Mitra Rakyat

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Kali ini puluhan pewarta yang tergabung di organisasi sosial Ikatan Keluarga Wartawan Republik Indonesia(IKW RI) kunjungi Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel).

Kunjungan insan pers ini selain temu ramah dengan Kapolres Pessel beserta jajaran,  juga untuk diskusi terkait pelanggaran hukum yang marak terjadi di Kab. Pessel ini,  kata Danil sebagai salah satu panitia pelaksana dari IKW RI, Sabtu(30/11) di Mapolres Pessel.

Dengan tema " Melangkah Bersama IKW yang Dinamis, Kompetitif, Harmonis, dan Inspiratif menuju Indonesia Adil Sejahtera" diharapakan pada diskusi ini dapat menambah ilmu dan pemahaman menyangkut hukum untuk kita sebagai pilar ke 4 di negara yang kita cintai ini, tambah Danil.

Dan yang akan menjadi narasumber pada diskusi ini ialah,  AKBP Cepi Noval, sik (Kapolres Pessel), Taufik Isra(Wakapolres Pessel), Hendrizon,SH(Ketua IKW RI) Firman Sikumbang (Ketua Pelaksana yang juga pimred Tribarta), tutup Danil.

Kepadatan jadwal sebagai seorang Kapolres tidak membuat seorang AKBP Cepi Noval, Sik merasa penat dalam menjamu kedatangan IKW RI. Buktinya,  pada malam itu Kapolres masih legowo terima peluhan kuli tinta itu.

Untuk menjadi Kapolres kita harus milik plening(rencana) jangka pendek,  jangka menengah, dan jangka panjang, kata Kapolres.

Sebagai Kapolres baru di Pessel, AKBP Cepi Noval berjanji akan menerapkan  sistem ke setiap anggotanya seperti saat beliau menjabat Kapolres Padang Panjang.

" saya berharap kepada seluruh anggota polres untuk senantiasa menjadi tempat sandaran harapan masyarakat terkait pemaslahatan mereka", tutur Cepi.

Cepi berharap mampu jadikan kabupaten ini yang Baldatun, Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, harap Cepi.

Dan Cepi akan menerapkan ke anggotanya untuk benar-benar bekerja untuk kepentingan masayarkat, pungkasnya.

Pada kesempatan itu Hendrizon  menyampaikan apresiasi kepada Kapolres beserta jajaran yang telah berikan sambutan yang hangat terhadap kedatangan kami, kata Hendrizon.

Selanjutnya, Hendrizon mengatakan," moga Kapolres berkenan untuk menjadi  salah satu pembina di organisasi sosial kami ini", tutup Hendrizon. * roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Sebagian masyarakat Bungus Teluk Kabung khususnya yang tinggal dekat bibir pantai sedikit lega. Sebab, sebentar lagi ketakutan akan ancaman bencana abrasi pantai tidak lagi menghatui mereka.

Karena, di tahun ini melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumbar. Anggota dewan provinsi Sumbar, Indra Datuak Rajo Lelo mengarahkan pokok  pikirannya (Pokir) berupa pembangunan  pengamanan pantai yang ada didearah tersebut.


Harapan masyarakat Bungus Teluk Kabung pada tahun ini mulai terwujud, terutama kebutuhan dalam antisipasi dari ancaman abrasi pantai yang selalu menghantui.

Perjuangan Indra Datuak Rajo Lelo dalam menjuluk APBD senilai 3 miliar lebih untuk kepentingan masyarakat itu tidak sia-sia.

Karena, pelaksana pekerjaan yang dipilih oleh pemerintah merupakan kontraktor yang miliki track record bagus dan profesional. Sehingga pembangunan pengaman pantai pun dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai aturan.  Diprediksi pekerjaan akan berjalan sesuai rencana dengan mutu yang bagus.

Pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Serasi Bersama dengan waktu pelaksanaan 51 hari kerja. Ialah Amiruddin Rao, atau lebih akrabnya dipanggil Rao mengatakan, " sebagai kontraktor yang profesional, kami bekerja sesuai aturan dan spesifikasi yang sesuai dengan kontrak,  seperti biasanya", kata Rao,pada Kamis(28/11/2019)dilokasi pekerjaan.

Kendala-kendala yang ditemui dilapangan saat pekerjaan berjalan itu sudah biasa bagi kami,   namun dan bagaiamana pun sebagai kontraktor yang selalu memegang komitmen, kami menjamin dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelelesaikan nya sesuai dengan masa yang telah ditentukan" lugas Rao.

Mulai dari peralatan dan material yang dibutuhkan, kami sudah siap sedia dengan 6 alat yang bagus dan material yang dibutuhkan sudah sesuai dengan spesifikasinya. Terakhir Rao menyebutkan, " target kami dalam menyelesaikan pekerjaan ini sampai tanggal 20 Desember mendatang, dan diyakininya akan selesai 100 persen", pungkas Amiruddin Rao.

Dilain pihak, salah seorang pemuka masyarakat bernama Yanuardi Chaniago sangat berterima kasih kepada pemerintah, anggota dewan dimaksud dan juga kontraktornya.

"Dengan pembangunan pengaman pantai ini masyarakat menjadi dan merasa aman dan nyaman, terkait ancaman abrasi pantai yang mengintai ini, kata pemuka masyarakat daerah tersebut singkat. *roel*

Alasannya disebabkan kesediaan debit sumber air bersih didaerah tersebut tidak mencukupi untuk masyarakat sekitar.

Mewakili warganya Lurah setempat mengatakan, " "Kami sangat berharap realisasi pengerjaan pipa jaringan air bersih SPAM tersebut segera terwujud di Kelurahan Batang Arau ini" jelas Eka Saputra selaku Lurah disana,  pada Rabu(27/11) kemarin dikantornya.


Jaringan pipa aliran air bersih yang berada dalam kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM paket II, perencanaan awalnya di kerjakan di Kelurahan Batang Arau ini, jelas Lurah itu.

Ironis, waktu pekerjaan dekat akan dimulai, ternyata pihak dinas memindahkannya dengan alasan sumber air tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, ucap Eka.

Hal tersebut mengundang tanda tanya besar bagi masyarakat setempat. Bagiamana ini perencanaannya, lanjut Eka," mestinya saat dilakukan survey atau peninjauan lokasi, pihak dinas sudah mendapati hasil, wajar atau tidaknya daerah ini mendapati sarana tersebut", kata Lurah itu.

Sementara disisi lain, saat musim kemarau tiba, masa panceklik air bersih pun menghantui daerah tersebut, air bersih air menjadi kebutuhan yang mahal, karena betapa sulit untuk mendapatkannya, tutur Eka.

"setiap masa penceklik air bersih atau kemarau panjang tiba,  pihak Kelurahan selalu meminta suplay air bersih dari PDAM Padang untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya", tutur Eka.

Sementara demi mendapat sarana air bersih itu,  masyarakat sekitar tidak menuntut apa-apa pabila lahan tempat mereka terpakai untuk jaringan SPAM itu,tukasnya.

Anehnya lagi, sekitar sebulan yang lalu saya mendatangi pihak Dinas PRKPP Padang dan berdialog dengan saudari Noviyanti selaku Kasi pada kegiatan tersebut, namun jawaban yang saya terima sama seperti sebelumnya,"sabar ya pak" kata Kasi itu kepada saya, kata Eka.
Dihari dan tempat yang sama, Ketua LPM Batang Arau Aulia Rahman menambahkan, " sesuai rencana awal bak penampuang air bersih berada di kampung Teleng Batang Arau, RT 02 / RW 01, sementara Inteknya di Kelurahan Seberang Palinggam" ucapnya.

"Kami masyarakat Kelurahan Batang Arau sangat mendukung kegiatan tersebut, karena suplay jaringan air bersih baru ini merupakan kebutuhan masyarakat sekitar yang telah lama di impikan dan kami tidak pernah mempersulit pihak rekanan yang mengerjakan kegiatan tersebut" lugasnya.

Apa penyebab batalnya proyek SPAM dari Dana Alokasi Khusus(DAK) tersebut hingga berita ini diterbitkan masih menjadi misteri.  Bagaimankan selanjutnya terkait, Detail Engineering Design nya (DED)..?

"Semoga aliran air bersih pada paket kegiatan Jaringan SPAM Paket II ini segera terealisasi sesuai scedul awal dan tidak menjadi janji semu semata.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *roel/tim*

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Keberadaan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D)  Kejati Sumbar pada proyek negara tidak menciutkan nyali rekanan untuk berbuat kecurangan. Seperti pekerjaan pembangunan jembatan Salido, Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel)

Pekerjaan senilai Rp 12.616837.000, APBN TA 2019, yang dikerjakan PT. Sultan Arvant Permana(SAP) diduga tidak sesuai spesifikasi teknis dan KAK milik Direktorat Jendral Bina Marga, Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN) III.

Proyek dengan kontrak KU.08.08/KTR.02/PPK-2.3/PJN.II/VI/2019,Tanggal 21Juni 2019 itu dibawah pengawasan PT. Anugrah Kridapradana KSO PT. Delta Tamawaja Corpora selaku Konsultan Supervisi seakan restui kecurangan yang dilakukan rekanan.

Pasalnya, banyak terlihat kejanggalan ditemukan media terkait pekerjaan tersebut saat pantauan ke lokasi, pada Kamis(28/11) kemarin.

Seperti, pekerja atau karyawan tidak menggunakan Alat Pengaman Diri(APD) saat bekerja, apakah memang tidak ada dianggarkan untuk SMK3 nya oleh negara?.

