Mitra Rakyat

Mitra Rakyat (Pasbar)

Mitra Rakyat (Pasbar)
Berawal dari ketidak hadiran Kabid Bina Marga (BM) Bambang Sumarsono atau yang mewakili pada Rapat pembahasan Anggaran di DPRD kamis (25/06) lalu, Ketua Komisi III DPRD Pasbar Baharuddin R bersama Sekretaris Komisi III Dedi Lesmana Lakukan Sidak ke Dinas PU Pasaman Barat, Senin (29/06).

Dalam sidak tersebut Ketua Komisi III menemui beberapa kejanggalan dan Pelanggaran. Dimana dari absen Bambang diketahui jarang masuk. Bahkan beberapa kali teguran yang diberikan oleh Kepala Dinas PUPR Henny Ferniza baik lisan maupun tulisan sama sekali tidak diindahkan oleh Kabid BM Bambang Sumarsono.

Mitra Rakyat.com(Padang)
“Kami tidak akan memperpanjang gratis pembayaran tagihan air. Karena program kami hanya tiga bulan,” kata Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal melalui pesan whats app, Jumat(26/06).

Percakapan itu menyangkut program air gratis yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang. PDAM Kota Padang tidak lagi memperpanjang program air gratis yang diberikan sejak tiga bulan terakhir, akibat dampak Corona virus  (Covid-19) , tambahnya.

Sebelumnya PDAM Kota Padang menjalankan program menggratiskan tagihan air kepada 3550 pelanggan kepada Golongan Sosial A dan B serta golongan rumah tanggan 2A dan 2B selama tiga bulan, sebut Dirut itu.

Rinciannya, untuk kategori pertama yang di berikan gratis rekening air adalah golongan Sosial A. Yaitu berupa kelompok umum seperti WC umum, terminal dan tempat ibadah, jelas Hendra Pebrizal.

Selain itu, pihaknya memberikan gratis air kepada golongan sosial B. Yaitu yayasan sosial, panti sosial dan yayasan perguruan tinggi.

Kemudian kelompok rumah tangga dengan golongan 2A dan 2B. Golongan ini adalah masyarakat yang memiliki bangunan rumah non permanen dengan luas 36 meter kubik.

“Selain dua golongan tersebut, pihaknya juga tidak memberikan air gratis bagi penghuni asrama seperti TNI dan Polri,”pungkasnya. *adv*

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Diduga proyek pembangunan jaringan di Sawah Laweh, Tarusan, Kabupaten Pesesisir Selatan(Pessel) lemah pengawasan. Proyek dimotori Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat, Direktorat Jendral Sumber Daya Air,SNVT PJPA WS, Indragiri-Akuaman, WS Kampar, terpantau media, para pekerja saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), Kamis (25/06) di Pessel.

Sesuai Intruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Nomor 02/IN/M/2020, Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019(Covid 19) dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Mengintruksikan kepada seluruh jajaran dilingkungan Kement PU Pera, bahwa pimpinan tinggi madya, Pratama dan atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada masing-masing unit Organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melaksankan,1. Protokol pencegahan Covid 19, 2. Tindak Lanjut terhadap kontrak penyelenggara Kontruksi,3. Protokol pencegahan Covid 19 dalam Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Sementara pada dokumen kontrak, untuk pengadaan menyangkut K3 merupakan  suatu hal yang tidak bisa dihilangkan. Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992  telah mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja tersebut.

Proyek dengan nomor kontrak HK.02.03/03/SNVT-PJPA WS.IAKR/IAR-II/2020 di kerjakan Wijaya-Infra KSO dengan KSO PT. Mettana PT. Tri Exnas ditunjuk sebagai Konsultan Supervisinya. Namun sayang, proyek yang menggunakan anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara(SBSN) sebesar Rp 31.453.045.000,- itu terindikasi tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerja nya.

Meskipun situasi saat itu sepi dari para pekerja, namun kegiatan tetap berjalan dan pekerja yang ada dilokasi tidak menggunakan APD. Apalagi masa new normal pasca padami covid 19, pemerintah mengintruksikan agar setiap OPD atau instansi mensosialisasikan protokol pencegahan covid, wajib memakai masker dan menyiapkan handsanitaizer.

