Mitra Rakyat

Diduga, proyek IPAL program Sanimas IDB di kelurahan Dadok Tunggul Hitam.Proyek senilai Rp 425.000.000, dijadikan sebagai lahan praktek korupsi bersama-sama antara tenaga tekinis dengan kontraktor pelaksana(LKM Saiyo Sakato) dan KSM Sepakat. Sebab, ada kontrak dalam kontrak. Juga dugaan tersebut semakin kentara,karena, sampai diujung masa kontrak,  LKM ataupun KSM tidak pernah ada laporan kepada masyarakat luas sesuai Tugas pokok dan Fungsi(Tupoksi) nya.

Dalam pantauan mitrarakyat.com, pada saat pengecoran bangunan IPAL yang semestinya menggunakan reademix K-225, namun, dikerjakan secara manual oleh pekerja, Senin( 31/12) tadi dilokasi pekerjaan.

Tiga sak semen langsung diaduk dalam tumpukan pasir, kemudian langsung dicampur batu krikil dan air dalam wadah yang sengaja dibuat untuk pengadukan, kuat dugaan reademix yang dihasilkan tidak sesuai speknya(K-225).

Begitu juga saat pengecoran dilakukan dengan kondisi debit air separuh dari galian sedalam 3m.

Berikut dalam penggunaan material besi yang diduga tidak sesuai spek. Sebab, besi diameter 12mm yang digunakan sebagai tulang struktur bangunan non SNI.

Dalam RAB nya, harga satuan besi SNI 117 ribu perbatang, kemudian saat belanja harganya naik 121 ribu perbatang merk KSTY. Naik dari harga satuan plafon 4 ribu rupiah perbatang.

Prilaku penggelembungan harga satuan besi itu juga pernah dilakukan ketua KSM Sepakat Fahmi. Sebelumnya, Fahmi pernah mengakui kalau harga satuan besi saat dibelinya 130 ribu perbatang merk KS atau yang SNI nya. Juga pernah dilakukannya kwitansi fiktif saat belanja material pasir.

Sementara itu, saat media lakukan pengecekan harga untuk besi tersebut di beberapa toko besi besar yang ada dikota padang ini, harga satuan perbatang besi 12mm paling tinggi 105 ribu.

Hebatnya, saat dikonfirmasi kepada Armen selaku Ketua LKM sekaligus pelaksana kegiatan pada hari yang sama membenarkan perihal dalam kegiatan yang diduga tidak sesuai speks dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang semestinya.

Armen memaparkan," benar untuk dinding bangunan mestinya kita gunakan reademix K 225, karena ada sesuatu dan sesuai arahan teknis dari dinas, kita lakukan secara manual saja", paparnya.

Juga, besi yang dipakai memang tidak SNI yakni KSTY, itu juga sudah persetujuan dari TML atau tenaga teknis dari Dinas, karena, untuk besi yang SNI seperti yang sebelumnya sukar untuk didapat, jelas Armen lagi.

Jadi kalaupun ada temuan dari lembaga berwenang, kita bekerja sesuai dari arahan tenaga teknis, pungkasnya.

Hal senada juga disampai Dion selaku Tenaga teknis dari Kementrian PU PeRa bidang Sanimas.

Secara lugas dan tegas Dion menyampaikan," sebenarnya untuk pengecoran struktur bangunan tersebut, tidak mesti reademix pabrikan, manual juga boleh, yang penting mecapai K 225, terangnya.

Menyangkut material besi yang dibeli dan dipakai tidak SNI itu memang benar adanya, karena tidak ingin ketinggalan progres kegiatan, jadi kami inisiatif gunakan besi merk KSTY saja, karena tidak ditemukan dipasaran untuk besi KS yang SNI, dan itu juga sesuai arahan pak Pera sebagai PPKnya,  terang Dion.

Namun semua itu di addendum, meskipun belum dilakukan secara tertulis karena kesibukan, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Roel)

Pekerjaan jalan aspal di Desa Parak Aneh, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai speks dan KAK yang ada. Sebab, jalan aspal yang masih seumur jagung itu, saat ini kondisinya rusak parah.

Pantauan mitrarakyat.com, tampak beberapa titik jalan sudah mulai berlubang dan bergelombang. Selain itu, material batu split sudah mulai timbul ke permukaan, Rabu (26/12) tadi.


Berdasarkan informasi warga sekitar, pekerjaan tersebut dikerjakan dengan dana APBD Kota Padang Tahun 2018, yang ditenggarai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)Kota Padang.

Warga yang akrab disapa Zulfadli, menuturkan," dari awal pekerjaan ini dimulai, tidak pernah melihat adanya papan nama proyek, yang sejatinya sebagai informasi untuk publik khususnya warga sekitar" kata Fadli.

Dengan begitu, siapa kontraktor dan berapa nilainya, warga tersebut tidak mengetahui sama sekali, jelasnya.

Zulfadli mengetahui pekerjaan jalan ini milik DPUPR Kota Padang dari keterangan salah satu pekerja saat masih tahap pelaksanaannya. Namun, lanjut Zulfadli," saat diminta keterangan siapa pelaksana dan berapa nilainya, pekerja itu sendiri tidak mengetahui", terang Zulfadli.

Parahnya, jalan yang baru selesai ini kondisinya jauh dari harapan warga, dikarenakan sudah banyak yang retak, berlobang dan terkelupas, pungkasnya.