Kuat dugaan material besi yang dipakai rekanan, campuran. Ada merk KS dan merk MS, apakah sesuai dengan RAB dan apakah ada tes uji tariknya?.

Beton yang digunakan untuk jembatan disinyalir juga tidak sesuai spesifikasi. Pengakuan salah seorang yang diduga sebagai karyawan dari perusahaan, "beton yang dipakai K350". Sementara dilapangan didapati ada beton dengan campuran  batu sebesar buah mangga, diduga untuk mengurangi volume pekerjaan.

Parahnya, saat media ingin konfirmasi kepada pengawas lapangan, tidak satupun pengawas yang ada dilokasi. Mulai pengawas Quality, pengawas Taknis,  dan pengawas pelaksanaan, hingga tenaga ahli untuk Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja(SMK3). Sementara,  waktu masa itu masih jam kegiatan.

Bahkan, itupun diakui oleh Tato yang saat itu mengaku sebagai pelaksana lapangan dari perusahan (PT. SAP). Tato mengatakan, " pengawas tidak ada satu pun dilapangan, mungkin ada perlu keluar", kata Tato.

"Menyangkut material, saya tidak tahu silahkan liat sendiri. Sebenarnya saya baru diproyek ini, jadi saya tidak mengetahui secara penuh", jelasnya lagi.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih tahap konfirmasi ke PPK 2.3 Provinsi Sumbar, dan pihak terkait lainnya. *tim*

Opini
Ditulis Oleh: UqieNai
(Alumni BFW 212)

Mitra Rakyat.com
Dikutip dari laman Suara.com, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengutuk serangan udara yang dilakukan Israel ke jalur Gaza. Penyerangan itu diketahui menimbulkan korban jiwa.

Ma’ruf mengatakan bahwa konflik Israel-Palestina tersebut harus selesai secara tuntas. Pasalnya, permasalahan tersebut terus bergulir dan korban jiwa pun tidak dapat terhindarkan.

Ma’ruf mengungkapkan, sebaiknya sejumlah pihak yang terlibat mencari solusi atau two state solution. Two state solution merupakan cara penyelesaian konflik yang sudah disepakati oleh komunitas internasional melalui resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 194.

Selain itu Ma’ruf juga menekankan adanya kesepakatan di Palestina sendiri yang terbagi menjadi Hamas dan Fatah, dua kelompok partai di Palestina yang kerap bertikai. Menurutnya juga, harus ada perdamaian diantara kedua kelompok tersebut sehingga Palestina memiliki satu gerakan yang kuat untuk menyelesaikan konflik dengan Israel. Kedua cara tersebut disebutkan Ma’ruf akan ikut didorong oleh Indonesia agar konflik Israel-Palestina segera berakhir. (Jakarta, 15/11/2019).

Konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik paling abadi dan paling tragis di dunia. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, perjuangan sengit antara Israel dan Palestina telah menjadi salah satu konflik paling tragis dan tak terselesaikan di dunia. Ini adalah kekacauan yang rumit, tetapi pada satu tingkat itu sangat sederhana.

“Ini adalah konflik tentang wilayah, sesederhana itu,” kata Dr Gil Merom, pakar keamanan internasional dari University of Sydney kepada SBS News.

Akar konflik ini dimulai sejak zaman Alkitab. Tetapi dari perspektif sejarah modern, akhir tahun 1800-an dan awal 1900-an adalah pusat dari situasi yang ada sekarang. Antara tahun 1882 dan 1948, serangkaian Aliyah—gerakan besar-besaran Yahudi dari seluruh dunia untuk masuk ke suatu daerah, yang dari tahun 1917 secara resmi dikenal sebagai Palestina—terjadi.

Pada tahun 1917, tak lama sebelum Inggris menjadi kekuatan kolonial di Palestina, negara itu mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan:

“Pemerintah Yang Mulia mendukung pendirian rumah nasional untuk rakyat Yahudi di Palestina, dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini".

Masyarakat Palestina menolak langkah itu, tetapi sejarah tidak menguntungkan mereka. Menyusul kengerian Holocaust di mana hingga enam juta orang Yahudi terbunuh di Eropa, dorongan untuk mendirikan negara Yahudi menjadi semakin kuat.

Pada tahun 1947, PBB memilih untuk membagi wilayah yang diperebutkan menjadi tiga bagian; satu untuk orang Yahudi, satu untuk orang Arab, dan rezim perwalian internasional di Yerusalem. Orang-orang Arab tidak menerima kesepakatan itu, dan mengatakan bahwa PBB tidak punya hak untuk mengambil tanah mereka.

Perang pun pecah. Narasi Palestina mengatakan bahwa Zionis (mereka yang mendukung pembentukan kembali tanah air Yahudi di Israel) kemudian mulai memaksa orang-orang keluar dari rumah mereka.

Perang Arab-Israel tahun 1948 yang berdarah membuat 700.000 warga Palestina meninggalkan rumah mereka–sebuah eksodus massal yang dikenal sebagai ‘Nakba‘, bahasa Arab untuk ‘malapetaka’. Tetapi ada juga orang-orang Palestina yang tinggal di Israel, dan pada tahun 2013, Biro Pusat Statistik Israel memperkirakan bahwa populasi Arab Israel mencapai lebih dari 1,6 juta jiwa, atau sekitar 20 persen dari populasi Israel.

Perang 1948 penting karena masih menjadi bagian sentral dari konflik yang sedang berlangsung saat ini. Israel menguasai semua wilayah yang disengketakan kecuali Tepi Barat—bagian timur Yerusalem (yang dikuasai Yordania) dan Jalur Gaza (dikuasai Mesir dan  keturunan dari 700.000 orang Palestina tersebut—yang telah menghabiskan beberapa generasi tinggal di kamp-kamp pengungsi—sekarang berjumlah sekitar 4,5 juta jiwa menurut UNRWA, sebuah badan PBB yang didedikasikan untuk para pengungsi Palestina.

Tuntutan utama warga Palestina dalam perundingan damai adalah “hak untuk kembali” bagi para keturunan ini ke rumah-rumah yang ditinggalkan keluarga mereka pada tahun 1948. Ada perang besar lain pada tahun 1967, di mana Israel mengalahkan pasukan Mesir, Suriah, dan Yordania dalam konflik yang berlangsung hanya enam hari, dan mengakibatkan Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania.

Mereka telah mengendalikan wilayah-wilayah ini sejak saat itu. Wilayah tersebut dianggap oleh PBB sebagai wilayah Palestina, dan banyak negara lain menganggapnya sebagai tanah “pendudukan”, sementara Israel menganggapnya sebagai wilayah “yang disengketakan” dan ingin statusnya diselesaikan dalam negosiasi perdamaian. Mengapa perdamaian belum tercapai?

Setelah bertahun-tahun konflik yang diwarnai kekerasan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan pada tahun 1993, di mana Palestina akan mengakui negara Israel dan Israel akan mengakui Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah rakyat Palestina. Disebut Perjanjian Oslo, kesepakatan itu juga menciptakan Otoritas Palestina yang memiliki beberapa kekuasaan pemerintahan sendiri yang terbatas di Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Itu adalah kesepakatan sementara, sebelum apa yang seharusnya menjadi perjanjian damai komprehensif dalam lima tahun. Itu tidak terjadi. Ada KTT perdamaian yang gagal diselenggarakan oleh AS pada tahun 2000.

Kunjungan Ariel Sharon—pria yang saat itu akan menjadi Perdana Menteri Israel—ke Kuil Mount di Yerusalem Timur yang dilihat oleh Palestina sebagai penegasan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqṣā (situs tersuci ketiga Islam), merupakan salah satu alasan utama yang mengarah pada intifada kedua (pemberontakan dengan kekerasan) warga Palestina.

Selama lima tahun berikutnya, ada sekitar 3.000 korban dari warga Palestina dan 1.000 korban Israel, di mana banyak warga sipil Israel tewas karena aksi bom bunuh diri. Konsekuensinya sangat besar. Israel mundur dari Gaza, dan pada pertengahan tahun 2000-an Hamas—sebuah faksi fundamentalis Sunni Palestina yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara—mengambil alih wilayah pesisir.

Fatah—organisasi Palestina yang lebih umum—tetap mengendalikan Otoritas Palestina yang diakui secara eksternal, yang berbasis di Tepi Barat. Hamas menggunakan Gaza sebagai landasan untuk serangan roket atau mortir yang sesekali melintasi perbatasan, yang memperkuat pandangan publik Israel.

 “Itu membuat warga Yahudi Israel semakin menentang segala bentuk perjanjian dengan Palestina,” kata Dr Merom.

“Logikanya adalah: jika kita memberi mereka sebuah wilayah dan yang mereka lakukan hanyalah menjadikannya basis untuk menyerang permukiman Israel, maka kesepakatan seperti apa itu?” Karenanya, Gaza ditempatkan di bawah blokade militer Israel yang membatasi pasokan makanan, air, dan energi untuk 1,8 juta penduduknya.

Kondisi hidup masyarakat Palestina ini telah digambarkan sebagai penjara terbuka terbesar di dunia. (matamatapolitik.com, 23/07/2019).

Itulah  sekelumit gambaran terjadinya konflik berkepanjangan yang menimpa Palestina. Dari mulai pecah dan bergejolak tak satupun negara-negara di dunia melakukan aktivitas riil membebaskan Palestina dari bombardir Israel, termasuk PBB.

