Mitra Rakyat

Mitra Rakya.com(Padang)
Balai Wilayah Sungai Sumatera Lima (BWSS V) hari ini Kamis, (30/04) bagi- bagi sembako kepada masyarakat. Kegiatan ini bentuk kepedulian terhadap masyarakat dampak pademi covid 19( Virus Korona).

Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat yang terkena dampak COVID-19, BWSS V memberikan bantuan sosial bagi warga yang ada diberberapa kelurahan di Kota Padang. Bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar sangat membutuhkan saat ini.

Kepala BWSS V Maryadi Utama melalui Rizki mengatakan, " kami berharap dari bantuan sembako ini dapat meringankan beban masyarakat dari dampak pademi covid 19", kata Rizki saat menyerahkan kepada masyarakat.

Rizki juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan, jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting, jaga jarak, pakai masker, serta beribadah di rumah untuk sementara sampai pandemi ini dinyatakan hilang.

Ia pun mengajak seluruh masyarakat agar ikut serta memerangi penyebaran Covid-19 bersama dengan pemerintah, dengan cara diam dulu dirumah.

Ia pun berharap, dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban, dan bermanfaat bagi masyarakat. “Semoga bantuan ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Kita berdoa bersama agar wabah Covid-19 ini segera berlalu dari indonesia,” tutupnya.

Ikut mendampingi Pimpinan Redaksi(Pimred) Laksusnews.com Fitrathul yang akrab disapa Dafit mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BWSS V. Dafit menyebutkan " inilah aksi nyata yang ditunggu oleh masyarakat, tidak hanya wacana semata" kata Dafit.

Inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, lanjut Dafit," yang butuh uluran tangan dari pihak - pihak seperti institusi ini" katanya.

" BWSS V tidak ada hanya bisa membangun infrastruktur semata, tapi juga bisa mengutamakan sosial terhadap yang membutuhkan", tutupnya.

Dilain pihak, salah satu warga penerima bantuan Jafri (60 th) warga Kelurahan Ulak Karang sangat berterima kasih atas bantuan paket sembako ini.

Jafri yang kesehariannya sebagai tukang ojek ini, sangat berterima kasih sekali kepada BWSS V, yang telah memberikan  bantuan sembako tersebut, secara telah meringankan bebannya untuk sementara waktu, ucapnya singkat. *roel*

Opini
Ditulis Oleh: Yuni Damayanti

Mitra Rakyat.com
Ramadhan adalah bulan mulia  yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bulan ini pun mampu merubah banyak individu menjadi lebih religius, Ramadhan merupakan bulan yang mengandung peluang emas untuk bertaubat kepada Allah SWT.

Barangsiapa yang bersungguh-sungguh dalam berpuasa di bulan ini, maka Allah SWT akan mengampuni segenap dosanya, sehingga ia diumpamakan bagai berada disaat hari ia dilahirkan ibunya. Setiap bayi yang baru lahir dalam ajaran Islam dipandang suci, murni tanpa dosa.

Wahai hamba Allah para pemburu ampunanya, marilah kita mengambil kesempatan emas ini untuk bertaubat. Sebab tidak ada seorang pun diantara manusia yang bebas dari dosa dan kesalahan. Setiap hari ada saja dosa dan kesalahan yang dilakukan baik itu sengaja maupun tidak.

Alangkah baiknya bulan ini kita semua berburu ampunan Allah SWT.
Kasih sayang Allah amat besar untuk hambanya, hal ini dikabarkan dalam hadist Qudsi riwayat Muslim no 4674 yang artinya” wahai hamba-hambaku! Setiap siang dan malam kalian senantiasa berbuat salah, namun Aku mengampuni semua dosa.

Karena itu mohonlah ampunanku agar agar aku mengampuni kalian”. Olehnya itu mari mengikuti teladan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau dikabarkan tidak kurang dalam sehari semalam mengucapkan kalimat istigfar seratus kali. Padahal beliau telah dijanjikan oleh Allah akan dihapuskan segenap dosanya yang lalu maupun yang akan datang.

Ibadah puasa Ramadhan ditunjukan untuk membentuk muttaqin (orang yang bertaqwa) sedangkan diantara karakter orang bertaqwa ialah sibuk bersegera  memburu ampunan Allah SWT dan surga seluas langit dan bumi. “ Dan bersegeralah kamu kepadaampunan dari Tuhanmu yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” (QS Ali Imran 133), (era muslim,27/04/2020).

Ramadhan kali ini terasa beda dari tahun-tahun sebelumnya karena umat sedang menghadapi pandemi covid-19. Walau demikian bukan berarti adanya covid-19 lantas mengurangi kualitas ketaatan hamba kepada Rabbnya. Seharusnya Ramadhan kali ini justru menjadi momentum taubat nasuha, sebab wabah covid-19 ini sama dengan tha’un, bagi orang yang beriman itu adalah rahmat.

Di dalam riwayat Bukhori dari Aisyah berkata, “Aku bertanya kepada Rosulullah SAW tentang tha’un. Lalu nabi berkata, Allah SWT memberi tahu bahwa ia adlah suatu azab yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendaki-Nya lalu Allah menjadikanya rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Tidaklah seorang hamba menderita penyakit tha’un lalu dia menetap di negerinya dengan kesabaran serta mengetahui bahwa tidaklah suatu musibah menimpa dirinya kecuali telah ditetapkan Allah atasnya kecuali dia akan diberikan ganjaran seperti ganjaran mati syahid.
Maka tidak heran jika kaum muslim banyak melakukan doa bersama, sholat taubat bersama secara online di berbagai wilayah di Indonesia.

Bahkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PB NU) pun menggelar istigosah, doa bersama, dan pertaubatan nasional memohon perlindungan dari Allah SWT agar pandemi virus corona segera berakhir. Dengan tema “ Doa bersama dan Pertaubatan Global Bersatu melawan Corona” itu digelar secara online pada Kamis, 9 April 2020, malam istigosah digelar secara serentak dan diikuti muslim diseluruh dunia, (detiknews, 07/04/2020)

Agar upaya doa semakin mengakar dan tak hanya sebatas seremoni semata. Maka harus ada langkah kongkrit untuk kembali kepada ketaatan sempurna kepada Allah SWT dengan cara menjalankan syariah Islam secara Kaffah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara sebagai perwujudan taubat nasuha yang sebenarnya.

Taubat adalah kembalinya seseorang dari perilaku dosa ke perilaku yang baik yang dianjurkan Allah SWT. Taubat nasuha adalah taubat yang dilakukan dengan betul-betul diatas dosa-dosa yang besar yang pernah dilakukan dimasa lalu.
Taubat nasuha adalah jalan terbaik yang ditunjukan Allah SWT sebagai cara agar hamba-Nya berusaha untuk memperbaiki diri atas dosa, maksiat dan kesalahan yang telah dilakukan dimasa lalu.

Keburukan dan kemaksiatan terbesar saat ini adalah pemimpin yang tidak menerapkan syariah islam. Pemimpin saat ini menerapkan sistem politik demokrasi  dan sistem ekonomi kapitalisme yang dilandasi oleh aqidah sekulerisme sehingga banyak pemimpin yang menipu dan menzalimi rakyatnya.

Sementara Rosul Saw bersada” barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaanya, maka Allah haramkan baginya surga” (HR bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu Ramadhan di tengah wabah covid-19 ini seharusnya menjadi hidayah yang mampu mengantarkan pada taubat nasuha. Sebab covid-19 ini mampu menampar pemimpin  yang sombong menolak syariat Allah SWT, kehadiran covid-19 membuktikan betapa lemahnya manusia dihadapan Allah, mereka bahkan  kelabakan menghadapi makhluk kecil tak kasat mata  yang kini menggegerkan dunia.

Dari covid-19 membuat kita menyadari untuk kembali kepada ketaatan sempurna kepada Allah Swt dan Rosulullah Saw sebagai suri tauladan kita, bahwa sudah saatnya kita meninggalkan aturan/ hukum buatan manusia dan kembali kepada aturan Allah SWT, wallahu a’lam bisshowab

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Komandan Korem (Danrem) 032/Wbr Kolonel Inf Arief Gajah Mada, SE, MM gelar Vicon (Video Conference) dalam rangka memberikan arahan kepada para Dandim dan Danyon sejajaran Korem 032/Wbr yang berlangsung di ruang Puskodal Korem Jl. Jend. Sudirman No. 29 Padang, Sumbar, pada Rabu (29/4).

Kegiatan vicon yang digelar merupakan langkah tindak lanjut penekanan dan arahan dari Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah pada saat gelar vicon bersama para Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam I/BB, pada hari Selasa (28/4) kemarin.

Adapun beberapa hal penekanan dan arahan yang disampaikan oleh Pangdam I/BB terdiri dari beberapa bidang diantaranya intelijen, operasi, personel, logistik, teritorial, ketahanan pangan dan kesehatan.

Dalam arahannya, Kolonel Inf Arief Gajah Mada selaku Danrem 032/Wbr menyampaikan penekanan kepada para Dansat jajaran Korem 032/Wbr untuk lebih meningkatkan upaya dalam penanganan Covid-19 di wilayah, karena situasi dan kondisi yang terjadi saat ini pasien penderita positif Covid-19 semakin bertambah dibeberapa wilayah khususnya Sumatera Barat.

Menyikapi hal tersebut, seluruh jajaran agar lebih meningkatkan lagi pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kedisiplinan pencegahan Covid-19 seperti penggunaan masker, Hand Sanitizer, social distancing pada saat melaksanakan aktivitas diluar rumah serta selalu menjaga kebersihan.

Selanjutnya, ketahanan pangan juga menjadi poin penting yang harus ditingkatkan dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada diwilayah binaan untuk diolah menjadi demplot ketahanan pangan, sebagai langkah antisipasi kekurangan kebutuhan pangan selama masa pandemi yang belum diketahui kapan berakhirnya.

Lebih lanjut, mengenai APD (Alat Pelindung Diri) yang dipercayakan kepada TNI AD khususnya jajaran Korem 032/Wbr dalam pelaksanaan pembagiannya harus tepat sasaran, termsuk pembagian sembako juga menjadi perhatian agar jangan sampai terjadi duplikasi pemberian kepada masyarakat, laksanakan koordinasi dengan instansi lain.

Khusus dilingkungan internal, Danrem 032/Wbr juga menegaskan kepada para Dansat untuk lebih meningkatkan kembali kedisiplinan prajurit, mengayomi, peduli tentang permasalahan serta mengingatkan anggota agar mampu mengendalikan diri baik didalam maupun diluar kedinasan.

Semua itu harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran didalam maupun diluar satuan, dikarenakan masih adanya pelanggaran dilingkungan jajaran Kodam I/BB.

Seterusnya, Danrem juga menghimbau kepada personel jajaran agar selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan disiplin kebersihan dan pola makan yang sehat serta mengkonsumsi multivitamin untuk meningkatkan imunitas ketahanan tubuh, sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit.

Turut hadir dan mengikuti vicon di ruang Puskodal, Kasrem 032/Wbr Kolonel Inf Edi Nurhabad dan para Kasi Korem 032.

#Pen 032

Mitra Rakyat.com(Padang)
Dampak Pademi covid 19 singguh sangat luar biasa. Bukan hanya menggoyang sektor kesehatan, namun juga sektor lainnya seperti ekonomi, sosial bahkan pembangunan.

Akibat terjadi pemotongan anggaran pembangunan secara signifikan.

Seperti yang terjadi pada Dinas PRKPP Padang Bidang Cipta Karya (CK) yang anggaran kegiatannya dipotong hingga mencapai delapan puluh (80) persen.
Kegiatan yang belum ataupun akan ditenderkan terpaksa harus di batalkan, bahkan kegiatan yang sedang berjalan juga harus dihentikan.