Sementara itu,sampai berita ini diterbitkan, mitrarakyat.com masih menunggu balasan konfirmasi pihak Dinas PUPR Kota Padang. Dalam hal ini Kepala Dinas Fatriarman Nur merangkap Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), belum berikan keterangan, saat dikonfirmasi via whatsapp 08126612xxx, pada hari yang sama.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(Roel)

Pemerintah Kota (Pemko) Padang gelar ‘Padang Expo’ ke-2 di tahun 2018 ini. Acara yang dimotori Dinas Perdagangan Kota Padang itu berlangsung selama 3 hari, dimulai tanggal13- 16 Desember yang berpusat di Blok II Pasar Raya Padang.
Kepala Dinas Perdagangan, Endrizal mewakili Walikota Padang pada kesempatan itu menyebutkan, "tujuan gelaran Padang Expo tersebut sejatinya adalah menginformasikan secara luas khususnya kepada masyarakat Kota Padang, seiring telah menggeliatnya pembangunan Pasar Raya Padang, hingga saat ini maupun untuk upaya pembangunan yang akan dilakukan ke depan", kata Endrizal, Kamis (13/12) dilokasi acara.

Selanjutnya Kadis tersebut menambahkan, bagaimana Padang Expo menjadi sarana bagi UMKM-UMKM di Kota Padang untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan atau produk-produk yang dimiliki. Di samping itu,,lanjutnya, "tentunya sebagai pembuka peluang bagi pengusaha menjadi investor untuk mengembangkan investasi ataupun dalam bentuk perdagangan di kota bingkuang ini", tukuknya.


“Sebagaimana sesuai temanya, melalui Padang Expo 2018 ini, mari kita lakukan percepatan untuk mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di wilayah barat Sumatera,” ungkapnya.

Endrizal melanjutkan, terkait rangkaian kegiatan yang akan dihelat pada Padang Expo 2018 ini, yaitu dimulai pembukaan Kamis (13/12) yang ditandai dengan penabuhan gendang dan pengguntingan pita. Esoknya Jumat (14/12) diisi dengan Lomba Nyanyi Minang antar SKPD, Lomba Tari antar SD dan Lomba Kasidah antar MTSn se-Kota Padang.


Sementara pada Sabtu (15/12) dilanjutkan Lomba Lagu Minang antar TP-PKK, Persit, Dharmawanita dan Bhayangkari. Disusul Festival Band se-Sumbar, Lomba Nasyid antar MTSn se-Kota Padang dan permainan KIM sebagai hiburan rakyat di malam harinya.

“Untuk di hari Minggu (16/12) pagi, ada Lomba Senam Massal antar umum dan SKPD se-Sumbar. Selanjutnya seminar dengan tema menjadikan Kota Padang sebagai pusat perdagangan di wilayah Barat Sumatera. Narasumbernya menghadirkan Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor-Impor Indonesia, GM PT.Pelindo II, GM PT. Angkasa Pura dan Unand,” tutupnya.

Sementara,pembukaan langsung ditandai dengan penabuhaan gendang oleh Komandan Kodim(Dandim ) 0312/Padang, Letkol Czi Rielman Yudha  dengan dihadiri unsur Forkopimda Padang, Ketua TP-PKK Padang Hj. Harneli, pimpinan OPD di lingkup Pemko Padang serta unsur terkait lainnya.

Dikesempatan itu, Dandim menyampaikan, "kegiatan Padang Expo tersebut tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan.

“Agar terwujud maksud dan tujuan kegiatan ini. Mari kita semua mendukung dan mengsukseskannnya,” kata Letkol Czi Rielman Yudha, saat membacakan sambutannya dikegiatan yang berlangsungkan di lantai V Blok II, pada Kamis sore itu.


(Roel)

Indikasi KKN terjadi di proyek pembangunan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) Provinsi Sumatera Barat baru-baru ini makin ketara terciumnya, kata Hardimas ST, Korwil Lembaga Tinggi Komando Pengedalian Stabilitas Ketahanan Negara Pers Informasi Negara (LT KPSKN Pin RI) Provinsi Sumatera Barat, Minggu (09/12) diposkonya.
Sebab, Ir.Fatol selaku Kepala Dinas PUPR Sumbar saat ini, berikut Sekretaris dan PPTK kegiatan itu waktu dikonfirmasi media, terindikasi bungkam menyangkut IMB bangunan tersebut, dengan begitu dugaan publik terkait hal itu makin kuat , terang Hardimas.

Baca berita sebelumnya

Pada dasarnya, "Izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu syarat wajib yang harus dikantongi seseorang saat akan untuk membuat rumah, tanpa terkecuali pihak dinas sekalipun. Sayangnya hal ini kadang sengaja dilanggar, dan banyak rumah tanpa IMB yang akhirnya tetap berdiri, kata Hardimas.

Sementara dalam undang undang disebutkan "Melanggar aturan dan hukum, pemiliknya bisa dapat beragam sanksi yang berat", sebut Hardimas.

Dikatakannya, "rumah siapapun yang ada dinegeri ini, wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai fungsinya.Persyaratan administratif tersebut sendiri, kata Hardimas lagi, " meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB", jelasnya.

Lebih jelas Hardiamas mengatakan, "Kedua hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), tukuknya.

Begitu juga di dalam Pasal 40 ayat [2] huruf b UUBG juga kembali ditekankan bahwa, “Memiliki IMB merupakan kewajiban dari pemilik bangunan gedung " tuturnya.

Hal ini pun diperkuat dengan terdapatnya aturan mengenai kepemilikannya, pada PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Np. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (PP 36/2005).

Disebutkannya, dalam Pasal 14 Ayat 1 dan 2 PP 36/2005 bahwa:

“Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) melalui proses permohonan izin.”

Sementara itu dalam pasal selanjutnya yaitu 15 ayat [1] PP 36/2005), dikatakan bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut ini:

Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah. Data pemilik bangunan gedung, Rencana teknis bangunan gedung. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, cakap Hardimas.

