi oleh usulan dari partai politik dan atau koalisi partai politik," sebutnya lagi.

Selanjutnya ia menjelaskan, PAN dengan terang-terangan telah menjagokan Amril Amin sebagai kandidat Wakil Walikota Kota Padang pada sisa masa jabatan untuk bertarung dengan kader dari PKS.

Untuk maju sebagai Wakil Walikota Padang tersebut menurutnya, Amril Amin dikabarkan juga telah mendapat restu dan dukungan penuh dari DPP PAN, Amril Amin hanya membutuhkan menang saat voting di parlemen.

"Kita melihat yang berpotensi menjadi kendala suksesi Amril Amin di parlemen adalah, kedekatan PPP dengan Mahyeldi Ansharullah pasca Pilkada Sumbar," ujarnya.

Sebagai Ketua DPC PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa memiliki kepiawaian khusus dan senantiasa unggul pada pertarungan voting di parlemen, ungkap Defrianto.

"Manufer-manufer Ketua PPP Kota Padang ini diprediksi akan dapat mempengaruhi lobi-lobi PAN terhadap partai lainnya yang saat ini dikabarkan sedang intens," ujarnya lagi.

Sebagai tokoh politik di Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa terkenal sangat piawai dengan politik "bawah tanahnya", sehingga "Esa" akan menjadi rintangan besar bagi suksesi Amril Amin menuju jabatan Wakil Walikota Padang tersebut,  sebut Defrianto Tanius.

Lebih lanjut Defrianto mengatakan,terhadap peta politik yang saat ini sedang berpihak kepada Amril Amin, diperkirakan akan mengalami perubahan yang signifikan.

Dengan latar belakang kedekatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS )pada Pilkada Sumbar lalu menurutnya lagi, PPP dapat saja menjadi partner yang baik PKS untuk menghimpun kekuatan partai politik lainnya.

Dengan "bargaining" menarik yang akan ditawarkan, PKS dan PPP diperkirakan akan mendapatkan dukungan dari sejumlah partai politik ketika pemilihan di parlemen, tutupnya.

Sampai berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

MR.com, Solsel- Menguak tabir proyek Preservasi Jalan Lubuk Selasih-Surian dengan ruas Surian-PD- Aro-BTS.Jambi yang masih krusial. Pada tanggal 22 Maret 2019 Surat Perintah Melaksanakan Kegiatan (SPMK) dikeluarkan atas nama PT . Merangin Karya Sejati (MKS). Dengan nilai proyek Rp 49.774.926.000,- APBN TA 2019.

Ditengah perjalanan proyek tersebut disinyalir bermasalah yang berunjung pemutusan kontrak. Saat itu diketahui pekerjaan berada dibawah intruksi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5 PJN II  bernama Efrizon.

Akibatnya proyek preservasi tersebut sampai tahun ini masih belum terselesaikan. Dan diduga masih banyak pekerjaan yang terbengkalai. Ada apa diproyek tersebut, kenapa sering dilakukan pergantian terhadap PPKnya.

Bahkan PPK yang saat ini ditunjuk oleh untuk melanjutkan pekerjaan, terindikasi tidak koperatif. Pasalnya waktu dihubungi media via telpon, PPK yang diketahui bernama Agusman ST,MT terkesan enggan berikan informasi menyangkut proyek tersebut, pada Rabu(16/3/2021) sampai berita diterbitkan.

Berita terkait : Haryanto : "Ada apa di Mega Proyek Preservasi Jalan PJN II Sumbar"

" Mungkin bak seperti memegang "bola panas" oleh PPK,  demikian hal gambaran yang terjadi terhadap lanjutan proyek Preservasi tersebut," kata Defrianto Tanius, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (LSM Awak) Sumbar, Sabtu(19/3/2021) di Padang.

Preservasi jalan sejatinya dilakukan untuk menjaga kondisi jalan dalam pelayanan standar dan mantap. Kegiatan preservasi jalan terdiri dari pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan, tuturnya.

Dilanjutkan Defrianto, namun dalam pelaksanaannya masyarakat berharap harus sesuai ketentuan dan aturan. Baik secara spesifikasi ataupun secara pengawasan dan informasinya. 

"Hal tersebut dilakukan agar tercipta saling sinergi dan kepercayaan antara pelaksana dengan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara," tegasnya.

Apabila stokeholder yang ada didalam dan terlibat langsung pada kegiatan. Kemudian menutup diri mereka saat dikonfirmasi media menyangkut seluruh informasi terkait proyek tersebut, ada sebenarnya, ungkap Ketua LSM Awak tersebut.

"Kalau hal itu mereka lakukan, diduga kuat  secara sengaja kangkangi  Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia," ujarnya.

Ditambahnya, hal itu akan membuat paradigma yang bias dilingkungan masyarakat luas. Apalagi sebagai PPK yang sudah diberi amanah tidak bisa berikan klarifikasi terhadap seluruh informasi menyangkut proyek tersebut.

Berharap Jangan sampai ada indikasi sengaja kangkangi "Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" seperti sebelumnya lagi, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* roel*

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat(BPBD Sumbar) terus berupaya menekan angka dan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19 diwilayah Sumbar.

Melalui program "sejuta masker" yang saat ini tengah dilaksanakan. BPBD Provinsi Sumatera Barat berharap penyebaran Virus Covid-19 ditengah masyarakat bisa diredam semaksimal mungkin.

Tim pendistribusian masker BPBD Sumbar yang didampingi BPBD Kab. Pesisir selatan hari ini, Selasa (18/03/2021) kembali mendistribusikan masker kesekolah-sekolah di wilayah Sumbar.