Disebabjan anggaran kegiatan tersebut, akan dipergunakan untuk penanggulangan covid 19.

Sebagaimana diungkapkan Kepala bidang Cipta Karya (CK) DPRKPP Padang, Inshanul Risky kepada media ini, Selasa (28/4) mengatakan, "Anggaran kegiatan bidang CK dipotong hingga 80 persen".

Kegiatan pembangunan kantor pemerintahan yang belum/akan/dalam proses tender dibatalkan.

Bahkan kegiatan yang sedang dikerjakan juga terpaksa dihentikan, paparnya.

Seperti halnya pembangunan kantor lurah Parak gadang timur dan pembangunan kantor lurah alai Parak gadang yang terpaksa harus dihentikan.

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan hanya sebatas 30 persen atau sesuai dengan uang muka yang sudah dibayarkan.

Sementara sisa anggaran sebesar 70 persen dialihkan untuk penanggulangan covid 19.

Lebih jauh Rizky menjelaskan, Pembangunan itu akan dilanjutkan apabila kondisi sudah kembali normal hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Dan pembangunan lanjutannya akan tenderkan kembali, ucapnya.

Semoga pandemi Corona 19 ini cepat terselesaikan sehingga aktivitas pembangunan dapat kembali berjalan seperti biasanya, harapnya.*vit/roel*

Mitra Rakyat.com(Sumbar)
Ketua Teamsus Dewan Pimpinan Daerah Sumbar Lembaga KPK Nusantara mengajak semua seluruh Elemen masyarakat untuk peran aktif ber sama-sama dalam melakukan Pengawasan dan Pematauan terhadap Dana-Dana Anggaran penanganan covid-19 supaya tepat sasaran.

“Mari sama-sama kita pantau Dana-Dana penanganan Covid 19, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sungguh itu sangat tidak kita harapkan ditengah musibah besar seperti ini, ada pihak yang mencoba memanfaatkan situasi yang sulit ini,” ujar Sefri Efendi. SH, Sebagai Ketua Teamsus DPD Lembaga KPK Nusantara Provinsi Sumbar.

“Jangan sampai ada Potongan bantuan Dana ataupun Sembako baik  bantuan dari pemerintah pusat di SPJ kan dengan dibeli mengunakan Anggaran belanja Daerah, Tentu hal ini kalau terjadi sangat kita sayangkan, kita mengharapkan hal ini jangan sampai terjadi. Untuk itu kami meminta agar semua Bantuan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta transparan,” ungkap Sefri Efendi. SH.

“Sekarang lagi musim sulit, jangan sampai perlengkapan medis di Mark up dengan alasan susah dicari di pasaran ditambah lagi sekarang Dana Desa (DD) juga di manfaatkan untuk penanganan Covid-19. Artinya semua kebutuhan Covid-19 sudah di anggarkan mulai dari Dana Desa sampai Dana APBA, Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Ditambahkannya, mulai dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota, mengumumkan besaran anggaran yang akan digunakan untuk penangan Covid 19. Ia berharap semoga Anggaran sebesar itu dapat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan bukan hanya sekedar ajang pencitraan oleh Kepala Daerah, dan para pejabat yang berwenang.

“Kami selaku Ketua Teamsus DPD Lembaga  KPK Nusantara Sumbar, mengingatkan kepada Pemerintah Sumatera Barat dan Daerah, harus secara terbuka dan transparan mengumumkan ke publik dalam mekanisme penyaluran belanja anggaran Covid-19, serta mengaharapkan untuk semua elemen masyarakat peran aktif memantau dan mengingatkan jikalau ada kekeliruan dalam mekanisme penyalurannya,” pungkas Sefri Efendi. SH.
(Romi)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini bertepatan dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kota, Organisasi Masyarakat (Ormas) Group Padang Kompak (GPK) yang diketuai Aldi Sugara bagikan Masker kepada pengguna jalan, Rabu(22/04) di Jalan Bandar Buat.

Kami berpikir epidemi covid 19 ini mungkin tidak akan berakhir," kata Aldi. "Akan ada yang kita sebut sebagai kasus impor terbalik. Pada awalnya negara-negara lain takut pada kita, sekarang kita yang takut pada mereka," ucapnya.

Lebih lanjut, Aldi menyebut Virus Corona tidak akan berakhir hingga ada vaksin yang murah, efektif, dan mudah didapatkan mayoritas penduduk. Kemungkinan lainnya adalah jika mayoritas populasi telah tertular dan mendapat imunitas alami.

"Ketika epideminya serius, hindari berpergian ke tempat-tempat lain kecuali perlu," ujarnya.

Terpantau anggota GPK yang terjun kelapangan membagikan masker ke masyarakat sekitar 20 orang. Dengan penuh rasa empati secara iklas dan penuh semangat membagikannya ke pada pengguna jalan.

Salah satu anggota GPK bernama Wan mengatakan," kita harus selalu semangat dalam perjuangan membasmi virus Covid 19 yang mematikan ini.

Wan berharap agar cepat berakhir kasus pademi ini,  karena dampak nya sungguh sangat merugikan masyarakat.

Sebelumnya pada tangal 30 Desember 2019, GPK juga beri bantuan kepada korban banjir bandang di Kabupaten Solok Selatan. Bantuan yang diberikan berupa sembako. Kami akan selalu berupaya dan siap menjadi garda terdepan apabila terjadi bencana di Provinsi ini.

Opini
Ditulis Oleh: Nuni Toid
Pegiat Dakwah dan Member Akademi Menulis Kreatif

Mitra Rakyat.com
Di tengah wabah virus Covid-19, rakyat dibuat bingung oleh kebijakan yang dibuat  negara. Belum lama  negara melakukan pembatasan sosial (social distancing). Tidak lama kemudian diganti menjadi physical distancing. Sekarang diubah menjadi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).  Pemberlakuan PSBB sudah diterapkan di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Jakarta dan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, yaitu Bekasi, Depok, dn Bogor. Wilayah Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota, Cimahi, Jabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang menyusul akan menerapkan PSBB di tanggal 22 April 2020. Keputusan untuk memberlakukan PSBB di wilayahnya pun akan diajukan oleh beberapa Kepala Daerah lainnya.