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi PPK dan Pihak Terlait Lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Resiko kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu, kesadaran mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi sangat diperlukan. Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pada masa new normal saat ini, setiap kegiatan harus mentaati protokol pencegahan covid-19, yaitu menggunakan masker dan menyiapkan handsanitaizer. Tanpa kecuali kegiatan yang menggunakan dana APBN,APBD. Bahkan kegiatan yang menggunakan dana hibahpun wajib mentaati protokol tersebut sesuai intruksi pemerintah. 



Hal ini tepantau saat media menelusuri proyek yang digawangi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Sumbar. Ditemui mayoritas pekerja dilapangan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri(APD), masker, dan helm, Kamis(25/06) di Koto Barapak, Tarusan, Pessel. 

Pada Program Hibah Jalan Daerah(PHJD) dilaksanakan DPUPR Sumbar yang menggadeng dua perusahan sebagai Pelaksananya (KSO Combina dan MAK) . Kemudian PT. Andhimascipta Dwipantara ditunjuk sebagai Konsultan Supervisi. Secara dana sebesar Rp 39.748.257.979.- sudah inklut setiap item pekerjaan apa pun jenisnya.

Pada proyek itu ada beberapa item yang diduga tidak dilakukan oleh kontraktor pelaksana, seperti rekanan tidak memfasilatasi para pekerja dengan masker yang sejati sebagai protokol pencegahan covid 19.

Sementara dokumen kontrak menyebutkan, kontraktor pelaksana harus menyediakan masker sebanyak 150 buah, sebagai pekerjaan persiapan. Selanjutnya, rekanan pada pekerjaan pembangunan toilet portable juga termasuk pekerjaan persiapan melaksanakannya diduga kuat tidak dilengkapi dengan tisu, handsanitaizer, dan tempat penampungan air, seperti yang ada didokumen kontrak. 

Untuk pengadaan direksikeet, disinyalir rekanan juga tidak mematuhinya. Sebab, lokasi direksikeet yang seharusnya dekat dengan lokasi pekerjaan. Ternyata faktanya jarak direksikeet dengan lokasi berjarak kurang lebih 2 KM. 

Saat dikonfirmasi kepada Khairulman bertindak sebagai pelaksana lapangan  mengatakan, " untuk masker saya memberikan kepada pekerja sebanyak 16 buah, tapi banyak pekerja tidak memakainya dengan alasan risih" kata Khairulman. 

Begitu juga helm yang termasuk sebagai APD, dari perusahaan sudah memberikan sebayak 16 buah, namun dengan alasan yang sama para pekerja itu tidak memakainya, tuturnya lagi. 

Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang)

Mitra Rakyat (Pasbar)

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sebagai pihak yang merasa dirugikan, wajar PT. PLN Wilayah Sumbar memang seharusnya memberikan hak jawab terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh BUMN itu. 

Sebab, saat ini PT. PLN sedang dalam sorotan berbagai kalangan, dan menuju intansi yang berintegritas. Namun sayang, klarifikasi yang mereka berikan tidak diperkuat dengan data dan dokumentasinya, kata Romi Yufhendra,  Ketua DPD Sumbar lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (LSM KPK Nusantara), Senin(22/06) via seluler +62 852-1970-7xxx. 

Berit terkait : Klarifikasi atas berita Mitrarakyat.com pada 6 Juni 2020 dengan judul Diduga Aset PLN Kubikel di Tilap, Negara Tanggung Kerugian Milyaran Rupiah


Tidak dilengkapi dengan data dan dokumentasi tersebut,  pihak PLN Wilayah Sumbar telah mencerminkan sikap yang tidak transparan dan diduga kuat telah langgar Undang - undang Nomor 14 tahun 2008 , tentang Keterbukaan Informasi Publik(KIP).

Ketua DPD Sumbar LSM KPK Nusantara itu menilai, dirunut dari pengakuan tertulis dari Afriman, kalau Investigasi yang dilakukan oleh tim dengan masing-masing personel hanya 2 orang. Kemudian tanpa ada foto kedua orang tersebut saat melakukan pemeriksaan lapangan, aneh juga cara investigasi nya,  tandas Romi. 