Kepala Sekolah SMAN 1 Bayang , Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel), Yon Erizal, S.Pd mengucapkan terimakasih yang tak terhingga saat menerima kedatangan tim pendistribusian masker BPBD Sumbar kesekolanya.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan Tim BPBD Prov Sumbar yang telah memberi bantuan masker kepada SMAN 1 Bayang" ucap Yon Erizal.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Sekolah Yon Erizal juga menyampaikan bahwa SMAN Bayang telah menerima masker sebanyak 1530 lembar.

" Untuk itu kami akan sesegera mungkin membagikan masker ini pada siswa/wi"ucapnya.

Dilokasi yang berbeda, tim pendistribusian masker BPBD Sumbar juga memberikan masker di SMAN 2 Bayang Kab. Pessel. Pendistribusian masker tersebut diterima langsung oleh tersebut Andarli, M.Si.

"Dimasa Pandemi seperti saat sekarang ini, bantuan logistik ini sangat diperlukan oleh sekolah" ucap Andarli.

Andarli juga menyampaikan, SMAN 2 Bayang telah menerima bantuan masker dari BPBD Sumbar sebanyak 21100 lembar.

"Dengan bantuan masker ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membekali pihak sekolah dalam penerapan protokol kesehatan" papar Andarli.

(dn)

Sebagai salah satu garda terdepan dari pemerintah dalam upaya memerangi penyebaran wabah virus Corona(Covid 19). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Sumbar) bagi-bagi masker ke sekolah-sekolah tingkat menengah yang ada di Sumbar.

Hal ini dilakukan sebagai edukasi dalam pelaksanaan penerapan protokol kesehatan covid19 dilingkungan sekolah menengah tersebut.

Yang utama sekali hal itu dilakukan BPBD Sumbar sebagai upaya dalam menekan angka dan memutus mata rantai penyebaran Virus Covid-19.

Kepala Badan Pelaksana(Kalaksa) BPBD Provinsi Sumatera Barat, melalui Ketua Tim Pendistribusian masker untuk wilayah Kota Padang Panjang Evatrisna menjelaskan pemerintah terus berupaya untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19.

"Melalui program Sejuta Masker yang saat ini tengah dilaksanakan, BPBD Provinsi Sumatera Barat berharap penyebaran Virus Covid-19 ditengah masyarakat bisa diredam semaksimal mungkin" katanya, Rabu (17/03/2021).

Evatrisna juga menyampaikan, dalam  program Sejuta Masker ini, kami telah mendistribusikan sebanyak 40 Ribu lembar masker untuk wilayah Kota Padang Panjang.

"Pendistribusian masker pada para pelajar setingkat sekolah menengah diserahkan langsung kepada pihak sekolah masing-masing. Dan dalam kesempatan ini, BPBD Sumbar juga mendistribusikan masker pada pihak BPBD Kota Padang Panjang dengan total jumlah masker sebanyak 29700 helai, jelasnya lagi.

Evatrisna memaparkan, pendistribusian masker kesekolah yang telah didatangi BPBD Sumbar diantaranya, SMAN2 Padang Panjang sebanyak 2.300 helai yang diterima langsung oleh Wakil Kepada Sekolah Sofyan. 

Berikutnya lanjut Evitrisna, SMAN1 Sumbar sebanyak 1.100 helai yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah Budi Hermawan, SMA 1 Padang Panjang sebanyak 2100 helai, SMK N 2 Padang Panjang sebanyak 1.900 helai, SMKS Cendana 1000 helai dan SMAN 3 Padang Panjang 1.900 helai.

Pembagian masker kesekolah-sekolah tersebut bagian dari bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan para pelajar, dan dalam pelaksanaan pendistribusian ini, kami di dampingi oleh BPBD Kota Padang Panjang" tutup Eva.*dn/roel")

Kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari (16-17 Maret 2021) tersebut secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Padang Hendri Septa, di Hotel Rocky Plaza, Selasa (16/03/2021).

Plt Wako mengatakan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terutama sektor ekonomi. PBJ pemerintah turut berkontribusi dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri; peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut Plt Wako menjelaskan, proses pengadaan barang/jasa pemerintah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta mempedomani peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

"Dalam Perpres 12 Tahun 2021 pemerintah melakukan perubahan nilai paket untuk usaha kecil, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada usaha kecil dan koperasi, yang diharapkan dapat  berdampak terhadap pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19," jelasnya lagi.

“Dengan diberlakukan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah," imbuhnya.

“Pada kondisi pandemi ini setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa pemerintah yang akan berdampak pada percepatan penyerapan anggaran dan kesejahteraan rakyat khususnya Kota Padang,” jelas Hendri lebih lanjut. 

Hendri juga menekankan, disamping mengikuti peraturan yang berlaku, PBJ pemerintah juga harus dikelola oleh SDM pelaku pengadaan yang kompeten, agar tidak terjadi permasalahan yang bermuara pada persoalan hukum.

"Kewenangan, fungsi dan tanggungjawab masing-masing pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah juga telah diatur dengan tegas dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2021, untuk itu kami berharap kepada para pelaku pengadaan, mulai dari Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), POKJA pemilihan dan pejabat pengadaan agar dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait PBJ pemerintah," harapnya.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan adanya satu peningkatan kualitas, pemahaman dan persepsi yang sama antara pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah agar bekerja secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana komitmen kita bersama,” pungkasnya. 

Sementara itu  Plh. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setdako Padang Ramadoni Satry menyampaikan, tujuan utama dari sosialisasi tersebut adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman SDM pelaku pengadaan tentang tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik dan benar sesuai aturan dan perundang-undangan, meningkatkan kualitas layanan pengelolaan PBJ secara profesional, transparan dan akuntabel.