Pemberlakuan PSBB di Kabupaten Bandung tidak berlaku secara total, sebagaimana dilansir dari Bisnis.com, Rabu (15/4/2020). Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), namun secara parsial. Bupati Bandung Dadang M Naser, menjelaskan pembatasannya bukan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, keputusan itu, menurutnya telah disepakati setelah adanya koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil. "PSBB yang akan diberlakukan selama 14 hari tersebut, tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Kami akan melakukan PSBB parsial," kata Dadang.

Dilansir oleh laman yang berbeda detikcom, Rabu (15/4/2020) pemerintah Kabupaten Bandung akan mengajukan tujuh kecamatan untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tujuh kecamatan ini menjadi titik lokasi terjadinya kasus positif Covid-19. Pemerintah Kabupaten Bandung tidak akan menerapkan PSBB secara penuh, melainkan PSBB parsial. Kabupaten Bandung akan mengikuti PSBB Bandung Raya bersama dengan empat Kabupaten dan kota lainnya yakni kota Bandung, kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sumedang.

Berubah-ubahnya kebijakan dalam mengatasi pandemik wabah Covid-19, mulai penetapan social distancing, kemudian physical distancing hingga akhirnya penetapan PSBB yang itu pun tidak berlaku secara nasional, menujukkan betapa negara terkesan abai, cuek dan meremehkan akan wabah virus Covid-19. Negara justru membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat.  Tuntutan rakyat agar diberlakukan karantina kesehatan dan karantina wilayah atau lockdown tidak diindahkan oleh negara. Walau sudah banyak rakyat yang menjadi korban terpapar virus Covid-19. Negara tidak bergeming dengan keputusannya dengan tetap tidak memberlakukan lockdown atau karantina wilayah. Pupus sudah harapan rakyat untuk lockdown karena akhirnya negara menetapkan opsi baru yaitu dengan memperlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghambat lajunya penularan Covid-19 di Indonesia.

Negara memutuskan menerapkan PSBB berdasarkan UU No. 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. PSBB merupakan respon dari status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Berdasarkan kondisi demikian, pemerintah pusat juga dapat menetapkan karantina wilayah. Jika terjadi keadaan yang abnormal, negara menyatakan akan menerapkan darurat sipil.

Pernyataan dan penggunaan istilah yang berubah-ubah ini membuat masyarakat bingung. Padahal seharusnya dalam menangani wabah ini sudah diatur jelas dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Dan tuntutan berbagai pihak agar negara melakukan karantina wilayah atau lockdown juga sesuai dengan UU tersebut.

Tetapi negara tidak menerapkan sistem karantina wilayah (lockdown), karena bila hal itu diterapkan negara harus memenuhi  semua hak-hak rakyatnya. Terutama pemenuhan hak atas kebutuhan dasar yakni kecukupan terhadap pangan. Hal itu telah diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Karena pertimbangan faktor ekonomi yang membuat negara tidak menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Hal itu terkesan jelas negara kurang peka, abai dan lamban akibatnya banyak nyawa rakyat yang menjadi korban terpapar virus Covid-19. Tercatat hingga Minggu sore, 19 April 2020 berdasarkan keterangan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona di Indonesia, Achmad Yurianto, jumlah paien yang dinyatakan positif berjumlah 6.575 pasien, yang sembuh 686 orang, sedangkan yang meninggal dunia berjumlah 582 pasien. (pikiran-rakyat.com)

Begitulah yang terjadi dalam sistem kapitalisme-sekuler. Di mana dalam menangani wabah ini melihatnya dari segi keuntungan dan kerugian. Padahal kewajiban negara adalah mengurusi urusan rakyatnya serta wajib memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan pokok rakyatnya. Begitupun negara harus menyediakan pelayanan kesehatan dan melayani setiap rakyatnya yang mau berobat atau sekedar memeriksakan  kesehatannya.

Maka wajar bila negara tidak mau menerapkan karantina wilayah (lockdown) karena semua akan menjadi beban dan tanggung jawab negara selama masa karantina kesehatan rakyatnya dalam memenuhi  segala kebutuhan pokok rakyatnya. Melihat hal ini jelas kita sangat membutuhkan pemimpin yang bisa mengurusi, melindungi, dan peduli dengan keadaan rakyatnya. Kelambanan, pengabaian dan ketidakseriusan negara dalam menangani wabah virus Covid-19 membuktikan bahwa sistem kapitalisme-sekuler adalah sistem yang rusak. Karena bersumber dari aturan manusia yang penuh keterbatasan dan kekurangan.

Sedangkan Islam adalah agama yang lengkap dengan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu illahi. Semua bisa terselesaikan tanpa harus mempertimbangkan asas manfaat, untung atau rugi. Karena  pemimpin dalam Islam, dalam hal ini adalah seorang khalifah yang akan pemimpin dengan penuh bijaksana dalam mengurusi urusan rakyatnya. Di bawah ini beberapa  kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh khalifah dalam menangani  wabah yang melanda wilayahnya, sebagai berikut :
1. Mengisolasi wilayah yang terkena wabah. Penduduk wilayah tersebut dilarang keluar, sementara penduduk luar wilayah dilarang masuk.
2. Di dalam wilayah wabah diberlakukan social distancing agar orang sakit tidak menulari orang yang sehat. Masjid tetap dibuka. Bagi orang yang sakit tidak boleh salat berjama'ah di masjid, yang sehat boleh salat berjama"ah di masjid.
3. Adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi rakyat. Orang yang sakit harus dirawat di rumah sakit dengan kualitas pelayanan terbaik, sedangkan orang sehat harus menjaga pola hidup dan pola makan dengan menjaga kesehatan.
4. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya yang terisolasi. baik sandang, pangan, kesehatan, dan keamanan.
5. Negara dalam menangani wabah mengambil pendanaannya  dari baitulmal. Meskipun demikian negara juga mengijinkan jika ada individu kaya yang mau menyumbangkan (bershadaqah), namun negara tidak tergantung padanya.
6. Negara menyeru rakyatnya untuk bertakwa, melakukan amar ma'ruf  nahi mungkar, menjauhi maksiat, dan memperbanyak taqarrub ilallah.
7. Negara boleh menerjunkan militer untuk menjaga keamanan dari pihak-pihak yang berniat buruk. Begitupun dengan kepolisian harus diterjunkan juga untuk membantu distribusi makanan dan obat-obatan pada rakyat. 