Mereka hanya berkoar, menyuarakan tindakan brutal Israel, mengecam aksi-aksi tentaranya sebagai kejahatan internasional. Namun, mana realisasinya? Puluhan tahun warga Palestina ditindas, dibunuh dan dibantai tak menyisakan ketenangan.

Jeritan dan tangisan anak, kakak, adik, isteri, ibu, ayah hampir setiap hari terpampang di media sosial, tanpa satupun pemberitaan bahwa ada negara di muka bumi ini mengerahkan militernya mengusir dan menghukum dalang kebiadaban itu terjadi.

Masalah sebenarnya bukanlah semata-mata karena perebutan wilayah ataupun perseteruan antara Fatah dan Hamas, akan tetapi karena kebencian mendalam terhadap Islam. Israel dengan Yahudinya mengklaim tanah Palestina adalah miliknya.

Sementara warga Palestina meyakini bahwa wilayah mereka adalah tanah milik mereka. Tanah Palestina adalah tanah kharajiyah yang dimenangkan kaum Muslimin saat  futuhat (pembebasan wilayah).

Dari masanya khalifah Umar bin al- Khatthab hingga kemudian kekhilafahan Utsmani. Tanah kharajiyah adalah hak umat Islam yang ditebus dengan darah-darah kaum muslimin, maka status tanah Palestina adalah milik kaum muslimin hingga hari kiamat.

Jika solusi akibat serangan yang terus digencarkan Israel menghabisi warga Palestina dengan cara perdamaian atau two state solution,  kemungkinan besar tidak akan berhasil. Negara-negara adidaya yang saat ini berkuasa atas kaum muslimin tidak sepenuh hati ingin membebaskan dan membantu Palestina.

Sekiranya benar ingin membantu Palestina, tentu bombardir Israel terhadap Gaza dan sekitarnya tak berulang hingga kini, tidak perlu menunggu puluhan tahun penderitaan mereka alami.

Pasalnya, apa yang telah dilakukan Israel adalah keinginan yang sama dilakukan juga negara sekular tersebut, hanya berbeda cara saja sementara tujuan sama, yakni menghabisi Islam dan pemeluknya. Maha Benar Allah dengan FirmanNya:

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu hingga kamu mengikuti millah mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (TQS.al-Baqarah: 120).

Mengakhiri penderitaan kaum muslimin di Palestina, Suriah, Myanmar, Xinjiang, Uighur, Pakistan dll tidak bisa mengharapkan uluran tangan Amerika, Inggris, China, Rusia atau negara pengekornya. Mereka bukan pelindung umat. Bukan juga penolong kaum muslimin. Justru mereka penyebab utama penderitaan kaum muslimin di seluruh dunia dengan ide dan imperialismenya.

Jadi, mana mungkin menumpu harapan pada mereka?
Satu-satunya yang dapat melindungi dan menjaga kaum muslimin dari serangan musuh Islam hanyalah Institusi Islam (dawlah islamiyyah). Di dalamnya ada seorang pemimpin umat yang menjadi junnah (perisai).

Melalui ri’ayahnya-lah ukhuwah Islamiyyah akan kembali terwujud. Dimanapun kaum muslimin berada, kapanpun mereka membutuhkan, ia akan hadir menjadi pembela dan penjaga darah dan harta mereka. Dia-lah Khalifah.

Sebagaimana ditegaskan Rasulullah Saw dalam sabdanya:
“Sesungguhnya seorang pemimpin adalah perisai, di belakangnya orang-orang berperang dan kepadanya orang-orang mencari perlindungan.” (HR Bukhari-Muslim).
Wallahu a’lam bi ash-Shawab.

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Menyoal indikasi persekongkolan yang terjadi di kenagarian sungai jambu oleh masyarakat sepertinya mulai terkuak.

Persekongkolan yang terjadi di Jorong Bulan Sariak Jambak Ulu, Kenagarian Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, menyangkut pengelolaan dana desa yang tak transaparan kepada publik.

Baca berita terkait : Masyarakat Menduga Ada Persekongkolan di Nagari Sungai Jambu Menyangkut Pembangunan Jalan Menggunakan Uang Negara


Juga, masyarakat merasa dicurangi oleh pejabat kenagarian,jorong, dan pihak terkait lainnya menyangkut pembangunan jalan nagari yang menggunakan dana desa.

Titik jalan yang dikerjakan tidak sesuai dengan perencanaan awal saat musrembang di tahun 2018. Akibatnya 85 persen masyarakat yang ada dinagari sungai jambu merasa dirugikan.

Sementara yang menikmati keuntungan ialah Kepala Jorong, karena  jalan yang dikerjakan merupakan akses ke kandang ternak milik kepala jorong dimaksud,seperti yang dikatakan Alvi Riyet Datuk Lelo Rajo Dirajo salah satu pemaku adat dinagari tersebut,pada Rabu(20/11) waktu lalu dirumahnya.

Namun anehnya, saat dikonfirmasi kepada Elita D S Sos selaku Pj Walinagari Sungai Jambu terkait hal itu tidak menjawab alias bungkam.

Melalui selulernya  0852-1744-5xxx pada Rabu(27/11) media mencoba mengkonfirmasi, namun meski telpon masuk, Elita seakan enggan menjawab, begitu juga di messeg, Pj tersebut hingga berita ini diterbitkan belum membalas konfirmasi media.

Media masih upaya menunggu dan konfirmasi pihak terkait lain sampai berita ini diterbitkan. **

Opini
Ditulisi Oleh: Sriyanti
Ibu Rumah Tangga tinggal di Bandung

Mitra Rakyat.com
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi mencanangkan program sertifikat perkawinan. Pasangan yang akan menikah  diwacanakan harus memiliki dan mengikuti pelatihan tentang apa dan bagaimana mewujudkan keluarga samara (sakinah mawadah wa rahmah), ketahanan ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi.

Pelatihan pranikah ini diharapkan berdampak menekan angka perceraian, mengatasi stunting dan meningkatkan kesehatan keluarga. Pelatihan tersebut juga dicanangkan menjadi syarat bagi seseorang yang hendak menikah.

Menko PMK  Muhadjir Effendi mengatakan bahwa calon pengantin tidak boleh menikah jika belum memiliki sertifikat layak kawin. "Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. (TEMPO.CO 14/11/2019)

Muhadjir mengatakan, rencana ini akan mulai diberlakukan tahun depan. Calon pengantin wajib mengikuti pelatihan mengenai ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi. Ia menuturkan, program ini merupakan penguatan terhadap sosialisasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan kantor urusan agama (KUA).

"Selama ini kan hanya KUA dan menurut saya belum mantap," ujarnya. Program ini juga melibatkan sejumlah kementerian  seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Para pegiat gender pun mendukung program ini, asalkan perspektif kesetaraan dan keadilan dalam perkawinan tetap dipakai sebagai landasan pelatihan.

Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakha'i, setuju dengan rencana pemerintah mewajibkan sertifikat layak kawin. Ia menilai hal ini adalah upaya negara dalam membangun keluarga yang kokoh, berkesetaraan dan berkeadilan." Intinya ingin membangun keluarga yang kokoh dengan prinsip keadilan dan kesalingan," ujarnya.(TEMPO.CO 14/11/2019)

Menurut Imam, sertifikasi ini menjadi penting karena saat ini terjadi perang narasi ketahanan keluarga. Ada kelompok yang memaknai bahwa ketahanan keluarga adalah dengan kembalinya perempuan ke ruang domestik, ketaatan penuh pada suami dan kepemimpinan laki-laki.

Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa hal tersebut merupakan bentuk pengekangan terhadap perempuan dengan alasan emansipasi wanita.

Pertanyaannya, apakah dengan program tersebut benar-benar akan mampu mewujudkan ketahanan keluarga, di tengah karut marutnya kondisi masyarakat di berbagai aspek kehidupan?

Sementara saat ini runtuhnya bangunan rumah tangga itu lebih karena permasalahan multi dimensi. Sistem sekuler kapitalis yang bercokol di negeri ini telah menjadikan rakyat menderita.

Mulai dari problem kemiskinan sistemik, pendidikan sekuler yang semakin menjauhkan masyarakat dari ajaran Islam, media yang makin liberal serta berkembangnya racun feminisme dan liberalisme di tengah umat dan generasi muslim.

Sedangkan Islam memandang bahwa hidup berumah tangga harus dilandasi dengan akidah. Menikah dimaknai sebagai ibadah dan menunaikan misi peradaban kemanusiaan yang sangat mulia.

Menikah adalah tuntunan syariah dan meneladani sunah Nabi saw., bukan semata-mata untuk menyalurkan hasrat kemanusiaan. Menikah memiliki tujuan-tujuan dan misi yang demikian mulia. Ini merupakan bagian pondasi yang sangat penting untuk dimiliki oleh semua orang yang akan melaksanakan pernikahan.

Di antara pembekalan pranikah adalah tentang keterampilan hidup berumah tangga, seperti apa hak dan kewajiban suami terhadap isteri begitu juga sebaliknya, bagaimana menjadi orang tua, manajemen kehidupan berumah tangga, dan berbagai pernak-pernik kerumahtanggaan lainnya wajib pula disampaikan. Itu semua ada aturannya di dalam Islam.

Mengenai ketahanan keluarga, hal ini tentu tidak hanya cukup disiapkan oleh individu dengan tambahan pengetahuan dan keterampilan saja.

