Sutan Hendy Alamsyah, Ketua Komwil Sumbar LMR RI
Mitra Rakyat.com(Padang)
Pengakuan Ipin sebagai pelaksana lapangan terkait pekerjaan pembangunan kantor Camat Padang Barat baru ini diduga mengada-ada. Ini dilakukan nya agar kecurangan pada proyek negara itu tidak terhendus oleh publik dan Aparat Penegak Hukum(APH).
Banyak pernyataan yang diberikan tidak sesuai dengan faktanya. Dengan demikian, ada indikasi pekerjaaan untuk informasi pembangunan kantor camat itu sengaja dikaburkan oleh pihak tertentu. Agar tidak menjadi pusat perhatian masyarakat dan APH, sebut Sutan Hendy Alamsyah akrab disapa Sutan, pada Sabtu (21/12) dipadang.
Berita terkait : Pembangunan Kantor Camat Padang Barat diduga Langgar Spesifikasi dan Aturan
Sutan selaku Ketua Komwil(Komisariat Wilayah) Sumbar Lembaga Messi Reclassering RepubIik Indonesia (LMR RI) menilai borok pekerjaan kantor camat sengaja diburamkan, karena ini dapat menyeret nama-nama tertentu keranah pengadilan.
"itu makanya, Kontraktor, PPK dan pihak terkait terindikasi sengaja bohongi publik dan menutupi informasi menyangkut perjalanan proyek gagal itu" cecar Sutan.
Seperti pengakuan aneh Ipin yang mengaku sebagai pelaksana lapangan dari CV. Fachira Karya sebagai kontraktor, sebut Sutan yang notabene nya sebagai pengusaha kontruksi itu.
Ipin sempat mengakui dengan mengakatakan" pekerjaan hari ini selesai maka nya plang proyek itu dicabut", kata Ipin, Minggu(15/12/2019) saat itu dilokasi pekerjaan kepada media ini. Namun, hingga saat ini pekerjaan masih berlanjut, lanjut Sutan.
Sementara mangcu pada SPMK pekerjaan dimulai pada tanggal 27 Juli 2019, dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Jadi, pekerjaan mengalami keterlambatan selama 60 hari, lugas nya.
Parahnya lagi, penyataan Ipin yang menyebutkan, " tidak ada masalah pada pengecoran struktur tiang dilakukan secara bersambung, karena kita ada memakai besi didalamnya", terang Ipin saat itu kepada media ini.
Sejatinya, untuk pengerjaan struktur tiang yang memakai beton K350, tidak boleh disambung, dan harus memakai reademix yang terjamin mutunya, tidak boleh dilakukan secara manual, tegasnya.
Apabila itu benar adanya, maka tiang tersebut harus dibongkar dan diulang pekerjaan nya kembali dengan benar. Sebab, ini menyangkut mutu bangunan dan nyawa pengguna nya. Karena Kota Padang termasuk daerah rawan gempa, kata nya.
Yang lebih mengherankan lagi, Rizki Kabid Cipta Karya Dinas PRKPP Kota Padang yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut, terkesan santai seperti tidak akan terjadi apa-apa pada karir nya menyangkut bobrok pekerjaan itu, tukasnya.
Menurut Sutan, Rizki berlaku demikian mungkin apa dan siapa yang akan menjerumuskannya kepengadilan tidak akan mempan, karena dia (Rizki) mempunyai dan dibekingi tokoh berpengaruh dikota ini, tandasnya.
Terakhir Sutan mengatakan, proyek bernomor kontraktor 06/KONT-CK/APBD/DPRKPP/2019 dengan nilai Rp 2.413.999.978,60 itu kuat dugaan telah rugikan negera. Dan kita sebagai lembaran negera akan terus mengawasi dan akan melaporkan kepihak berwajib terkait dugaan tersebut, pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Rizki selaku PPK belum bisa berikan tanggapan nya terkait konfirmasi media menyangkut dugaan tersebut.
Media www.mitrarakyat.com masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini diterbitkan. *roel*