Adapun dalam Islam, sumber-sumber keuangan negara di peroleh dari berbagai pos pemasukan, seperti al-fa'i dan usyur, ghanimah, jizyah, harta kepemilikan umum dan shadaqah yang disimpan dalam baitul mal. Semua harta tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan rakyatnya.

Maka begitulah lengkapnya Islam. Bukan hanya sebagai agama ritual saja. Tetapi Islam adalah sebuah ideologi yang sahih yang mampu menyelesaikan semua permasalahan dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam menangani wabah virus Covid-19 ini. Rakyat akan merasa terlindungi, terjaga, dan terjamin akan semua kebutuhan hidupnya. Maka sudah saatnya kita kembali kepada aturan Islam. Dengan menerapkan syariat-Nya  dalam bingkai daulah khilafah ala minhajj nubuwwah.
Wallahu a'lam bishshawab

Opini
Ditulis Oleh: Kiki Zaskia
(Pemerhati Sosial)

Mitra Rakyat.com
Tak terbendung  lagi pelaku ekonomi babak belur dengan krisis ekonomi imbas dari pandemik yang menguji kini. Ekonomi kapitalisme yang santer dengan istilah ekonomi konvensional diuji ketahanan imun dalam hal stabililitas ekonomi kian menunjukkan kondisi kritis. Negara kapitalisme tulen seperti AS saja tak dapat menghindarinya. Dikutip detik.com (4/4/2020), badai PHK mulai melanda AS. Pada Maret, tercatat ada 701.000 pekerja yang di-PHK sebagai respon penyebaran wabah Covid-19 yang menyebabkan pabrik dan bisnis berguguran.

Indonesia juga mengalami hal yang sama. Mimpi buruk buruh dengan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) menyapa. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan imbas pandemik corona. Sebanyak 10.6% di antaranya atau sekitar 160 ribu orang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan 89,4% lainnya karena dirumahkan. Secara rinci yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja, Sabtu (11/4) lalu, jumlah pekerja yang di-PHK sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan, sedangkan yang dirumahkan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan. Sedangkan sektor informal yang dirumahkan sebanyak 265.881 pekerja dari 30.466 perusahaan (katadata.co.id, 13/4/2020) dengan berbagai sebab yang kompleks mulai dari ketersediaan bahan baku impor yang mulai menipis, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, daya beli masyarakat yang menurun tajam sehingga perusahaan akan kesulitan menaikkan harga jual, penurunan kunjungan wisatawan ke Indonesia, hingga anjloknya harga minyak potensi turunnya ekspor minyak.

Dari berbagai fakta-fakta diatas penyebab dari lesunya perekonomian yang berimbas pada perampingan karyawan, tak luput juga pekerja sektor informal pemerintah justru memberikan solusi yang mengambang dengan Kartu Pra-Kerja. Meskipun dalam proyeksinya termasuk yang terdampak PHK yang masuk dalam kategori pencari kerja. Selain itu, pekerja dan pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam hal teknis sangat disayangkan ketika kedaruratan dalam hajatul uduwiyah (pemenuhan kebutuhan dasar manusia) harus dengan embel-embel pelatihan kerja. Bukan hal tidak mungkin tidak semua orang dapat menjangkaunya untuk mendapatkan Kartu Pra-Kerja, Sebab syarat dan ketentuan berlaku. Selain itu, pendaftar harus melakukan langkah-langkah dengan sistem daring padahal diketahui belum tentu semua kalangan memiliki kesempatan akses untuk hal seperti itu. Lalu, bagaimana nasib rakyat yang belum beruntung mendapat Kartu Pra-Kerja atau bahkan belum mampu untuk mendaftar? Inilah wujud bertele-telenya solusi pemerintah ditengah pandemik dengan Kartu Pra-Kerja.

Kartu Pra-Kerja yang notabenenya berupa pelatihan kerja saat masa pandemik sungguh berisikan harapan meningkatkan SDM dengan skill yang terlatih tak dapat optimal sebab keterbatasan ruang dan waktu masa pelatihan tak maksimal di masa physical distancing. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhisira menilai bahwa Kartu Pra-Kerja harusnya diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Di saat krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra-Kerja. (politik.rmol.id, 12/4/2020)

Kartu Pra-Kerja dengan mekanisme dan insentif yang ada, hanya memberikan rakyat bantuan jangka pendek di tengah kondisi tak menentu dan tentu saja tak terdistribusi secara merata karena seleksi yang ada. Padahal dalam kondisi pandemik, kini ketika rakyat berupaya untuk bersinergi dengan pemerintah dengan taat aturan PSBB atau tetap di Rumah Aja namun bertepuk sebelah tangan dengan pemerintah yang tak menjamin rakyat dengan kesungguhan untuk memenuhi kebutuhan dasar selama pandemi belum jenuh di Indonesia.