Tetapi dibutuhkan juga daya dukung negara dengan sistemnya yang terintegrasi untuk menanamkan ketakwaan individu serta masyarakat, membuat iklim ekonomi yang kondusif sehingga memudahkan para kepala keluarga (suami) untuk mencari nafkah, menyediakan jaminan kesehatan dan pendidikan secara gratis dan berkualitas, serta memantau peran media di tengah masyarakat agar steril dari nilai-nilai liberal.

Dengan itu semua kesejahteraan dan ketahanan keluarga niscaya akan terwujud. Karena pada hakikatnya tugas negara adalah meriayah (mengurus) urusan umat.

Semua hal di atas hanya dapat diraih jika Islam diterapkan secara menyeluruh. Pemerintahan dalam sistem Islamlah yang akan mampu menjadi soko guru bagi ketahanan keluarga serta memberikan rahmat bagi seluruh alam. Pemerintahan dalam naungan Daulah Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah.

Wallahu a'lam bi ash shawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Diduga pekerjaan lanjutan pembangunan pasar pembantu belimbing beraroma "kongkalingkong" antara kontraktor, konsultan pengawas dan pihak dinas perdagangan. Sebab, banyak kejanggalan ditemukan pada pelaksanaan proyek negara itu.

Pembangunan pasar pembantu belimbing dengan nilai Rp 609.709.000, sumber APBD 2019, dikerjakan CV. Mitra Perdana, selama 75 hari kalender  terindikasi tanpa pengawasan. Karena, tidak ada dituliskan nama pengawas di papan nama proyek oleh rekanan.

Saat media meninjau kelokasi pekerjaan di pasar belimbing, pada Senin(25/11) kemarin, didapati papan nama proyek berada didinding salah satu toko pedagang dan tersembunyi.

Artinya,  jauh dari pantauan khalayak ramai. Kemudian,  pada papan nama proyek tersebut rekanan(CV.Mitra Perdana) tidak menuliskan siapa nama konsultan pengawasnya.


Selanjutnya, para pekerja tidak memakai Alat Pengaman Diri(APD) waktu bekerja seperti yang tercantum pada SMK3 di dokumen kontrak. Bahkan dari awal dimulai rekanan tidak ada membuat direksikeet sebagai kantor kecil dilapangan.

Pekerjaan pembuatan tiang dengan ukuran 20x20cm diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Karena,  ditemui tiang yang belum diplaster berlobang.

Saat dikonfirmasi kepada Ade selaku pelaksana lapangan dari CV. Mitra Perdana terkait hal tersebut mengatakan, " memang dari awal pekerjaan kami tidak membuat direksikeet,  sebab, tidak ada dianggarkan pada dokumen kontrak", jelas Ade.

Menyangkut K3, Ade menyebutkan, " kami ada mengadakan APD seperti yang tertera pada SMK3 itu, namun,  para pekerja saja yang enggan menggunakannya", ucap Ade.


Dan terkait tiang itu, kami menggunakan Beton K250, sesuai yang ada dikontrak, tukasnya.

Selanjutnya Ade menjelaskan, " peralatan yang ada saat ini,  skafolding sebanyak 8 set,  dan bobot pekerjaan pada minggu ke 8 ini mencapai 93,113 persen,  dan sebentar lagi akan PHO", pungkasnya.

Ditempat dan hari yang sama, saat media menanyakan kepada salah satu pekerja menyangkut K3 tersebut mengatakan, " tidak pernah kami diberi atau ditawari untuk memakai APD", jelas pekerja yang tidak mau namanya dituliskan itu.

Sementara  dari pihak Dinas Perdagangan Kota Kadang , Malyusdi selaku PPTK kegiatan saat dikonfirmasi  menyangkut hal itu memberi jawaban berbeda dengan Ade dan terkesan asal bunyi,pada Selasa(26/11) diruanganya.

Malyusdi yang akrab disapa Mas bro tersebut mengatakan, "bahwa rekanan ada membuat direksikeet dilokasi pekerjaan, karena pekerjaan akan selesai maka rekanan tersebut membongkarnya kembali.

Dan terkait K3 itu merupakan satu hal yang wajib diadakan, karena itu merupakan pekerjaan awal pada kegiatan", jelasnya.

Untuk tiang 20x20cm itu,  Malyusdi mengakui tidak tahu beton kekuatan berapa yang digunakan. Sementara,  dalam dokumen kontrak untuk tiang tersebut dipakai beton K175.

Bahkan untuk nama seorang konsultan pengawas, yang seharusnya selalu koordinasi dengan PPTK, Malyusdi mengatakan tidak tahu.

Mungkin merasa terpojok oleh pertanyaan yang dilontarkan awak media, selanjutnya Malyusdi mengarahkan media untuk konfirmasi kepada Kepala Dinas Perdagangan selaku PPK Kegiatan.

Alasannya, mengacu pada Peraturan Presiden(PP) No 16 Tahun2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, "PPTK tidak berhak menjawab konfirmasi media,  sebab, di PP tersebut tidak ada kewenangan PPTK untuk menjawab konfirmasi media, jelasnya.

"Karena, pada PP No 16 tahun 2018 itu tidak ada dituliskan PPTK" kata Malyusdi seraya melihatkan bukunya.

Apabila ada temuan oleh media,  baiknya langsung saja ke pimpinan saya Pak Endrizal,  biar saya dipanggil dan dimarahi oleh Kadis tersebut,  pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, media masih tahap konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Demi menghadirkan pelayan lebih maksimal terhadap masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan mereka. Upaya terobosan pun akan dilakukan oleh Samsat Padang. Seperti saat ini, meski masih tahap pembangunan, desain gedung samsat padang terkesan mewah dan nyaman dipersembahkan untuk masyarakat yang akan mengurus pajak kendaraannya nanti.

Hal tersebut diungkapkan Hidayat selaku Kepala UPTD Samsat Padang saat ini, pada Selasa(25/11) via selulernya  0813-8818-4xxx.

"Samsat Padang senantiasa akan terus berbenah demi terwujudnya pelayanan yang maksimal untuk wajib pajak. Juga demi meningkatkan pendapatan daerah yang lebih baik lagi", tuturnya.

Harapannya dengan ada gedung baru ini, sebut Hidayat, selain bisa berikan pelayanan lebih baik lagi untuk masyarakat, juga meningkatkan intergritas samsat kota padang.

Agar masyarakt yang datang membayar pajak kendaraannya merasa nyaman dan semakin berikan kemudahan dalam membayar, pungkasnya.

Dilain pihak, Trimadi Yuwono sebagai sheet Maneger dari perusahaan didampingi Hengki sebagai pelaksana pada pekerjaan pembangunan gedung Samsat tersebut akan berkerja secara profesioanl. Agar dapat mencapai mutu dan kualitas bangunan sesuai yang diharapkan, sebutnya pada hari yang sama dilokasi pekerjaan.

"Kami sebagai pelaksana optimis kalau pekerjaan akan berjalan sesuai scedule dan perencanaan", ucapnya lagi.

Hingga saat ini bobot pekerjaan telah mencapai 75 persen,  dan ditargetkan akan selesai pada akhir bulan Desember,  tutupnya. *roel*

Opini
Ditulis Oleh : Reni Rosmawati
Member Akademi Menulis Kreatif


Mitra Rakyat.com
"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain.” (HR. Abu Daud no. 5004 dan Ahmad 5: 362. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).


Bagaikan virus yang berbahaya, demam radikalisme kembali mewabah. Sebagaimana dilansir oleh Dara.co.id (Jum'at, 22 November 2019), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bandung mengajak masyarakat, khususnya generasi milenial agar mengenali dan mengetahui secara jelas definisi radikalisme. Sebab masyarakat harus menjadi pionir dalam mendeteksi lebih dini adanya penyebaran paham radikalisme itu. Dengan begitu,  masyarakat akan lebih tahu dan dapat mengambil sikap atas keberadaan radikalisme yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk mengefektifkan ajakan itu, FKDM Kabupaten Bandung menggelar diskusi khusus untuk generasi milenial bertema “Tantangan Generasi Milenial Dalam Menangkal Radikalisme” di Saung Bilik Soreang Kabupaten Bandung, Kamis (21/11/2019).Gelar diskusi yang difasilitasi Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung ini diikuti lebih dari 50 peserta yang berasal dari organisasi pemuda dan pelajar.

Ketua Bidang Kerjasama antar lembaga FKDM Kabupaten Bandung, A Sobirin mengatakan, dalam diskusi  kali ini pihaknya menekankan agar generasi milenial  mengetahui secara jelas apa itu radikalisme, dan bagaimana upaya mencegahnya sebagai bagian dari mempertahankan NKRI. Menurut Sobirin,  "masyarakat Kabupaten Bandung sudah sedikit cerdas dan pintar untuk memahami tentang isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme". Maka, masyarakat Kabupaten Bandung  cenderung adem terhadap isu-isu yang mengarah kepada adu domba, kata Sobirin.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kewaspadaan dan Kerjasama Inteljen Bakesbang Kabupaten Bandung, Aam Rahmat menyatakan, "FKDM Kabupaten Bandung harus menjadi ujung tombak dalam mewaspadai gangguan terhadap keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat".

Karena itu,lanjut Aam, sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dini atas gangguan ancaman dan gejala peristiwa itu, fungsi FKDM dalam menjaring informasi, mengkomunikasikan informasi dan data dari masyarakat berkaitan dengan potensi gangguan, ancaman keamanan atau gejala peristiwa harus efektif.

