Hal tersebut disampaikan Basuki pada acara penandatangaan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara 30 bank pelaksana dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.
"Ini uang rakyat betul, saya mohon dengan betul, mulai teman-teman saya di PU, dan bank jangan main-main dengan uang rakyat. Ini hak rakyat untuk bisa menikmati rumah. Kita saling mengingatkan," kata Menteri PUPR tersebut saat menyampaikan kata sambutan acara, Jumat (18/12/2020) di Jakarta.
Menanggapi ucapan Menteri PU PR tersebut. Ketua DPD Sumbar Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara(LSM KPK Nusantara) Romi Yufendra menyangkut proyek jembatan Titi Cs menyebutkan, ucapan Menteri PUPR Basuki sangat bertentangan dengan kodisi pekerjaan jembatan tersebut saat ini, pada Kamis(24/12/2020) di Padang.
Pasalnya, pekerjaan Jembatan Titi Cs yang dianggarkan Kementerian PUPR senilai Rp. 36. 929. 449.00, terus menuai kecurigaan publik baik dari proses lelang maupun pelaksaanan, sebut Romi.
"Lelang kegiatan ini diduga terdapat konspirasi dikarenakan PT. Amar Permata Indonesia(API) bukanlah penawar terendah, karena PT. API menawar dengan angka sebesar Rp. 31. 564. 777. 188. 98.", ungkapnya.
Tepatnya masih ada dua perusahaan yang menawar lebih rendah, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sesuai perencanaan.
Meski demikian PT. Amar Permata Indonesia yang beralamat di Ketaping Batang Anai Padang Pariaman terkesan dipaksakan untuk menjadi pemenang, terang Romi.
Ironisnya kata Romi, di pelaksanaanpun ternyata PT. API tidak mampu melaksanakan sesuai perencanaan, bored pile diganti dengan menggunakan tiang pancang.
"Selain itu dalam pelaksanaan terdapat kondisi yang sangat mencurigakan yaitu terdapat penggunaan besi yang diduga kuat tidak sama saat pengecoran jembatan", ujarnya.
Kita berharap Dirjen Bina Marga untuk segera melakukan inspeksi terhadap kondisi sebenarnya terhadap pekerjaan, terutama jembatan yang di Kota Padang (Linggarjati Kota Padang), tandasnya.
Dikarenakan berdasarkan informasi yang kami terima, PPK, Satker dan atau Ka BPJN III Padang teridikasi "kecut' jika berhadapan dengan pelaksananya. Ada siapa dibelakang Kontraktor tersebut, jelas Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu.
Ditambah dengañ maraknya berita yang terbit, akan tetapi tetap tidak berpengaruh terhadap peningkatan pekerjaan di Jembatan Linggarjati tersebut. Dengan demikian semakin kuat dugaan kalau kontraktor memiliki orang yang sangat berpengaruh di pemerintahan sebagai "tameng" nya, duga Romi lagi.
Kita siap memfasilitasi kedatangan Dirjen dalam menyidak pekerjaan jembatan yang diduga KKN tersebut. Dan kepada pihak Kejati, Polri untuk dapat menyikapi dugaan sengkarut yang terjadi di proyek jembatan itu. Agar negara tidak kecolongan, karena sejatinya itu adalah uang rakyat, pungkasnya.
Hingga berita terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*
