Mitra Rakyat.com(Padang)
Dugaan persaingan tidak sehat di lelang tender pematangan lahan di Pokja Kota Padang makin kuat tercium.
Pasalnya, baru-baru ini beredar isu kalau proyek tersebut menyangkut terhadap kepentingan dana politik salah seorang Calon Gubernur (Cagub).
Proyek yang disinyalir akan menyebabkan kerugian uang negara sekitar 4 miliar lebih itu sengaja dimenangkan oleh rekanan pilihan Pokja.
Turunan harga yang diduga terlalu sedikit sekali terhadap nilai pagu awal 17.759.824.403,26 turun menjadi 16.354.949.997,41. Hal itu timbulkan paradigma yang negatif dikalangangan publik. Apalagi sebagai nomor urut 11 dari 12 peserta, perusahaan itu bisa menjadi pemenang.
Berita terkait : Kinerja Pokja Menuai Masalah, Demi Menangkan Jagoannya diduga Pokja Sengaja Cari Kesalahan Kompetitor
Karena diduga telah ada kesepakatan antara pemenang dengan Pokja, kalau rekanan harus berikan fee kepada pemberi proyek sebesar yang disepakati.
Dirunut dari pernyataan salah satu peserta kalau proyek pematangan lahan itu tidak harus memakan dana sebesar 17 miliar, cukup dengan dana 13 miliar saja itu pekerjaan sudah bisa diselesaikan, sebut salah satu peserta itu saat konfersi pers di salah satu caffe kawasan jalan Bypass waktu lalu.
Dengan notabene sebagai kontraktor, artinya dia harus memiliki tenaga ahli dalam perhitungan berapa anggaran yang harus dikucurkan untuk sebuah proyek, sebut Ari, salah satu politikus sekaligus pengamat pembangunan di Kota Padang ini.
Sembari meneguk kopinya, Ari melanjutkan," bukan tidak mungkin kalau hal itu bakal terjadi, buktinya, banyak Kepala daerah yang menghuni hotel prodeo, karena terbukti telah menyalah gunakan wewenangnya dengan meminta fee kepada kontraktor saat berikan proyek kepada mereka", ucap nya, Kamis(06/02) dirumahnya.
"apalagi sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik, yakni pemilihan Calon Kepala Daerah(Pilkada)Sumbar. Artinya, para kandidat harus menyiapkan dana segar yang cukup besar untuk kepentingan saat pilkada berlangsung", ungkapnya.
Tidak tertutup kemungkinan kalau sumber dana itu datang dari gratifikasi atau fee dari kontraktor yang ingin mendapatkan proyek dengan uang negara, mereka (kontraktor) akan siap dengan segala konsekuensinya, sebutnya lagi.
Maaf bukan menunduh tapi hanya menduga, kabarnya orang nomor satu Kota Padang sekarang juga ikut sebagai kontestan Cagub di Pilkada yang akan datang, jadi berkemungkinan hal itu bakal terjadi, karena memiliki kesempatan, tukasnya.
Sebagai Kepala Daerah aktif, beliau sangat berkesempatan melakukan hal itu, dengan manfaatkan jasa kaki tangannya, ya..seperti Kepala Daerah lainnya yang sudah diambil oleh KPK, tegas nya.
Semoga saja di Kota Padang ini tidak demikian, pejabatnya masih punya iman dan kuat dari godaan, pungkas Ari.
Sebelumnya ada isu miring muncul terkait proses lelang yang akhirnya dimenangkan perusahaan dari Aceh PT. Morodon Pilar Nusantara, dengan nomor urut 11. Ada rekaman percakapan diduga antara sesama rekanan, " bahwa proyek tersebut sebenarnya ada kepentingan dari beberapa orang".
Hal tersebut dikuatkan pernyataan dari salah satu peserta bernama Awaluddin Rao. Waktu dikonfirmasi media via whatsapp nya 0812-6536-0xxx, pada hari yang sama, mengatakan, " kabarnya Iya ada rekaman tersebut, nanti saya berikan, karena memori Hp saya penuh, jadi nggak menyimpannya " , kata Rao.
Nanti saya coba minta sama pak Mas, karena rekaman tu ada di Hp nya(pak Mas), ucapnya singkat.
Hingga berita ini terbit, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel
