Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Ada saja tingkah kontraktor nakal dalam mengakali uang negara. Dimasa meningkatknya kasus covid 19, diduga CV. Akasia Raya abaikan Intruksi Kementrian PUPR dan Perda Pemprov Sumbar tentang protokol kesehatan covid 19.
Disinyalir pekerjaan lanjutan pembangunan mesjid kantor Gubernur Sumbar lemah dalam pengawasan. Teridikasi CV. Akasia Raya labrak Peraturan Kontruksi Indonesia.
Fakta lapangan para pekerja kasar tidak difasilitasi Alat pelindung Diri(APD) seperti masker, helm, sarung tangan, sepatu bot, rompi oleh CV. Akasia Raya dalam melakukan pekerjaan pembangunan mesjid tersebut, Selasa (22/09/2020).
Rudi yang mengaku sebagai wakil pelaksana lapangan dari CV.Akasia Raya saat dikonfirmasi dilokasi proyek mengatakan, kami telah memberikan peralatan-peralatan yang merangkup K3 kepada para pekerja sesuai ketentuan.
" Kami sudah memberikan peralatan-peralatan K3 sesuai ketentuan" jelas Rudi pada saat itu.
Namun saat meminta dokumentasi atau berita acara pemberian peralatan K3 seperti pengakuan Rudi tersebut, wakil pelaksana itu tidak bisa memperlihatkannya, dan mengaku baru saja ditempatkan dilokasi proyek itu.
Sementara banyak sepatu bot sebagai pelindung kaki para pekerja masih terkemas rapi dengan plastik ditemukan berada didalam direksikeet.
Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”). Demikian yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), kata Junaidi ST menanggapi perihal yang terjadi di proyek pembangunan mesjid Sumbar itu, Rabu(23/09/2020) di Padang.
Lebih lanjut dikatakannya, bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
"Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi", jelas Ahli dan pengamat Kontruksi itu.
Dan sesuai Intruksi Kementriam PUPR terkait penerapan protokol kesehatan covid 19. Bahkan dikuatkan dengan Perda Pemprov Sumbar bahwa wajib menggunkan masker bagi warga diluar rumah, apabila itu tidak indahkan ada sanksi yang menanti, tandasnya.
Hebatnya, CV.Akasia Raya terkesan abaikan himbauan Pemerintah dan Perda Pemprov Sumbar itu. Padahal lokasi pekerjaan berada dikawasan Kantor Gubernur Sumbar, ujar Junaidi.
Mestinya tindakan tegas sudah bisa diawali dari proyek milik Bidang Biro Umum Sekretariat Pemprov Sumbar sendiri, pungkasnya.
Hingga berita diterbitkan awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/tim*