Mungkin masyarakat tertentu bisa mereka bodohi, namun tidak dengan tim investigasi dari kami, kata nya."anehnya lagi dalam satu hari, Investigasi selesai dilakukan dibanyak daerah, luar biasa, ucapnya lagi. 

Bahkan foto kubikel yang sedang dicek oleh tim investigasi yang meraka katakan, juga tidak dilapirkan. Dengan begitu pengakuan mereka kalau tidak ada kegiatan penilapan itu bisa jadi hoak, demi menjaga nama baik PLN,  ucapnya. 

Kami akan surati pihak PLN Wilayah Sumbar untuk lakukan invertigasi ulang, dan LSM KPK Nusantara akan ikut saat Investigasi tersebut, tegasnya. Dan bila perlu kami juga surati pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumbar untuk ikut serta kedaerah, tukasnya. 

Dilain pihak,  saat media konfirmasi kepada Afriman tentang waktu dilaksanakan investigasi oleh pihak PLN, Afriman mengatakan, " pemeriksaan dilakukan oleh tim yang berjumlah 2 orang untuk satu daerah", kata nya pada hari yang sama. 

Kemudian hari dilakukan pemeriksaan, hari Sabtu, 20 Juni 2020. Dan hasilnya, tidak ada kubikel yang ditilap. Kubikel itu masih ada dan berfungsi dengan baik, katanya.

Hingga berita terbit pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Sehubungan dengan adanya pemberitaan terkait dengan dugaan penilapan aset Kubikel PLN, kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dengan adanya berita tersebut,  PLN langsung menerjunkan petugas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan terhadap asset yang diduga di-tilap tersebut, kata Afriman, kepada media mitra rakyat.com,Senin(22/06) via whatsapp +62 812-6624-xxx.

Berita Terkait : Hendrizon, SH. Minta Pihak APH Untuk Merespon Dugaan Korupsi di Tubuh PLN Wilayah Sumbar

Selanjutnya, Afriman menuturkan, "Berdasarkan data dan fakta di lapangan ditemukan bahwa asset PLN tersebut ada dan sesuai. Asset tersebut berfungsi optimal dan digunakan untuk menyuplai energi listrik bagi pelanggan di daerah Pasaman Barat, Payakumbuh dan Solok Selatan".



"PLN sangat menjunjung tinggi integritas. Sekecil apapun informasi yang ada akan kami tindak lanjuti dan manajemen sudah bertekad untuk tidak segan-segan menindak tegas apabila ada oknum yang bermain main terhadap integritas tersebut” ungkap Manajer Komunikasi PLN Wilayah Sumbar, Afriman di sela sela mendampingi manajemen melaksanakan Care For Asset. 

Afriman juga menambahkan bahwa PLN memiliki program khusus untuk menjaga kualitas keandalan listrik yaitu Care For Asset. Dalam program ini manajemen PLN dan staf terkait melakukan kunjungan rutin atau walk down langsung ke lokasi – lokasi dimana asset tersebut berada, seperti jaringan, gardu induk, gardu distribusi dan lain-lain.

Aset PLN sangat penting untuk dijaga dan menjadi tanggung jawab dari PLN. Kami akan memastikan asset tersebut terjaga dan terpelihara dengan baik, salah satu tujuannya adalah demi meningkatkan keandalan dan keamanan listrik.

Melalui kunjungan rutin terhadap asset mulai dari gardu induk, peralatan transmisi, dan distribusi maka petugas PLN dapat melihat performa asset serta meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan pada asset yang mengakibatkan padam. 

PLN juga terbuka lebar dan transparan atas segala informasi yang didapat dari segala pihak. Hal tersebut merupakan cerminan komitmen PLN untuk menegakkan integritas diseluruh lini, tutupnya. *realise dari Afriman,Manejer Komunikasi PT. PLN Wilayah Sumbar*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam hitungan bulan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 akan dilaksanakan. Menurut informasi rencana KPU Sumbar, untuk Pilkada di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan bulan Desember. 

Artinya para calon kepala daerah sudah mulai pasang jurus ampuh. Lobi-lobi pun mungkin sudah lakukan. Pidato -pidato disaat kampanye sudah mereka persiapkan. Apalagi janji-janji manis yang disampaikan calon pemilih mereka sudah dipersiapkan. 