Cukup menggelitik, di tengah rentetan masalah yang mendera Bumi Pertiwi, aroma radikalisme kembali menyeruak. Bola panas "radikalisme" terus menggelinding menyasar berbagai kalangan dan komunitas. Dari level atas hingga masyarakat bawah, tak terkecuali generasi remaja di era milenial ini. Seolah tidak ada permasalahan lain yang lebih urgent dan membutuhkan penanganan secepatnya, seperti maraknya LGBT, perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk dan sebagainya.

Kata radikalisme menjadi  isu sentral saat ini.  Setelah isu terorisme gagal mematikan geliat umat Islam, kini giliran radikalisme yang dijadikan senjata andalan untuk membidik umat Islam. Tak tanggung-tanggung yang dibidiknya saat ini adalah generasi muda milenial yang merupakan tonggak negara. Narasi radikalisme juga dipakai sebagai alat gebuk untuk mempersekusi kajian para dai yang vokal menyuarakan kebenaran dan tegaknya syariat Islam.

Jika kita telusuri secara mendalam, radikalisme sebetulnya adalah agenda negara kafir penjajah. Agenda radikalisme ini diawali dari Arab Islamic American Summit atau KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang diadakan oleh Amerika di Riyadh Arab Saudi pada bulan Mei 2017 lalu. Agenda tersebut diikuti oleh 55 pemimpin negeri muslim dan Amerika yang membahas mengenai pemberantasan terorisme dan radikalisme. Melalui agenda tersebut, para pemimpin negeri muslim diminta untuk bekerjasama dalam memberantas terorisme dan radikalisme.

Agenda ini berdampak besar bagi kelangsungan umat muslim di dunia. Dengan keloyalannya terhadap Amerika, Arab Saudi bahkan memecat ribuan Imam Masjid yang terindikasi memiliki pemahaman radikal. Mereka menunjukkan bahwa seolah-olah kata radikal memiliki makna negatif yang hanya bisa ditujukan kepada kaum muslim.

Padahal, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata radikal merupakan segala sesuatu yang sifatnya mendasar sampai ke akarnya atau sampai pada prinsipnya. Berdasarkan definisi tersebut, muslim radikal berarti orang Islam yang melaksanakan ajaran Islam kaffah (menyeluruh). Sebutan Islam radikal hanya ditujukan kepada umat muslim yang taat terhadap syari’at Islam. Sejatinya, tidak ada yang salah dengan istilah ini.

Pemerintah Indonesia juga tak kalah dalam memerangi paham radikalisme. Radikalisme dianggap sumber masalah besar yang harus segera diberantas hingga ke akar-akarnya. Semua agenda dilakukan pemerintah dalam menangkal radikalisme dengan target utamanya melalui pendidikan dan generasi milenial. Hal ini menjadi bukti betapa loyalnya pemerintah Indonesia terhadap pemimpin tertingginya, Amerika. Isu radikalisme yang digencarkan kabinet Indonesia "Maju jilid II" ini bukan semata-mata sebagai upaya mempertahankan NKRI. Lebih dari itu, isu radikalisme yang kembali digoreng pemerintah, tiada lain adalah alat menyerang ajaran Islam serta upaya musuh-musuh Islam  menjegal bangkitnya Islam ideologis.

Fakta ini cukup mencengangkan, mengingat Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun mengapa seorang muslim bisa alergi dan takut  dengan syariat dari agama yang dianutnya? Semua ini akibat diterapkannya sistem demokrasi-sekuler yang memisahkan  urusan agama dalam kehidupan. Penerapan sistem ini, telah menyuburkan isu islamophobia di tengah kehidupan masyarakat. Sistem ini pula yang telah menutup celah muhasabah kepada penguasa. Isu-isu radikalisme yang difloorkan di tengah-tengah masyarakat adalah bentuk ketakutan penguasa akan kritik dari umat atas kezalimannya.

Islam adalah agama Rahmat yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah Saw. Sebagai agama rahmat, tentu dalam penyebarannya Islam seringkali berbenturan dengan kebatilan. Tak ayal, kebencian yang dialamatkan kepada Islam dan kaum Muslimin (islamophobia) senantiasa  ada. Bahkan ketakutan akan Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw membawa risalah Islam dan mendakwahkannya.  Namun berkat kegigihan dakwah Rasulullah Saw, Islam bisa sampai ke tengan-tengah kita saat ini dengan seperangkat peraturan di dalamnya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan.

Tak bisa dipungkiri, orang-orang kafir akan terus memusuhi Islam dengan cara apapun, termasuk melalui pemimpin-pemimpin muslim yang sepakat menjadi agen untuk membungkam umatnya. Mereka senang jika umat muslim jauh dari agamanya. Hal tersebut telah diberitakan oleh Allah dalam beberapa firmannya, salah satunya melalui surat As-Shaff ayat 8 yang berbunyi:

"Mereka (orang-orang kafir) bermaksud memadamkan cahaya agama Allah dengan perkataan-perkataan mereka, tapi Allah (justeru) menyempurnakan cahaya (agama)-Nya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya..”  

Semua isu radikalisme ini, jika dibiarkan akan menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri. Sehingga mereka takut menjalankan syari’at sesuai al-Qur’an dan as-Sunnah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nyatanya, mereka yang senantiasa menghembuskan isu ini sangat takut akan kebangkitan umat Islam yang akan meruntuhkan kekuasaan mereka di muka bumi seperti pada masa kekhalifahan.

Itulah sebabnya, umat Islam khususnya generasi milenial tidak boleh menelan mentah-mentah isu radikalisme yang dihembuskan ini. Sebaliknya, umat harus waspada menghadapi berbagai isu yang senantiasa memojokkan Islam. Serta menggiring balik bola panas "radikalisme" sesuai porsinya dan mendudukkan secara benar sesuai makna sebenarnya. Karena musuh-musuh Islam bersama kroninya akan terus berupaya menjegal kebangkitan Islam ideologis dengan berbagai cara.

Salah satu upaya yang harus dilakukan umat Islam untuk membentengi diri dari isu ini adalah dengan meperkuat akidah, istiqamah di jalan dakwah karena Allah, hingga syariah Islam dan Khilafah tegak di muka bumi.

Karena khilafahlah satu-satunya sistem yang akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya umat Islam, non Islam dan alam semesta pun akan merasakan kebaikan saat syari’at Allah yang sempurna ini diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan secara mengakar, menyeluruh tanpa terkecuali. Inilah perubahan radikal sesungguhnya yang akan menyelamatkan negeri ini dari segala macam keterpurukan.


Wallahu a'lam bi ash-shawwab

Mitra Rakyat.com(Agam)
Puluhan pewarta yang tergabung di Jejak Media Grup (JMG) datangi lokasi pasca bencana longsor di Jorong Galapung, Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan insan pers tersebut tidak lain untuk memberi dukungan moril dam materil kepada korban bencana longsor, pada Senin(25/11) hari ini dilokasi pasca bencana.


"Seperti diketahui pada 21 November 2019 lalu, bencana longsor sempat mengejutkan warga. Akibat bencana tersebut, 13 rumah warga rusak dan dua(2) rumah dinyatakan hilang dibawa longsor", kata Ismail Novendra selaku Pemimimpin Redaksi(Pemred) dari Koran Jejak news.

Selanjutnya Ismail menyebutkan, bantuan ini merpakan salah satu agenda atau rutinitas JMG, apabila ada bencana yang menimpa masyarakat khususnya yang ada di provinsi ini. Adalah "JMG PEDULI" salah satu bentuk kepedulian dari insan pers yang ada digrup media ini, dan akan tetap kami lakukan setiap ada bencana.

 "Apa yang dilakukan JMG adalah tulus tanpa ada unsur politik dan niat lainnya. Kami berharap bantuan yang diberikan bisa berguna untuk masyarakat yang terkena bencana. "JMG Peduli" juga merupakan bentuk bukti dari slogan JMG yaitu "Satu Untuk Semua, Semua Untuk Satu", tukasnya.

Dalam kunjungan dan pemberian bantuan logistik ini, Pemimpin Umum (PU) JMG,  (Purn) Syamsir Burhan juga menyatakan,  "turut berduka atas kejadian yang menimpa wilayah Jorong Galapung Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam.

"Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak, duka kalian duka kami juga" sebutnya.

Terkait banjir bandang ini, kami memberikan apresiasi kepada Forkopimda Kabupaten Agam, termasuk Kepada Kodim yang langsung dihadiri oleh Dandim sendiri, serta Satgas yang khusus dibentuk untuk membantu masyarakat", pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan M Aidil selaku Pemimpin Perusahan dari JMG, " Bantuan ini kami berikan tulus dan ikhlas, ini bukti rasa empati kami terhadap korban bencana,  tidak ada tujuan lain, kenapa demikian, sebab, kita akan masuk masa pilkada,  nah inilah action mereka dalam mengambil simpati masyarakat", ucapnya.

Terakhir Aidil berharap, agar yang berikan bantuan benar atas dasar rasa kemanusian yang tulus,  pungkasnya.

Bantuan logistik tersebut langsung diterima oleh Wali Nagari Tanjung Sani, Maizon, SPd, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Rahmi Hartati, Sekda Kabupaten Agam, Drs. Martias Wanto dt Maruhun, Kepala BPBD Kabupaten Agam, M Lutfi Ar, dan Khairuman sebagai Perwakilan Masyarakat Jorong Galapung.

Dilain pihak Kadissos Kab. Agam, Rahmi Hartati mengucapkan terima kasih yang sebesar besar nya atas kepedulian JMG ini. "Kami dari Dinas Sosial akan langsung menyerahkan bantuan logistik ini ke masing masing KK yang terdampak bencana" kata Rahmi.

