Thaibur ST.Msc ,Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional I(Kasatker PJN I) Sumbar
Mitra Rakyat.com(Padang)
Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satu Sumatera Barat(Kasatker PJN I Sumbar) Thaibur ST.Msc dapat kritikan pedas dikalangan publik.
Hal ini menyangkut tanggapan yang diberikan Thaibur dari konfirmasi media terhadap dugaan skandal yang terjadi di Proyek Jembatan Titi cs yang sejatinya diawasi oleh Satker PJN I Sumbar dì tahun ini.
Thaibur hanya mengucapkan terima kasih atas tulisannya yang di ikuti dengan stiker jempol kepada wartawan media ini. Diduga hal itu menunjukan sikap ketidaksenangan Thaibur terhadap pemberitaan media ini sebelumnya.
Baca berita sebelumnya : PPK 1.1 Reni Marlisa Terkesan Membela Kontraktor Meski Diduga Telah Melanggar Intruksi Mentri PUPR
Ada apa dengan proyek tersebut, sehingga Thaibur tidak bisa memberi tanggapan yang positif dan bisa menyejukan hati publik, kata Yose Rizal SH, salah satu penggiat hukum di Sumbar, Kamis(17/12/2020) saat sedang kantornya.
Yose menilai hal itu dilakukan Thaibur diduga agar informasi skandal dalam proyek tersebut tidak terhendus dan bias di khlayak ramai. Dan disinyalir sebagai bentuk pasang badan Kasatker dalam memberikan perlindungan untuk kontraktor yang diduga nakal itu sesuai komitmen mereka.
"Mestinya sebagai pejabat publik Thaibur lebih koperatif lagi dengan memberikan jawaban seperti apa yang diharapakan publik. Dengan begitu publik tidak merasa hak mereka dikebiri dalam memperoleh trasparansi informasi terhadap pengelolaan uang negara", ujar Yose.
Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, "bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya" terang Yose.
Dengan demikian dapat disimpulkan kalau proyek negara yang dikelola keuanganya oleh Kementrian PUPR melalui Satker PJN I Sumbar diduga kuat ada "kongkalingkong" dengan kontraktor dalam mencari keuntungan, tukasnya.
Harapan masayarakat kepada KPK, Polri, Kejakasaan untuk dapat melaksanakan tupoksinya masing-masing dalam menguak dugaan KKN yang terjadi diproyek tersebut sesuai yang diamanatkan NKRI.
Dan semoga hal ini menjadi catatan oleh Bapak Mentri PUPR Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc., Ph. dalam menegur dan menindak tegas oknum anggotanya itu, tutupnya.
Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.*roel/tim*