Fokus pilkada  Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Prov. Sumbar.Tahun ini gelanggang pilkada diduga semakin seru karena persaingan disinyalir akan lebih ketat lagi dari pilkada sebelumnya. Karena, peserta pilkada untuk periode 2020-2025 ini diisi oleh politikus dari latar belakang tidak diragukan lagi.

Gederang perang pun sudah ditabuh, saling tuduh, saling lapor, bahkan saling tikam sebentar lagi mungkin akan kita dengar. Tidak ada lawan yang abadi, tidak kawan yang setia, sebentar lagi akan kita temui. 

Bagaimanapun alur permainan dalam politik, yang pasti jadi korban selalu masyarakat golonga bawah. Kenapa demikian, karena untuk mencapai tujuan, seorang politikus tidak segan, bahkan mungkin tidak malu untuk memberi janji kepada masyarakat. 

Uang akan betebaran dan agama pun mungkin diperdagangkan demi mencapai satu tujuan yakni BA 1 Sumbar. Berbagai promosi atau kampanye politik akan dilakukan oleh para peminat tahta calon pimpinan daerah.  Akan tetapi jika melihat fakta dan merunut pengalaman masa lalu, kepala daerah yang berujung terpilih belum sepenuhnya dapat merealisasikan visi misi dan program yang telah diproklamirkan sebelumnya.

Hal inilah yang menjadi indikator krisis kepuasan dan momok ketakutan masyarakat. Grafik ketidak percayaan publik terhadap calon kepala daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus naik. 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara Romi Yufhendra, sebagai salah satu Aktivis Pemuda asal Sumatera Barat yang berdominsil di Kota Padang menyampaikan kepada para calon kepala daerah, ketika terpilih akan pentingnya memprioritaskan realisasi program yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Sumatera Barat, Minggu,(21/06) disekretariat LSM KPK Nusantara. 

Dikatakannya, banyaknya program Perbaikan Infrastruktur yang cenderung tidak merata hingga kepelosok Daerah sampai Daerah terpencil lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.

Sebab, salah satu masalah yang menjadi kendala masyarakat dalam meningkatkan perekonomian adalah akses perbaikan jalan dan pembangunan lainnya yang berdampak pada hasil dan harga pertanian itu sendiri. 

Selain dari itu, pelayanan pada sektor pendidikan dan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan mengingat banyaknya lapisan masyarakat yang mengimpikan pelayanan prima.

“Jika merujuk pada UU 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, seorang kepala daerah dalam hal ini Gubenur, Wali Kota dan Bupati dituntut dalam memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat yang berada dibawah kepemimpinannya. 

Hal ini relevan dengan kewajiban dan dan tugas kepala daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang undang pemerintahan daerah tersebut,” kata Romi.0

Romi menambahkan, jika calon kepala daerah yang terpilih nantinya hanya sebatas mengumbar visi misi dan program tanpa dibuktikan dengan kerja nyata, dapat dipastikan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kepala daerah sebagai pucuk pelayan publik akan semakin meningkat.

“Kedepannya dalam mengawal program unggulan calon Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang terpilih saya berharap kepada rekan-rekan Aktivis LSM, ORMAS, WARTAWAN, Organisasi Kepemudaan serta seluruh lapisan masyarakat dapat saling senergik dalam mengawal keberlangsungan program unggulan yang menjadi prioritas calon kepala daerah Khususnya Sumatera Barat yang terpilih agar terciptanya realasi sistem demokrasi yang sebagaimana kita cita-citakan,” jelas Romi penuh harap. (rm)

Mitra Rakyat.com( Sumbar) 
Terkait pemberitaan media online antanews.com,  judul " Lintas Sumatera Rusak Parah, Ir. Kasriel Ruslim : Penyakit Sudah Kronis".   Saat dikonfirmasi kepada Aidil Fiqri selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Tiga(BPJN III) Sumbar - Bengkulu menyangkut itu. Diduga Kepala BPJN III tersebut terkesan "jengkel" dengan berita yang tayang dimedia itu. 