Saat penyerahan bantuan berlangsung, dilokasi masih terlihat dua excavator yang sibuk menggeser dan membuang material galodo yang berupa pasir, batu dan lumpur yang hampir menutupi beberapa rumah warga. Juga terlihat 2 Unit Mobil Pemadam Kebakaran yang diperbantukan dari UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Serta juga terlihat beberapa Tim dari TNI AD, BPBD, Tagana, dan Pemuda Nagari Tanjung Sani yang membantu permbersihan Lokasi.

Beberapa saat setelah TIM JMG sampai di lokasi, juga terlihat Walikota Pariaman, Genius Umar beserta timnya mendatangi lokasi dan memberikan bantuannya untuk korban terdampak bencana. *Rel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Saat penutupan Bimtek Jitu Pasna angkatan III kemaren di Kryiad Bumi Minang Hotel, Kabid RR BPBD Sumbar Suryadi sempat berpesan kepada seluruh peserta bimtek. Suryadi berharap kepada peserta agar tidak memakai atribut segitiga biru untuk pakaian sehari-sehari.

"Sebab, dikhawatirkan ada dugaan yang tidak bagus menyangkut kinerja BPBD, apalagi sebentar lagi kita akan masuki masa pilgub", kata Suryadi pada Sabtu(23/11)kemaren di hotel tersebut.


Semua peserta baik dari angkatan I hingga III secara otomatis sudah menjadi bagian dari BPBD,  dan berhak untuk turun kelapangan apabila terjadi bencana di daerah masing-masing dengan memakai atribut yang diberikan BPBD,  lanjut Suryadi.

Kemudian setiap peserta bimtek agar selalu menjaga marwah dan nama baik dari BPBD sendiri,  pungkas Suryadi selanjutnya menutup acara bimtek jitu pasna dengan membagikan sertifikat kepada setiap peserta. *roel*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar)
Kuat dugaan ada persekongkolan yang rugikan uang negara di salah satu kenagarian di Kabupaten Tanah Datar. Pasalnya, masyarakat Jorong Bulan Sariak, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar kecewa atas pembangunan jalan yang menggunakan uang negara. Sebab, pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan saat musrembang di tahun 2018.

Hal itu diungkapkan Alvi Riyet Datuk Lelo Dirajo selaku pemuka masyarakat didaerah tersebut. Alvi menyebutkan, " sebagai ketua verifikasi saat penentuan titik jalan yang akan dibangun saat musrembang tahun tersebut, akan tapi saya tidak diberi tahu waktu pekerjaan jalan akan dilaksanakan, dan masyarakat pun tidak diikutkan sertakan dalam rapat untuk memulai pekerjaan tersebut", ungkap Alvi kepada media pada Rabu(20/11) dirumahnya.


Sementara pada keputusan musrembang ditahun 2018 itu, lanjut Alvi "jalan yang akan dikerjakan titiknya dari arah sawah onam ke mankirai, jadi ada sekitar tujuh(7) lahan sawah warga yang di lalui atau sekitar 85 persen masyarakat merasakan manfaatnnya", kata Alvi.

Anehnya, jalan yang dikerjakan bukan titik jalan yang sudah direncanakan saat musrembang, tapi jalan yang menghubungkan ke kekandang sapi milik wali jorong, tambahnya lagi.

Jadi proyek pembangunan jalan tersebut di arahkan ke jalan sawah lokuah, kemudian menyangkut pembesannya masih ada pihak terkait yang belum mengasih izin. Semetara manfaatnya yang memakai jalan itu hanya sawah dan kandang sapi pak jorong Men Efrizal saja, tukasnya.

Keterangan itu diperkuat salah satu tokoh masyarakat yang bergelar Datuak Manimang Basah  menyebutkan, "Tujuh sawah masyarakat itu ialah, sawah malintang, sawah mankirai,sawah long, sawah simpang banda, sawah data, sawah munggu, sawah tangah", jelas Datuak tersebut.

Hal senada juga diungkan salah seorang warga didaerah tersebut. Bernama Fahri mengatakan, " saat pemerintah nagari bernama Usman sebagai KAUR Pembanguna Nagari dampingi pekerja jalan melakukan pengukuran untuk memulai pekerjaan, saya sempat memberitahu dan memperingatinya kalau bukan jalan itu yang dikerjakan sesuai perencanaan awal, jelas Fahri beserta temannya Halpedri dihari yang sama.

Namun Usman tidak pedulikan pemberitahuan warga tersebut,  dan tetap melakukan pengukuran, ucap Fahri.

Bahkan, Badan Permusawatan Rakyat Nagari (BPRN) selaku pengawas kinerja  Pemerintah Nagari setempat seakan tidak bertaji untuk mecegahnya, kata Putra salah satu anggota dari BPRN.

Dan malah saya serasa dipojokan secara bersama oleh segenap anggota BPRN saat saya menanyakan hal tersebut,  tambah Putra.

Diduga,  ada kongkalingkong antara pejabat Nagari, Jorong dan BPRN dalam melakukan kegiatan ini,  sebab,  dana yang digunakan merupakan Dana Nagari yang pengelolaan nya harus sesuai aturan dan tranparansi.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *dp*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Meskipun baru menjabat Kabid Humas Polda Sumbar,  Kombes Pol. Stefanus Satake Bayu S IK, akan tetapi sudah menunjukan jiwa bermasyarakatnya. Senyum ramah tampak jelas dari wajah gagah sang perwira menengah tersebut saat hadiri acara ngopi sore dengan para awak media.

Meskipun sederhana, namun acara temu ramah antara puluhan pewarta yang tergabung dalam organisasi sosial Ikatan Keluarga Wartawan (IKW RI) tetap berjalan dengan penuh rasa kekeluargaan, pada Sabtu (23/11)di Cafe Uje Bypass.

Kabid Humas yang akarab disapa pak Bayu itu mengatakan, "Silahturahmi ini bertujuan untuk menjalin hubungan sinergiritas antara Polda Sumbar dengan wartawan.

"Sehingga, kegiatan yang dilakukan Polda Sumbar dapat di terekspos dan diketahui publik", papar Stefanus yang sebelumnya bertugas sebagai Dirpamobvit Polda Gorontalo.

Akpol lulusan tahun 1992 itu menggantikan posisi Kombes Syamsi yang dipindah tugaskan ke Polda Bali sebagai Kabid Humas adan menyempatkan diri untuk berbagi pengalamannya.

Hendrizon SH sebagai yang dituakan di IKW RI berikan apresiasinya sekaitan acara ini. Mewakili pewarta lainnya Hendrizon menyampaikan, "  terima kasih kepada pak Bayu, karena telah menyempatkan dan meluangkan waktunya diacara sederhana ini dalam merajut talisilaturrahmi" sebutnya.

Semoga sebagai salah satu pejabat di Mapolda Sumbar,  Kabid Humas ini dapat menjlankan tugasnya dengan amanah kemudian dapat selalu sinergi dengan para insan pers yang ada didaerah ini khususnya, tutup Hendrizon. *roel*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Hari ini, bimtek hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) masuki sesi materi terakhir. Sebanyak 90 orang anggota tim jitu pasna tetap semangat dan fukos mendengarkan materi menyangkut Manajemen Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana, dari Ir. Ibnu Asur, MM dari Dit. Peningkatan Pemulihan Fisik(PPF) Deputi Bidang RR BNPB, Sabtu(23/11)di Hotel Bumi Minang.

Pada materi ini Ir. Ibnu asur, menyampaikan khusus kepada Aparat Pemda Sumbar bagaimana cara mencari mendapati data terkait kerugian pada pasca bencana.

" agar tidak terjadi kesalah atau ketimpangan menyangkut data kerugian pasca bencana khususnya materi, ada beberapa hal yang harus dipahami", jelas Ibnu.

Didampingi Suryadi dari BPBD Provinsi Sumbar, dengan santai dan jelas menjawab pertanyaan yang bertubi-tubi mendatangi nya.

Hingga berita ini diterbitkan, kegiatan masih tahap sesi tanya jawab.*roel*

Anggota Tim Jitu Pasna Angkatan III Bersama Wali Nagari IV Koto Hilie,Kalaksa BPBD Pessel, dan Pejabat Kecamatan Batang Kapas,  Kab. Pessel, Prov. Sumbar

Mitra Rakyat.com(Pessel)
Kegiatan bimtek hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) yang diadakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Sumbar masuki hari ke 3. Sesuai scadul tim jitu pasna melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Pesisir Selatan(Pessel), Prov Sumbar.

Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan ditahun 2019 ini banyak dirundung musibah. Bencana datang silih berganti, mulai dari tragedi wawena yang korbannya empat orang warga Batang Kapas, hingga kebakaran hutan, itulah yang diucapkan Wali Nagari IV Koto Hilie saat sambut kunjungan Tim Jitu Pasna angkatan ke III itu.

Wali Nagari IV Koto Hilie, Satria Dharma Putra

Bencana abrasi pantai juga merebut ketenangan masyarakatnya yang yang tinggal dipinggir pantai, ombak besar dari pagi hingga malam meluluh lantahkan rumah mereka, lanjut Satria Dharma Putra selaku Wali Nagari didaerah tersebut pada Jumat(22/11) dikantor nya.

Belum lagi banjir yang genangi sawah warga seluas 770 hektar yang akibatkan petani padi gagal panen, sebutnya waktu itu ikut dihadiri Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Pesisir Selatan Erman B, dan perwakilan Pemerintahan Kecamatan Batang Kapas Syawal.

