Mitra Rakyat.com(Tanah Datar)
Kuat dugaan ada persekongkolan yang rugikan uang negara di salah satu kenagarian di Kabupaten Tanah Datar. Pasalnya, masyarakat Jorong Bulan Sariak, Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar kecewa atas pembangunan jalan yang menggunakan uang negara. Sebab, pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan saat musrembang di tahun 2018.
Hal itu diungkapkan Alvi Riyet Datuk Lelo Dirajo selaku pemuka masyarakat didaerah tersebut. Alvi menyebutkan, " sebagai ketua verifikasi saat penentuan titik jalan yang akan dibangun saat musrembang tahun tersebut, akan tapi saya tidak diberi tahu waktu pekerjaan jalan akan dilaksanakan, dan masyarakat pun tidak diikutkan sertakan dalam rapat untuk memulai pekerjaan tersebut", ungkap Alvi kepada media pada Rabu(20/11) dirumahnya.
Sementara pada keputusan musrembang ditahun 2018 itu, lanjut Alvi "jalan yang akan dikerjakan titiknya dari arah sawah onam ke mankirai, jadi ada sekitar tujuh(7) lahan sawah warga yang di lalui atau sekitar 85 persen masyarakat merasakan manfaatnnya", kata Alvi.
Anehnya, jalan yang dikerjakan bukan titik jalan yang sudah direncanakan saat musrembang, tapi jalan yang menghubungkan ke kekandang sapi milik wali jorong, tambahnya lagi.
Jadi proyek pembangunan jalan tersebut di arahkan ke jalan sawah lokuah, kemudian menyangkut pembesannya masih ada pihak terkait yang belum mengasih izin. Semetara manfaatnya yang memakai jalan itu hanya sawah dan kandang sapi pak jorong Men Efrizal saja, tukasnya.
Keterangan itu diperkuat salah satu tokoh masyarakat yang bergelar Datuak Manimang Basah menyebutkan, "Tujuh sawah masyarakat itu ialah, sawah malintang, sawah mankirai,sawah long, sawah simpang banda, sawah data, sawah munggu, sawah tangah", jelas Datuak tersebut.
Hal senada juga diungkan salah seorang warga didaerah tersebut. Bernama Fahri mengatakan, " saat pemerintah nagari bernama Usman sebagai KAUR Pembanguna Nagari dampingi pekerja jalan melakukan pengukuran untuk memulai pekerjaan, saya sempat memberitahu dan memperingatinya kalau bukan jalan itu yang dikerjakan sesuai perencanaan awal, jelas Fahri beserta temannya Halpedri dihari yang sama.
Namun Usman tidak pedulikan pemberitahuan warga tersebut, dan tetap melakukan pengukuran, ucap Fahri.
Bahkan, Badan Permusawatan Rakyat Nagari (BPRN) selaku pengawas kinerja Pemerintah Nagari setempat seakan tidak bertaji untuk mecegahnya, kata Putra salah satu anggota dari BPRN.
Dan malah saya serasa dipojokan secara bersama oleh segenap anggota BPRN saat saya menanyakan hal tersebut, tambah Putra.
Diduga, ada kongkalingkong antara pejabat Nagari, Jorong dan BPRN dalam melakukan kegiatan ini, sebab, dana yang digunakan merupakan Dana Nagari yang pengelolaan nya harus sesuai aturan dan tranparansi.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. *dp*