"Semoga apa yang menjadi keluhan, keraguan dan kesulitan bagi pelaku PBJ di setiap OPD termasuk Kelurahan dan Puskesmas selama ini dapat terjawab melalui kegiatan ini," harap Donisa.

Bertindak sebagai narasumber Kepala LKPP RI Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri Padang Ranu Subroto, SH, M.Hum serta Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) Debby Sandra, S.Kom, MM dan Dr. H. Fahrurazy, M.Pd.

Turut hadir mendampingi Plt Wako Padang Sekda Kota Padang Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edi Hasymi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal dan Inspektur Andri Yulika.(Mul/BT/Prokompim Pdg)

Desas desus dugaan kasus penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oknum sopir tangki (TD) bekerja sama dengan oknum (DN) masyarakat Kecamatan Bungus Selatan sudah terdengar ditelinga penegak hukum.

Hal tersebut dikuatkan dengan pengakuan Gusnedi selaku orang tua dari DN. Gusnedi yang saat ini bekerja PT.Elnusa Petrofine mitra dari PT.Pertamina. Gusnedi pernah mengatakan memang pekerjaan anaknya Ilegal.

Berita terkait : Kegiatan " Kencing Minyak" Merupakan Tindak Pidana Murni, Edi Mujahidin Minta Pihak Kepolisian Untuk Menindak

" Gimana lagi pak, memang pekerjaan anak saya (DN) itu ilegal. Dan saya sudah sering mengingatkan nya", jelas Gusnedi via telpon.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar, Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu Setianto, Sik.Msi mengatakan,  akan segara menyelidik dugaan kasus penyelewengan bbm yang dilakukan oknum sopir yang bekerja sama dengan oknum masyarakat tersebut.

" Kita belum monitor, untuk itu kita akan selediki dugaan kasus tersebut. Kemudian kita akan surati dulu pihak pertamina", kata Kabid Humas Polda Sumbar tersebut, Selasa(16/3/2021) via telpon.

Lain pihak, Defrianto Tanius, Ketua LSM Aliansi Warga Anti Korupsi (Awak) menilai permainan yang terindikasi telah rugikan masyarakat banyak dan pengusaha minyak(Pemilik SPBU) itu tidak mungkin dilakukan oleh oknum sopir dan masyarakat saja.

" Menurut informasi yang beredar ditengah masyarakat. Hal tersebut dilakukan diduga ada izin dari pihak PT.Elnusa", ujarnya.

Karena tidak mungkin pekerjaan haram tersebut baru mereka lakukan. Diduga ada oknum lain terlibat dalam penyelewengan bbm tersebut, sebut Defrianto.

"Mustahil rasanya kalau tidak diketahui pihak PT.Elnusa, dengan sekian laman berjalannya pencurian BBM itu. Dan pekerjaan yang terindikasi pidana itu sampai sekarang disinyalir masih berjalan lancar, ungkap Ketua LSM Awak itu.

Untuk itu disampaikan kepada pihak PT.Pertamina dan PT.Elnusa agar melakukan evaluasi supaya pekerjaan haram ini tidak terus berlanjut. Dan kepada pihak penegak hukum agar mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum nakal ini, apabila sudah terbukti, pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* roel*

"Peninjauan ini adalah jawaban yang kita janjikan kepada warga di sini. Bagaimana kita lihat memang perlu dilakukan pembenahan untuk riol atau saluran air di sini. Saat sekarang kondisinya memang cukup memprihatinkan, hal itu dikarenakan dari tersumbatnya saluran air dikarenakan beberapa hal. Terutama kondisi riolnya memang cukup kecil dan tertimbun rerumputan liar sehingga aliran airnya menjadi tidak lancar. Akibat dari itulah kawasan dari dua RT yakni RT 03 dan RT 04 di RW 02 ini sering digenangi banjir," jelas Plt Wako di sela peninjauan, Senin siang (15/3/2021).

Hendri pun langsung mengambil langkah sigap dengan mengarahkan pihaknya agar dalam dua atau tiga hari ke depan untuk bisa membuatkan landasan awal bagi riol tersebut. Dimana untuk kedalamannya maksimal 1 meter dengan panjang lebih kurang 150 meter.

"Jadi ini sebagai bentuk perhatian kita di jajaran Pemko Padang untuk menjawab harapan masyarakat. Semoga dapat mengurangi bahkan mengatasi banjir yang kerap melanda di daerah ini. Dalam upaya ini kita tentu juga tetap memperhatikan batas antara kota dengan jalur hijau. Maka itu kita akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Provinsi," cetusnya.

Lebih lanjut Plt Wako mengungkapkan, seperti diketahui, pada kawasan tersebut sejak puluhan tahun belakangan memang sudah sering menjadi langganan banjir.

"Dari informasi yang kita terima, ketika hujan sampai lebih dari dua jam ketinggian genangan airnya bisa mencapao selutut orang dewasa. Maka itu, untuk sekarang kita upayakan dulu membuat jalur airnya, sehingga aliran airnya menjadi lancar. Selanjutnya insya Allah untuk jangka panjang kita akan buatkan riol permanen sesuai harapan kita bersama," pungkas Plt Wako yang disambut hangat tokoh masyarakat dan warga setempat saat itu.

Dalam peninjuan tersebut juga terlihat hadir Camat Padang Utara Fajar Sukma, Lurah Lolong Belanti Rini Anggraini serta unsur Dinas PUPR Kota Padang dan elemen masyarakat setempat.(David/Prokompim Pdg)

Pantai umumnya selalu menjadi tempat favorit bagi masyarakat perkotaan yang telah penat dengan rutinitas keseharian mereka.