Sebab,  Aidil Fiqri mengatakan, "Coba tanya kasriel, kontrak tanggal berapa, mengapa belum diperbaiki, AMP nya mana belum hidup juga, belum layak operasi" kata Aidil kepada media, Senin(22/06), via Whatsapp +62 812-7312-1xxx. 

Kepala BPJN III itu meneruskan," Dana sudah ada tapi belum diperbaiki, hanya sedikit timbun sementara dengan Pasir batu( sirtu)", tuturnya. 

"Kalau kronis, sekarang kerjakan saja sesuai kontrak, jangan mengelak dari tanggungjawab", cecar nya. 

Kepala Satuan Kerja(Kasatker) dan PPK menjalankan tugas sebagaimana aturan kontrak, ada hak dan ada kewajiban yang sudah diatur, tinggal dijalankan dengan konsekwen, pungkas Aidil Fiqri. 

Kondisi Jalan Lintas Sumatera saat ini sudah semakin parah dan sangat membahayakan bagi seluruh pengguna jalan. Jalan sebagai urat nadi transportasi di Sumbar, saat ini banyak titik jalan dihiasi lobang-lobang.

Misalnya ruas jalan antara Padang Sibusuk-Kiliran Jao, terdapat sejumlah titik yang sangat membahayakan jika dilalui dengan pengguna jalan apalagi jika saat kecepatan tinggi.

Timbulah ucapan "penyakit sudah kronis" dari seorang pakar kontruksi, Ir. Kasriel Ruslim( owner PT. CTA) saat dikonfirmasi wartawan Antanews.com,beberapa hari lalu. 

Hingga berita ini terbit, media masih menunggu tanggapan dari Ir. Kasriel Ruslim dan upaya konfirmasi pihak terlait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Masih adanya praktik tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), membuat aparat penegak hukum, terus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya, dengan menjadikan pemberantasan korupsi prioritas dalam penegakan hukum.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Amran menegaskan, agar seluruh kejaksaan negeri (Kejari) di provinsi setempat bisa lebih tegas memberantas korupsi. Hal itu disampaikan di hadapan empat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) wilayah Sumbar yang dilantik, beserta jajaran Kejati lainnya.(dilansir dari Gatra.com)

Apakah dugaan kasus penilapan kubikel di PLN Wilyah Sumbar, masuk dalam pantauan Kejati Sumbar?.




Sikap tegas yang diucapkan seorang General Maneger(GM) PT. PLN Wilayah Sumbar ,Bambang Dwiyanto saat dikonfirmasi media, terkait dugaan pelanggaran integritas yang dilakukan oknum karyawan PLN sendiri, menyematkan namanya salah satu GM yang tegas dan bijak di tubuh PLN. 

Dan merupakan setitik harapan bahwa PLN, Badan Usaha Milik Negara(BUMN) siap menuju institusi yang berintegritas dan ikut serta memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Kepada awak media Bambang mengatakan akan melakukan Investigasi dulu. Kami tetap menjunjung tinggi praduga tak bersalah, tapi apabila itu benar terjadi pihak PLN tidak akan mentolerin oknum tersebut. Karena telah melakukan pelanggaran integritas, katannya dengan tegas, Senin, 15 Juni 2020 beberapa hari lalu. 

Berita Terkait : Bambang Dwiyanto " Kita Akan Investigasi, Tidak Ada Tolerir Bagi Pelanggar Intergritas di Tubuh PLN

Hal itu dikuatkan dengan apa yang diucapkan Afriman, Maneger Humas dari PT. PLN Wilayah Sumbar. Malam itu disalah satu Cafe kawasan Nanggalo, Afriman meminta untuk bertemu langsung dengan wartawan mitrarakyat.com, Kamis, (18/06).

Dikesempatan itu Afriman mengatakan," saya agak sedikit bingung terkait berita dugaan penilapan itu, karena inisial oknum yang disangka melakukan itu bukan dibidang nya", kata Afriman. 

Yang satu di bidang pengawas K3, dan satunya lagi pengawas teknis, sementara yang melakukan pemasangan adalah vendor yang telah ditunjuk dari PLN pusat, tuturnya. 

Tapi mereka memang ikut serta hadir dilapangan saat pemasangan kubikel yang dilakukan  oleh Vendor, tambah Afriman. 