Bahayanya, pelanggaran dilakukan oleh orang-orang yang mengerti dan paham menyangkut aturan tersebut. Dengan kejadian demikian, sepertinya hukum dinegara ini dibuat hanya ditujukan kepada masyarakat saja, pungkas Hardimas.

Media masih upaya menunggu tanggpan Kadis PUPR Sumbar dan pihak terkait lainnya, sampai berita ini diterbitkan.

(Roel)

Pekerjaan pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki minggu ke 29 dengan progres kegiatan mencapai sekitar 95 persen, kata Sirait, Sabtu (08/12) dilokasi pekerjaan.

Sirait selaku kontraktor pelaksana dari PT.Robinson Maju Bersama(RBS) melanjutkan," kita bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target dan produk yang berkualitas", katanya lagi.
"Juga untuk buktikan kalau PT.RMB sanggup berkomitmen dalam melaksanakan pekerjaan yang disepakati" tuturnya lagi.

Namun, keberhasilan perusahaan dalam mengerjakan setiap kegiatan tidak terlepas dari kekompakn tim saat bekerja,tukasnya.

Tak dipungkirinya setiap kegiatan pasti ada tantangan dan hambatan, seperti cuaca yang tidak besahabat dan gangguan non teknis lainnya,tukuknya lagi.


Terakhir Sirait mengatakan,"kita bekerja secara proposional dan profesional, agar dana yang dikucurkan negara untuk proyek ini tidak terbuang sia-sia, pungkas Sirait.

Diduga Galian untuk Struktur Pondasi Tidak Sesuai Spesifikakasi Teknis

Lagi, dugaan langgar aturan dilakukan oleh PT. MARI BANGUN NUSANTARA jo PT. MARI BANGUN PERSADA, diawasi CV.Parades Karya Consultant dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan Batang Arau.

Kali ini, Proyek peningkatan kawasan kumuh daerah batang arau dengan nomor kontrak HK.02.03/07-KONST/PKP-SB/IV-2018 tanggal 23 April 2018, bernilai Rp 25.463.890.000,- dengan 240 hari kalender masa pekerjaan,menurut masyarakat sekitar menggunakan material tidak sesuia spek.

Amran warga sekitar dengan notebene sebagai kontraktor mengatakan," pihak kontraktor disinyalir langgar KAK dan Spek dalam pelaksanaannya, sebab, material kanstin yang dipakai tidak produk pabrikasi, jadi mutunya diragukan", kata Amran, Jumat (08/12) kemarin dirumahnya.

Baca juga berita sebelumnya

Dalam pantauannya, para pekerja mencetak kanstin dilokasi pekerjaan, dengan adukan mereka sendiri, terang Amran.

Seyogyanya, kontraktor mesti pakai kanstin produk pabrikan, sesuai dengan dukungan pabrik yang diajukan kontraktor saat penawaran diujukan sebagai salah satu saratnya, tukuk Amran.

Jadi, dugaan ada kongkalingkong pada proyek kawasan batang arau ini makin ketara dimata publik, kalau tindak tanduk kontraktor nakal ini tidak ditindak lanjuti oleh pihak berwenang, pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yakub via telpon 081266290xxx pada hari yang sama mengakui bahwa pembuatan atua pencetakan kanstin dilokasi itu memang benar.

"Benar, itu ada dilokasi kanstin bekas, karena kanstin bekasnya sudah habis, jadi terpaksa dicetak baru lagi" ngaku Yakub selaku kontraktor pelaksanannya.

Namun, apakah semua itu atas persetujuan konsultan pengawas selaku perpanjangan tangan dinas terkait.

Sampai berita ini diturunkan, awak media masih upaya konfirmasi pada pihak-pihak terkait lainnya.


(Roel)

Banyak dugaan proyek yang ditenggarai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)Kota Padang bermasalah. Namun, umumnya tidak ditindak lanjuti oleh dinas terkait. Bahkan, PPTK dan PPK terkesan ciut tak bernyali menghadapi kontraktor yang diduga berbuat kesalahan itu, kata Dede Darman ST, pada Kamis (05-11-2018)di rumahnya.

Dede Darman ST, yang akrab disapa Dede, sebagai tokoh pemuda yang tergabung dalam GNPI Sumbar itu melanjutkan," meskipun kuat dugaan kontraktor melanggar aturan dalam pelaksanaannya, namun, pihak dinas terkesan tutup mata", tutur Dede.

Sebab, untuk mendapatkan proyek APBD yang ada didinas basah itu, kontraktor siap berikan "Fee" sebagai pelancar agar dapat menjadi pemenang, ungkapnya lagi.

Tidak tanggung-tanggung, ada kontraktor yang berani bayar dimuka sebesar 10 sampai 20 persen dari nilai proyek tersebut, ini pernah terlontar dari mulut satu kontraktor yang ada dikota ini, cakapnya lagi.

Jadi jangan kaget, kalau kontraktor bekerja sesuka hati, yang akibatnya negara tanggung kerugian, jelas Dede.

Seperti, proyek drainase paket 1 yang berlokasi di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, dikerjakan CV. INDO BERLIAN UTAMA (IBU), dan CV. Bimigide selaku consultan pengawasnya.

Infrastruktur yang masih seumur jagung itu, lanjutnya, "kondisinya saat ini sudah rusak, lantai kerjanya sudah banyak ditumbuhi rumput liar, dindingnya sudah retak, juga plat duikernya kuat dugaan dikerjakan tidak sesuai spek, celoteh Dede.

Mirisnya, meskipun begitu PPTK dan PPK kegiatan hanya diam, tidak menindak tegas kontraktor nakal tersebut. Jadi dugaan publik menjadi  kental telah terjadi konspirasi ditubuh DPUPR kota padang tersebut, tukasnya.