Realokasi anggaran yang belum total demi selamatkan nyawa rakyat, misalnya anggaran infrastruktur, pemindahan ibu kota, stimulus sektor industri pariwisata dan penerbangan. Menurut perhitungan Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat anggaran sebesar Rp.425 trilliun jika semua anggaran tersebut direalokasi (kompas.com, 31/3/2020). Seharusnya  dapat menjadi pertimbangan alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat melalui mekanisme Bantuan Langsung Tunai (BLT) ketimbang dengan Kartu Pra-Kerja dengan  distribusi tak komprehensif.

Ketidakpastian jaminan kesehatan dan perlindungan untuk rakyat dari negara adalah dampak dari berkiblat pada kapiltalisme-sekuler yang telah menjadi wataknya, individualis lagi pragmatis. Hingga kini ratusan nyawa yang berjatuhan seolah hanya berupa angka-angka, belum lagi jutaan penduduk yang terancam jiwanya seolah miniatur berjalan, atau jika tidak terinfeksi virus maka perekonomian rakyat terkhusus rakyat kecil sangat terpojokkan dengan sulitnya mencari penghidupan di masa pandemik.

Sistem politik yang rapuh mempertaruhkan nyawa rakyat, baik karena terinfeksi virus ataupun ancaman kemelaratan rakyat tak menjadi prioritas. Sistem politik yang rapuh telah melahirkan eksekusi yang tak tepat sasaran ketika Kartu Pra-Kerja sebagai janji politik dipaksakan di tengah pandemik. Enggannya pemerintah untuk karantina wilayah bagi wilayah episentrum virus serta keputusan PSBB yang dipertahankan semakin menampakkan rakyat belum dapat terlindungi sebab mobilitas masih dibolehkan negara yang masih rentan potensi penularan apalagi sudah ada pasien terinfeksi berstatus OTG (Orang Tanpa Gejala), padahal tujuannya untuk melawan corona, keanehan yang nyata.

Sungguh sangat berbeda dalam Islam, Islam memandang politik berarti ri’ayatusy syu’unil ummah (mengurusi urusan umat). Kepentingan umat adalah prioritas yang kaya maupun miskin. Dalam adopsi pengaturan umat berasal dari syariat Allah dan apa yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Saw. Baik untuk manusia secara umum maupun kaum Muslim secara khusus. Sebagaimana firman Allah Swt:

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (QS. al Ma’idah:52)

Kemudian ditambah lagi dalam hadist. Rasulullah SAW bersabda:

“Siapa yang diserahi oleh Allah untuk mengatur urusan kaum Muslim, lalu dia tidak memedulikan kebutuhan dan kepentingan mereka, maka Allah tidak akan memedulikan kebutuhan dan kepentingannya (pada Hari Kiamat)”. (HR Abu Dawud dan at-Tirmidzi).

Oleh karena itu, keberadaan politik dalam Islam tujuannya untuk berkuasa, namun bukan untuk berbangga dengan jabatan apalagi untuk menghisap umat manusia dan rakyat. Tetaapi sebagai pengatur dilaksanakannya hukum-hukum Allah agar diadopsi oleh umat. Dan kemudian mengundang rahmat agar senantiasa membumi di seluruh alam sebagaimana dalam sejarah peradaban dunia. Sungguh, sistem politik Islam pernah memiliki pengaruh peradaban yang gemilang.

Oleh sebab itu, dalam penanganan pandemik di masa kejayaan Islam dalam bingkai khilafah, kondisi kas negara dapat memenuhi kebutuhan rakyat sebab solidnya sistem ekonomi Islam serta orientasi umat yang konsisten. Wallahu a’lam bisshawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Karyawan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang dari seluruh jajaran turut peduli penanggulangan wabah Covid-19. Mereka rela sebagian gaji disisihkan untuk pembelian sembako dan Alat Perlindungan Diri (APD).

Sumbang 5 ton beras dan 500 buah Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan untuk membantu masyarakat. Bantuan diserahkan Direktur Utama Perumda Air Minum Padang, Hendra Pebrizal kepada Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dan satgas penanggulangan Covid-19 di Gedung Putih A. Yani, Jumat (17/04/2020).

Wakilnya Padang Mahyeldi, mengucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penanggulangan Covid-19. Secara khusus kepada direksi dan jajaran karyawan – karyawati Perumda Air Minum Padang yang telah menyisihkan penghasilan mereka untuk bantuan ini.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Padang. Terkhusus bagi jajaran karyawan – karyawati Perumda Air Minum Padang yang dengan ikhlas memotong sebagian gaji untuk bantuan ini,” sebut Buya Mahyeldi.

Sementara itu, Dirut Perumda Air Minum Padang, Hendra Pebrizal mengatakan, bantuan dari karyawan saat ini berupa beras sebanyak 5 ton dan 500 masker. Bantuan ini untuk masyarakat terpapar dan terdampak pandemi Covid-19 yang nanti disalurkan Pemko Padang.

“Kita membantu APD berupa masker dan beras. Nanti akan disalurkan melalui satgas yang dibentuk Pemko Padang,” katanya.

Dirut menambahkan, sebagai Perumda tentu bersinergi dengan Pemko dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini. “Kita membantu masyarakat yang terdampak langsung wabah Covid. Sebagian besar juga merupakan pelanggan layanan Perumda Air Minum Padang,” katanya.

Humas PDAM Padang, Noviardi menambahkan "atas dasar kepedulian seluruh karyawan terhadap masyarakat terdampak Covid, kami karyawan Perumda bersepakat dilakukan pemotongan gaji.

Tekhnisnya, Perumda menyerahkan gaji karyawan yang telah dipotong tersebut kepada Pemko Padang yang selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat melalui Dinas Sosial.

Mudah-mudahan keikhlasan dan kepedulian seluruh karyawan Perumda Air Minum dapat meringankan bagi sesama.

Sehubungan dengan karyawan atau pekerja di Perumda Air Minum yang mungkin saja terkena dampak Covid 19, menurut Noviardi kita juga akan  menyiasati supaya mereka juga terperhatikan, terangnya.  (dn/roel/hms Padang)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Dalam mengantisipasi dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di Pasar Raya Padang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Padang, memutuskan untuk mensterilkan Pasar Raya Padang selama 5 hari, hal ini diungkapkan oleh Endrizal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Padang kepada wartawan.

