Proyek APBD 2019 dijalan Sisingamangaraja, kuat dugaan ada kecurangan
Mitra Rakyat.com(Padang)
Pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi trotoar dan taman kota paket 3 yang dikerjakan CV.Belton Sejati kuat dugaan dikerjakan tanpa pengawasan. Sebab, mengacu pada tanggal dimulainya kegiatan, proyek sudah berjalan selama 6 minggu lebih, namun terindikasi tanpa pengawasan.Proyek milik DPUPR Kota Padang itu menghabiskan uang negara sebesar Rp 4.155.307.877.16, disebut dikerjakan tanpa pengawasan karena tidak ada nama perusahan selaku konsultan pengawasan tertera di papan nama proyek.
Dengan begitu, pertanyaanpun mucul dari berbagai kalangan masyarakat. Seperti yang dikatakan wilman, " sebagai seorang warga indonesia, wajarkan kita pertanyakan terkait teknis dan aturan pada kegiatan ini" kata Wilman seraya menunjuk kegiatan, pada Jumat(14/06) kemarin dilokasi pekerjaan jalan sisingamangaraja.
Wilman menuturkan, mengapa dipapan nama proyeknya tidak ada dituliskan siapa consultan pengawasnya, atau mungkin pekerjaan itu dilaksanakan tanpa pengawasan. Menurut hematnya, negara biasanya juga menganggarkan untuk jasa pengawasan, agar pekerjaan dapat terlaksana secara benar, ungkapnya lagi.
Pekerja saat bekerja tanpa menggunakan K3
Bahkan kontraktor kuat dugaan tidak pedulikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya, terlihat para pekerja bekerja tidak memakai alat K3, tambahnya.
Sementara, penerapan SMK3 konstruksi salah satunya adalah PP No 50 tahun 2012. Peraturan tersebut berisi tentang peraturan SMK3 Sistem Manajemen K3 di perusahaan konstruksi, khususnya Kontraktor Jasa Konstruksi adalah masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia kontraktor masih sering mengabaikan, kata Wilman lagi.
Nah, kalau untuk pekerjaan ini terlihat aneh, tidak ada dituliskan, ada apa sebenarnya..?, lanjutnya lagi.
Pekerjaan yang menggunakan APBD kalau tanpa pengawasan dekat dengan kecurangan, sebab, rekanan bisa bekerja sesuka hati jadinya hasil pekerjaan untuk kualitas sangat disangsikan, tandas Wilman.
Terakhir Wilman mengatakan, sangat berharap kepada Dinas DPUR Kota Padang sebagai pengelola anggaran agar jeli dan tegas terhadap rekanan nakal yang hanya mementingkan keuntungan saja, tanpa pedulikan mutu bangunan, pungkas Wilman.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait lainnya.(Roel)