Jadi upaya pemerintah kota untuk basmi Tindak Pidana Korupsi (tipikor)sepertinya hanya retorika semata, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, awak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Roel)

Mitrarakyat.com (Padang)

Pekerjaan  pembangunan rumah susun (rusun) untuk ASN  Kota Padang , semakin ketara indikasi sengaja langgar aturan dalam pelaksanaannya.

Sebab, proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT penyedia Perumahan Sumbar, saat dikonfirmasi kepada konsultan pengawasnya dari PT. Widya Graha Asa (WGA) yang katanya bernama Alzari terkesan bungkam via selulernya 08126721xxx pada Kamis, 29 November 2018 waktu lalu.
Meski sudah dibacanya, diduga Alzari lebih memilih diam sampai saat berita ini diterbitkan.

Sebelumnya, kegiatan bernomor kontrak 01/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III-2018, dengan nilai Rp 6.968.160.000,- dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama dan PT.Widya Graha Asa selaku konsultan MK, selama 240 hari kalender masa pekerjaan diduga langgar aturan secara administrasi oleh pihak terkait.

Baca berita sebelumnya

Dengan diamnya konsultan pengawas tersebut, membuat dugaan publik terkait pelanggaran itu semakin kental.

Mereka lebih memilih diam, mungkin karena takut atau memang ada intruksi dari dinas terkait untuk diam, kata Andi pada Selasa (04/12) di kantornya.

Andi yang notabenenya seorang aktivis itu melanjutkan, "miris memang, apabila pembangunan rusun tersebut tanpa kantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Harusnya mereka berikan contoh kepada masyarakat, untuk mematuhi aturan yang ada dinegeri ini" tutur Andi.

Jangan sampai masyarakat merasa aturan hanya untuk mereka saja, sementara yang mengetahui aturan tersebut melanggarnya, pungkas Andi.

Sampai berita ini diturunkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainya.


(Tim)

Proyek rehabilitasi Trotoar Paket 1,  milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, diduga pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Sebab, PT.Asri Fariz Jaya (AFJ) dan PT. Mitra Multi Serasi(MMS) selaku konsultan pengawas, dalam menggunakan material Kerb (Kanstin) dan Manhole Cover pada kegiatan tersebut seakan sepakat langgar ketentuan yang ada didokumen kontrak.
Terpantau, pada Senin (03/12) waktu lalu, Kerb dan Manhole cover yang dipakai kontraktor adalah hasil buatan sendiri. Dengan begitu, mutu kualitas material tersebut patut dipertanyakan, karena, dalam dokumen lelang biasanya, meterial yang dimaksud mestinya produk pabrikan atau menyampai kualitas K- 300, kata Ardi.

Selanjutnya, kata Ardi," manhole cover yang diduga sulapan kontraktor itu, disorot dari harga yang dibutuhkan sesuai penawaran ditaksirnya sekitar 150 ribu persatu manhole cover", terang Ardi.

"Jadi kalau dikalkulasikan untuk kebutuhan manhol cover dengan lahan yang dikerjakan sepanjang 600m, dengan jarak per 2m untuk sepasang manhole itu sekitar Rp 300.000,× 300, jadi ditaksir negara menanggung kerugian sektar Rp 90.000.000," rincinya.

Ardi yang notabene nya sebagai kontraktor tersebut melanjutkan,"Itu baru untuk material manhole, belum lagi kerb (Kanstin) yang menurutnya juga rugikan negara", pungkas Ardi.

Ironisnya, saat dikonfirmasikan kepada Hen disebut-sebut pengawas lapangan dari PT. MMS via selulernya 085375164xxz pada hari yang sama mengatakan," silahkan tanyakan ke PU" kata singkat.

Kazmaizal selaku PPTK kegiatan pada proyek tersebut sampai saat berita ini diterbitkan belum beri jawaban.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih menunggu konfirmasi PPTK, PPK dan pihak terkait lainnya.

(Roel)

Mitrarakyat.com (Padang)

Diduga, kecurangan terjadi di proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang. Tindakan culas kontraktor yang mengakibatkan kerugian oleh negara disinyalir terjadi pada pelaksanaan proyek peningkatan jalan sungai Bangek.

Karena, pada proyek yang bernomor kontrak 039/Kont-BM/DAK/DPUPR/2018 yang bernilai Rp 5.779.612.000, dikerjakan PT. Dhamor Utama selama 180 hari kalender, dalam pengawasan PT.Taru Nusantara dan Dinas PUPR Kota Padang itu kuat dugaan terjadi penilapan beberapa item pekerjaan.
Seperti, kontraktor tidak mengerjakan pembangunan draiase, pemasangan batu dengan mortar, dan indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis juga tercium, ungkap Putra, pada Minggu(02/12) tadi dirumahnya.

Putra, seorang mahasiswa semester akhir jurusan teknik sipil disalah satu kampus ternama dikota padang ini menjelaskan bahwa," draiase pada jalan raya yang ada didaerah perbukitan sangat dibutuhkan, sebab, ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan ketahanan jalan tersebut" jelas Putra.

Sesuai dari ilmu yang dipelajarinya, Putra lebih rinci menerangkan," fungsi drainase sebenarnya banyak, tapi fungsi yang lebih vital untuk jalan raya diatas tebing seperti daerah sungai bangek adalah agar menghindari  kerusakan jalan secara dini dari erosi tanah atau longsor akibat dikikis air" terang Putra.
Begitu juga pada pasangan batu mortar pada pinggir jalan raya dimaksud, sejatinya sebagai penahan pinggir tanah atau badan jalan yang sudah dibangun, tambahnya lagi.