“Selama masa sterilisasi ini, semua kegiatan perdagangan di Pasar Raya memang dihentikan, hal ini kami lakukan untuk sterilisasi total Pasar Raya Padang, Saat ini penyebaran Covid-19 di Pasar Raya Padang cukup memperihatinkan, 17 orang pedeagang di Pasar raya terbukti positif Corona, dan 3 diantara meninggal” ungkap Endrizal, Sabtu(18/04) diPadang.

“Proses sterilisasi akan dilakukan Senin, 20 April 2020 sampai Jumat, 24 April 2020. Saat proses sterilisasi selama 5 hari ini, kami akan lakukan disinfektasi total di seluruh kios dan area pasar raya, semua area akan disemprot dengan disinfektan agar seluruh area benar-benar steril dan bebas dari Virus Covid-19, dan dengan dihentikannya semua kegiatan di Pasar Raya Padang selama 5 hari, kami harap cukup untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di Pasar Raya Padang” lanjut Endrizal.

“Kemudian dari data kami, dari 17 yang positif, rata-rata ekonomi menengah ke atas, rata-rata pemilik kios, belum satupun Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terbukti positif, maka dari itu lah, salah satu latar belakang diambilnya keputusan sterilisasi selama 5 hari kami ambil, agar semua area bisa disemprot” terang Endrizal lagi.

“Selama Pasar Raya Padang disterilisasi, kegiatan jual beli kebutuhan bahan pokok masyarakat selama 5 hari tersebiut, masih bisa dilakukan di Pasar Kecamatan dan daerah masing-masing, kami mohon dengan sangat pengertian dan partisipasi dari semua pihak dan masyarakat Kota Padang agar proses sterilisasi ini dapat berjalan dengan sukses” tutup Endrizal *rel/roel*

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto menegaskan menghentikan penyelidikan dan penyidikan seluruh laporan Lehar Cs atas kepemilikan tanah di empat kelurahan (Dadok Tunggul Hitam, Bungo Pasang, Air Pacah, Koto Panjang Ikur Koto) di Kota Padang.

“Telah terjadi Error in Objecto di dalam berita acara Angkat Sita tahun 2010 dan tunjuk batas 2016 melalui peta gambar Panitera Pengadilan Negeri Padang yang digunakan Lehar Cs sebagai bukti dasar kepemilikan tanah di empat kelurahan tersebut. Dan bukti tersebut tidak cukup”, ungkap Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto saat video conference penyelesaian kasus tanah Lehar, Jumat (17/4/2020).

Video conference tersebut diikuti langsung Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Djalil beserta jajarannya; Tenaga Ahli Iing R. Sodikin Arifin, Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Raden Bagus Agus Widjayanto, Staf Khusus Menteri Bidang Penanganan Sengketa Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto. Serta, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Kepala Kanwil BPN Sumbar Saiful, dan Wali Kota Padang Mahyeldi.

Dikesempatan itu, Irjen Pol Toni Harmanto juga menegaskan, kasus Lehar Cs tidak berhenti begitu saja dengan pemberian status hukum penghentian penyelidikan dan penyidikan laporan Lehar Cs yang berjumlah sembilan laporan, namun Polda Sumbar akan melanjutkan kasus baru Lehar Cs yang berkaitan dengan mafia tanah.

“Kita sudah memetakan pihak-pihak yang pernah diintimidasi Lehar Cs. Intimidasi dengan cara mengganti sejumlah uang atas objek tanah yang dipersoalkan Lehar Cs, atau ancaman pemblokiran dan sebagainya. Ini menjadi kasus baru mafia tanah. Dan akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan”, ungkap Kapolda Sumbar.

Mendengar penjelasan Kapolda Sumbar tersebut, Menteri Sofyan Djalil mengucapkan terimakasih kepada Polda Sumbar beserta jajaran atas dihentikanya kasus laporan Lehar Cs. Dan akan menindaklanjuti kasus Lehar Cs hingga tuntas. “Kita secara bersama, Menteri ATR/ BPN dan jajaran, Gubernur bersama pemerintah daerah akan menyelesaikan persoalan ini (di luar masalah pidana) hingga tuntas ke Mahkamah Agung”, imbuhnya.

Hal senada juga dikatakan Gubernur Irwan Prayitno, jika keputusan Pengadilan Negeri tentang Angkat Sita tahun 2010 dan Tunjuk Batas tahun 2016 tidak dianulir, akan menjadi persoalan baru dikemudian hari. “Kita akan terus berupaya secara bersama dengan seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan ini hingga tuntas”, ujar Irwan.

Dikesempatan itu, Wali Kota Mahyeldi mengucapakan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan persoalan tanah Lehar yang sudah cukup lama terjadi.

“Atas nama warga Kota Padang, kami mengucapkan terimakasih kepada Kapolda Sumbar, Gubernur Sumbar, BPN Sumbar, Mentri ATR/ Kepala BPN, beserta seluruh jajaran, dan seluruh pihak yang tidak kami sebutkan satu per satu, atas penyelesaian kasus ini. Sehingga seluruh aset yang selama ini terlantar bisa digunakan dan dimanfaatkan kembali untuk pembangunan maupun investasi”, ujar Wali Kota Mahyeldi.

Ia juga mengatakan, Pemko Padang akan terus meningkatkan konsolidasi bersama seluruh pihak terkait untuk menuntaskan persoalan Lehar Cs hingga tuntas dan tidak ada lagi persoalan di masa yang akan datang.