Panorama yang indah, udara yang segar dan suara deburan ombak terdengar indah ditelinga, menjadikan pantai sebagai pilihan banyak masyarakat untuk berlibur di akhir pekan bersama keluarga.

Seperti Pantai Muaro Lasak yang selama ini menjadi tujuan wisatawan lokal dan mancanegara untuk berlibur, sekarang menjadi lebih mempesona lagi. 

Hal itu karena keberadaan seawall sebagai antisipasi bencana abrasi yang baru saja diselesaikan oleh PT.Graha Bangun Persada dibawah pengawasan BPBD Sumbar.

Seawall selain memberi kenyamanan dan keamanan, juga menambah pesona Pantai Muaro Lasak sebagai salah satu destinasi wisata Kota Padang . Dengan demikian pantai Muaro Lasak kembali menjadi idola tujuan banyak wisatawan dari berbagai daerah dan mancanegara.

Setelah sempat sepi pengunjung karena masa pademi. Dan pemerintah mengintruksikan untuk waspada dengan menerapkan protokol kesehatan covid19. Akibatnya, pantai Muaro Lasak dan tempat wisata lainnya sepi pengunjung.

Selain bersih, dengan adanya seawall di pantai Muaro Lasak. Masyarakat sekitar begitupun pengunjung merasa aman dari bencana abrasi yang selama ini menghantui. 

Sebab dengan adanya seawall abrasi pantai dapat dicegah. Selain itu seawall juga mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar.

Dengan pembangunan seawall ini juga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Penjualan pedagang meningkat dari hari biasanya.

Seperti yang dikatakan Ridwan salah satu pedagang mewakili pedagang lainnya di pantai Muaro Lasak. Ridwan mengatakan, dengan selesainya seawall ini, pengunjun pantai kambali membludak. 

" Alhamdulillah dengan selesainya pembangunan seawall ini. Pengunjung pantai kembali ramai, dan itu jelas mempengaruhi penjualan kami juga", tutur Ridwan, Minggu,(14/3/2021) di Pantai Muaro Lasak.

Pengunjung yang datang kebanyakan dari daerah luar Kota Padang. Mereka datang untuk berlibur, dan seawall menjadi salah tempat favorit pengunjung untuk berfoto-foto, tutup Ridwan.

Salah satu pengunjung pantai, Aini mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Padang mengatakan, dengan adanya seawall ini kami merasa aman untuk berfoto-foto.

" Dengan adanya seawall ini, saya beserta teman-teman lainnya merasa lebih asyik untuk berfoto-foto. Karena lebih aman dan pemandangannya juga lebih mantap," kata Aini.

Diketahui Seawall dikerjakan PT.Graha Bangun Persada selama 70 hari . Dengan keprofesionalannya, seawall dapat terselesaikan dalam waktu tersebut dengan mutu dan kualitas yang mumpuni.*roel*

Menguak kasus dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak(BBM) bersubsidi dengan istilah "kencing minyak dijalan" oleh oknum sopir yang bekerja sama dengan masyarakat Kelurahan Bungus Selatan. Menurut informasi pekerjaan ilegal ini sudah lama dilakoni, dan mungkin sampai sekarang masih terus berjalan.

Oknum masyarakat dengan inisial DN diduga kuat sebagai penampung  bekerja sama dengan oknum sopir tangki yang melakukan "kencing minyak". Namun DN pernah mengatakan kalau TD yang disebut sebagai saudara sepupunya tidak melakukan hal diduga itu.

Berita terkait : Diduga Penyimpangan Pendistribusian Dilakukan Oleh Oknum Sopir PT.Elnusa Petrofine Terhadap BBM Bersubsidi

"Sopir itu adalah saudara sepupu saya. Dan dia tidak pernah melakukan hal itu. Kalau dia mengeluarkan BBM yang ada ditengki itu, hanya untuk mengisi bahan bakar kendaraan (Tangki) saja", jelas DN kepada media, via telpon.

Dengan pengakuan DN seperti itu, diduga pihak PT.Elnusa Petrofine tidak memfasilitasi kendaraan tangki yang membawa BBM. Sehingga kecemasan sopir mengakibatkan terjadinya "kencing minyak" ini.

Berbeda dengan pengakuan Gusnedi selaku orang tua dari DN. Gusnedi yang juga karyawan dari PT.Elnusa Petrofine mengatakan, memang pekerjaan yang dilakoni anaknya itu ilegal. Sudah sering saya peringatkan untuk tidak melakukan kegiatan ilegal itu lagi, ungkap Gusnedi, Sabtu( 13/3/2021) via telpon.

Saat dikonfirmasi kepada Adi Irawan melalui Marsa selaku Coremel dari PT.Elnusa Petrofine mengatakan, pihak PT.Elnusa ada memfasilitasi sopir dengan bbm yang diisi full sebelum berangkat, Minggu (14/3/2021) via telpon.

Kuat dugaan ada oknum karyawan dari PT.Elnusa  ikut terlibat didalam permainan kotor tersebut. Karena tidak mungkin pekerjaan malawan hukum itu berjalan mulus kalau tidak kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh oknum sopir tangki dengan istilah " kencing minyak dijalan" bukan rahasia umum lagi dilingkungan masyarakat.

Sebab hal tersebut sudah lama dilakukan dan diduga sudah menjadi tradisi yang tidak bisa dihilangkan secara cepat, kata Edi Mujahiddin SH, Minggu(14/2/2021), di Padang.