Saat ini terpantau, kondisi jalan sudah menuju kehancuran, salah satunya di dititik 4+450, kondisi dasar jalan sudah terkikis air, dan menurutnya, tinggal menunggu waktu saja untuk saksikan kerusakan atas jalan tersebut, tukasnya.

Terkadang, demi meraut keuntungan lebih dalam pelaksanaan, kontraktor Cs seolah tidak pedulikan mutu dan kualitas jalan, pungkasnya.

Sementara dalam dokumen lelang dan gambar rencana, ditulis untuk galian selokan drainase dan saluran air dengan volume 13.215 M3 dan pasangan batu dengan motar volume 949 M3.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Syafrudin yang akrab disapa "Dandep" menurut informasi bertindak selaku PPTK, via telpon 081374603xxx  sampai berita ini diterbitkan belum menjawab.

Sampai berita ini diterbitkan pihak media masih berupaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

(roel)

Mitrarakyat.com (Padang)

Komandan Korem (Danrem) 032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P memberikan arahan kepada peserta apel olah raga bersama di Lapangan Wirabraja Sport Center Terandam Jl. Proklamasi Kota Padang, Jum'at, 30 November 2018.

Pada kesempatan itu, Danrem Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P menyampaikan, "agar tetap menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan,  menjaga dan memelihara toleransi yang sudah terbangun dengan baik saling menghormati dan saling menghargai sesama.

Danrem juga mengingatkan, agar memanfaatkan media sosial dengan sebaik baiknya, dan untuk menyampaikan hal-hal yang positif,  jangan sebaliknya, juga disampaikannya "bahwa tahun depan tahun 2019 adalah tahun politik kepada ibu-ibu persit yang mempunyai hak pilih manfaatkan hak pilihnya dengan baik.

Kepada prajurit se jajaran Korem 032/Wbr Danrem mengingatkan, "agar hindari pelanggaran sekecil apapun, serta tingkatkan kualitas kemampuan perorangan baik secara teknis maupun taktis, sehingga, setiap saat kemampuan meningkat dan semakin profesional. Pelihara moril prajurit agar tetap semangat dalam setiap melaksanakan tugas karena semangat adalah modal utama dalam pengabdian kepada bangsa dan negara, tegas Danrem.

Olahraga bersama diawali dengan pemanasan dan dilanjutkan senam bersama secara terpimpin. Peserta senam dengan antusias mengikuti senam apalagi dengan masuknya musik Maumere yang beberapa waktu lalu menjadi viral di kalangan masyarakat peserta semakin semangat dalam berolahraga.

Selesai Olahraga bersama, Danrem didampingi Dan Denzibang dan Para Kasi dan Kabalak Aju melaksanakan peninjauan Kolam renang Wirabraja yang dalam waktu dekat direncanakan akan diresmikan dan selanjutnya pertengahan bulan Desember akan digunakan untuk Lomba Renang Piala Danrem 032/Wbr antar pelajar se Sumatera Barat.

Olahraga bersama ini diikuti oleh seluruh Prajurit dan PNS Makorem, Kodim 0312/Pdg, Yonif 133/YS dan Balak Aju Korem serta ibu ibu persit se Wilayah Padang.

Seluruh rangkaian olahraga bersama berlangsung dengan aman tertib dan lancar.


(Robbie)

Mitrarakyat.com (Padang)

Proyek pembangunan rumah susun (rusun) pekerja atau ASN  Kota Padang yang ditenggarai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SNVT penyedia Perumahan Sumbar diduga langgar aturan.

Kegiatan bernomor kontrak 01/SP/PEMB-RUSUN/PNPR-SB/III-2018, dengan nilai Rp 6.968.160.000,- dikerjakan PT.Robinson Maju Bersama dan PT.Widya Graha Asa selaku konsultan MK, selama 240 hari kalender masa pekerjaan disinyalir langgar aturan secara administrasi oleh pihak terkait.

Karena, memasuki minggu ke 28 dengan progres kegiatan mencapai 80 persen, terpantau para pekerja saat melakukan aktivitas tanpa memakai alat pengaman kepala (helm), sepatu boot, sarung tangan, masker, yang sejatinya biasa disebut alat K3.

Saat,dikonfirmasi kepada Sirait bertindak sebagai pelaksana kegiatan mengatakan," kami dari pihak kontraktor sudah menyiapkan segala sesuatu menyangkut K3 ini, namun, "dasar" pekerja ini nakal tidak mau menggunakan alat K3 tersebut" kata Sirait, dikantornya pada Rabu(28/11/2018).

Akan tetapi,lanjut Sirait," kami telah mendaftarkan pekerja yang berjumlah 87 orang ini ke BPJS, sebagai peserta" ngaku Sirait.

Namun, saat disinggung terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh media, Sirait menjelaskan," kalau untuk itu, silahkan tanya langsung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati), sebab, kami disini hanya sebatas tenaga teknik, kalau masalah IMB itu masuk ranah interen kejati", pungkasnya.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yulfis, bagian pengurusan IMB di DPUPR Kota Padang mengatakan," untuk bangunan rusun yang sedang dikerjakan itu, belum ada berkasnya sampai disini, jadi belum ada keluar IMB dalam pekerjaan tersebut", kata Yulfis pada hari yang sama.

Mestinya, PPK pada pekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dimulai, harus menyelesaikan terlebih dahulu untuk IMB nya, selain sebagai aturan, itu juga memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kita selaku pelaksana birokrasi dinegara ini", katanya lagi.

Jangan sampai masyarakat menilai, aturan hanya ditujukan kepada mereka saja, tutupnya.

