Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam hitungan bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan dilaksanakan. Menurut informasi rencana KPU Sumbar, untuk Pilkada di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan bulan Desember.
Artinya para calon kepala daerah sudah mulai pasang jurus ampuh. Lobi-lobi pun mungkin sudah lakukan. Pidato -pidato disaat kampanye sudah mereka persiapkan. Apalagi janji-janji manis yang disampaikan calon pemilih mereka sudah dipersiapkan.
Fokus pilkada Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Prov. Sumbar.Tahun ini gelanggang pilkada diduga semakin seru karena persaingan disinyalir akan lebih ketat lagi dari pilkada sebelumnya. Karena, peserta pilkada untuk periode 2020-2025 ini diisi oleh politikus dari latar belakang tidak diragukan lagi.
Gederang perang pun sudah ditabuh, saling tuduh, saling lapor, bahkan saling tikam sebentar lagi mungkin akan kita dengar. Tidak ada lawan yang abadi, tidak kawan yang setia, sebentar lagi akan kita temui.
Bagaimanapun alur permainan dalam politik, yang pasti jadi korban selalu masyarakat golonga bawah. Kenapa demikian, karena untuk mencapai tujuan, seorang politikus tidak segan, bahkan mungkin tidak malu untuk memberi janji kepada masyarakat.
Uang akan betebaran dan agama pun mungkin diperdagangkan demi mencapai satu tujuan yakni BA 1 Sumbar. Berbagai promosi atau kampanye politik akan dilakukan oleh para peminat tahta calon pimpinan daerah. Akan tetapi jika melihat fakta dan merunut pengalaman masa lalu, kepala daerah yang berujung terpilih belum sepenuhnya dapat merealisasikan visi misi dan program yang telah diproklamirkan sebelumnya.
Hal inilah yang menjadi indikator krisis kepuasan dan momok ketakutan masyarakat. Grafik ketidak percayaan publik terhadap calon kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus naik.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Romi Yufhendra, sebagai salah satu Aktivis Pemuda asal Sumatera Barat yang berdominsil di Kota Padang menyampaikan kepada para calon kepala daerah, ketika terpilih akan pentingnya memprioritaskan realisasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, Minggu,(21/06) disekretariat LSM KPK Nusantara.
Dikatakannya, banyaknya program Perbaikan Infrastruktur yang cenderung tidak merata hingga kepelosok Daerah sampai Daerah terpencil lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.
Sebab, salah satu masalah yang menjadi kendala masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah akses perbaikan jalan dan pembangunan lainnya yang berdampak pada hasil dan harga pertanian itu sendiri.
Selain dari itu, pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya lapisan masyarakat yang mengimpikan pelayanan prima.
“Jika merujuk pada UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dalam hal ini Gubenur, Wali Kota dan Bupati dituntut dalam memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya.
Hal ini relevan dengan kewajiban dan dan tugas kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut,” kata Romi.0
Romi menambahkan, jika calon kepala daerah yang terpilih nantinya hanya sebatas mengumbar visi misi dan program tanpa dibuktikan dengan kerja nyata, dapat dipastikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sebagai pucuk pelayan publik akan semakin meningkat.
“Kedepannya dalam mengawal program unggulan calon Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang terpilih saya berharap kepada rekan-rekan Aktivis LSM, ORMAS, WARTAWAN, Organisasi Kepemudaan serta seluruh lapisan masyarakat dapat saling senergik dalam mengawal keberlangsungan program unggulan yang menjadi prioritas calon kepala daerah Khususnya Sumatera Barat yang terpilih agar terciptanya realasi sistem demokrasi yang sebagaimana kita cita-citakan,” jelas Romi penuh harap. (rm)