Sabagai penggiat hukum (lowyer), Edi Mujahidin mengatakan, hal seperti sulit untuk diberantas. Karena dalam permainan ilegal ini disinyalir ada oknum-oknum apartur negara ikut serta dibelakang nya. 

" Tidak mungkin pekerjaan yang yang terindikasi melawan hukum tersebut bisa dibasmi sampai ke akar-akarnya. Karena ada pihak tertentu yang diduga kuat ikut andil di dalamnya," ujar lowyer tersebut.

Akibatnya SPBU yang menerima BBM mengalami kerugian. Dan akan berpengaruh terhadap kebutuhan BBM ditengah masyarakat banyak, tandasnya.

Untuk itu kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap oknum mafia minyak ini. Karena tindakan yang mereka lakukan murni melawan hukum yang berujung pidana, pungkasnya.

Sampai berita terbit, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.* roel*

Galery Dagang tersebut diresmikan oleh Plt Wali Kota Padang Hendri Septa, Rabu siang (10/3/2021). Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Plt Wali Kota Hendri Septa didampingi Kepala Dinas Perdagangan Andree Algamar yang disaksikan pihak terkait lainnya.

Hadir dikesempatan itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Endrizal, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Syuhandra, Kepala Disparbud Arfian, Kabag Perekonomian dan SDM Swesty Fanloni dan lainnya.

Plt Wali Kota Hendri Septa menyampaikan, atas nama Pemko Padang tentu sangat menyambut baik hadirnya Galery Dagang yang merupakan hasil binaan Dinas Perdagangan Kota Padang tersebut. Ia pun berharap upaya ini dapat menjadi solusi untuk memperluas pangsa pasar bagi UMKM di Kota Padang.

"Alhamdulillah, kita bersyukur sekali hari ini Dinas Perdagangan Kota Padang telah menghadirkan Galery Dagang sebagai sebuah galery yang menampilkan berbagai produk kerajinan khas Minangkabau. Kita ketahui ada 20 jenis produk hasil binaan dari Dinas Perdagangan dengan bekerjasama dengan pelaku UMKM di Kota Padang. Semuanya siap untuk dijual bagi masyarakat kita maupun wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Padang," ucap Plt Wako.

Menurut Hendri Septa, hadirnya Galery Dagang tersebut tentunya juga diyakini akan menambah minat kunjungan wisatawan di Kota Padang. Hal itu dikarenakan, hasil produk UMKM khas Minangkabau bisa dilihat di tempat tersebut, bahkan bisa dipesan secara langsung ataupun secara 'online'.

"Jadi, kepada bapak ibu warga Kota Padang serta para pengunjung yang datang ke Padang silahkan kunjungi Galery Dagang ini. Karena di sini banyak tersedia produk-produk UMKM unggulan yang bisa kita beli. Semuanya sangat menarik," ungkap Plt Wako Padang itu.

Seperti diketahui, di Galery Dagang tersebut tampak telah terpajang dan ditampikan berbagai produk UMKM khas Kota Padang. Diantaranya mulai dari berbagai jenis baju batik, baju kebaya, selendang, kain sarung, peci, tas dan masih banyak produk lainnya.

Senada dengan itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Andree Algamar mengatakan, adapun yang melatar belakangi pembuatan Galery Dagang tersebut yaitu sesuai dengan menindaklanjuti visi dan misi Pemko Padang yakni menjadikan Padang sebagai kota berbasis pendidikan, perdagangan dan pariwisata.

"Hadirnya Galery Dagang ini merupakan upaya kita dalam menghadirkan ruang bagi UMKM di Kota Padang. Jadi di sini adalah satelitnya atau ruang pamer dari produk-produk UMKM yang kita miliki," ungkapnya.

"Maka itu, bagi siapa saja yang ingin memesan silahkan menghubungi nomor handphone yang kita sediakan. Pemesanan juga bisa melalui medsos yang kita miliki baik facebook, instagram atau website resmi Dinas Perdagangan Kota Padang," jelas Andree menambahkan.

Andree menyebutkan lagi, untuk produk UMKM yang ditampilkan di galery dagang ini akan terus berganti tiap bulannya.

"Untuk saat sekarang ada 20 jenis UMKM yang ditampilkan. Insya Allah pada bulan selanjutnya akan terus kita tambah dengan berbagai macam variasi produk. Sekarang galery buka setiap jam kerja mulai dari pukul 07.30 sampai pukul 16.00 WIB. Ke depan kita rencanakan semoga bisa buka sampai malam hari dan setiap hari. Di kawasan galery juga akan kita selingi dengan beragam hiburan nantinya, sehingga menambah minat orang datang ke sini," tukas Andree Algamar mengakhiri.(David/Humas Pemko Padang)

Mitra Rakyat.com,-Diduga ada oknum masyarakat melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak(BBM) di Kelurahan Bungus Selatan. Kegiatan itu menurut informasi warga di kelurahan tersebut sudah terjadi cukup lama.

" Memang ada oknum masyarakat yang bermain dengan sopir PT. Elnusa Petrofine dalam melakukan penimbunan BBM di kelurahan ini," kata warga yang tidak ingin namanya untuk disebutkan media, Sabtu(6/3/2021) dirumanya.

Tempat penimbunan tepatnya berada di belakang Kantor Pos sebelah SPBU Bungus itu, jelas warga itu seraya menunjukannya.

Selanjutnya dijelaskan, penimbunan itu dilakukan bekerja sama dengan beberapa oknum sopir tangki pengangkut BBM dari PT.Elunsa Petrofine. Dengan cara mengeluarkan sedikit BBM yang dibawa terus dijual kepada penadah(Penimbunan), ujar warga tersebut.