Sementara, dinegara ini telah diatur untuk itu semua. Peraturan dan perundang-undangan yang memuat aturan untuk IMB adalah sebagai berikut, Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP no. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.
(Tim)

Mitrarakyat.com (Padang)

Diduga, terjadi "kongkalingkong" antara kontraktor dengan pihak kampus sebagai owner dalam proyek  teridikasi tanpa identitas "bodong" pada pengaspalan jalan dan pembangunan draiase yang berlokasi dilingkungan kampus.

Kerja sama yang disiyalir rugikan negara tersebut terjadi di Universitas Negeri Padang (UNP).

Pasalnya, proyek yang diprakarsai oleh pihak kampus disinyalir tidak transparan, dan langgar speksifaksi teknis.

Seyogyanya, dana yang dianggarkan negara, mesti transparan dan efektif dalam penggunaannya, agar publik dapat mengetahui juga mengawasinya, kata Eli pada Senin(26/11)tadi dilingkungan kampus.
Foto: Drainase(selokan) yang baru selesai
Eli selaku warga yang juga seorang aktivis aktif dikota ini merasa ada kejanggalan dalam pelaksanaaan proyek dikawasan UNP tersebut.

Karena, dari segi informasinya, kata Eli, "pihak terkait dalam proyek tersebut seakan sepakat tidak mengadakan papan nama proyek, agar tidak diketahui oleh publik dari mana sumber dana dan seberapa besar uang negara yang dihabiskan dalam pembangunan fasilitas umum yang ada dikampus tersebut", ungkap Eli.

Bahkan, dugaan kongkalingkong yang rugikan negara itu, semakin kentara tercium dinilai dari produk yang dihasilkan oleh kontraktor, menurut aktivis tersebut, jalan aspal dan drainase yang masih  dikerjakan itu, disangsikan untuk mutu dan kualitasnya, tutur Eli.

Karena, saat ini kondisi jalan aspal tidak sesuai yang semestinya, ada jalan aspal dengan butiran kerikilnya sudah mulai terkelupas, untuk drainase, lanjut Eli, " kondisi fisik diduganya tidak akan tahan dengan waktu yang seharusnya" kata Eli.

Namun, pihak kampus sepertinya merestui tindakan kontraktor culas yang terindikasi langgar spek dan aturan lainnya menyangkut proyek itu, cakapnya.

Apalagi kegiatan yang menurutnya sarat KKN tersebut, selalu disaksikan mahasiswa yang lalu lalang dijalan aspal yang baru itu, seperti anak teknik sipil yang menggali ilmu disini, pasti heran juga dengan hasil pekerjaan kontrator yang nyaris gagal ini, tukasnya.

Eli berharap agar lembaga atau institusi yang berwenang dalam mengawasi pekerjaan yang menggunakan uang negara, agar dapat berindak sesuai dengan tugasnya, agar tujuan negara untuk berantas korupsi setidaknya terlaksanakan, pungkas Eli.

Sampai berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait dalam proyek tersebut.

(Tim)

Mitra Rakyat (Padang)
Carut marut terkait masalah SMK3 dan K3 dalam suatu kegitan proyek yang menggunakan uang negara sepertinya terus bertambah. Kali ini kegiatan yang beraroma KKN dan menyepelekan Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) juga tercium di proyek Kawasa Batang Arau.

Itu diduga terjadi di proyek peningkatan kawasan kumuh daerah batang arau dengan nomor kontrak HK.02.03/07-KONST/PKP-SB/IV-2018 tanggal 23 April 2018, bernilai Rp 25.463.890.000,- dikerjakan PT. MARI BANGUN NUSANTARA jo PT. MARI BANGUN PERSADA, diawasi CV.Parades Karya Consultant dengan waktu pelaksanaan selama 240 hari.
Foto: Pekerja saat bekerja tanpa pakai alat keamanan

Mungkin dari kacamata para kontraktor untuk masalah K3 adalah suatu hal yang sepele. Dan mayoritas saat ini, kepedulian sang kontraktor untuk perhatikan kesehatan dan keselamatan dalam bekerja bisa dibilang minim sekali, kata Diki salah satu aktivis aktif di Kota Padang ini pada Minggu (25/11)tadi dirumahnya.

Diki selaku warga tempat lokasi proyek menyebutkan," bahwa proyek yang bersumber dari APBN dinilainya sarat KKN", sebut Diki.

Kenapa demikian, lanjut Diki," karena menurutnya, dari awal pekerjaan ini dimulai, sangat jarang para pekerja menggunakan alat keselamatan dalam bekerja, bahkan bisa disebut tidak ada sama sekali" terang Diki.

Sementara, dengan nilai proyek yang sebesar itu, sangat tidak mungkin sekali kalau dalam dokumen kontrak tidak dituliskan untuk pengadaan SMK3 ataupun K3 nya, ungkap Diki.
Foto: Material Besi yang digunakan dalam proyek

Juga menurutnya, dugaan aroma KKN itu dikuatkan pada pengadaan material untuk struktur bangunan, seperti besi yang dipakai tidak sesuai dengan spek.
Diduganya, besi yang dipakai tidak SNI alias besi banci, cakap Diki.

Dilain pihak, saat dikonfirmasi kepada Yakub menurut informasi menjabat sebagai pelaksana kegiatan via WhatsApp dengan nomor 081266290xxx dihari yang sama.

Yakub yang saat itu menurut pengakuannya sedang berada di Malaka untuk operasi tubuhnya, mengatakan," Pak saya lagi dioperasi di malaka tolong bapak ke pak Is saja dilapangan,
Kalau untuk besi semua tau sudah SNI,dan terkait K3nya, kita pakai.

Tapi tiap sebentar dihilangkan sama tukangnya, pungkas Yakub.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.


