Mitra Rakyat.com(Padang)
Bukanya senang dengan adanya pembangunan Checkdam (Bendungan) ditempat tinggalnya. Malah kontraktor pelaksana, Awaludin Rao(CV. Serasi Bersama) serta pihak Dinas PUPR Kota Padang menuai kecaman dan cercaan oleh tokoh masyarakat setempat.
Hal itu menyangkut proyek yang menghabiskan uang negara 3,2 miliar dan sudah diserah terimakan(PHO) kepada Dinas Pekerjaan Umum(DPUPR) Kota Padang. Saat itu kondisi bendungan jauh dari harapan masyarakat. Dinding beton yang tidak dipalster berpori-pori dan retak, diduga masyakata setempat pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis.
" Dinding bendungan yang katanya menggunakan beton K 225, sekarang sudah mengeluarkan air (bocor) dan keropos. Bahkan didinding tersebut sudah banyak ada yang retak", kata Ketua RW 8 saat itu didamping Pak Pajok dan Pak Jabar warga Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sabtu(17/10/2020) dilokasi bendungan.
Berita Terkait : Menanggapi Pemberitaan Media, Kepala Kejari Kota Padang, Ranu Subroto "Makasih Infonya, Akan Kami Monitor"
Check dam yang mereka bangun kuat dugaan tidak sesuai dengan gambar yang ada pada dokumen kontrak. Seharusnya check dam dikerjakan seperti huruf R yang fungsinya agar tekan arus air bisa diperlambat, terang Ketua RW itu.
"Mestinya check dam tersebut masih bagus hingga saat ini, apabila bangunan benar-benar menggunakan beton K 225. Namun tidak demikian adanya, bangunan check dam sudah retak dan berlobang, diduga karena tekan air yang tidak terlalu kuat setiap harinya", terangnya lagi.
Selanjutnya untuk pekerjaan Rap-rap atau susunan batu yang berada di ujung bangunan check dam. Menurutnya juga tidak sesuai dengan gambar, karena batu yang sebelumnya sudah disusun begitu saja hilang dibawa arus sungai.
"Hal itu menandakan kalau pekerjaan untuk Rap-rap tersebut disinyalir kuat tidak sesuai dengan gambar", tegasnya.
Menurutnya kontraktor pelaksana (Awaludin Rao) dan Kabid PSDA (Fadelan Fista Masta) selaku PPK kegiatan mendapat untung besar pada proyek itu. Karena, selain diduga melakukan kecurangan dengan cara mengurangi volume pekerjaan, untuk material batu mereka mendapatkannya secara gratis alias tidak membeli sesuai aturan yang berlaku, tandas Tokoh masyarak tersebut.
" untuk pekerjaan bronjong, kontraktor mengabil material batu yang didalam lingkungan sungai, hal itu menyangkut izin galian c yang diduga tidak sesuai dengan surat dukungan saat mengikuti lelang . Batuan tersebut diambil mereka secara cuma-cuma. Otomatis, secara tidak langsung mereka sudah untung besar dari material batu tersebut", cecar Ketua RW.
Saya berbicara sesuai bukti saja, dari awal pekerjaan bendungan ini sudah saya awasi dengan mengambil foto tentang kecurangan Awaludin Rao itu dan saya juga miliki kopian dari dokumen kontrak yang diserahkan oleh Awaludin Rao sendiri, tegasnya seraya melihat bukti foto itu.
Yang lebih parah lagi, sambung Ketua RW, "belanja dia(Awaludin Rao) selama masa pekerjaan masih menyisakan hutang sebesar 250 ribu kepada mbak yang berjualan sangat dekat dengan lokasi proyek".
Begitu juga terhadap saya, Awaludin Rao masih berhutang kepada saya sebesar 10 juta yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda ingin membayar, ungkitnya.
Dimanapun tempatnya, apabila saya bertemu dengan Awaludin Rao ini saya akan menuntut terkait hutang tersebut, pungkas Ketua RW 8 itu.
Menyambung perkataan Ketua RW, Pak Jabar sebagai warga setempat merasa teraniaya dengan adanya proyek itu. Pasalnya, halaman rumah beliau hingga kini masih belum ditimbun kembali oleh Awaludin Rao yang sebelumnya sempat dia janjikan, rungut Pak Jabar.
Hingga berita ini terbit, media masih menunggu jawaban konfirmasi PPK Kegiatan Fadel Fista Masta dan Awaludin Rao. Dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*