Dilain pihak saat dikonfirmasi kepada DN yang diduga sebagai penadah BBM dari tangki, mengatakan mobil tangki  yang membawa BBM itu berhenti mengeluarkan BBM bukan untuk dijual, kata DN, Selasa(9/3/2021) via telpon.

" Dia(Sopir) mengeluarkan BBM dari tangki untuk mengisi tangki BBM truk yang membawanya minyak, karena tangki truk kosong", jelas DN.

Sopir itu bernama TD yang merupakan adek sepupu saya. Jadi semua yang dikatakan warga itu tidak benar kalau disini ada penimbunan BBM, tandasnya.

Dilain pihak Adi Irawan selaku kepala cabang dari PT. Elnusa Petrofine melalui Marsa (Comrel PT.Elnusa Petrofine) mengatakan, kasus seperti itu sebelumnya memang sudah ada. Tapi setiap tahunnya terus berkurang, Rabu(10/3/2021) via telpon.

"Selama ini kita lakukan tindakan tegas terhadap kasus tersebut bahkan ada yang sampai di PHK. Untuk daerah Teluk Kabung tingkat kasus seperti itu ditahun kemarin cukup tinggi," ujarnya.

Namun bagaimanapun kita butuh efiden atau bukti kuat untuk memberikan sangsi terhadap oknum sopir tersebut, tandasnya.

Atas nama PT.Elnusa Petrofine, saya mengucapkan terimakasih untuk informasinya dan kami akan menindak lanjutinya, pungkasnya.

Sementara pada pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:

Badan Usaha dan /atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan / atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha dan masyarakat yang melakukan pengelolaan atas ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel*

Sebelum memasuki libur lebaran, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III (BPJN III) Provinsi Sumatera Barat pastikan jembatan Sungai Nipah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dapat difungsikan kembali secara normal.

Itu diungkapkan M.Suadi ST,MT selaku  PPK 2.3 Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional  Wilayah II Sumatera Barat (Satker PJN II Wil Sumbar), Selasa (9/3/2021) via telepon.

"Pelaksanaan pembangunan pergantian jembatan Sungai Nipah saat ini tengah dilakukan. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan berjalan lancar, dan kita targetkan sebelum memasuki musim libur lebaran tahun ini setengah bagian dari lintasan jembatan dapat difungsikan dan dilalui oleh kendaraan," jelas Suiadi.

Kita terus berupaya menggenjot pihak rekanan dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan, agar target tersebut dapat dicapai, tuturnya lagi.

"Kegiatan pelaksanaan pembangunan pergantian jembatan Sungai Nipah ini dilaksanakan oleh PT.Sultan Arvant Permana selaku kontraktor pelaksana, dan PT.Transka Dharma Konsultan KSO PT.Taru Nusantara sebagai konsultan supervisi", terang PPK tersebut.

Terkait jalan rusak yang ada di kelurahan Bungus Selatan. Jalan nasional telah diperbaiki. Sehingga jalan itu aman dilalui kendaran hingga lebaran nanti dan seterusnya, tutup Suaidi.*roel*

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat memberi Arahan Kepada Seluruh Stokeholder Kementerian PUPR

Mitra Rakyat.com(Sumbar)

Salah satunya, ditahun 2021 ini telah dianggarkan sekitar Rp. 6,7 M untuk Pekerjaan Preservasi Jalan Padang-Painan-Kambang yang sudah mulai dilaksanakan.

"Pelaksanaan preservasi ruas jalan tersebut dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT. Sadewa Karya Tama dengan kontrak senilai Rp.5.383.707.475.57," jelas M.Suaidi ST,MT selaku PPK pada proyek tersebut, Senin(8/3/2021).

Mewakili Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, dan Kepala Satker PJN II, Suaidi melanjutkan, pekerjaannya sudah mulai dilaksanakan semenjak tiga minggu lalu.

"Kita menyampaikan kepada rekanan untuk bekerja cepat dengan mengutamakan mutu (spesifikasi) dan bekerja dengan berkeselamatan," ucap PPK tersebut.

Baik keselamatan pekerja maupun keselamatan pengguna jalan, untuk itu di sekitar lokasi pekerjaan harus dipasang rambu-rambu saat pekerjaan berjalan hingga selesai, tegasnya.

Untuk mencapai hasil pekerjaan yang optimal, Suaidi menegaskan kita akan terus mengawasi dan memberikan arahan terhadap pelaksanaan pekerjaan , pungakasnya.*roel*

Vaksinasi yang dilangsungkan di Gedung HBT jl. Klenteng Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat itu, diikuti rata-rata para etnis Tionghoa kelompok lanjut usia (lansia) atau berusia di atas 59 tahun. Selain itu juga bagi pelaku pelayanan publik.

Juga hadir dikesempatan itu Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir yang ikut divaksin beserta Istri. Selain itu juga hadir Kasdim 0312/Padang Letkol Inf Agung Budi Purnomo serta Ketua HBT Andreas Sofiandi. Sementara dari jajaran Pemko Padang hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) dr. Ferimulyani Hamid, Kepala BPBD Barlius serta Camat Padang Selatan Teddy Antonius. Kegiatan itu juga disaksikan Anggota Komisi 8 DPR RI H. Muhammad Asli Chaidir. 

Hendri Septa mengatakan, sasaran vaksinasi kali ini yaitu berjumlah sebanyak 1.400 orang dengan pelaksanaan selama dua hari, Senin dan Selasa (8-9/3/2021).