“Alhamdulillah, keputusan Kapolda ini akan menjadi semangat baru bagi masyarakat Kota Padang di empat kelurahan tersebut untuk bisa memanfaatkan kembali asetnya. Dan juga memberikan ketenangan kepada masyarakat atas keputusan hukum ini. Dan kita akan berupaya persoalan ini benar-benar tuntas”, tambah Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumbar, Saiful, mengatakan, pemblokiran tanah masyarakat sudah dibuka dan bisa dimanfaatkan kembali. (th/rl)

Mitra Rakyat.com(Padang)
Didepan puluhan wartawan Awaludin Rao mengatakan bahwa ia sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Tipikor Medan.
Kita sudah dinyatakan bebas dari seluruh tuntutan jaksa dan terbukti tidak bersalah.

Ini sekaitan dengan pemberitaan terkait masa lalu kelamnya di beberapa media, yang disebutkan sebagai tersangka kasus SPJ fiktif dan saat ini dituduh sebagai boron.

Sementara saya(Awaluddin Rao) secara inkrah sudah dinyatakan bebas tidak bersalah, jelas Awaluddin Rao, Rabu (15/04) diPadang.

Awaludin Rao mengatakan permasalahan atau sangkaan SPJ fiktif saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bebas.

Menyangkut dengan ungkapan salah seorang kader parpol di Kota Padang yang mengatakan "sangat disesali tidak satupun terdapat pernyataan terhadap publik yang menindaklanjuti vonis bebas yang ditetapkan terhadap Mantan Wakil Pimpinan DPRD Tapanuli Tengah ini".

Sementara ketika berstatus tersangka dan pernah mengikuti sidang pengadilan puluhan media sangat gencar melakukan pemberitaan.

Hal ini tentu saja menjadi preseden buruk terhadap nama baik dan citra Awaludin Rao pada masa mendatang.
Kita menilai masyarakat hanya paham saat Awaludin Rao disangkakan bersalah, namun rehabilitasi terhadap nama baik yang bersangkutan setelah vonis bebas tidak terlihat sama sekali.

Dengan begitu Awaludin Rao menguatkan pernyataan bahwa dirinya tidak berstatus tersangka, saya sudah dinyatakan bebas secara hukum oleh negara,  tutupnya.

Hingga berita ini terbit media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Menyangkut pekerjaan  Pembangunan / rehab bendungan/aliran Paket 2 yang yang diduga melanggar spesifikasi teknis dan aturan, oleh CV. Serasi Bersama.

Yang sebelumnya diduga dikerjakan Awaluddin Rao selaku pelaksana lapangan, akhirnya angkat bicara untuk klarifikasi pemberitaan sebelumnya.

Awaluddin Rao klarifikasi dengan mengatakan, " pekerjaan tersebut bukan saya jadi pelaksana, dari CV. Serasi. Saya sifatnya hanya membatu, karena yang mempunyai perusahan itu adalah keponakan saya", kata Awaluddin Rao, Rabu(15/04/2020) dikawasan GOR. H. Agus Salim, Padang.

Karena dia baru dibidang ini dan masih butuh banyak bimbingan,  sebut Awaludin Rao.

Selanjutnya, menyangkut jarak sangkang pada rangkaian besi, Awaluddin Rao menyebutkan, ", itu belum selesai di buatkan rangakaian besi tersebut,  karena nanti susah pada penghamparan beton, jadi sengaja kami biarkan".

Begitu juga menyangkut administrasi nya,  kami bergerak sudah sesuai dengan yang seharus nya. Tenaga ahli kami sesuai dengan nama sertifikat SKA yang kami berikan,  lanjut Rao.

Semua itu disebutkan nya didepan beberapa awak media. Klarifikasi ini juga merupakan hak jawab dari pihak terkait.

Hingga berita ini terbit pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel*

Mitra Rakyat (Pasbar)

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar)
Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 pukul 10.00 wib Personil Polsek Pariangan Yang dipimpin Kapolsek Pariangan IPTU JENNEDI Beserta 11 Orang Personil Polsek Pariangan melaksanakan Baksos Kegiatan Membagikan sembako sebanyak 12 Paket kepada warga yang kurang mampu yang terdampak Virus Corona (Covid-19) di seputaran kec.Pariangan.

Adapun Yang menerima bantuan

1. Nag.Pariangan
N : AJINAH
U : 62 Thn
S : DALIMO PANJANG
P : IRT
A : Jorong Guguak Nagari
Pariangan Kecamatan
Pariangan.

N : MALINA LUMPUAH
U : 65 Thn
S : PILIANG
P : IRT
A : Jorong Guguak Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan.

2. Nagari Sungai Jambu
Nurbaiti 65 thn status Janda warga jorong sungai jambu nagari sungai jambu

Roslaini 70 thn status Janda warga jorong sungai jambu nagari sungai jambu.

3. Nagari Batu Basa
1. Sulasmi,Laki-laki,70 th ,Tidak Bekerja
2. M.Sanan,Laki-laki,78 th,Swasta
3. Radias,perempuan,78 th,IRT
4. Dalinar,perempuan,50 th,IRT

4.Nagari Sawah tangah
1. Yurnalis 77 th status duda jorong monas nagari sawah tangah
2. Jasril 71 thn status duda jorong aur duri nagari sawah tangah

5.Nagari Tabek

1.Raflesia, 57, Payo Bada,RT,Jor.Tabek Nag.Tabek

2.Hendra,37 th,Ojek,4 Niniak,Jor.Tabek Nag.Tabek.

Pada kesempatan tersebut Kapolsek dan anggota Juga diberikan himbauan Kepada Masyarakat :

1.Polsek Pariangan
= Wajib Memakai Masker
= Jangan pergi berkerumun/Keramaian
= Dihimbau Kepada Perantau Untuk Jangan Pulang Kampung/ Mudik

Himbauan tersebut bertujuan agar masyarakat Kec. pariangan dapat waspada bahaya covid 19 serta mencegah Penularan Virus Corona (Covid 19) dan bagi masyarakatnya yang baru pulang berpegian seperti daerah2 yang tertular virus covid 19 segera melaporkan serta melakukan cek kesehatan oleh Petugas Pukesmas Pariangan.*dp*