(Man)

Mitra Rakyat (Padang)
Pekerjaan pembangunan fisik pasar raya blok c bagonjong yang masih dalam masa pengerjaan disinyalir langgar aturan dalam kontrak.

Sebab, proyek dengan nomor kontrak 644.II.328.IX/Blok-B/SAR-DG/2018, bernilai Rp 5.009.244.000,-  dilaksanakan PT.Devano Davitha Satria(DDS) dalam pengawasan CV.Lazirde Engineering Consultant dengan 100 hari masa pekerjaan itu terindaksi sarat KKN.

Karena,kegiatan yang dimulai 14 September 2018, menggunakan uang negara tersebut, terkesan dikerjakan tanpa pedulikan dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan para buruh kasar (K3) oleh pelaksana.
Foto: Para pekerja saat bekerja tanpa gunakan alat keselamatan

Terpantau, para pekerja saat melakakukan kegiatan umumnya tidak menggunakan alat keselamatan kerja seperti, body harnest untuk ketinggian, helm untuk keamanan kepala, sepatu boot untuk kaki, masker, sarung tangan pada Senin (19/11/2018) waktu lalu dilokasi pekerjaan.

Sementara dalam peraturannya, setiap pekerjaan kontruksi, untuk K3 nya merupakan suatu hal yang skral atau wajib diadakan oleh pelaksana. Dan merupakan hak oleh pekerjanya.

Namun saat dikonfirmasi kepada Buk Ani yang kebetulan bagian logistik diperusahaan tersebut, menurut pengakuannya sudah menyediakan alat K3 itu semua pada hari yang sama.

Ani mengatakan," kami dari perusahaan sudah menyediakan untuk alat keamanan dan keselamatan bagi para karyawan yang bekerja disini" kata Ani.

"Tapi para pekerja banyak tidak mau memakainya dengan alasan menghambat pekerjaan mereka" jelas Ani.

Dan juga , terusnya," sudah sering diingatkan, tapi mereka tetap ngeyel tidak mau memakainya, bahkan pimpinan dari para buruh sendiri juga tidak mereka dengarkan" tutur Ani.

Dilain pihak, Andi salah seorang pengamat pembangunan dikota ini mengatakan, " bagaimanapun dan apapun alasannya, untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja harus diutamakan oleh pelaksana, apabila mereka tidak mau menggunakan  alat K3 tersebut dengan berbagai alasan, pelaksana berikut pengawas harus bertindak tegas" kata Andi.

Andi yang juga aktivis itu menyebutkan" sebab ini selain menyangkut nyawa, juga merimbas pada kehidupan keluarga mereka, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terhadap para pekerja tersebut" sebut Andi.

Jadi apabila para buruh tersebut tidak peduli akan keselamatan mereka, baiknya, kontraktor dan pengawaslah yang harus peduli, pungkasnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya konfirmasi pihak terkait lainnya.

(Tim)

Mitra Rakyat (Padang)

Kepala Dinas PUPR Sumbar Ir. H. Fhatol Bari, MSc, Eng mengatakan, Mudah-mudahan realisasi pembangunan fisik maupun serapan anggaran pada tahun ini melampaui capaian tahun sebelumnya,kepada rekan media  (17/9) di ruang kerjanya.

Dinas PUPR Sumbar akan tetap komitmen, lanjut Kadis, "mempersembahkan pekerjaan yang baik dan bermutu, sehingga masyarakat benar-benar rasakan manfaat pembangunan ini, tutur Fathol.


"Meski dengan keterbatasan, Dinas PUPR Sumbar akan terus berupaya sekuat tenaga melaksanakan semua pekerjaan yang sudah di amanahkan,  mengabaikan fungsi dan tanggungjawab,bagi kami, itu merupakan suatu penkhianatan" lanjut Fathol.

Lebih jelas Fathol mengatakan, keseluruhan Dinas PUPR Sumbar telah merealisasikan anggaran sebesar Rp356 miliar. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, hingga beberapa gedung pemerintah yang belum tertuntaskan pada tahun sebelumnya. Termasuk gedung yang terdampak gempa pada 2009, seperti gedung Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, gedung Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan gedung Dinas Perikanan dan Kelautan yang sudah selesai di tahun 2017.


"Untuk tahun ini dikerjakan beberapa gedung yaitu gedung pemberdayaan perempuan, stadion utama, lanjutan gedung kebudayaan dan gedung convention hall,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, Dinas PUPR Sumbar pada tahun 2018 ini fokus pada program pembangunan gedung, perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi. Gelontoran anggaran sebesar Rp400 miliar telah dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin melalui serangkaian pekerjaan pembangunan fisik. Baik berupa pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, maupun pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah.

Diuraikan Fathol, fokus pekerjaan pembangunan jalan tahun 2018 meliputi ruas Jalan Alahan Panjang-Pasar Baru, Jalan Langgai di Kecamatan Sutera (Pessel), Jalan Nipah (Kota Padang), Jalan Sumani Sandiang Baka (Kabupaten Solok) Jalan sekitar Pelambayan, Matur (Agam) Padang Aro (Solok Selatan) dan Jalan ke Teluk Tapang (Pasbar).


"Alhamdulillah pada tahun ini kegiatan pemeliharaan dan pembangunan hampir merata untuk jalan provinsi, yang tersebar di kabupaten/kota. Namun karena ketersediaan anggaran terbatas, pekerjaan dilakukan secara bertahap. Volume pekerjaan juga variatif, ada yang hanya satu kilometer, tergantung kecukupan dana pokoknya,” ungkap mantan Kadis PU Kabupaten Solok tersebut.