"Alhamdulillah atas nama Pemko Padang, kita sangat menyambut baik hal ini. Di samping didukung oleh jajaran DKK Padang serta 4 Puskesmas dan Pemerintah Kecamatan Padang Selatan, kegiatan tersebut juga didukung oleh Keluarga Besar HBT Padang. Kita berharap, vaksinasi ini dapat dilakukan warga Kota Padang yang menjadi target vaksinasi mencapai 700 ribu orang sampai akhir tahun nanti. Dimana 70 ribu-nya merupakan lansia," ucapnya.

Hendri berharap, melalui upaya vaksinasi ini maka dapat membantu menuntaskan pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat ini. 

"Mari kita sama-sama berdoa dan berupaya semoga pandemi Covid-19 dapat berakhir segera. Sehingga kita semua dapat kembali beraktifitas dengan normal seperti sedia kala. Maka itu kami mengucapkan terima kasih kepada warga Kota Padang yang ikut melakukan dan menyukseskan program vaksinasi ini. Sebagaimana sekarang untuk vaksinasi sudah memasuki tahap kedua yang diperuntukkan bagi kelompok usia lansia dan aparat pelayan publik yang resmi dimulai sejak per 28 Maret 2021 lalu," ungkapnya.

Sementara itu Kepala DKK Padang dr. Ferimulyani Hamid menjelaskan vaksinasi merupakan upaya konkrit dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat secara menyeluruh dari penyebaran Covid-19. Selain itu juga untuk menurunkan kesakitan dan kematian, serta mendorong terbentuknya kekebalan kelompok (herd immunity).

"Saat ini di Kota Padang tersedia vaksin bantuan dari Pemerintah Pusat sebanyak 32.000 lebih vaksin jenis Sinovac. Kita berharap, vaksinasi bagi lansia ini akan ada 'booster' ulangannya setelah 28 hari pasca divaksin. Sehingga yang usianya di atas 59 tahun akan ada ukangan vaksin 28 hari lagi. Begitu juga bagi aparat pelaku pelayan publik yang usianya di bawah 59 tahun, booster akan dilakukan bagi mereka dua minggu ke depan," jelas Ferimulyani.

(David/Humas Kota Padang)

Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesra Setda Kota Padang Agustina mengatakan, peserta kegiatan MoT ini berjumlah 80 orang yang terdiri dari utusan masing-masing masjid dan musala di 11 kecamatan se-Kota Padang sebanyak 58 orang dan dari Dinas Pendidikan Kota Padang  sebanyak 22 orang.

Kegiatan yang digelar tanggal 8 s.d 9 Maret 2021 tersebut mengangkat tema" Pesantren Ramadhan Membentuk Generasi Bertaqwa,  Sehat, Kuat, Taat dan Beradat". 

Lebih lanjut Agustina menjelaskan, pendidikan agama dan pembentukan akhlak mulia untuk mencintai rumah ibadah perlu ditanamkan sejak dini, untuk itu Pesantren Ramadhan perlu dilaksanakan bagi murid kelas IV sampai dengan kelas VI SD, serta siswa SMP/MTs di Kota Padang dengan agenda memindahkan aktivitas sekolah ke masjid dan musala.

"Terkait hal itu, peran trainer atau mentor kegiatan Pesantren Ramadhan sangatlah penting. Sebab itu, perlu diberikan pembekalan untuk memperkuat pemahaman dan pengetahuan para mentor dalam membimbing Pesantren Ramadhan," jelasnya lagi.

"Pelaksanaan Pesantren Ramadhan tahun ini berlangsung selama 17 hari, dimulai tanggal 18 April dan berakhir 6 Mei 2021. Pesantren Ramadhan kali ini terfokus pada pembinaan keimanan dan ketaqwaan yang diintegrasikan dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ( ABS-SBK)," imbuhnya.

"Kami berharap dengan adanya pelatihan MoT ini akan diperoleh para mentor Pesantren Ramadhan yang bertanggung jawab untuk kelancaran kegiatan Pesantren Ramadhan tahun ini," pungkasnya. (Zal/BT/Prokompim Pdg).

Mitra rakyat.com(Pessel)

Penolakannya atas kebijakannya yang berkaitan dengan pembelian mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan perlu menjadi contoh oleh Kepala Daerah lainnya.

Keputusan yang diambil oleh Bupati Rusma Yul Anwar terpilih membuat masyarakat bangga  atas kebijakan tersebut .

Alasan yang disampaikan Rusma Yul Anwar terkait pembelian mobil dinas tersebut sungguh diluar dugaan, sebagai Bupati Pessel,alasan dirinya menolak untuk membeli mobil dinas baru dan perabot rumah tangga karna karna perabot lama masih layak digunakan sehingga tak perlu mobil baru.

Menurut mantan kepala dinas itu, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini perekonomian masyarakat sangat terpuruk angka kemiskinan Pessel itu bertambah. Sehingga anggaran yang semulanya untuk membeli mobil dinas baru dan perabot rumah tangga di rumah dinas bupati itu, bisa dialihkan untuk digunakan keperluan masyarakat.

Ia menambahkan, saat ini semua daerah kesulitan dengan anggaran di tengah wabah Covid-19-19. Bahkan akan ada lagi refocusing (pergeseran anggaran) untuk kepentingan penanggulangan Covid-19.

Dalam sempatan itu, Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Pessel, Plt Oriza Dharma, membenarkan bupati lebih memilih perabot rumah tangga yang lama sewaktu beliau menjabat wakil bupati.

“Saya sebagai Plt Kabag Umum menawarkan fasilitas kepada beliau dan beliau menolak, saya memang terkasima waktu itu, dan belum beralasan anggran itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” jelas Oriza.