Untuk itu saya meminta saudara bertemu hanya ingin mengetahui datanya dari mana, tanya nya kepada media. 

Sambil meneguk minumnya, Firman menjelaskan bagaimana sistem pengadaan yang ada ditubuh PLN. Kami diwilayah sifatnya hanya menerima sesuai banyak yang dibutuhkan,terang nya. 

Afriman tidak membantah pertanyaan media ,tidak tertutup kemungkin bisa terjadi kolaborasi dilapangan antara pengawas K3 ,pengawas teknis dan vendor, karena mereka sama-sama diuntungkan dengan penilap itu.

Akhir kata, Firman berjanji akan melakukan Investigasi terkait dugaan itu, dan meminta sedikit waktu, tutupnya. 

Menanggapi hal itu seorang Lawyer kondang di kota ini angkat bicara. Hendrizon SH, mengatakan, " apapun bisa dilakukan demi mencari keuntungan, dan dugaan yang dilakukan oleh oknum tersebut termasuk korupsi uang negara", katanya. 

Selanjutnya praktisi hukum yang tergabung dikantor hukum "Liberty" pimpinan Boy London ini sekaligus pemerhati media itu mengatakan," dengan istilah "simbiosis mutualisme" mereka berjalan melakukan dugaan itu, tapi menurutnya, bukan tidak mungkin ada pihak lain lagi yang ikut serta dalam dugaan kegiatan yang rugikan negara itu", tandasnya. 

Jika kita telaah baik-baik, kita tahu bila pelaku korupsi kebanyakan merupakan orang-orang kalangan atas yang mempunyai jabatan di pemerintahan. Tentu saja kalangan tersebut mempunyai pendapatan lebih dari cukup bahkan hidup dalam kemewahan, sebut Hendrizon. 

Dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum "APH" untuk merespon berita yang ditanyangkan media , agar terbongkar kebenarannya. Dan menegakan keadilan di negeri ini tidak hanya isapan jempol belaka" tutup Hendrizon, SH. 

Hingga berita ini diterbitkan pihak media masih menunggu hasil Investigasi dari pihak PLN, dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. * roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Daerah yang dulunya rimba, dan diduga dijadikan tempat pembuangan janin oleh orang yang tidak bertanggungjawab.Disulap menjadi tempat yang indah dan produktif yakni wisata kuliner. 

Ini tidak terlepas dari ide cemerlang Oesman Ayub, seorang anggota dewan tingkat II, Kota Padang. Duduk santai ditemani dengan alunan musik malam itu, Osman Ayub bercerita, Kamis(18/06) di jalan kandis II, Nanggalo,Padang.

Timbul dipikirannya untuk mengubah tempat yang dulunya dijadikan pembuangan hasil maksiat, menjadi tempat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Anggota Dewan dari Partai Nasdem itu melanjutkan ide nya dengan kerja nyata. 

Demi kepentingan bersama Oesman Ayub memulai dengan meminta izin mengelola kepada Dinas PSDA Prov. Sumbar. Sebab, yang berwenang terhadap tempat itu merupakan dinas terkait. Setelah mengantongi izin, selanjutnya, Osman Ayub mengajak masyarakat yang ada di kawasan pinggir Sungai Nanggalo untuk gotong-royong membersihkan lokasi tersebut. 

Setelah itu melalui Koperasi Rumah Juang, Osman Ayub mengajak warga untuk sama-sama menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata kuliner dengan nama " Banang Cafe".

Alhamdulillah, hingga saat ini Banang Cafe yang dikelola oleh koperasi rumah juang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak, khususnya warga Nanggalo. 

Manfaat yang dirasakan, Banang Cafe bisa membuka lapangan kerja. Dan pengusaha kuliner yang sifatnya mikro dapat kesempatan mengembangkan usahanya. Juga bagi pengunjung dapat menikmati istrahat dengan nyaman dan santai, karena disuguhi pemandangan dan suasana yang sejuk. 

Dari pribadinya, Osman Ayub sedikit merasa puas dengan apa yang telah diperbuat untuk masyarakat, khususnya warga Nanggalo yang hingga sekarang merasakan manfaat nya. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)