" nagari ini bisa disebut kaya bencana, seperti bencan banjir, abrasi pantai, tanah longsor, kebakaran lahan, dan minggu kemarin Pasar Batang Kapas dikrumuni si jago merah. Hanya gunung  meletus saja yang tidak ada di sini karena memang tidak ada gunung," jelasnya lagi.

Nagari lV Koto Hilie yang paling luas di Pesisir Selatan dari 182 nagari yang ada. Jumlah penduduk nya tercatat sebanyak 12.000 jiwa, pungkasnya.

Dilain pihak, Kalaksa BPBD Pesisir Selatan Erman B mengatakan, "pemerintah pusat dan provinsi sampai kabupaten berupaya melakukan tanggap darurat terhadap infrastruktur yang rusak akibat bencana itu", kata Erman.

" bendungan yang jebol akibatkan banjir akan segera kita perbaiki dengan cara tanggap darurat, kemudian menyangkut teknis, sebelumnya memakai sistem bronjong akan kita ganti dengan batu-batu besar" tutup Kalaksa tersebut.

Sementara, saat dikonfirmasi kepada salah satu korban abrasi pantai, mengatakan telah menerima bantuan dari pemkab seperti tenda pengusian dan bahan makanan.*roel*

Mitra Rakyat.com(Tanah Datar) 
Diduga terjadi korupsi bersama di Kantor Wali nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar. Ini menyangkut pengelolaan anggaran Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan yang kuat dugaa dipreteli secara bersama, sehingga mengakibatkan negera menanggung kerugian ratusan juta rupiah.

Hal ini dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar Altri Suandi saat dikonfirmasi via telponnya Senin (18/11) siang.

“memang benar, Inspektorat tengah melakukan pendalaman terhadap temuan Pada pengelolaan keuangan nagari Sungai Jambu kecamatan Pariangan.

Temuan tersebut, sebut Altri, akan Segera ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada pimpinannya.

Bila benar dan terbukti terkait temuan tersebut, maka terduga harus mengembalikan uang itu ke negara,

"maka pihak yang bertanggung jawab di Nagari Sungai Jambu itu harus segera mengembalikan ke kas daerah", tegasnya.

Sebaliknya,apabila terduga tidak bisa mengembalikan, maka siap-siap saja merasakan dingininya suasana hotel prodeo(penjara). Kita segera laporkan ke Pimpinan(Bupati) hasil LHP Inspektorat itu, mestinya saya sudah menghadap ke pimpinan, tapi pimpinan masih diluar daerah,” katanya

Lain pihak, Kaur Keuangan Nagari Sungai Jambu Mira mengakui bahwa terkait pengelolaan keuangan nagari, dia selaku bendahara tidak memahami administrasi atau manajemen keuangan, sehingga apa pun bentuk kegiatan, pinjaman atau uang yang digunakan oleh perangkat nagari, dia tidak pernah sama sekali mencatat atau membuat laporan tertulis, pengakuan Mira kepada beberapa awak media pada Minggu(17/11) kemarin dirumahnya.

Hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2015 hingga 2019. Akibat dari kejadian tersebut dia selaku Kaur Keuangan Nagari sudah dipanggil oleh Inspektorat dan mengakui perbuatannya.

Dijelaskannya, temuan atas Inspektorat tersebut, kata Mira, "mencapai angka 650 juta rupiah, dan kini dia mengaku kesulitan untuk melakukan pengembalian atas temuan LHP Inspektorat itu",terangnya.

Dia juga menyebutkan, "bahwa Pj. Nagari Sungai Jambu Erlita S Sos mau membantunya sebanyak 100 juta rupiah, itupun dia berjanji akan menggantikan SK nya untuk membantu pengembalian uang tersebut, Sementara uang yang dibutuhkan sebanyak 650 juta, tukuknya.

Dia juga membenarkan bahwa dia tidak mengerti pembukuan namun dia tetap ditempatkan pada posisi Kaur keuangan oleh pj. Wali nagari, pungkas Mira.

Sementara Pj. Wali Nagari Sungai Jambu Erlita D Sos hingga berita ini diturunkan belum berhasil ditemui untuk konfirmasi.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah(Sekda) Kabupaten Tanah Datar Irwandi dikonfirmasi via telponnya Jum’at (15/11) mengaku," bahwa LHP Inspektorat tersebut sudah di meja nya dan akan segera diteruskan kepada Bupati untuk segera ditindak lanjuti",debut Sekda.

“Memang benar, LHP Inspektorat itu sudah di meja saya, tinggal diteruskan kepada bapak bupati.” jelasnya.

Terhadap temuan itu sendiri dia mengaku bahwa itu adalah kewenangan Inspektorat, terkait adanya potensi kerugian itu merupakan teknis pemeriksa dari inspektorat” tutupnya.

Begitu juga Bupati Tanah Datar Irdinansyah dihubungi ponselnya pada hari yang sama membenarkan bahwa dia telah dapat informasi itu.

“Saya sudah melakukan dengar informasi itu, jika berdasarkan rekomendasi dari LHP Inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti, ya, yang bersangkutan harus segera menyelesaikannya.

Dan masalah itu saya akan segera mengeluarkan Keputusan agar segera penyelesaian nya jelas, ” tegas nya.

Sampai berita ini diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *tim*

Mitra Rakyat.com(Padang)
Puluhan warga kota padang demo damai ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang. Demo yang dimotori LSM Peran itu terkait kelanjutan beberapa proses hukum dugaan korupsi uang negara oleh oknum anggota DPRD Kota Padang di Tahun 2017-2018.

Dalam orasinya Anif Bakri selaku Ketua LSM Peran pertanyakan kejelasan beberapa kasus yang terindikasi mangkrak di Kejari Padang tersebut. Dijelaskannya ada beberapa hal yang patut dipertanyakan kepada Kejari Padang diantaranya," dugaan penyelewengan Penggantian Transportasi yang telah dibayarkan oleh pihak terkait.

Sebagaimana diketahui, sebut Anif," beberapa waktu lalu mobil dinas yang diperuntukan bagi anggota dewan ditarik dengan memberikan Penggantian Transportasi sesuai aturan yang berlaku.

Namun, sebutnya lagi, "Berdasarkan temuan BPK ada sejumlah anggota dewan yang masih menggunakan mobil dinas dan sekaligus menerima penggantian transportasi.

Bukan itu saja, Anif juga pertanyakan kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan yang ada kaitan dengan oknum anggota dewan masa itu menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Padang.

Kucuran dana hibah kepada Yayasan Ar Royan menurut Anif merupakan suatu bentuk konspirasi yang sengaja rugikan uang negara, sebab,  ada kaitannya langsung antara Ar Royan dengan anggota dewan inisial "ET" selaku Ketua DPRD Kota Padang saat itu.

Selain itu Anif Bakri juga mendesak dugaan korupsi berjamaah yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota dewan menyangkut pembayaran hotel fiktif tahun lalu.

Bill atau kwitansi pembayaran hotel berbeda dengan pembayaran yang dicantumkan Sekretariat Dewan(Sekwan) kepada anggota dewan masa itu. Nah.. kegiatan ini juga kentara aroma korupsinya, sebutnya lagi.

Menurut Anif, perbuatan ini terindikasi "sengaja" dilakukan secara sistemik oleh para oknum anggota dewan dan pihak terkait lainnya.

Dengan dugaan mangkraknya proses hukum yang libatkan anggota dewan inilah makannya masyarakat kota padang geram, dan lakukan demo ini, tukas Anif.

Dan berharap kepada Kejari Padang sebagai penegak hukum untuk segera proses para terduga koruptor itu sesuai aturan dan kita berpikir Pasal 4 dalam UU Tindak Pidana Korupsi sudah harus diterapkan terhadap pelakunya, tandas Ketua LSM Peran tersebut.

Terakhir Anif menyebutkan, "pihaknya tidak mau nama baik lembaga Kejaksaan ternoda akibat kasus ini", kemudian Anif menjelaskan tujuannya dan rekan-rekan massa lain pada aksi tidak lain untuk mewujudkan Kota Padang yang bersih dari kejahatan korupsi. Dan untuk mewujudkan itu, menurut Anif, "lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan harus tegas terhadap tindak pidana korupsi dengan melakukan pengusutan kasus ini sampai tuntas.


Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yuni Hermani selaku Kasi Intel Kejari Padang didampingi Feri Ritonga(Kasi Pidsus) mengatakan," kami sebagai Aparatur Penegak Hukum(APH) sudah bekerja secara profesional, terkait kasus- kasus tersebut sudah sampai ke Kejaksaan Agung(Kejagung RI)" , jelas Yuni.

"Kasus ini tidak mangkarak, masih tahap penyidikan", sambung Feri Ritonga, pada hari yang sama diruangan Kasi Pidum Kejari Padang.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
*roel*

Opini

Ditulis Oleh : Sri Gita Wahyuti, A.Md.

Mitra Rakyat.com
Setiap manusia pasti ingin bahagia, ingin tenang dan tentram menjalani kehidupan, jauh dari kesengsaraan dan berbagai macam kesulitan. Ini wajar karena memang Allah SWT telah menciptakan kecenderungan tersebut dalam setiap diri manusia.

Allah SWT telah menciptakan potensi hidup berupa naluri dan kebutuhan jasmani. Allah juga menciptakan akal pada manusia hingga menjadikan manusia berusaha menata kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya agar dijauhkan dari kesengsaraan dan malapetaka.