Disingung soal mobil dinas, Oriza menjawab, soal pengadaan mobil bukan gawaian bagian umum, namun, kata Oriza, beliau (bukti) juga menolak untuk menggunakan mobil dinas baru. Beliau lebih memilih mobil Toyota Fortuner yang lama untuk dipasangkan kembali BA 1 G,” tutupnya. (T)

Penyerahan SK tersebut diserahkan secara simbolis oleh Plt Wali Kota Padang Hendri Septa didampingi Kepala BKPSDM Suardi di Ruang Serbaguna Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Rabu pagi (3/3/2021). 

Juga hadir dikesempatan itu menyaksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Amasrul, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edi Hasymi, Asisten Administrasi Umum Didi Aryadi, Kepala Dinas Pendidikan Habibul Fuadi serta Sekretaris Dinas Pertanian Yoice Yuliani.

Sebelum penyerahan SK pengangkatan bagi P3K itu, Plt Wali Kota Hendri Septa dalam sambutan dan arahannya menyampaikan beberapa hal. Terutama ucapan selamat atas nama Pemko Padang kepada 112 orang yang telah resmi diangkat sebagai P3K di lingkungan Pemko Padang.

"Tentu harapan tercurah kepada bapak ibu dan saudara semua semoga mampu menjalankan amanah dan kewajiban sebagai pelayan publik yang prima di lingkungan Pemko Padang. Bapak ibu merupakan orang pilihan, dari sekian banyak yang mengikuti seleksi P3K kita mampu lulus dan hari ini telah secara resmi ditetapkan sebagai P3K," imbuhnya.

Menurut Plt Wako Hendri, sejatinya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, efisiensi birokrasi dan percepatan pembangunan dibutuhkan kontribusi besar dari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni. Yaitunya memiliki kapabilitas dan integritas tinggi untuk siap mengabdikan dirinya bagi kepentingan negara.

"Oleh karena itu, diharapkan bagi P3K agar nantinya mampu dan ikut membawa perubahan birokrasi ke arah yang lebih baik. Tanamkan dalam hati kita bahwa melayani publik atau masyarakat itu merupakan pekerjaan yang mulia. Jadilah pelayan yang baik dan mengayomi," cetus Plt Wako yang baru ditunjuk Gubernur Sumbar Mahyeldi baru-baru ini tersebut.

Di sisi lain Plt Wako juga mengingatkan bahwa saat ini tantangan kehidupan dikarenakan pengaruh globalisasi semakin berat. Tidak hanya dari segi teknologi, namun banyaknya inovasi yang terus berkembang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu tempat atau daerah dalam mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Baik itu pada aspek pelayanan maupun kinerja. 

"Sekali lagi saya berharap bapak ibu semua bisa beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan kinerja yang bagus di instansi kerja masing-masing. Semoga hadirnya kita sebagai P3K akan memperkuat dan meningkatkan kinerja Pemko Padang secara umum," tukasnya.

"Selamat bekerja bagi kita semua. Mari kita fokuskan tenaga, perhatian dan pikiran pada proses tuntutan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) di unit kerja masing-masing. Selain itu kita juga harus membangun dan menjaga citra positif sebagai aparatur sipili negara (ASN), serta menunjukkan figur ASN yang berkualitas dan profesional," pungkas Plt Wako yang disambut antusias para P3K saat itu.

Sementara itu Kepala BKPSDM Kota Padang Suardi menerangkan, dasar penyelenggaraan pengadaan P3K di lingkungan Pemko Padang formasi tahun 2019 tersebut yaitu mulai dari Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang ASN, PP No.49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K. Selanjutnya Peraturan Kepala BKN No.18 Tahun 2020, dan Keputusan MenPAN-RB No.409 Tahun 2020.

"Sementara tujuannya adalah dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemko Padang. Begitu juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat," terangnya.

Suardi menambahkan, adapun untuk peserta selekasi pengadaan P3K di lingkungan Pemko Padang formasi 2019 merupakan terdiri dari tenaga honorer yang sudah lama mengabdikan dirinya di lingkungan Pemko Padang.

"Peserta yang lulus seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural sebenarnya berjumlah 151 peserta. Namun yang dinyatakan lulus sebanyak 112 orang, dimana hari ini menerima SK pengangkatan sebagai P3K di lingkungan Pemko Padang," sambungnya.

Lebih lanjut dijelaskan, seluruh proses seleksi pengadaan P3K dilaksanakan pihaknya bekerjasama dengan BKN. Dimana seleksi adimistrasi dilaksanakan pada 8-17 Februari 2019 silam bertempat di Ruangan CAT BKPSDM Padang.  Selanjutnya peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara pada 23-24 Februari 2019.

"Dari 151 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi dan wawancara namun yang lulus pada seleksi akhir hanya berjumlah 112 orang. Mereka terbagi mengisi formasi untuk tenaga guru sebanyak  98 orang, penyuluh pertanian 3 orang dan tenaga kesehatan 1 orang.

Teekait masa kerja bagi P3K di lingkungan Pemko Padang hanya 5 tahun. Yaitu terhitung dengan perjanjian kerja mulai Januari 2021 sampai dengan Desember 2025.

"Untuk status kesejahteran yakni gaji dan tunjangan bagi mereka sama dengan PNS, cuma uang pensiun yang tidak ada. Jadi, jika sampai pada tahun masa berakhirnya kontrak kerja, maka mereka bisa mengikuti tes untuk memperpanjang kontrak sebagai P3K. Dengan catatan jangan melewati batas usia pensiun. Untuk disiplin bagi P3K sama dengan PNS sesuai PP No.53," papar Suardi.(David/Humas Kota Padang)