Peralihan status jalan dari kabupaten dan kota menjadi jalan provinsi, menurut pria berkacamata ini, juga berakibat melambatnya penanganan jalan. Kualitas jalan provinsi yang tadinya mencapai 90 persen, turun menjadi 60 persen. Padahal untuk mencapai angka 1 persen kualitas jalan membutuhkan dana lebih dari Rp200 miliar.

Alhasil, sekitar 400 kilometer jalan menjadi tanggungjawab provinsi, sehingga panjang jalan provinsi bertambah dari 1.150 km menjadi 1.520 km.

"Segala keterbatasan yang ada tidak menjadikan kami mengabaikan fungsi dan tanggungjawab. Kami tetap kommit mempersembahkan pekerjaan yang baik dan bermutu, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan berkelanjutan," pungkas Fhatol.
*SrP*

Ngalau Talago Diantara Destinasi Wisata Sumbar
Mitrarakyat.com (Sijunjung)
Dengan penuh semangat, puluhan anggota IKW berjalan menuju lokasi Ngalau Talago yang terdapat di Kabupaten Sijunjung. Jalur menuju ngalau talago tidak mudah, penuh tantangan, ini cocok untuk wisatawan yang suka tantangan, kata Nal Koto salah seorang anggota IKW didampingi 2 orang lainnya, Sabtu(06/10) dikawasan wisata itu.

Setiap tetesan keringat yang dikeluarkan tubuh, seakan terbayarkan, setelah kita sampai kepuncak, kemudian menghirup udara dikawasan Ngalau Talago itu, tutur Nal Koto dengan semangatnya.




Sesampainya dilokasi kita akan disuguhkan pemandangan dalam goa nan cantik dan suasana yang adem, telinga kita akan mendengar tetesan air kedalam telaga.Dinding goa dihiasi ukiran alam dengan batu yang bewarna hijau, tutur Nal Koto dengan sumringahnya.

Lokasi Ngalau Talago ini, lanjut Nal," berada salah satu puncak gunung yang ada dikabupaten sijunjung, dengan ketinggian sekitar 1000m dari permukaan tanah, dengan jalur yang sedikit ekstrim menuju kelokasi wisata" terang Nal Koto.

Dengan wajah berseri, Nal Koto menceritakan pengalamannya dalam menuju Ngalau Talago," ini akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan bagi saya.Karena, untuk menuju ke kawasan itu, butuh energi dan fisik uang kuat, bagi yang merasa tidak kuat, sebaiknya jangan coba-coba, hehehe.., katanya sambil bercanda.

Sebab, butuh kekuatan fisik yang extra menuju kesana, tambah Nal," badan besar tidak jaminan, apabila fisiknya tidak kuat.

Faktanya, tidak semua tim dari IKW yang sanggup berjalan menuju kelokasi nan idah menawan itu, setengah perjalanan, separuh dari anggota IKW angkat bendera putih alias mundur, karena merasa tidak sanggup, tukasnya.

Mewakili IKW, Nal Koto mengajak kepada pecandu petualang Ekstrim lokal dan asing untuk mencoba tantangan dan menikmati keindahan cipataan tuhan yang ada diKabupaten Sijunjung ini, pungkas Nal Koto.

*roer*

Bupati,Sekdakab, dan Anggota IKW foto Bersama dikediaman Bupati Sijunjung


MitraRakyat.com (Sijunjung)
Pada kesempatan itu Bupati Yuswir Arifin terlihat tidak kuasa menutupi rasa senangnya,"terima kasih atas kedatangan teman-teman pers ke ranah lansek manih ini(kota sijunjung). Semoga kedatangan sobat pers  dapat menjadi amal ibadah untuk kita semua, dan menyebar pengaruh positif untuk Kabupaten sijunjung" kata Bupati dengan ramahnya.
Secara geografis,lanjut Bupati,  bumi Sijunjung Sumber Daya Alam (SDA) nya sangat menjajikan bagi masyarakat dan Pemkab . Sebab,  selain perkebunan, tanah sijunjung dari segi Pariwisata dan hasil buminya juga dapat jadi sumber pendapatan bagi masyarakat Kab. Sijunjung, tuturnya.

Banyak lokasi wisata diKab. Sijujung belum banyak diketahui  wisatawan lokal ataupun asing, untuk itu, kepada rekan wartawan khususnya yang anggota IKW dapat ikut berperan dalam upaya mempromosikan tempat wisata yang ada dibumi sijunjung ini kepada wisatawan lokal dan asing, tukasnya. 
Dari hasil buminya, tambah Yuswir,  tanah lansek manih ini memiliki tambang minyak dan gas, bahkan salah satu daerah dikabupaten sijunjung memiliki bahan baku untuk industri semen, sekarang,  untuk mengembangkan itu semua pekerjaan rumah untuk mencari investor yang mau bekerja sama dengan Pemkab, tukas Yuswir Arif. 

Jadi sekali lagi, bupati tersebut mengatakan, " sebagai mitra, mewakili masyarakat Sijunjung, beliau berharap kepada rombongan IKW untuk dapat bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Sijunjung,pungkasnya.
Dilain pihak,  Taf Chaniago mewakili IKW selaku pembina mengucapkan banyak terimakasih kepada bupati beserta jajaran atas sambutan hangat dari kedatangan kami IKW,kata Taf. 



Puluhan insan pers yang tergabung dalam organisasi sosial Ikatan Kekeluargaan Wartawan (IKW)  Sumatera Barat(Sumbar) sambangi kediaman Bupati Kabupaten Sijunjing pada Jumat(05/10) kemaren. 
Menempuh perjalanan selama 3jam, akhirnya sampai juga ke kediaman Bupati.Puluhan seniman pena itu langsung disambut hangat oleh Bupati didampingi Sekda dan Kadispora Kabupaten Sijunjung.