Al zari konsultan MK PT.Widya Graha Asana
Mitra rakyat.com (Padang)
Ini bentuk keistimewaan yang didapat dengan adanya proyek strategis nasional agar juga dirasakan oleh konsultan di Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Nugroho Pudji Rahardjo pernah mengatakan, "dengan adanya peraturan menteri tersebut merupakan langkah efisiensi tenaga ahli konsultan tersertifikasi, dengan diarahkannya kontrak kerja proyek dengan sistem lump sum,kata Nugroho.
“Jadi dengan adanya peraturan menteri itu, satu tenaga ahli boleh menangani tiga proyek lump sum sekaligus. Jadi kalau bisa di lump sum kan saja semua proyek agar ada efisiensi disitu,” tutur Nugroho.(dikutip dari Bisnis.com).
Dari pernyataan Ketua Inkido tersebut, diserap bahwa satu Konsultan MK dapat tangani tiga proyek Lump sum sekaligus, bagaiman kalau enam lamp sum, apakah tidak langgar aturan dan konsultan dapat laksanakan tugasnya secara efisien?.
Proyek Pembangunan Rusun untuk ASN di Jalan Pancasila dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama
Inilah yang terjadi di Satker Penyedia Perumahan SNVT Provinsi Sumatera Barat, satu konsultan Management Kontruksi (MK) tangani enam proyek sekaligus dengan lokasi yang berbeda-beda.
PT. Widya Graha Asana (WGA) menghendel enam pembangunan rumah susun (Rusun) milik dinas terkait, dari enam yang dikerjakan tercatat dua proyek rusun diduga bermasalah secara administrasi dan aturan.
Misalnya, proyek pembangunan rusunawa untuk ASN dengan nilai Rp 6.968.160.000, yang dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama. Pada kegiatan itu diduga bangunan dikerjakan tanpa kantongi IMB sebagai legalitas bangunan, juga pekerja tidak dilengkapi alat pelindung saat bekerja.
Namun, meskipun begitu, konsultan MK salah satu tugasnya "Menyusun program keselamatan kerja, termasuk pengadaan fasilitas keselamatan dan keadaan darurat, merupakan kewajiban dari kontraktor. Dalam hal ini, konsultan MK mempunyai tugas me-review kelengkapan program dan penyediaan fasilitas keselamtan yang diperlukan. Konsultan MK juga memantau apakah program tersebut telah dilaksanakan dengan sesungguhnya.
Proyek Pembangunan Ponpes Tarbiyyah oleh PT.Bintang Milenium Perkasa
Akan tetapi, pada kegiatan ini PT.WGA disinyalir tidak laksanakan tugasnya dengan baik, sebab, terpantau beberapa waktu lalu pekerja saat bekerja tidak dilengkapi dengan alat pengaman tanpa ada tindakan tegas dari konsultan MK.
Hal serupa juga terjadi di proyek pembangunan Ponpes Tarbiyyah yang dikerjakan PT.Bintang Milenium Perkasa, dari awal pekerjaan selain tidak adanya IMB, juga diduga para pekerja saat melakukan kegiatan tidak dibekali alat keamanan K3 nya.
Bahkan, pekerjaan tersebut menurut pengakuan Alzari selaku pelaksana lapangan dari PT.WGA, hanya ikut mengawasi sampai tanggal 31 Desember 2018, sementara pekerjaan sampai saat ini masih berjalan.
Saat dikonfirmasikan kepada Alzari, via whatshappnya 08126721xxxn, Jumat (18/01/2019) mengatakan, " untuk SMK3 ada, emang udah mendekati ujung tahun pada banyak yang tidak pakai alat K3nya, jelasnya terkait SMK3 dalam proyek tersebut.
Menyangkut keterlambatan pada proyek pembanguangan Ponpes Tarbiyyah itu, Alzari mengatakan," saya tidak lagi bertindak sebagai konsultan MK disitu, kontrak pengawas sudah habis pada tanggal 31 desember 2018 waktu lalu, saat ini kontraktor dimasa denda karena keterlambatannya", terang Alzari.
"Secara legalitas kita tidak ada melanggar dalam mengawasi enam proyek rusun tersebut dengan satu kontrak dan kita tidak melanggar aturan yang berlaku dinegara ini" pungkasnya.
Bagaimana tanggapan pengamat dan ahli kontruksi terkait hal tersebut, sampai berita ini diterbitkan pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnnya.
(roel)