Namun, dimanakah sebenarnya bahagia terletak? Apakah pada banyaknya harta yang kita miliki? Pada banyaknya anak yang kita punya? Atau pada jabatan yang kita pegang?

Jika bahagia terletak pada banyaknya harta, mengapa ada orang kaya yang mengkonsumsi narkoba? Mengapa ada orang kaya yang menjual diri, ada juga orang kaya yang bunuh diri?

Jika bahagia terletak pada banyaknya anak, mengapa ada pembatasan dua anak saja cukup? Mengapa ada orang tua yang justru membunuh anak-anak mereka?

Arti kebahagiaan bagi setiap orang pastinya berbeda. Jika kebahagiaan dipersepsikan sebagai ketercapaian atas sesuatu yang diinginkan maka jika seseorang sudah berada pada batas tersebut ia sudah bisa disebut orang yang berbahagia.

Bagi kaum muslimin, memaknai bahagia adalah dengan menyadari bahwa dirinya adalah ciptaan Allah SWT, beribadah kepada Nya dan yakin akan kembali kepada Allah SWT lagi.

Rasulullah SAW pernah bersabda,
“Alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya (membawa) kebaikan (untuk dirinya), dan ini hanya ada pada seorang mukmin, jika dia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya” (HR. Muslim).

Demikianlah kehidupan kaum muslimin, ketika diberi kesenangan berupa sehat, keselamatan, harta dan kedudukan, maka ia bersyukur dan mengakui bahwa seluruh nikmat datang dari Allah SWT. Dan ketika ditimpa musibah, maka ia akan bersabar. Sehingga tidak ada kehidupan yang lebih bahagia selain kehidupan seorang muslim.

Wallahu a'lam bisshawab.

Opini
Ditulis Oleh: Sri Gita Wahyuti, A.Md

Mitra Rakyat.com
Sri Mulyani saat diangkat kembali menjadi menteri keuangan pada kabinet Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia di ambang kehancuran. Beberapa indikasi yang menunjukkan keterpurukkan tersebut adalah,

1. Pertumbuhan ekonomi gagal mencapai target. Pada saat kampanye dan awal pemerintahannya, Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Namun sampai tiga tahun menjalani pemerintahan, target tersebut tidak tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2017 sebesar 5,02%.

2. Angka pengangguran semakin tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tengah tahun ini, tercatat ada 5,01 persen penduduk produktif yang menganggur. Angka ini merupakan angka terendah dalam sejarah Indonesia, tetapi tetap menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara.

Anehnya, Presiden Jokowi justru mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA). Sejak 2015, buruh Cina masuk ke Indonesia dalam jumlah besar. Kehadiran tenaga asing ini menunjukkan pemerintahan Jokowi sangat pro kepada asing.

3. Angka kemiskinan tinggi.
#MuslimahNewsID -- Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan 3,63%, yaitu dari Rp 387.160 per kapita pada September 2017 menjadi Rp 401.220 per kapita per bulan di Maret 2018. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat angka kemiskinan per Maret 2018 berada pada tingkat 9,82%. Dari persentase itu, jumlah penduduk miskin yang ada saat ini sebesar 25,95 juta.

4. Rupiah kembali terpuruk.
Pada saat kampanye Jokowi menjanjikan nilai rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp. 10.000. Faktanya, nilai tukar rupiah sempat tercatat diperdagangkan pada level Rp 14.156 per USD. Kondisi ini pertama kalinya terjadi sejak Desember 2015.

5. Utang makin menggunung.
Menurut Fuad Bawazir, Sejak Sri Mulyani menjadi menteri keuangan era SBY tahun 2005, ia mendirikan Ditjen Pengelolaan Utang dan memperkenalkan SBN baik dalam mata uang asing (valas) maupun rupiah. Sejak itu utang negara dalam bentuk SBN melesat dan seakan-akan tidak terkendali. Ditegaskannya bahwa, hanya dalam waktu 10 tahun, utang SBN telah mendekati Rp 3000 triliun (sekarang telah melampaui).

6. Ketergantungan Impor.
Semakin maraknya impor berbagai barang, termasuk barang yang di dalam negeri produksinya mencukupi, seperti impor bawang, impor gula bahkan impor garam, jelas membahayakan dan menghancurkan ekonomi para petani. Harga produk dari luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga produk dalam negeri.

Akibatnya, para mafia rente impor dengan berbagai upaya meminta kran impor terus dibuka bahkan diperbesar kuotanya. Dalam jangka panjang, hal tersebut sangat membahayakan. Pasalnya, dengan politik dumping, seperti kasus bawang putih dan lain-lain, Indonesia dibanjiri dulu dengan produk impor yang lebih murah dari harga produk petani lokal. Setelah petani kita mati, mereka mulai mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan mendikte harga barang sekehendaknya.

 7. Pembangunan infrastruktur untuk kepentingan para kapitalis.
Sejak menjabat tahun 2014, Presiden Joko Widodo  gencar membangun infrastruktur dengan mengalokasikan anggaran negara yang besar.
Ironisnya, pembangunan infrastruktur ini bukan untuk kepentingan rakyat. Kereta api cepat Bandung-Jakarta, misalnya, tidak urgen untuk dibangun karena sudah ada jalan tol, sudah tersedia jalan kereta api.

Bahkan Ignatius Johan sebagai Menteri Perhubungan saat itu menolak proyek tersebut dan memberikan solusi dengan membangun double track. Biayanya sangat murah dan bisa memperlancar arus transportasi Jakarta-Bandung. Namun, solusi itu ditolak oleh Jokowi. Pasalnya, yang diincar oleh para kapitalis adalah puluhan ribu hektar tanah PT Perkebunan (PTPN) yang akan dijadikan area bisnis dan komplek perumahan atau kota baru untuk kepentingan para kapitalis.

Begitu juga proyek infrastruktur pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol bahkan bendungan. Semuanya tidak memiliki dampak signifikan terhadap rakyat. Dalam hal ini, rakyat justru menjadi korban.

 8. Pencabutan berbagai subsidi menyengsarakan rakyat.
Rezim Jokowi–JK terus berupaya menuntaskan program liberalisasi ekonomi dengan kebijakan penghapusan dan pengurangan subsidi di berbagai sektor diantaranya, subsidi listrik, subsidi migas dan LPG ukuran 3 kg. Di bidang pertanian, Pemerintah juga telah menghapuskan subsidi benih dan subsidi pupuk.

Pencabutan berbagai subsidi mengakibatkan tingkat inflasi meningkat, daya beli masyarakat melemah dan beberapa perusahaan kecil dan menengah gulung tikar, pengangguran dan rakyat miskin terus bertambah.

Beberapa kebijakan rezim Jokowi–JK dalam pembangunan ekonomi di atas nampak jelas semakin kapitalistik. Sehingga, negara ini semakin terpuruk dan terjajah secara ekonomi dan politik.

Kita berharap negara ini dipimpin oleh pemimpin yang amanah dan bijaksana kedepannya.

Wallahu a'lam bisshawab.

Mitra Rakyat.com(Padang)
Bimbingan teknis(Bimtek) hitung cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana(Jitu Pasna) angkatan ke III yang diadakan di Rocky Hotel Padang, pada Rabu(13/11) resmi dibuka oleh Deputi BNPB Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) BNPB, Ir. Rifai MBA.


Deputi berikan apresiasi atas kegiatan yang diselenggarakan BPBD Sumbar yang sudah  membentuk Desa tangguh bencana pada bimtek tersebut.

"Wali nagari harus betul betul paham dengan kondisi di daerahnya. Mengetahui potensi bencana serta menguasai data yang ada", kata Ir.Rifai MBA.

Dengan demikian, ketika terjadi bencana walinagari dapat menghitung kerusakan secara tepat, serta mengetahui langkah yang akan dilakukan, ucapnya.

Sambungnya, Ada beberapa tahap pasca bencana diantaranya pencegahan, tanggap darurat serta Rehabilitasi dan rekontruksi (RR).

Untuk RR pasca bencana, yang perlu menjadi perhatian yakni azas manfaat dari usulan tersebut. Memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi masyarakat dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana, ucap Deputi mengingatkan.

Selanjutnya, Deputi juga mengulas pesan yang disampaikan presiden RI Jokowi.

Mari bekerja cepat dan produktif serta tidak melakukan tindakan korupsi, ucapnya.

Sementara itu, Kalaksa Erman Rahman mengatakan, Bimtek JITU PASNAS meruakan angkatan Ke III, diikuti peserta  dari Sekretaris nagari serta Srikandi se Sumbar.

Disampaikannya, Maksud dan tujuan kegiatan Bimtek ini, dalam rangka memberikan gambaran secara jelas apsca bencana guna mendukung serta membantu pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR).

Menyamakan persepsi dalam mengambil kebijakan yang tepat dan benar, papar Kalaksa.

Ditambahkan Kabid Rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) BPBD Sumbar, Suryadi disela acara, Bimbingan teknis hitung crpat pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Sumbar angkatan. III, dilaksanakan 13-16 Nov 2019 bertempat di Padang.

Sementara untuk praktek lapangan tinjauan, maka peserta akan dibawa ke beberapa nagari di kab. Pesisir selatan.

Sebelumnya, pada Bimtek JITU PASNA angkatan ke II diikuti jurnalis beberapa waktu lalu, bertempat di Bukittinggi.

Pada kegiatan bimtek itu,  selain Deputi RR Ir. Rifai MBA yang memberikan materi, tapi juga Pusdiklat Staf ahli Ir. Bambang Sulistanto (mantan Deputi RR BNPB periode 2013 2014)

#red